Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap Pembatalan Akta Autentik yang disebabkan penyalahgunaan keadaan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta autentik Notaris/PPAT harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak yang membuat perjanjian dihadapannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang salah satu penghadap menyalahgunakan keadaan dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dibuatnya, dalam hal salah satu pihak menyalahgunakan keadaan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu, keabsahan akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang salah satu penghadap menyalahgunakan keadaan, adalah akta yang dibuat Notaris/PPAT tersebut merupakan akta autentik dan dinyatakan tetap sah sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dibuatnya dalam hal salah satu pengahadap menyalahgunakan keadaan apabila terbukti ada pihak yang menyalahgunakan keadaan dan merugikan salah satu pihak maka, Notaris/PPAT tersebut dapat dituntut secara perdata yaitu dengan mengganti kerugian. Notaris/PPAT harus menjalankan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum, mengenal klien dan memahami keadaan klien, Notaris/PPAT harus berani menolak membuatkan akta jika akta itu akan merugikan para pihak atau dirinya sendiri.

---

This thesis researching about the responsibilities of the Notary/Land Deed Making Official (LDO) on the Cancellation of the Authentic Deed due to misuse of circumstances, in the exercise of its duty and authority in the making of an Notary/LDO authentic deed shall put forward precautionary principles in the making of the Deed, thereby not causing harm to the parties to the agreement in front of him. Further the essence in this research is how the validity of the deed was made before the Notary/LDO, which was one of the parties to misuse the situation and how the responsibility of the Notary/LDO on the authenticity of the deed he made, one of which faced one of them abusing the situation. Research method used in this research is library research which is normative juridical by researching material of library or secondary material consisting of primary law material, secondary law materials and tertiary legal material. The result of this research is that the validity of the deed made before the Notary/LDO which is one of the parties to misuse the situation is that the deed made by the Notary/LDO is an authentic deed and is declared to be valid as long as there can be no circumtance abuse, and the Notary/LDO against the original Deed of which he is dealing with one of them abusing the circumstances is if it proves that the party is abusing the circumstances and disadvantage one of the party then the Notary/LDO can be prosecuted in a civil law by compensating for the loss. Notary/LDO must carry out procedures in carrying out their duties and obligations as public officials, get to know the client and understand the client`s situation, Notary/LDO must dare to refuse to make a deed if the deed will harm the parties or themselves."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara perdata terhadap pembatalan akta autentik karena adanya perbuatan melawan hukum (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 570/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Tim). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dimana salah satu pihak dibuat melakukan perbuatan jual beli tanah dengan pihak lain oleh Notaris dan/atau PPAT kemudian terbit Akta Jual Beli tanah dan bangunan serta Akta Perjanjian Pengosongan tanah dan bangunan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan tipologi penelitian menggunakan penelitian bersifat analisis preskriptif. Hasil penelitian mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT di dalam pembuatan Akta Jual Beli dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT terkena membayar seluruh biaya ganti rugi yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana. Kemudian menunjukan, akibat hukum atas Akta Jual Beli dan Akta Perjanjian Pengosongan tanah dan bangunan yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan akta tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

---

This thesis discusses the civil responsibilities of a Notary/Land Deed Maker (LDO) for the cancellation of an authentic deed due to an unlawful act (case study of East Jakarta District Court Decision Number 570/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Tim). The main problem in this thesis is regarding the legal consequences and responsibilities of the Notary as LDO in making the Sale and Purchase Deed where one party is made to buy and sell land with another party by the Notary and/or LDO then the Deed of Sale and Purchase of land and buildings and the Deed of Agreement are issued. Clearing of land and buildings. To answer these problems, a normative juridical research method is used, which focuses on the use of secondary data and research typology using prescriptive analytical research. The results of the study regarding the responsibilities of a Notary as a LDO in making a Sale and Purchase Deed in terms of civil law, a Notary and/or LDO is exposed to paying all costs of compensation that arise jointly and severally, and in his position as a Notary and/or LDO can be subject to administrative sanctions, civil and criminal. Then it shows the legal consequences of the Sale and Purchase Deed and the Deed of Land and Building Clearing Agreement made by a Notary and/or LDO proven to have committed an unlawful act resulting in the deed being declared invalid and null and void."