Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada zaman romawi, bantuan hukum diberikan dengan tujuan mendapatkan pengaruh masyarakat. Pada abad pertengahan, karena adanya pengaruh ajaran Kristen, pemberian bantuan hukum dimotivasi dengan tujuan berderma kepada orang miskin. Bantuan hukum dianggap memiliki nilai-nilai ksatria dan mulia. Kemudian setelah revolusi Perancis, bantuan hukum menjadi hak konstitusi warga Negara. Di Indonesia, hak untuk mendapatkan bantuan hukum diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, KUHAP, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum. Bagi mereka yang berperkara hukum berhak mendapatkan bantuan hukum. LBH Jakarta sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat berusaha mewujudkan pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada orang miskin secara serius dan konsisten. LBH Jakarta sebagai sebuah yayasan menyediakan Advokat (pengacara publik) yang dibantu oleh asisten pengacara publik untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Advokat dan asisten pengacara publik, berdasarkan Deklarasi Pembela HAM 1998 dapat dikategorikan sebagai Human Rights Defender (HRD)/Pembela HAM. Pada saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan status hukum tertentu atau pengakuan terhadap lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pemberian bantuan hukum kepada orang miskin seperti LBH Jakarta. Untuk membiayai program-programnya yang salah satunya meberikan bantuan hukum kepada orang miskin, LBH Jakarta mendapat dana dari pos bantuan hukum APBD DKI Jakarta sebesar 300 juta rupiah/bulan. Ini menandakan ada usaha Pemerintah Indonesia dalam kasus ini melalui Pemda DKI Jakarta untuk mengakomodir hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Abstrak :
Penelitian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap isteri, akan mengkaji bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri. Maraknya kekerasan terhadap isteri karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya perhatian dari lingkungan masyarakat dan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap suami. Adanya kepedulian atau keaktifan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri, adanya penghargaan dari masyarakat terhadap prestasi yang diperoleh seseorang, menerapkan norma agama dengan baik, dan adanya kesadaran individu dalam menerapkan norma-norma budaya dengan baik, akan dapat mengikis egoisme laki-laki dalam mengatur kehidupan rumah tangga yang selama ini telah mengakar budaya dalam masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian melakukan pengumpulan data di lapangan dari informan dengan melalui wawancara dan data dari hasil penelitian maupun data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan teknik analisis melalui pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini terungkap bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri ada yang berupa kekerasan fisik, kekerasan fisik dan psikologis, serta kekerasan fisik, psikologis, seksual dan finansial. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, hubungan komunikasi, seks (penyelewengan), kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah, yang sifatnya saling berkaitan antara penyebab satu dengan penyebab lainnya. Karena para korban umumnya tidak bekerja dan para pelaku pada umumnya memiliki kekuaaaan yang besar dalam kehidupan rumah tangga, menyebabkan para korban tidak berdaya hanya bersifat pasrah, pasif dan apatis, akibatnya para isteri menderita lebih dari satu bentuk kekerasan. Perbedaan bentuk kekerasan tergantung pendidikan yang dimiliki, tekanan berat, pengetahuan hukum pidana, pengetahuan hak asasi manusia, dan ketaatan beribadah para pelaku.

---

Research on violence against woman in the household, particularly to house-wives, the relevant typical forms of violence, and will evaluate factors causing such violence. The increasing tendency of violence against housewives was due to the weakness of law enforcement, the lack of attention of the respective environmental community and high economic dependency of housewives on husbands. The rising interest or care of the community on violence in the household, especially against housewives, and the fact that community has been appreciative to any achievement or meritious deed, proper conduct of religious norms and the arising individual awareness in applying moral behavior, will contribute to eradicate man egoism governing the household which, so far, has deeply rooted in the culture of the community. This research used descriptive method with data sampling gathered from field informant through interview, data collected in previous research and other available data high. These data further analyzed applying qualitative approach. This research showed that the forms of violence against housewives, among others of physical, psycho-physical, and physical-psychological, sexual and financial. Meanwhile behind this violence against housewives were the influence of the environment community, communicative relation, sexual affairs, and problem solving through violence, which were interrelated. Apparently, in general, the victims were not working and less dominant in the house hold which made them helpless, passive and apathy and caused housewives to bear more than one form of violence. These forms of violence were related to the degree of education, level of mental pressure, knowledge of related law and human rights and the degree of obedience to the religious rule of conduct of the violence criminal.

Abstrak :

ABSTRAK
LBH- Jakarta sebagai sebuah firma hukum adalah sebuah industri jasa yang produknya adalah pelayanan hukum dalam berbagai bentuknya.

Dengan semakin tingginya jumlah klien yang masuk sebagai akibat semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat, LBH-Jakarta dimntut untuk meningkatkan penerapan manajemen modem dalam penanganan kasus.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (penanganan kasus) , LBH- Jakarta masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan sistem informasi. Walaupun Cara demikian masih dirasakan memadai, namun divisi Informasi dan Dokumentasi LBH-Jakarta mempunyai keinginan untuk menerapkan komputerisasi dalam sistem penanganan kasus. Adanya kelnginan untuk merancang sistem komputerisasi timbul karena kesulitan pengelolaan dan pengendalian aliran informasi dalam penanganan kasus.

Dalam skripsi ini dibahas perancangan sistem infonnasi kepegawaian sebagai bagian dari sistem penanganan kasus di LBH-Jakarta. Dengan adanya sistem informasi kepegawaian yang berbasis komputer akan memudahkan manajemen dalam pendistribusian kasus pada pengacara dan perencanaan sumberdaya manusia (pengacara) agar proses penanganan kasus optimal.

Perancangan sistem informasi kepegawaian yang berbasis komputer dilakukan dengan perancangan sistem dan prosedur dan kemudian perancangan basis data kepegawaian Basis data kepegawaian yang clirancang akan mendukung sistem inforrnasi kepegawaian untuk mencapai tujuan optimalisasi sistem penanganan kasus di LBH-Jakarta.

Perancangan sistem informasi kepegawaian pada skripsi ini juga merupakan awal perancangan sistem informasi untuk model firma hukum.