Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di era pandemi Covid-19, layanan kredit menjadi salah satu kegiatan perbankan yang mengalami dampak besar. Debitur yang semula mendapatkan pemasukan secara rutin menjadi terganggu karena kegiatan perekonomian yang lumpuh. Hal inilah yang menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi menurun, yang semula lancar bahkan sampai menjadi macet. Kasus gagal bayar meningkat drastis di masa pandemi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid- 19. Dikeluarkannya peraturan ini ditujukan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas restrukturisasi kredit akibat Covid-19 keberlakuan pasca restrukturisasi dan pelaksanaan stimulus Covid-19 terkait penerapan POJK Nomor 17/POJK.03/2021.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah berlakunya POJK No.17/ POJK.03/2021 terbukti efektif untuk menurunkan restrukturisasi kredit berdasarkan analisa kredit yang dilakukan terhadap Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Bank DBS Indonesia. Kemudian juga dianalisa dengan menggunakan Teori Economic Analysis of Law yang menggunakan tiga konsep yaitu nilai, efisiensi, dan utilitas. ......In the era of the Covid-19 pandemic, credit services are one of the banking activities that is experiencing a major impact. Debtors who previously received regular income were disrupted because economic activities were paralyzed. This is what causes credit collectibility to decline, which was originally smooth and even becomes stuck. Cases of default have increased dramatically during the pandemic. The government, through the Financial Services Authority (OJK), issued an OJK Regulation concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19. The issuance of this regulation is aimed at encouraging the optimization of banking performance, especially the intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth. The problem raised in this research is regarding the effectiveness of credit restructuring due to Covid-19, its post-restructuring implementation and the implementation of the Covid-19 stimulus related to the implementation of POJK Number 17/POJK.03/2021. To answer these problems, legal research methods are used, namely juridical-normative, which refers to legal norms contained in laws and regulations as well as norms that apply and bind society. The results of the analysis are that the enactment of POJK No.17/ POJK.03/2021 has proven effective in reducing credit restructuring based on credit analysis carried out on Bank Mandiri, BNI, BCA and Bank DBS Indonesia. Then it is also analyzed using the Economic Analysis of Law Theory which uses three concepts, namely value, efficiency and utility.

Abstrak :
Salah Satu USaha perbankan adalah memberikan fasilitas kredit kepada TVASaioail perorangan dan badan hukum. Dalam proses pemberian kredit ini, baTiVi ifteng gunakan dua bentuk perjanjian kredit: perjanjian kredit baku iai bawah tangan) dan perjanjian kredit akta notaris. Tingkat keabsahan perjanjian kredit di bawah tangan sudah lama dipertanyakan, karena ia dinilai melanggar azas kebebasan berkontrak, dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedang perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notariil pun tidak bisa terlepas dari konsep-konsep baku yang dirancang sendiri oleh bank. Dalam rangka reformasi hukum, perlu dipertanyakan, bagaimana format perjanjian kredit perbankan yang ada saat ini, apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang tersebut? Pertanyaan induk ini dikembangkan lagi menjadi empat pertanyaan berikut: (1) apakah kedua bentuk perjanjian kredit ini telah memberikan hak-hak yang seimbang antara bank dan nasabah? (2) Klausulklausul penting apa saja yang harus dimasukan ke dalam sebuah perjanjian kredit agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban serta posisi para pihak dalam perjanjian kredit? (3) Apakah nasabah debitur telah dilindungi haknya selaku konsumen dalam perjanjian kredit? (4) Bagaimana seharusnya notaris berperan dalam pembuatan akta-akta perjanjian kredit dan akta-akta asessoir lainnya?. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dilakukan terhadap perjanjian kredit yang berasal dari lima bank umum, yang terdiri dari bank pemerintah seperti BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri dan Bank Nagari, dan dua bank umum swasta seperti BCA dan Bank Dagang Bali (BDB) . 11 sampel penelitian ini diambil dari tiga wilayah: Padang, Sambas dan Jakarta. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1)kedua bentuk perjanjian kredit (baku dan notariil) belum memberikan hak yang seimbang antara bank dan nasabah debitur, karena kepentingan bank lebih diutamakan ketimbang kepentingan nasabah debitur; (2)untuk menjamin kesimbangan hak tersebut minimum harus ada 9 klausul penting, yaitu klausul mengenai jumlah hutang, bunga dan provisi, jangka waktu, peruntukan, cara pembayaran, jaminan, asuransi, tindakan yang dilarang (negative clause), penyelesaian sengketa dan domisili hukum; (3)dalam praktek, perlindungan atas hak-hak debitur selaku konsumen belum tercapai sebagaimana mestinya, karena notaris lebih banyak didominasi oleh kepentingan bank; (4)dalam pembuatan akta perjanjian kredit, notaris seharusnya berperan netral, adil dan tidak memihak kepada bank sesuai aturan pasal 17 PJN.

Abstrak :
Perbankan yang bedasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi jika tidak ada pembiayaan serta perlindungan nasabah terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuanganuntuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu. Pihak Developer dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Developer mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam collectibilitas5 (kredit macet), untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah bank sangat perlu di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan. ......Based on the banks of the economic democracy with its primary function as a collector and distributor society fund has a strategic role to support the implementation of national development in order to improve the equitable distribution of national development and its results, economic growth and national stability, the direction of increasing standard of living of many, such as home is a primary requirement for most families. The fulfillment of these primary needs, can not be met if there is no financing and customer protection against third parties, therefore, required a financial institution to provide financial assistance in the form of lending, especially in the Home Ownership Loan (mortgage). Method of approach in the writing of this thesis is empirical juridical, the authors attempted to approach which is a method in which the law is conceived as a norm , rule, principle or dogma , the problems examined in accordance with the legal nature of the real force in society, while the sampling technique was purposive sampling samplenya based on specific goals. Third parties in this case does not fulfill its answer to the customers of the bank by default. Breach of contract action by a third party to the detriment of the customer concerned, including the customer in question did not get his rights under the agreement and the customer in question fall within collectibilitas 5 (bad debts), for the legal protection for bank customers really need in addition is also the right for customers to conduct customer complaints, as well as the use of banking mediation forum for settlement of disputes in the Banking

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang "Covernote" yang sering juga dikeluarkan Notaris.PPAT terutama berkaitan dengan permohonan Pinjaman Kredit pada lembaga perbankan. Covernote sesungguhnya merupakan surat keterangan karena Notaris/PPAT belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan kredit belum lengkap secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen penjaminan. Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini untuk Untuk mengetahui kepastian hukum tentang covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi kredit perbankan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian covernote menjadi Hak Tanggungan. bentuk penelitian adalah secara yuridis normative. Dan dari penelitian Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT bahwa surat tanah yang dijadikan objek hak tanggungan sudah berada di tangan Notaris/PPAT dan sedang dalam proses penyelesaian di Kantor Instansi terkait tidak bisa memberikan kepastian hukum untuk kepentingan para pihak, karena Covernote hanya berisi surat keterangan dan bukan produk hukum sebagai bukti agunan seperti SKMHT, APHT, fiducia, personal garansi, borgtocht. Sehingga covernote tidak mungkin memilki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum (legal binding) bagi debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pemegang hak tanggungan. Covernote hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan karena covernote sendiri tidak termasuk sebagai akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti walaupun dibuat oleh Pejabat Umum dalam hal ini Notaris/PPAT. Disamping itu dalam Undang-undang jabatan notaris/PPAT sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang notaris/PPAT untuk membuat covernote. Konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian covernote menjadi Hak Tanggungan adalah bahwa pihak yang dirugikan nantinya adalah pihak kreditur, sedangkan debitur yang telah mendapat pinjaman kredit dari Bank maka apabila jaminannya ternyata tidak bisa dijadikan hak tanggungan maka debitur harus bertanggung jawab atas jaminan yang diberikannya, sedangkan bagi notaris sendiri covernote hanya mengikatnya secara moral saja, karena dikeluarkan atas permintaan para pihak. ......This thesis discusses the "Covernote" are often also excluded Notaris/PPAT mainly concerned with the application for Loans at banking institutions. Covernote actually a certificate for notary / PPAT has not finished his work on the tasks and authority to publish an authentic deed. For example, in the petition Credit Agreement, if the requirement to complete credit application submission is incomplete as a whole, such as the guarantee document. The purpose of this thesis to study in order to find out about the legal certainty covernote issued by the Notary / PPAT for the benefit of the parties involved in the banking and credit transactions to determine the legal consequences for the notary and the parties, when the official (notary / PPAT) can not be or failure in the completion of a Mortgage covernote. juridical form of research is normative. And from research Covernote issued by the Notary / PPAT that the letters were subjected to land mortgages were in the hands of Notary / PPAT and are in the process of resolving the related Agency's Office can not provide legal certainty for the benefit of the parties, because it contains only a statement Covernote and not the product of law as evidence of collateral such as SKMHT, APHT, fiducia, personal guarantees, borgtocht. So covernote not have the force of law may be legally binding (legally binding) to the debtor giving mortgage holders and mortgage lenders. Covernote can only be said to be morally binding that appears on the practice and the need for covernote itself is not included as an authentic act that can be used as evidence, although made by the officials in this case the Notary Public / PPAT. Besides, the law office of notary / PPAT itself does not explain about the powers and duties of a notary / PPAT to make covernote. Notary and legal consequences for the parties, when the official (notary / PPAT) is unable or fails in the completion of a Mortgage covernote is that the injured party is a party later lenders, while borrowers who have received loans from the bank guarantee if it can not be be borne by the debtor's right to be responsible for the security they provide, while the notary himself covernote only morally binding only, as issuedat the request of the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam skripsi ini penulis membahas hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi antara bank dengan penerima kredit. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah jaminan kredit,sebagai perjanjian assesoir dari perjanjian kredit, yang mana pengikatan jaminan ini dapat berupa hipotik, crediet verband, gadai, fiduciaire eigendom overdracht serta jaminan perorangan. Fungsi dari pada jaminan ini adalah untuk pengamanan kredit yang diberikan oleh bank.

Di dalam pemberian kredit ini selalu diperhatikan segi teknis bank maupun permohonan kredit. Kredit yang diberikan tidak akan menimbulkan .masalah selama kredit tersebut berja Ian lancar. Persoalan barulah timbul bilamana terjadi kemacetan yang tidak dapat diselesaikan oleh bank yang bersangkutan. Bagi bank pemerintah terikat oleh adanya ketentuan yang mengharuskan penyerahan penyelesaian kredit macetnya kepada PUPK. Namun walaupun ketentuannya bersifat mutlak, dalam pelaksaannya kadang-kadang digunakan hukum acara perdata biasa melalui Pengadilan Negeri.

Di dalam penyelesaian kredit ini, perbankkan kadang-kadang menghadapi masalah-masalah dalam pengeksekusian barang-barang jaminan kredit yang telah diberikannya. Hal ini antara lain disebabkan: adanya pemalsuan tanda tangan pihak ketiga sebagai pemilik barang. Jaminan kredit, surat-surat barang jaminan kredit yang tidak kuat dan/atau tidak lengkap, pengikatan barang jaminan kredit yang tidak sempurna dan/atau tidak kuat, pengawasan barang jaminan kredit yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan harga taksasi/taksiran barang jaminan kredit yang tidak benar.

Abstrak :
Skripsi ini membahas analisis dampak implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan. PSAK ini adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkpan instrumen keuangan, salah satunya adalah kredit yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. penelitian ini mengambil sepuluh sampel industri perbankan yang listed di BEI pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyisihan kerugian kredit yang dicadangkan setelah implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) lebih kecil daripada sebelum implementasi PSAK tersebut. Dampaknya adalah menurunkan beban operasional dan selanjutnya meningkatkan laba industri perbankan. ...... This thesis discusses the impact of PSAK 50 dan 55 (revised 2006) of impairment loan in banking industry. This PSAK is accounting standard that managed recognition and measurement, and presentation and dislosure of financial instrument, for example are loan classified as loan and receivables. this research is quantitative research, with descriptive design, took ten samples of banking industry listed on BEI in 2010 and 2011. This research showed that allowance impairment of loans after implementation PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) smaller than before implementation of that PSAK. The impact is decreasing operating expeses, and increasing earnings of banking industry.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bentuk pengikatan Fidusia terhadap obyek jaminan berupa pesawat udara dalam suatu perjanjian kredit perbankan yang merupakan salah satu pilihan untuk melindungi kepentingan kreditur. Terhadap pengikatan pesawat udara, ketentuan perundang-undangan positif menyatakan dapat menjadi suatu obyek jaminan kredit dengan menggunakan Hipotik, namun tidak terdapat ketentuan hukum pelaksana (lex specialis) lebih lanjut yang mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga penggunaan Hipotik tidak dapat dilakukan dengan sempurna dan perlindungan hukum atas kreditur menjadi lemah. Skripsi ini mencoba menganalisa bentuk pengikatan pesawat udara secara Fidusia dengan melakukan perbandingan terhadap bentuk pengikatan Hipotik. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber

---

ABSTRACT
This thesis discusses the form of Fiduciary Transfer of Ownership as a binding form for an aircraft object in a bank credit agreement as an option to cover the legal interests of creditors. To bind an aircraft as collateral, the provisions of the legislation states to use a Hypoteek guarantee, but there is no implementing law (lex specialis) that cover a further implementation procedures, so the use of Hypoteek can not be done completely and creditors legal protection will be uncomplete. This thesis tries to analyze the binding form of the Fiduciary Transfer of Ownership of an aircraft with a comparison of the binding forms of Hypoteek. The research form is normative juridical. Normative legal research has been used to make systematization on written law research. Type of research is descriptive research by conducting literature study and interviews with informants and practitioners.