Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelompok sebatin adalah suatu kelompok kekerahatan yang ada pada setiap pekon (komunitas kecil) dalam masyarakat Lampung Peminggir. Permasalahannya adalah bagaimanakah prinsip pengorganisasian kelompok sebatin tersebut. Permasalahan tersebut dapat dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek keanggotaan, aspek penyusunan anggota ke dalam struktur kelompok, dan ketiga aspek pengesahan kelompok tersebut oleh masyarakat. Dengan mengikuti Spradley dan David W McCurdy (1915) yang mertyatakan bahwa yang mendasari hubungan-hubungan kekerabatan adalah perkawinan dan keturunan, maka prinsip keanggotaan dan penyusunan anggota ke dalam kelompok, di cari di dalam bentuk perkawinan dan aturan keturunan yang berlaku dalam masyarakat Lampung Peminggir di pekon Penengahan. Kemudian, dengan mengikuti Van Wouden, antara lain; yang mengungkapkan bahwa pengakuan atas sahnya suatu kelompok di dalam masyarakat dapat dicari di dalam mitos-mitos yang menceritakan asal mula kelompok. tersebut, maka aspek pengesahan dari kelompok · sebatin ini dicari dalam mitos-mitos yang mengungkapkan kembali sejarah asal mula kelompok tersebut. Untuk itu metode yang digunakan adalah metode kwalitatif. Pertama dengan menggunakan metode geneologis untuk mengungkap bentuk-bentuk perkawinan dan aturan keturunan yang berlaku, sekaligus mengetahui nenek moyang yang masih dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan kemudian dengan mengungkap sejarah atau kisah-kisah awal mula kelompok sebatin, yang diperankan oleh para nenek moyangnya. Dari data-data yang terkumpulkan, maka terjawablah bahwa kelompok sebatin mempunyai prinsip pengorganisasian sebagai berikut aspek keanggotaannnya bersifat ancestor oriented yang patrilinial dan terri torial. Artinya keluarga inti dan keluarga luas yang menjadi anggota kelompok sebatin, adalah mereka yang merasa diturunkan dari seorang nenek moyang, yaitu nenek moyang kelompok sebatin, dengan mengikuti garis keturunan. laki-lain. Di samping itu mereka tersebut bertempat tinggal dalam satu pekon atau wilayah di mana kelompok sehatinnya ada. Sedangkan prinsip penyusunan anggotanya ke dalam struktur kelompok sebatin, adalah dengan ketentuan primogenitur yang patrilinial serta generasional. Artinya kelompok bagian yang ada dalam kelompok sebatin, yang dianggap lebih tinggi atau lebih tua adalah kelompok yang diturunkan dari nenek moyang yang berada pacta generasi lebih asal lgenerasi pertama dimulai dari putra-putra nenek moyang kelompok sebatin), dengan ketentuan bahwa anak pria pertama kedudukannya lebih tua dari anak pria berikutnya. Kedudukan-kedudukan kelompok lainnya· akan diduduki oleh keturunan dari anak-anak pria pada generasi beikutnya prinsip yang terakhir adalah prinsip Pengelahan kelompok sebatin. Sah atau tidaknya suatu kelompok sebatin akan ditentukan oleh pernah atau anaknya nenek moyang dari kelompok yang bersangkutan melakukan aktivitas kejenong ke Sultan Banten pada dahulu kala. Hal ini ada dalam bentuk mitos-mitos. Prinsip-prinsip pengorganisasian kelompok sebatin tersebut merupakan bagian dari kebudayan masyarakat Lampung Peminggir di pekon Penengahan, dalam hal menata masyarakatnya."

"[ABSTRAKTingginya jumlah kekerasan kolektif dalam konflik antar kelompok etnis di Lampung menimbulkan kerugian nyawa dan materiil yang tidak sedikit. Pengaruh kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan yang terdapat di masyarakat menjadi pendorong timbulnya kekerasan kolektif. Penulisan tentang konflik yang terjadi antara kelompok etnis Lampung dan kelompok etnis Bali yang terjadi di desa Balinuraga ini menempatkan gejala tersebut dalam konteks tingkah laku kekerasan kolektif menggunakan model analisis dari teori tingkah laku kolektif oleh Smelser. Hasil analisa penulisan ini menunjukkan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif antar kelompok etnis Lampung dan kelompok etnis Bali di desa Balinuraga. Faktor tersebut berupa, faktor kondusifitas struktural akibat persaingan ekonomi dan ketidakadilan yang menimbulkan ketegangan struktural. Ketegangan ini menjadi sebuah keyakinan yang kemudian disebarluaskan dan dipertegas dengan adanya faktor peristiwa pencetus, sehingga mendorong upaya mobilisasi secara kolektif. Upaya pencegahan dari aparat pengendali sosial yang tidak maksimal menyebabkan kekerasan kolektif semakin meluas.

---

ABSTRACTThe high rate of collective violence in the inter-ethnic groups conflicts in Lampung causes significant loses. Economic gap and injustice are the driving force behind the collective violenc. This paper will elaborate conflicts between Lampung and Bali ethnic group in Balinuraga and places the phenomenom in the context of collective violence by using analysis model of Smelser?s Collective Behaviour Theory. The analysis shows factor that lead to collective violence between Lampung and Bali ethnic group in Balinuraga. Those factors are included structural conduciveness as the result of economic competitiveness and injustice which cause structural tension. This tension has turned into conviction that is sisseminated and reinforced by events that drive collective mobilisation. Prevention efforts by social controlling apparatus have ot been optimal and thus causes further collective violence., The high rate of collective violence in the inter-ethnic groups conflicts in Lampung causes significant loses. Economic gap and injustice are the driving force behind the collective violenc. This paper will elaborate conflicts between Lampung and Bali ethnic group in Balinuraga and places the phenomenom in the context of collective violence by using analysis model of Smelser’s Collective Behaviour Theory. The analysis shows factor that lead to collective violence between Lampung and Bali ethnic group in Balinuraga. Those factors are included structural conduciveness as the result of economic competitiveness and injustice which cause structural tension. This tension has turned into conviction that is sisseminated and reinforced by events that drive collective mobilisation. Prevention efforts by social controlling apparatus have ot been optimal and thus causes further collective violence.]"

"PT. Perkebunan Nusantara VII - Kedaton merupakan industri karet yang membuat produk berupa karet remah (crumb rubber) dan karet asap (ribbed smoke sheet). Karena mayoritas produknya adalah crumb rubber jadi seringkali disebut sebagai industri crumb rubber. Karakteristik limbah yang dihasilkan ditandai dengan debit limbah yang cukup besar sekitar 750 m_/d. Sedangkan untuk karakterisitk kualitasnya terdiri dari kandungan TSS sebesar 90 mg/1 ,BOD sebesar 79,19 mg/1, COD sebesar 223,09 mg/1, Nitrate < 0,11 mg/1 dan pH 6,45. Berdasarkan rasio BOD/COD dan jenis limbah crumb rubber yang biodegradable maka pengolahan yang digunakan adalah fisik - biologi yang terdiri dari unit pengolahan rubber trap, kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam aerobik. Untuk pengevaluasian maka diajukan altematif pengelolaan limbah ponding sistem seperti pada pengolahan yang sudah ada dengan memperhatikan kandungan alga pada effluen. Dari alasan tersebut diketahui perlunya penambahan unit rock filter pada kolam akhir (aerobik) agar didapat pemisahan alga, sedangkan untuk penyempumaan maka direncanakan kembali unit pengolahan limbah cair crumb rubber yang meliputi unit rubber trap, screening, grit chamber, bak ekualisasi, kolam fakultatif, kolam aerasi dan ditambah dengan earthen shallow sedimentation basin agar didapat effluen yang lebih baik lagi. Untuk minimisasi limbah caimya maka dapat dilakukan sistem reduce dengan cara perbaikan sistim pemisahan fisik atau dengan kolom unggun desorbsi yang bekerja dengan arah beriawanan, pengadaan sistem untuk memperoleh karet kembali, kemudian sistem reuse dengan pembuatan kolam reuse yang berisi limbah cair dengan TSS rendah dan yang terakhir sistem recycle dengan pemanfaatan lumpur dari kolam fakultatifdan pemanfaatan effluen untuk digunakan kembali pada proses produksi."

"Masyarakat nelayan P. Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni; faktor yang bersifat alamiah, dan yang bersifat non-alamiah atau faktor struktural. Faktor alamiah meliputi, degradasi lingkungan perairan, cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim, serta kondisi tangkap lebih (over fishing). Faktor yang bersifat struktural meliputi, sedang faktor struktural meliputi; terbatasnya akses modal, terbatasnya teknologi alat tangkap, kebijakan pemerintah, dan ketidakadilan dalam lembaga sistem bagi hasil. Studi ini bertujuan ingin menjelaskan bagaimana kommunitas masyarakat nelayan P. Rimau Balak dapat bertahan hidup. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, observasi, dan buku-buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal nelayan memiliki hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi, melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran. Kemiskinan nelayan bersifat multi-dimensi, sehingga penanganannya tidak secara tambal sulam."

"ABSTRAKTesis ini membahas konstruksi makna kampung halaman atau home dalam Komunitas Anak Lampung Selatan KALS . Untuk meneliti konstruksi makna tersebut, saya menggunakan metode etnografi dengan perspektif cultural studies. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi makna atas kampung halaman yang muncul dalam KALS tidaklah tunggal melainkan kompleks. Selain itu, konstruksi makna ini juga mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang diteliti. Dalam hal ini, konteks sosial dan ekonomi pada KALS sangatlah berpengaruh pada perubahan-perubahan tersebut dan juga pada konstruksi makna home.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the construction of meaning of home in Komunitas Anak Lampung Selatan Community for People from Lampung Selatan KALS . To uncover the meaning, I use ethnography method in cultural studies. The result of the analysis shows that meaning of home in KALS is not unified and even complex. In addition, the meaning of home itself follows changes that happens to the subject. In this case, social context and economy context of KALS have significant influence to the changes and in the construction of meaning of home aswell. "

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perubahan laba pendanaan pertanian KUR, Ijon dan Salam akibat perubahan harga dan tingkat kegagalan panen pada satu kali masa panen dengan menjadikan laba sebagai unsur perbandingan, serta membandingan penerapannya di lapangan untuk masing-masing jenis pendanaan pertanian. Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat pertanian di kabupaten Lampung Selatan (Single Case Study) dengan menganalisis pola pendanaan pertanian (Single Unit Analysis) berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ijon dan Salam (Syariah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi perubahan harga, metode pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi alternatif terbaik, sedangkan untuk kondisi tingkat kegagalan panen metode Salam menjadi alternatif terbaik, dari segi pelaksanaan salam lebih memberikan kestabilan pada kegiatan pertanian. Penelitian ini menawarkan sistem pendanaan pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan peteni, memberikan kepastian harga jual, jaminan ketersediaan alat produksi pertanian serta perlindungan gagal panen.

---

This study aims to compare changes in agricultural funding profit between KUR, Ijon and Salam due to price changes and harvest failure rate at one harvest time by making profit as an element of comparison as well as comparing its application in the field for each type of agricultural funding. This research was conducted on agricultural society in Lampung Selatan District (Single Case Study) by analyzing agricultural funding pattern (Single Unit Analysis) in the form of People's Business Credit (KUR), Ijon and Salam (Syariah). The result of the research shows that in the condition of price change, financing method of People's Business Credit (KUR) becomes the best alternative, while for the condition of harvest failure rate, Salam method becomes the best alternative. In terms of execution,  Salam gives more stability to agricultural activity. This study offers an agricultural funding system that can improve farmers’ welfare, provide assurance of selling price, guarantee the availability of agricultural production equipment, and protection of crop failure."