Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
A. MASALAH POKOK Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan hidup seutuhnya bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah melalui usaha-usaha Pembangunan berikhtiar menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang mendasar, Membangun rumah di Jakarta sangat sulit mengingat keterbatasan lokasi yang diperuntukkan bagi peru mahan. Kebutuhan akan perumahan sudah semakin mendesak namum persediaan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Pemerintah sejak Pelita ke II telah mengundang para usahav/an-usahawan untuk mengambil bagian dalam merianggulangi masalab. pe rumahan dengan menyediakan lokasi untak pemukiman baru. Kesulitan penyediaan rumah bagi pegawai berpenghasilan rendah telah diatasi Pemerintah dengan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah melalui Perum. Perumnas. Kemudian timbul kesulitan baru yaitu masih sangat sedikitnya prioritas yang diberikan bagi mereka yang berpenghasilan menengah, Dengan adanya kesulitanrkesulitan tersebut diatas, Pemerintah mengambil kebijaksanaan baru un'buk raengatasi kesulitan akan perumahan bagi golongan menengah ini de ngan memberikan izin kepada para usahawan swasta untuk mendirikan Lembaga Keuangan bukan Bank guna memberikan pinjaman uang ataupun kredit pemilikan rumah bagi golongan menengah. yang mengalami kesulitan akan perumahan. Lembaga Keuangan bukan Bank yang dimaksudkan - adalait PT Papan Sejahtera yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No, 75/KM/011/80 - tanggal 15 Pebruari 1980 dengan usaha pokok mecaberikan Kredit Pemilikan Ruraah (KPR), B-. METODE PENELITIAN Suatu usaba untuk menemukan fakta dan mengumpulkan data dalam suatu penulisan skripsi adalah dengan mengadakan penelitian, Dalam ilmu pengetahuan dikenal dua teori peneli tian yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan penelitian lapangan penulis mengadakan pe nelitian langsung kelokasi PT Papan Sejahtera di Jalan H.R. Rasuna Said Kav, C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, sedangkan dengan penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan merabaca literatur-literatur, buku-buku dan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibabas dalam penulisan skripsi ini baik yang ada di perpustakaan maupun yang penulis miliki, kemudian juga majalah-majalah, surat-surat kabar dan sebagainya, C. HAL-HAL YANG DITEMUKAN I, Pemberian Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari PT Papan Sejahtera memberikan kesempatan bagi pegawai golongan menengah untuk memeiliki namah: sendiri tanpa menunggu tabungannya penuh untuk membeli sebuah rumah yang dikehendaki, 2, PT Papan Sejahtera merupakan Lembaga Keuangan bukan bank yang tujuan yang mulia serta kemampuan yang meyakinkan untuk menyediakan dana bagi pemberian kredit Pemilikan Rumah bagi masyarakat golongani menengah, 3, Jaminan yang diperuntukkan bagi kredit pada umumnya dapat berupa orang atau benda milik debitur, lain - halnya dengan Kredit Pemilikan Rumah dengan fasili tas kredit dari PT Papan Sejahtera, jaminan yang di pergunakan adalah rumah beserta pekarangan yang diperoleh dengan kredit pemilikan rumah dari PT Papan Sejahtera tersebut. D, KESIMPULAN 1. Kebijaksanaan pemerintah untuk membantu warga negara yaiig membutuhkan rumah telah. diwujudkan dengan ada nya fasilitas kredit pemilikan rumah kepada masyarakat, 2. Untuk menunjang pemberian kredit pemilikan rumah untuk masyarakat golongan menengah pemerintah telah memberikan izin kepada Lembaga Keuangan bukan Bank untuk melaksanakan tugas tersebut, 3. Lembaga Keuangan bukan Bank yang dimaksud adalah. PT Papan Sejahtera, E. SARAN 1. Bagi PT Papan Sejahtera dalam raeinberikan Kredit Pemilikan Rumah. untuk masyarakat golongan menengah hen daknya benar-benar diteliti data pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit tersebut, - hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 2. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan. bagi golongan masyarakat menengah alangkah baiknya jika PT Papan Sejahtera melebarkan sayapnya untuk membuka cabang-cabang diseluruh Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penyediaan fasilitas kredit bank, khususnya dibidang kredit perumahan, dewasa ini hampir semua bank melaksanakannya, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta. Pada umumnya fasilitas kredit perumahan tersebut, memberikan fasilitas kredit yang besarnya 75%-80% dari seluruh harga pembelian rumah, dan sisanya merupakan uang muka yang harus dibayar tunai. Berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, Bank Susila Bakti membedakan antara fasilitas kredit uang muka pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah, yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan. Di dalam penulisan skripsi ini pembahasannya lebih ditekankan pada fasilitas kredit uang muka pemilikan rumah, dengan mengkaji berbagai kemungkinan timbulnya permasalahan, baik itu menyangkut perjanjian kreditnya, pengikatan atas barang jaminan serta kewenangan bank atas barang jaminan, dan juga dibahas mengenai hubungan antara fasilitas kredit uang muka pemilikan rumah dengan fasilitas kredit pemilikan rumahnya yang ada pada Bank Susila Bakti. Pembahasannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum perdata, Undang-undang Pokok Perbankan Tahun 1967 Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas.

Abstrak :
ABSTRAK
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Debitur dalam menjalankan KPRnya dapat mengalami berbagai macam resiko, terutama resiko kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan Polis Asuransi Jiwa sebagai pemberi kepastian bahwa sisa kredit terhadap Bank dalam KPR dapat dilunasi, walaupun debitur telah meninggal dunia. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai peranan Polis Asuransi Jiwa dalam memberikan kepastian pelunasan kredit kepada Kreditur pada PT Maybank Indonesia. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah konsekuensi hukum terhadap klaim apabila Bank sebagai Kreditur tidak jujur dalam proses pengisian Asuransi Jiwa Kredit, serta peranan Polis Asuransi Jiwa sebagai jaminan dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam memberikan kepastian hukum atas sisa pembayaran kepada Kreditur pada PT Maybank Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian yang didapat adalah, bahwa Polis Asuransi Jiwa tidak akan menanggung klaim apabila Bank tidak jujur dalam proses pengisian Asuransi Jiwa Kredit karena klaim tersebut akan dianggap batal demi hukum, serta peranan Polis Asuransi Jiwa terhadap Kreditur dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah sebagai pemberi kepastian pelunasan sisa kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Polis Asuransi Jiwa sangat dibutuhkan dalam setiap perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena polis tersebut memberikan jaminan pelunasan sisa kredit kepada kreditur sehingga dibutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak agar terwujud pertanggungan yang diberikan polis terhadap klaim.

---

ABSTRACT
Home Mortgage Loans (KPR) is one of government attempt in actualizing public welfare. Debtors in the process of KPR may suffer various risks, particularly risk of death. Therefore, Life Insurance Policy shall give the certainty of repayment of home mortgage loan residual balance, even though the debtor has passed away. This research examines the role of life insurance policy for giving certainty of repayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. The analysis is based on the legal consequence towards claim if the Bank dishonestly filling certain statement on the process of covering life insurance credit, including the role of life insurance policy as the security of home mortgage loans (KPR) in providing certainty of repayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. This research is using the juridical-normative research method, which is study of written and unwritten law. The conclusion prevail life insurance policy will not cover the claim if Bank did dishonestly filling a statement when covering life insurance credit, because the claim will be considered as null and void, as it has breach utmost good faith principle. The role of life insurance policy towards creditor under home mortgage loans (KPR) is as the grantor of certainty of repayment for the remaining loans. The life insurance policy is consequential in every home mortgage loans (KPR) as the policy provides certainty of repayment regarding the residual balance of the loans. The parties shall adhere to the principle of utmost good faith in order the policy to materialize the claim coverage.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Surat Edaran Tentang Kredit Pemilikan Rumah BRI (KPR-BRI), NOSE: S.09-DIR/ADK/02/2009 yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia untuk menjaring calon debitur yang akan mangajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah agar terhindar dari resiko yang terjadi dan wanprestasi yang terjadi setelah Kredit Pemilikan Rumah diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesa telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari resiko yang terjadi seperti wanprestasi yang dapat terjadi seperti seleksi calon debitur yang mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah. Hanya yang dianggap mampu untuk membayar kredit saja yang diberikan BRI. Pada kenyataannya resiko seperti wanprestasi tidak dapat dihindari baik itu resiko bisnis maupun resiko non bisnis. ......This Paper is arguing about Letter of Promotional of BRI?s Housing Credit Property (KPR-BRI), NOSE : S.09-DIR/ADK/02/2009 which issued by Bank Rakyat Indonesia to attract future debitor who is submitting a Housing Credit Property Proposals in order to avoid from possibly risk of one-up-manship occurred after the credit is given by Bank Rakyat Indonesia. The result of this research shows that Bank Rakyat Indonesia has done the best to avoid such a possibly risk as one-up-manship occurred namely by selecting future debitor who has submitted the proposals. BRI shall provide a credit to those who is consider able to pay the credit. As a matter of fact either business risk or non business risk is inevitable for one-up-manship.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dan akbat hukum bagi Notaris atas perbuatan hukum antara Perjanjian Kepemilikan Rumah dan Dana Pinjaman Talangan dalam Hukum Kenotariatan dalam Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/ PN.Sby yang mengetahui perbuatan Notaris dari segi tindak pidana dan perdata serta sanksi yang diterima Notaris dalam hal menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat umum dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normative. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kaitan antara Perjanjian KPR dan Dana Pinjaman Talangan yang disiapkan Notaris dalam hukum kenotariatan adalah Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal dana pinjaman talangan berfungsi untuk dasar untuk melakukan perjanjian kredit yang berasal dari Bank. Dalam hal hubungan hukum Notaris dan Dana Pinjaman Talangan tersebut adalah Notaris sebagai pejabat umum terlebih dahulu mempertanyakan isi offering letter yang asalnya dari Bank untuk membuat perjanjian kredit. Notaris membaca dan mencermati hal hal yang diinginkan dalam Dana Pinjaman Talangan tersebut, kemudian meminta kelengkapan berkas yang akan dijadikan substansi perjanjian kredit. Akibat dalam hal perbuatannya, Notaris sudah melakukan perbuatan tercela, maka ia dikenakan pasal 17 ayat 1 huruf i Undang- Undang Jabatan Notaris Nonor 2 Tahun 2014 yaitu melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris terhadap isi sumpah jabatan Notaris mengenai bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. ......This research was conducted to find out how the Notary carries out his position as a public official in order to fulfill the public interest and to find out the Notary's actions in terms of criminal and civil acts as well as the sanctions received by the Notary in terms of abusing his position. This study uses a normative juridical research approach. From the results of this study, it is known that the relationship between the mortgage agreement and the bailout loan prepared by a Notary in notarial law is that a Notary as a public official who is given the mandate to make a deed in accordance with the Law on Position Notary must act honestly, thoroughly, independently, impartially and always put the interests of society first. In the event that the bridging loan funds serve as the basis for entering into credit agreements originating from the Bank. In the case of a legal relationship between a Notary and the Bailing Loan Fund, the Notary as a general official first questions the contents of the offering letter originally from the Bank to make a credit agreement. The notary reads and examines the things that are desired in the bridging loan, then asks for the completeness of the files that will be used as the substance of the credit agreement. As a result, in terms of his actions, the Notary has committed a disgraceful act, then he is subject to Article 17 paragraph 1 letter i of the Act on the Position of Notary No. 2 of 2014 namely doing other work that is contrary to religious norms, decency, or propriety that can affect the honor and dignity of the position. Notary and Notary Code of Ethics Perform other acts which are generally referred to as a violation of the Notary Code of Ethics on the contents of the Notary's oath of office regarding acting honestly, trustworthy, thoroughly, independently, and impartially.

Abstrak :
ABSTRACT
Stress test pada sistem keuangan dan perbankan menjadi topik pembahasan yang berkembang pesat setelah dunia mengalami krisis besar yang terjadi seperti krisis 2008. Dalam penelitian ini menjelaskan penggunaan stress test dengan menggunakan metode sistem dinamis yang diberikan pada sistem perbankan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketahanan struktur dasar sistem keuangan perbankan Indonesia dalam menghadapi skenario krisis KPR yang merupakan plausible evet karena telah terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana skenario kebijakan pemerintah tentang pengurangan loan to value dan financing to value yang memungkinkan perbankan untuk memberikan down payment sebesar 0% untuk KPR dan peningkatan sekuritisasi aset KPR perbankan memberikan efek terhadap ketahanan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACT
Stress tests on the financial and banking system became a topic of discussion that developed rapidly after the world experienced a major crisis that occurred like the 2008 crisis. In this study explains the use of stress tests using the dynamic system method given to the Indonesian banking system. The purpose of this study is to explain the resilience of the basic structure of the Indonesian banking financial system in the face of the mortgage crisis scenario which is plausible evet because it has occurred in 2008 in the United States. This study also discusses how government policy scenarios on reducing loan to value and financing to value enable banks to provide down payments of 0% for mortgages and increasing securitization of bank mortgages has an effect on the resilience of Indonesian banks.

Abstrak :
Berbagai produk pembiyaan yang ditawarkan bank dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat salah satunya adalah kredit kepemilikan rumah indent .Kredit kepemilikan rumah indent adalah pembiyaan kepemilikan rumah dengan sistim indent. Di dalam Sistim pembiyaan kepemilikan rumah indent yang diterapkan dalam Bank BTN menciptakan risiko-risiko yang dapat menimpa pihak bank sebagai penyedia fasilitas kredit bagi konsumen rumah indent tersebut. Hal ini disebabkan pihak bank tidak memiliki hak privillage (hak tanggungan) atas pembiyaan terhadap debitur KPR. Tinjauan saya terhadap fasilitas KPR indent ini adalah bagaimana caranya bank melindungi kepentingannya bilamana debitur KPR tersebut mengalami cidera janji yaitu dengan cara anatara lain; pertama adanya rekening escrow developer untuk menampung pencairan dana debitur yang tidak dapat ditarik secara keseluruhan dananya tersebut oleh pihak developer. Kedua, bilamana debitur mengalami wanprestasi terhadap bank maka, rekening escrow tersebut dapat di debet oleh pihak bank untuk melunasi debitur tersebut (buy back guaranteed). Ketiga, developer bertindak sebagai corporate guarantee atas pembiyaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur tersebut. Keempat, adanya ketentuaan pencairan secara bertahap atas rekening escrow tersebut oleh developer sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut. Kelima, buy back guaranteed berakhir bilamana pecahan sertifikat telah dilakukan jual beli kepada debitur dan sudah dibebani dengan hak tanggungan untuk kepentingan pihak bank. Akan tetapi seiring dengan penerapan buy back guaranteed untuk perlindungan hukum bagi bank, masih diperlukan penyempurnaan dalam hal pemanggilan debitur dalam penandatanganan akta jual beli. Dalam skripsi ini penulis melakukan dengan pendekatan analisa yuridis atas perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh developer dan pihak bank. Penulis meminta perjanjian kerja sama antara developer dengan bank terhadap pejabat bank terkait. ......One of the financing products offered by banks in fulfilling residential needs for the community is one of them is indent home ownership credit. Indent home ownership credit is the financing of home ownership with indent systems. In the system of indent home ownership financing applied in Bank BTN creates risks that can befall the bank as a provider of credit facilities for consumers of the indent house. This is because the bank does not have privillage rights for financing the KPR debtors. My review of this indent KPR facility is how the bank protects its interests if the KPR debtor is injured in a promise that is by other means; first is the existence of an escrow developer account to accommodate the disbursement of debtor funds that cannot be withdrawn as a whole by the developer. Second, if the debtor experiences defaults on the bank, the escrow account can be debited by the bank to pay off the debtor (buy back guaranteed). Third, the developer acts as a corporate guarantee for financing made by the bank to the debtor. Fourth, there is a gradual disbursement of the escrow account by the developer in accordance with the cooperation agreement. Fifth, buy back guaranteed ends when the certificate has been bought and sold to the debtor and has been burdened with mortgages for the benefit of the bank. However, along with the implementation of buy back guaranteed for legal protection for banks, improvements are still needed in terms of calling on debtors in the signing of a sale and purchase deed. In this thesis the author conducts a juridical analysis approach to the cooperation agreement carried out by the developer and the bank. The author conducted interviews with relevant bank officials.