Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia membentuk badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis) untuk mengelola investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan hukum tersebut disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI dikenal juga sebagai lembaga investasi milik negara yang disebut dengan lembaga sovereign wealth fund. Dalam pembentukan LPI menerima penyertaan modal negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal LPI. Luasnya ruang lingkup keuangan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan problematika tersendiri dan berdampak pada status hukum pernyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI. Selain itu juga, berdampak pada pengelolaan keuangan LPI sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis). Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan mengenai status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI dan implikasi kewenangan khusus (sui generis) terhadap pengaturan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada LPI tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu juga, kewenangan khusus (sui generis) pada LPI memiliki implikasi tersendiri terhadap pengelolaan keuangan negara pada umumnya antara lain seperti penegasan status hukum keuangannya, mekanisme pengelolaan keuangannya, penetapan kerugian negara, dan pemeriksaan pengelolaan keuangannya.

---

As a means in improving the economy of Indonesia, the goverment has formed a legal entity equipped with special authority (sui generis) to manage investment through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This legal entity is called the Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI is known as a state-owned investment entity that is called sovereign wealth fund institution. In the establishment, LPI has received state capital participation through separated state capital as LPI capital. The extent of the scope of state finance that regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance creates its own problem and impact to the legal status of state capital participation which is deposited in LPI. Moreover, it also has an impact to the finance management of LPI as legal entity that has special authority (sui generis). This research particularly focuses on discussion about legal status of state capital participation that is deposited in LPI and the impact of special authority (sui generis) towards management of state capital in general. The research’s method used in this research is juridical-normative that arranged in descriptive-analytical. The result of this research is legal status of state capital participation which deposited in LPI cannot be called as state finance due to the transformation of legal status of state finance into private finance or legal entity. In addition, special authority which LPI has makes its own implication for the management of state finance in general such as affirmation of the legal status of its finance, its financial management system, determination of state losses, and audits of its financial management."

"Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia membentuk badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis) untuk mengelola investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan hukum tersebut disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI dikenal juga sebagai lembaga investasi milik negara yang disebut dengan lembaga sovereign wealth fund. Dalam pembentukan LPI menerima penyertaan modal negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal LPI. Luasnya ruang lingkup keuangan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan problematika tersendiri dan berdampak pada status hukum pernyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI. Selain itu juga, berdampak pada pengelolaan keuangan LPI sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis). Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan mengenai status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI dan implikasi kewenangan khusus (sui generis) terhadap pengaturan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada LPI tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu juga, kewenangan khusus (sui generis) pada LPI memiliki implikasi tersendiri terhadap pengelolaan keuangan negara pada umumnya antara lain seperti penegasan status hukum keuangannya, mekanisme pengelolaan keuangannya, penetapan kerugian negara, dan pemeriksaan pengelolaan keuangannya.

---

As a means in improving the economy of Indonesia, the goverment has formed a legal entity equipped with special authority (sui generis) to manage investment through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This legal entity is called the Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI is known as a state-owned investment entity that is called sovereign wealth fund institution. In the establishment, LPI has received state capital participation through separated state capital as LPI capital. The extent of the scope of state finance that regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance creates its own problem and impact to the legal status of state capital participation which is deposited in LPI. Moreover, it also has an impact to the finance management of LPI as legal entity that has special authority (sui generis). This research particularly focuses on discussion about legal status of state capital participation that is deposited in LPI and the impact of special authority (sui generis) towards management of state capital in general. The research’s method used in this research is juridical-normative that arranged in descriptive-analytical. The result of this research is legal status of state capital participation which deposited in LPI cannot be called as state finance due to the transformation of legal status of state finance into private finance or legal entity. In addition, special authority which LPI has makes its own implication for the management of state finance in general such as affirmation of the legal status of its finance, its financial management system, determination of state losses, and audits of its financial management."

"

Studi ini membahas pentingnya fasilitasi perdagangan dalam kinerja logistik untuk mendorong ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan model gravitasi struktural untuk menganalisis pengaruh kinerja logistik terhadap besarnya ekspor produk tekstil dari Indonesia ke negara-negara mitra dagangnya di seluruh dunia. Secara khusus, studi ini menggunakan Logistics Performance Index (LPI) sebagai proksi untuk fasilitasi perdagangan dan LPI sebagai cerminan kebijakan perdagangan non-diskriminatif dari negara asal. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan data perdagangan intranasional dalam persamaan gravitasi struktural untuk memastikan bahwa efek estimasi untuk kebijakan ekspor non-diskriminatif dalam logistik dapat diidentifikasi walau dengan adanya fixed effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa LPI dapat berperan dalam memperluas ekspor produk tekstil dari Indonesia.

---

This study discusses the importance of trade facilitation in logistic performance to boost Indonesia’s export. This work uses a structural gravity model to analyse the effect of logistics performance with respect to the export magnitude of textile products from Indonesia to its trading partner countries worldwide. In particular, it employs the Logistics Performance Index (LPI) as a proxy for trade facilitation and as a non-discriminatory trade policy of the origin country. Further, this study considers intranational trade in the structural gravity equation to ensure that the estimation effects for the non-discriminatory export policy in logistics can be identified in the presence of the fixed effect. The estimation results reveal that the LPI could play a role in expanding the export of textile products from Indonesia.

"

"Perbaikan sarana dan prasarana logistik telah meningkatkan volume transportasi perdagangan dunia. Di sisi lain, peningkatan aktivitas transportasi perdagangan berpotensi mengurangi kualitas lingkungan melalui emisi yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu penelitian ini menganalisis hubungan kinerja logistik dengan kualitas lingkungan yang didekati dengan menggunakan ecological footprint. Studi ini menggunakan ecological footprint sebagai variabel dependen mewakili keberlanjutan lingkungan yang mengukur eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan data dari 17 negara anggota APEC selama periode 2010-2022. Hasil regresi data panel dengan fixed effect model menunjukkan bahwa Logistic Performance Index (LPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ecological footprint. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan seharusnya difokuskan pada peningkatan kinerja logistik secara berkelanjutan yang memitigasi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan.

---

Improvements in logistics facilities and infrastructure have increased the volume of world trade transportation. On the other hand, increased trade transportation activities may have the potential to reduce environmental quality through emissions. Therefore, this study analyzes the relationship between logistics performance and environmental quality, which is approached by using the ecological footprint. This study proposes the use of ecological footprint as a dependent variable of environmental sustainability which, comprehensively measures human exploitation on natural resources. This study analyzes data from 17 APEC member economies over the period 2010-2022. The results of panel data regression with fixed effect model show that Logistic Performance Index (LPI) has a positive and significant effect on ecological footprint. These findings have important implications for sustainable development policy. Efforts to reduce environmental impact should focus on improving logistics performance in a sustainable manner that mitigates its impact to environmentally unfriendly economic growth."