Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dit boek is geschreven om een uitleg van de arbeidsovereenkomst wet die door de overheid is ingesteld op 13 juli 1907 te geven.

Abstrak :
The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts....

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dari penelitian ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah tidak berlaku secara mutlak lagi dalam perjanjian kerja. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kerja dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif apa bila asas kebebasan berkontrak berlaku secara mutlak.

---

ABSTRACT

This research aims to explain how the application of freedom of contract principle can in time based labor contract. This research is a normative juridical law using secondary data such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that now the freedom of contract is limited in the case of labor contract. Government’s objective from limiting this freedom of contract is to minimize the effect of negative impact of freedom of contract.

Abstrak :
Tenaga kontrak kerja (TKK) yang dimaksudkan adalah: tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Pemerintah Kota Bekasi, yang bertugas membantu pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun dalam bentuk perjanjian. Fungsi tugas yang diemban TKK adalah juga pelayanan dan membantu para ASN dalam tugasnya. Skripsi ini mengindentifikasi dan menganalisis dasar hukum keberadaan TKK dan mendeskripsikan tentang pemenuhan hak-nya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara. Pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat peraturan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menaungi keberadaan TKK dalam hal pekerjaannya. Namun secara khusus tidak ditemukan tentang peraturan pengadaan TKK. Adapun hak yang diperoleh TKK adalah mendapatkan penghasilan berupa gaji, hak cuti, dan izin. Disamping itu TKK juga diberikan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini juga mendapatkan temuan bahwa sejak awal adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah menghapuskan keberadaan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdapat pada undang- undang sebelumnya, tetapi belum secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-Aparatur Sipil Negara. Kemudian, setelah Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut mengamanatkan penataan seluruh pegawai non-Aparatur Sipil Negara sebelum Desember 2024. Sehingga pegawai tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Bekasi terancam tidak bekerja kembali pada tahun 2025 dan pemenuhan haknya tidak terpenuhi. ......The intended labor contract (TKK) is: non-State Civil Apparatus (ASN) personnel in the Bekasi City Government, who are tasked with assisting work units within the Bekasi City Government through a one-year work contract relationship in the form of an agreement. The task function carried out by TKK is also service and assisting civil servants in their duties. This paper identifies and analyzes the legal basis for the existence of TKK and describes the fulfillment of its rights. This thesis uses doctrinal research methods complemented by interviews. The analysis approach is carried out qualitatively. The results of the study illustrate that there are regulations in the Bekasi City Government that overshadow the existence of TKK in terms of their work. However, specifically there is no mention of TKK procurement regulations. The rights obtained by TKK are to get income in the form of salary, paid leave, and permission. In addition, TKK is also given BPJS health and employment. This study also found that since the beginning of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, it has abolished the existence of non-permanent employees (PTT) contained in the previous law, but has not expressly stated that there can no longer be the appointment of non-State Civil Apparatus employees. Then, after the President of the Republic of Indonesia together with the House of Representatives passed Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, the law mandated the arrangement of all non-State Civil Apparatus employees before December 2024. So that contract labor employees within the Bekasi Government are threatened with not working again in 2025 and the fulfillment of their rights is not fulfilled.