Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas mengenai peran perempuan dalam berpolitik di Kuwait. Keterlibatan perempuan dalam berpolitik sudah banyak menjadi perbincangan hangat di masa kini. Saat ini banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk menduduki pemerintahan. Walaupun, perempuan di Kuwait telah mendapatkan hak politik mereka pada 2005, tetapi terdapat ketidakstabilan dalam keterlibatan mereka di dalam berpolitik dan menduduki jabatan parlemen. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik di Kuwait serta mengetahui orientasi masyarakat terhadap kandidat politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dengan sumber data penelitian adalah berbagai literatur seperti buku, artikel, dan jurnal. Landasan teori dalam penelitian ini adalah peran perempuan dalam politik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintahan Kuwait telah melibatkan kaum perempuan dalam bidang politik, tetapi keadaannya mereka masih kurang mewakili di parlemen. meskipun demikian perempuan Kuwait diberikan kebebasan untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya yang artinya mereka dapat memilih anggota perlemen. mereka juga diperbolehkan untuk mengambil alih posisi militer tertentu karena undang-undang kesetaraan gender yang menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai situasi. Karena hal tersebut pandangan masyarakat Kuwait terhadap perempuan meningkat dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan budaya dan politik. ......This research will discuss the role of women in politics in Kuwait. The involvement of women in politics has become a subject of debate, even today. Nowadays, many women are vying for government positions. Although women in Kuwait obtained their political rights in 2005, there is still instability in their involvement in politics and occupying parliamentary positions. The purpose of this study is to explain how women are involved in politics in Kuwait and to find out the orientation of society toward political candidates. The approach used in this research is a qualitative approach with the method being literature study and with the research data sources being various literature such as books, articles, and journals. The theoretical basis of this research is the role of women in politics. In this study, it was found that the government of Kuwait has involved women in politics, but their situation is unfortunately still underrepresented in parliament. Nevertheless, Kuwaiti women are given the freedom to speak and express their opinions, which means they can elect members of parliament. They are also allowed to take over certain military positions due to gender equality laws which affirm the protection of women's rights in various situations. Because of this, the views of the people of Kuwait towards women have improved greatly. This research is expected to contribute theoretically to the development of cultural and political science.

Abstrak :
Tesis ini diawali dengan pertanyaan bagaimana terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibentukanlah beberapa variabel yang dapat mendukung agar permasalahan dapat dipecahkan. Untuk membuktikan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat diperlukan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang pertama adalah Upaya Perdamaian Internasional dan variabel kedua adalah Kepentingan dan Upaya Amerika Serikat. Dengan adanya dua variabel dependen tersebut, maka variabel dependen yang digunakan adalah Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB yang telah disepakati bersama. Tindakan Irak itu sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional dalam situasi lingkungan internasional yang relatif aman dan stabil, walaupun di beberapa bagian dunia masih terjadi konflik.Tindakan agresi militer Irak itu sangat mengejutkan dan mendapat reaksi dan kecaman keras dari negara-negara di dunia termasuk PBB. Adapun faktor-faktor yang mendorong invasi Irak terhadap Kuwait adalah kombinasi latar belakang sejarah, latar belakang ekonomi, ambisi Saddam Hussein dan kepentingan nasional Irak. Setelah Irak melancarkan invasi terhadap Kuwait, secara bertahap Irak memperkuat posisinya di Kuwait tanpa memperdulikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya perdamaian internasional yang dilakukan agar Irak mau keluar dari Kuwait tidak mendatangkan hasil, karena Irak tetap pada pendiriannya bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak. Irak mau mundur dari Kuwait, apabila Israel mau melepaskan wilayah-wilayah Arab yang diduduki sejak tahun 1967. PBB yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian internasional berupaya untuk menekan Irak agar mundur dari Kuwait. Dewan Keamanan PBB atas dukungan Amerika Serikat mengeluarkan resolusi-resolusi agar Irak mundur dari Kuwait tanpa syarat. Namun resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak dipatuhi oleh Irak. Atas dukungan Amerika Serikat akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dukungan Amerika Serikat itu berupa diplomasi, tekanan dan bahkan sogokan yang dilakukan Amerika Serikat kepada anggota tetap maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB agar mereka menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Disini menunjukan bahwa PBB sangat tergantung kepada Amerika Serikat dan hal itulah yang mendorong terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa terancam kepentingan nasionalnya di Timur Tengah, ketika Irak melancarkan invasi militernya terhadap Kuwait. Oleh karena itu Amerika Serikat berupaya mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan militer dan ekonomi yang dimilikinya untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan kemanan dan perdamaian di Timur Tengah. Kajian tentang upaya Amerika Serikat diawali dengan penjelasan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dengan memberikan latar belakang sejarahnya. Dalam hal ini akan terlihat bahwa invasi Irak terhadap Kuwait akan berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oleh karena itulah Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Upaya Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait tidak akan berhasil tanpa dukungan PBB, karena Amerika membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk melancarkan intervensi militer terhadap Irak. Disini menunjukan bahwa Amerika Serikat perlu bekerjasama dengan PBB untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Dari fakta dan data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya diadakan pembahasan dan analisis tentang adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait akan mengawali analisis terjadinya ketergantungan PBB terhadap Amerika Serikat. Disini dibahas bagaimana PBB sesuai dengan Piagam PBB melakukan upaya atas terjadinya pelanggaran hukum internasional yang dlakukan oleh Irak. PBB melalui Dewan Keamanan PBB dengan dukungan para angotanya mengeluarkan resolusi-resolusi untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Dukungan utama datang dari Amerika Serikat, tanpa dukungan Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak. Selanjutnya dibahas tentang Keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak, yaitu bagaimana Amerika Serikat juga tergantung kepada PBB dalam upayanya mengusir Irak dari Kuwait. Amerika yang merasa terancam kepentingan nasionalnya berupaya untuk menghentikan langkah Irak dan mengusir Irak dari Kuwait. Upaya Amerika Serikat itu sangat tergantung Dewan Keamanan PBB, karena Amerika Serikat memerlukan mandat Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap Irak. Dengan adanya keterkaitan PBB dengan Irak dan Amerika Serikat dengan Irak dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait, mengakibatkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Selanjutnya dengan menggunakan pisau analisis teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi menghasilkan kesimpulan bahwa terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait disebabkan oleh ketergantungan satu dengan yang lainnya. PBB tergantung kepada Amerika Serikat dan demikian juga Amerika Serikat tergantung kepada PBB. PBB maupun Amerika Serikat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

---

This thesis starts with raising the questions: 'How the cooperation between The United Nations (UN) and The United States Of America (US) does happen in solving the case of Iraqi Invasion of Kuwait. To answer these questions, we have to define some variables which could support the problem solving. To prove whether there is the cooperation between UN and US, there are two independent variables and one dependent variable. The first independent variable is International Peace Efforts, and the second one is the US Interest and Efforts. Based on the two dependent variables, the dependent variable which will be used is UN-US Cooperation. The Iraqi invasion of Kuwait on August 2nd 1990, is the major violation to UN Charter that had been signed by its member, including Iraq. The act of Iraq cannot be accepted by the member of international society while at the time of relatively peaceful and stable situation, although there are small parts of the world which at are conflict. Every nation in the world is shocked by the Iraqi aggression and most of them have the negative reaction and condemn the invasion. The push factors of the Iraqi invasion are the mixed result of historical and economic background, Saddam Hussein's ambition and the Iraq's national interest. After invading of Kuwait, furthermore, Iraq reinforced its military occupation of Kuwait without obeying UN Security Council resolutions. The international peace efforts which had done to expel Iraqi from Kuwait were getting failure, because Iraq remained its stand that Kuwait is a part of Iraq. Iraq will withdraw from Kuwait, if Israel to do so from the Arab land which have been occupied since 1967. The UN which is responsible for peace and international security strove for throwing out Iraq from Kuwait. UN Security Council that supported by the US declared the UN Security Council resolutions in order Iraq to withdraw from Kuwait unconditionally, but Iraq did not comply those UN Security Council resolutions. Finally, the UN Security Council that was supported by the US declared Resolution 678 that gave a mandate for using military force to expel Iraq from Kuwait. US supports to UN were diplomacy, pressure and even bribes to the Security Council permanent and nonpermanent members in order to agree UN resolution that giving a mandate for using military force to throw out Iraq from Kuwait. It showed that UN was dependent upon US and it was caused the cooperation between UN and US. The US which its national interest in the Middle East had been threatened when the Iraq had launched its military invasion of Kuwait. For that reason, US strove to launch all of its military and economical power and ability to expel the Iraq from Kuwait and to restore the peace and security in Middle East. US efforts analysis is started to explain about the US national interest in Middle East and its historical background. This explanation shows that the Iraqi invasion of Kuwait was clash with the US interest in Middle East. Therefore, the US took all necessary efforts to solve the case of Iraqi invasion of Kuwait in order to maintain its national interest. The US efforts would be failed without UN supports, because US needed the UN Security Council mandate to launch military intervention into Iraq. It shows that US needs the cooperation with UN to solve the case of Iraqi invasion on Kuwait. Based on the facts and data which can be found, it will be discussed and analyzed of the happening of the cooperation between UN and US. The involvement of UN in the case of Iraqi invasion will precede the analysis of how UN could be dependent to US. In this term, it will explain the efforts of UN, according to UN Charter, had to response the violation of international law that had been done by the Iraqi. The UN, through the UN Security Council and the support of its member, declared the UN resolutions to force the Iraqi withdrawal from Kuwait. The main support came from US, because UN Security Council could not do much without US support. Furthermore, it will be analyzed the involvement of US in the case of Iraqi Invasion. In this term, it will discuss about US dependence to UN on US effort to expel Iraq from Kuwait. US, which its national interest has been threatened by the Iraqi Invasion, are trying to stop the Iraqi movements and to expel Iraq from Kuwait. The US effort is highly dependent upon the UN Security Council, because the US needs the UN Security Council mandate for launching US military forces into Iraq. With the connection between UN with Iraq and US with Iraq in the case of Iraqi Invasion of Kuwait, it caused the cooperation between UN and US. Furthermore, by using the analyses tools of interdependent theory, collective security theory and collaboration theory concluded that the UN-US cooperation was caused by UN and US interdependence. UN was dependent upon US and US was dependent upon UN. UN or US could not take action alone in solving the case of Iraqi invasion of Kuwait.

Abstrak :
Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017. ...... The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts. This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor pendorong keberhasilan Kontingen Garuda XI dalam melaksanakan tugasnya di United Nations IraqKuwait Observation Mission (UNIKOM) 1991-1992. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada partisipasi angkatan pertama dari Kontingen Garuda XI di perbatasan Irak-Kuwait. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana Kontingen Garuda XI melaksanakan operasi militer bersama UNIKOM dalam waktu yang relatif singkat. Karya penelitian ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya karena dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan berbeda, dimana penulisan ini turut mengangkat signifikansi peran komandan Kontingen Garuda XI, yaitu Letkol Inf. Albert Inkiriwang. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa keberhasilan Kontingen Garuda XI dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pengaruh bagi kelanjutan partisipasi Indonesia dalam misi PBB disebabkan oleh faktor kompetensi perwira yang ditugaskan dan signifikansi peran Letkol Inf. Albert Inkiriwang. Bukan hanya memiliki kemampuan militer, mereka juga memiliki kemampuan strategi dan komunikasi yang mumpuni untuk menjalankan tugas internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang sumbernya diperoleh melalui arsip, buku, koran, dan artikel jurnal.

---

This study discusses the factors driving the success of the Garuda XI Contingent in carrying out their duties in the United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) 1991-1992. The discussion in this study focuses on the participation of the first generation of the Garuda XI Contingent on the IraqKuwait border. This study raises the issue of how the Garuda XI Contingent conducted a joint military operation with UNIKOM in a relatively short time. This research work is different from previous works because in this study carried out through a different approach, where this writing also raised the significance of the role of the commander of the Garuda XI Contingent, namely Lieutenant Colonel Inf. Albert Inkiriwang. From the results of this study it can be explained that the success of the Garuda XI Contingent in carrying out its duties and giving effect to the continued participation of Indonesia in the UN mission was due to the competency factor of the officers assigned and the significance of the role of Lieutenant Colonel Inf. Albert Inkiriwang. Not only have military capabilities, they also have strategic and communication skills capable of carrying out international tasks. This study uses historical research methods whose sources are obtained through archives, books, newspapers, and journal articles.