Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di Indonesia, anak dikategorikan sebagai seseorang berusia kurang dari 18 tahun dengan kondisi yang masih bergantung pada orang di sekitarnya untuk membantu terhindar dari kesulitan hidup, salah satunya keterlantaran. Pada tahun 2020, anak terlantar di Indonesia mencapai angka 924.520 jiwa. Melihat kondisi keterlantaran anak di Indonesia yang belum mencapai target pengentasan anak terlantar dengan angka 0%, pemerintah menjamin perlindungan anak dari keterlantaran melalui lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang juga dibantu oleh peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak. Adapun pemenuhan kebutuhan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah bertujuan membuat anak berfungsi sosial dan dapat mengatasi masalahnya. Dalam prakteknya, terlihat perbedaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta, seperti perbedaan sumber dana yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan anak pada aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran upaya pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta. Berangkat dari tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur berjenis context review dengan sumber datanya berupa penelitian terdahulu yang juga membahas topik pemenuhan kebutuhan anak di LKSA. Sumber data yang diperoleh kemudian dikaji oleh peneliti dan dianalisis dengan mengaitkan pada teori hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan anak, serta konsep kesejahteraan dan perlindungan anak. Melihat dari hasil kajian literatur dan analisis, diketahui bahwa LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan anak dengan keunikan dan keterbatasannya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah di Jakarta memiliki tantangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis seperti pada pengelolaan jam tidur anak asuh yang sejatinya membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, yaitu anak asuh dan pengasuh. Pada LKSA nonpemerintah di Jakarta, tantangan yang muncul dalam proses pemenuhan kebutuhan anak asuh juga terdapat pada aspek kebutuhan biologis, seperti keterbatasan dana yang mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan pangan dan papan dari anak asuh. Selain itu, pada LKSA pemerintah di Jakarta, pemenuhan kebutuhan anak didasarkan pada prinsip klien institusional, sehingga kebutuhan yang disediakan oleh LKSA harus diterima oleh anak asuh berdasarkan keputusan institusional. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA nonpemerintah di Jakarta didasarkan pada keinginan dan kemauan anak asuh, sehingga anak asuh dapat berpartisipasi dalam menentukan pemenuhan kebutuhannya. Walaupun dari LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta memiliki keunikan dan keterbatasannya masing-masing dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak, upaya yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta merupakan bentuk dari peran serta negara dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan anak penting untuk dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan tetap berpegang pada pedoman yang berlaku terkait dengan standar pemenuhan kebutuhan anak di Indonesia. ......In Indonesia, a child is categorized as someone under the age of 18 who is still dependent on the people around them to help them avoid difficulties in life, including abandonment. In 2020, the number of abandoned children in Indonesia reached 924,520. Considering the condition of abandoned children in Indonesia, which has not yet reached the target of eradicating abandoned children to 0%, the government ensures the protection of children from abandonment through child welfare institutions (LKSA), which are also assisted by community participation in meeting children’s needs. The fulfillment of needs by government and non-government LKSAs aims to make children function socially and overcome their problems. In practice, there are differences in the efforts to meet children's needs between government and non-government LKSAs in Jakarta, such as differences in funding sources that can affect the fulfillment of children's biological, cognitive, and psychosocial needs. Therefore, this study aims to provide an overview of the efforts to meet children's needs in government and non-government LKSAs in Jakarta. Based on the research objective, the method used in this study is a context review method, with data sources consisting of previous research that also discusses the topic of meeting children needs in LKSAs. The data obtained were then examined and analyzed by the researchers by relating them to the theory of children's rights, meeting children's needs, and the concepts of well-being and child protection. Based on the literature review and analysis, it is known that government and non-government LKSAs in Jakarta have made efforts to meet children’s needs with their respective uniqueness and limitations. Meeting children needs in government LKSAs in Jakarta poses challenges in meeting biological needs, such as managing the sleep schedules of foster children, which requires awareness and responsibility from both the foster children and the caregivers. In non-government LKSAs in Jakarta, challenges arise in meeting the needs of foster children in the biological aspect as well, such as limited funding, which affects the provision of food and shelter for foster children. Additionally, in government LKSAs in Jakarta, meeting children's needs is based on the principle of institutional clients, so the needs provided by the LKSAs must be accepted by the foster children based on institutional decisions. On the other hand, meeting children's needs in non-government LKSAs in Jakarta is based on the desires and preferences of the foster children, allowing them to participate in determining their own needs. Although government and non-government LKSAs in Jakarta have their own uniqueness and limitations in their efforts to meet children’s needs, the efforts made by government and non-government LKSAs in Jakarta represent the involvement of the state and society in protecting and meeting children needs. Therefore, meeting children needs is important to be carried out by the government and society while adhering to applicable guidelines regarding the standards for meeting children’s needs in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kualitas pelayanan pengasuhan dalam program Family-Like Care di LKSA Peduli Anak dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil penelitian pada tahun 2007 dimana ditemukan kebanyakan panti sosial asuhan anak atau lembaga pengasuhan anak sejenis di Indonesia lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai sebagai lembaga alternatif pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarganya. Setting panti telah dikritisi karena kurangnya bukti akan kemampuan dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas yang mana dapat memberikan dampak yang positif kepada anak-anak dan remaja. Penting bagi lembaga pengasuhan alternatif yang seringkali dihadapkan dengan tekanan pertanggungjawaban atau akuntabilitas untuk menilai kualitas pelayanannya. Diketahui LKSA Peduli Anak hingga saat ini sedang berada dalam tahap pengajuan sertifikat akreditasi karena masa berlakunya telah habis sejak tahun 2020. Oleh karena itu, hingga saat ini belum diketahui bagaimana kualitas pelayanan pengasuhan LKSA Peduli Anak semenjak mengubah pelayanan pengasuhannya yang sebelumnya dengan model shelter menjadi model berbasis family-like care, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi, dan wawancara. Penelitian berlangsung dari bulan September 2021 sampai Mei 2022. Hasil penelitian ini menggambarkan kualitas pelayanan pengasuhan dalam program Family-Like Care yang mana dikaji menggunakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Berdasarkan hasil temuan, LKSA Peduli Anak telah berupaya memenuhi seluruh indikator yang tertera pada Standar Pelayanan Berbasis LKSA, yaitu indikator pelayanan pengasuhan yang diterima anak sesuai dengan setting LKSA; indikator peran sebagai pengganti orang tua yang diperankan oleh Ibu Asuh dan Konselor; indikator martabat anak yang didukung dengan adanya kode etik untuk staf; indikator perlindungan anak yang ditopang dengan adanya Kebijakan Perlindungan Anak di LKSA dan pedoman perilaku untuk pengasuh; indikator perkembangan anak yang didukung dengan kehadiran mentor untuk anak-anak, dan kesesuaian tanggung jawab yang diemban anak-anak; indikator identitas anak yang mana dokumennya sudah berusaha dilengkapi sejak klien pertama kali diterima di LKSA; indikator penjalinan relasi anak yang unggul dengan kelekatan antara anak dengan Ibu Asuhnya; indikator partisipasi anak, dimana anak didukung menyampaikan pendapat pilihan hidup dan pilihan sehari-hari mereka; Indikator makanan dan pakaian yang sudah sangat memadai; indikator akses kesehatan yang mana didukung dengan adanya klinik Peduli Anak, dan akses pendidikan yang ditunjang dengan adanya Sekolah Peduli Anak; indikator pengaturan waktu anak yang diakomodasikan dengan keseimbangan waktu anak-anak untuk bersekolah, bermain, dan beristirahat sesuai umur mereka; dan indikator aturan, disiplin, dan sanksi yang sudah sesuai dengan standar tanpa ada unsur kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA Peduli Anak telah memenuhi hampir semua indikator dalam standar, namun hanya dua poin dari indikator saja yang tidak sesuai, yaitu adanya pembatasan komunikasi antara anak asuh dengan keluarga, dan review menu dan kebutuhan nutrisi yang tidak dilakukan oleh ahli di bidang kesehatan sebanyak enam bulan sekali. Selain daripada itu LKSA unggul dan sudah sangat sesuai dalam semua indikator dalam standar yang menunjukan pelayanan pengasuhannya sudah berjalan dengan sangat baik. ......This study discusses the quality of care services in the Family-Like Care program at LKSA Peduli Anak from the discipline of Social Welfare. Orphanage settings have been criticized for lack of evidence of their ability to provide quality care which can have a positive impact on children and youth. It is known that LKSA Peduli Anak is currently in the stage of submitting an accreditation certificate because the validity period has expired since 2020. Therefore, until now it is not known how the quality of care services for LKSA, which raises the question of whether it is in accordance with applicable standards. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection methods used are literature study, observation, and interviews. The study took place from September 2021 to May 2022. The results of this study describe the quality of care services in the Family-Like Care program which is assessed using Child Welfare Institution-Based Service Standards based on the Minister of Social Affairs Regulation Number: 30/HUK/2011 concerning National Child Care Standards For LKSA. Based on the findings, LKSA Peduli Anak has attempted to fulfill all the indicators listed in the LKSA-Based Service Standards, namely indicators of care services received by children in accordance with LKSA settings; indicators of the role as a substitute for parents played by Foster Mothers and Counselors; indicators of child dignity supported by the existence of a code of ethics for staff; child protection indicators supported by the Child Protection Policy in LKSA and behavioral guidelines for caregivers; indicators of child development that are supported by the presence of mentors for children, and the appropriateness of the responsibilities that are carried out by children; an indicator of the child's identity where the documents have been completed since the client was first admitted to the LKSA; indicators of child relations fulfilled with the attachment between children and their foster mothers; indicators of children's participation, where children are supported to express their opinions about life choices and their daily choices; Indicators of food and clothing that are already very adequate; indicators of access to health which are supported by the existence of a clinic, and access to education which is supported by the existence of Sekolah Peduli Anak; indicators of children's timing that are accommodated with a balance of children's time for school, play, and rest; and indicators of rules, discipline, and sanctions that are in accordance with standards without any elements of violence. The results showed that LKSA Cares for Children had met almost all indicators in the standard, but only two points of the indicators were not appropriate, the limitation of communication between foster children and their families, and menu reviews and nutritional needs that were not carried out by health experts once every six months. Apart from that, LKSA is very appropriate in all indicators in the standard which shows that the care services have been running very well.