Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan yang masih menjadi permasalahan serius di seluruh daerah di dunia. DBD disebabkan oleh virus dengue yang di bawa oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor utama dan aedes albopictus sebagai vektor sekunder dan ditularkan melalui gigitan nyamuk tersebut. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur mencatat terdapat 6723 kasus DBD dan Kota Balikpapan menjadi penyumbang terbesar dengan 1838 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor iklim (suhu udara, kelembaban, dan jumlah hari hujan), sosio-demografi (kepadatan penduduk), dan upaya pengendalian vektor (Angka Bebas Jentik) dengan insidens DBD di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan DBD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan Balikpapan dalam Angka oleh BPS Kota Balikpapan. Rata-rata IR DBD selama 5 tahun di Kota Balikpapan adalah 122 per 100.000 penduduk, paling tinggi di Kecamatan Balikpapan Tengah dan paling banyak dialami oleh kelompok umur <15 tahun. Variabel ABJ berhubungan signifikan secara statistik dengan insidens DBD (nilai p = 0,031) dan setiap kenaikan 1% ABJ akan menurunkan angka insidens DBD sebesar 7,795 per 100.000 penduduk (nilai b = -7,795). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi untuk mengendalikan penyebaran DBD di Kota Balikpapan dengan aktif melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk terutama di lingkungan sekolah. ......Dengue hemorrhagic fever is an environmental-based disease which is still a serious problem in all regions of the world. DHF is caused by the dengue virus which is carried by Aedes aegypti as the main vector and Aedes albopictus as the secondary vector and is spread through the bite of these mosquitoes. Based on BPS, in 2019 the Province of East Kalimantan recorded 6723 cases of DHF and Balikpapan City was the largest contributor with 1838 cases. This study aims to determine the relationship between climatic factors (air temperature, humidity, and number of rainy days), socio-demographics (population density), and vector control efforts (larva free index) with DHF incidence in Balikpapan City in 2017-2021. This study uses an ecological study design with secondary data sourced from the DHF report of Balikpapan City Health Offices and “Balikpapan dalam Angka” by Central Bureau of Statistics of Balikpapan City. The average DHF IR for 5 years in Balikpapan City is 122 per 100,000 population, the highest in Balikpapan Tengah District and most commonly experienced by the age group <15 years. The larva free index (LFI) variable has a statistically significant relationship with the incidence of DHF (p value = 0.031) and every 1% increase in ABJ will reduce the incidence of DHF by 7,795 per 100,000 population (b value = -7,795). This research is expected to be the basis for evaluation to control the spread of DHF in the City of Balikpapan by actively carrying out the Eradication of Mosquito Nests, especially in the school environment.

Abstrak :
Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Namun dalam kenyataannya ditemukan akta autentik (dalam hal ini adalah Akta Pengakuan Utang) yang memuat unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana yang terjadi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kasus yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan. Selain itu juga menganalisis peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan adalah aktanya tetap sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, meskipun pembuatan akta diawali dengan perjanjian investasi, bukan dengan perjanjian utang piutang murni. Namun semestinya Akta Pengakuan Utang dibuat khusus untuk utang piutang karena apabila dibuat selain utang piutang murni rentan disalahgunakan. Adapun terkait peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan aktanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan standar pelayanan prosedur operasional tersendiri dalam pembuatan akta dan ikut serta secara aktif dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keterlibatan notaris dalam organisasi profesi sangat diperlukan karena keikutsertaannya dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada notaris untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketentuan perundang- undangan di bidang kenotariatan, selain juga mendapatkan advokasi, pada saat diperlukan. ......In order to encourage investment in various development activities that are being intensively carried out, certainty of legal protection for investors who invest in Indonesia is important to be realized. One of the efforts made to realize the certainty of legal protection for investors who want to invest their capital is through the making of authentic deeds before a notary. However, in reality, there is an authentic deed (in this case is Deed of Acknowledgment of Debt) which contains elements of criminal offense of fraud, as happened in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The case related to Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal offense of fraud is found in Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal act of fraud. In addition, it also analyzes the role of notaries to minimize the risk of criminal fraud in making deeds. This doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal fraud are that the deed remains valid so that it can be used in evidence, even though the making of the deed begins with an investment agreement, not with a pure debt and credit agreement. However, the Deed of Acknowledgment of Debt should be made specifically for debt and credit because if it is made other than pure debt and credit, it is vulnerable to misuse. As for the role of notaries in minimizing the risk of criminal acts of fraud in the making of deeds, it is by applying the principle of prudence, implementing its own operational procedure service standards in making deeds and of course actively participating in the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI). The involvement of notaries in professional organizations is very necessary because their participation can provide greater opportunities for notaries to get a correct understanding of the statutory provisions in the field of notarial affairs, as well as getting advocacy, when needed.