Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang konflik politik dalam pemerintahan lokal dengan studi kasus pada pengunduran diri Wakil Bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Garut tahun 2011. Dengan metode kualitatif dan penelitian deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan dinamika konflik di Kabupaten Garut yang dihadapi pasangan kepala daerah jalur perseorangan dengan partai politik di DPRD dan birokrasi lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa jalur perseorangan memperburuk konflik politik yang terjadi. Kepala daerah dari jalur perseorangan ternyata tidak menjamin berjalannya pemerintahan lokal secara stabil dan efektif.

---

This thesis write about political conflict in local government used case study of Vice Regent’s resignation from independence scheme in Garut district year 2011. Used qualitative methodology and descriptive research, reseacher try to describe political conflict dynamic in Garut district whom faced by Regent and Vice Regent from independence scheme head to head with political party in local parliament and local bureaucracy. Analisys resulted that independence scheme tends to make political conflict situation worsen. Regent and Vice Regent from independence scheme was not guaranted to create stable and efective local government.

Abstrak :
West new Guinea (Irian Barat) adalah wilayah jajahan terakhir pemerintahan kolonial Belanda yang dikembalikan kepada Indonesia melalui resolusi 2604 Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah melalui perundingan panjangdan konfrontasi militer, (Trikora) di bawah tekanan Amerika Serikat dan Inggris....

Abstrak :
Buku ini ditulis oleh Yun Dong-Ju. Buku ini adalah novel kontemporer berisi konflik politik perebutan pulau Deokdo antara Korea dengan Jepang.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar. ...... This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites.

Abstrak :
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 seluas 2,61 juta hektar merupakan kebakaran terparah yang terjadi sejak tahun 1997 sehingga pemerintah membentuk Perpres No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Penelitian ini menganalisis kasus pelaksanaan supervisi di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tujuh kawasan prioritas BRG tahun 2019 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan faktor banyaknya kepentingan, ketidakjelasan wewenang aktor pelaksana, dan karateristik kelembagaan merupakan faktor penghambat keberhasilan suatu kebijakan. Disisi lain, transparansi sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kurangnya transparansi dalam sebuah implementasi kebijakan akan menimbulkan konflik karena semakin banyak konflik, akan mempersulit implementasi suatu kebijakan. ......Forest and land fires in Indonesia in 2015 covering an area of 2.61 million hectares were the worst fires that occurred since 1997 so that the government formed Presidential Decree No.1 of 2016 concerning the Peat Restoration Agency. This study analyzes the implementation of supervision in Industrial Plantation Forest Areas (HTI) in the Seven Priority Areas of BRG in 2019 using the theory of implementation of the Merilee S. Grindle policy (1980). This study used a qualitative method with a case study design. This research shows that many factors of interest, unclear authority of implementing actors, and institutional characteristics are factors inhibiting the success of a policy. On the other hand, the transparency of a policy implementation is an important factor in the success of the policy. Lack of transparency in a policy implementation will create conflict because more conflicts will make it difficult to implement a policy.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kompleksitas penyajian cerita dan kompleksitas konflik dalam novel karya pengarang imigran Afghanistan, Khaled Hosseini yang berjudul The Kite Runner dengan menggunakan pendekatan struktural. Kompleksitas penyajian cerita terletak pada judul-judul bab yang tidak beraturan, pengaturan bab-bab yang menunjukkan kerumitan cerita, penyajian alur-alur bawahan dan narator. Konflik beragam yang dihadirkan dalam cerita turut menambah kompleksitas dari novel ini, yaitu konflik batin, konflik antar-etnis dan konflik antar-aliran keagamaan dengan latar ruang yang mengandung konflik, Afghanistan yang secara silih berganti menghadapi konflik politik dan konflik etnis. Sumber dari segala kompleksitas dal= The Kite Runner adalah narator sekaligus tokoh utama, Amir dengan segala sifatnya yang tertutup, sensitif, dan sangat diwarnai oleh budaya Pashtun yang rasialis dan angkuh. Rasa bersalah dan berdosa terhadap Hassan, sosok pelayan setia yang menjadi teman bermain dan sahabat ketika dia masih kecil senantiasa hadir menghantuinya bahkan ketika Amir sudah menjadi imigran di Amerika. Ketidakmampuan Amir untuk melepaskan diri dari jeratan rasa beisalah menyebabkan dirinya selalu mengaitkan pennasalahan yang hadir dalam kehidupannya sebagai akibat dari pengkhianatan yang dilakukannya terhadap Hassan. Kesadaran untuk menebus rasa bersalah membawa Amir kembali ke Afghanistan yang sedang dilanda konflik untuk menjemput seseorang yang masih tertinggal di Afghanistan, yaitu keponakannya SohratT, anak Hassan yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan sedirinya.

---

This research analyzes the complexity of presenting a story and the complexity of conflict in a novel which was written by an Afghanistan immigrant author named Khaled Hosseini, The Kite Runner with the structural method. The complexity of presentation can be seen through the chapter's tittles that are placed irregularly, the arrangement of chapters themselves showing the complexity of the story, the presentation of the subordinate plots and the narrator. The variety of conflicts which was presented in this novel adds the complexity deeper that are internal conflict, interethnic conflict, and inter ideology religion conflict with the setting background consisting of conflict, Afghanistan always face the political and ethnic conflict alternately. The main source from all the complexities in The Kite Runner is the narrator who also becomes the main character, Arnir with his introvert and sensitive behavior which was colored by Pashtun culture which is racialist and arrogant. Feeling guilty and sin to Hassan, his loyal servant who always stays as his best friend presents and haunts on Amir's mind even when he has lived as an immigrant in America. Amir's inability to release from all kind of his guilty feelings causes him relating every conflict with his betrayal to Hassan. His awareness to redeem his guilty and sin brings Amir return to Afghanistan that full of convicts to pick someone up that is still living there, his nephew, son of N Hassan, Sohrab who has a family relationship with him.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Muh Shujahri AMProgram Studi : Ilmu PolitikJudul Tesis : Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing : Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si Tesis ini membahas konflik politik antara pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Bupati Adnan Yasin Limpo dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi Maddusila pasca ditetapkannya Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi karena Perda LAD mempengaruhi jejaring kekuasaan kelompok kerajaan Gowa yakni perubahan akses properti pihak Kerajaan Gowa seperti istana Balla Lompoa dan lahan adat serta menciptakan perubahan jejaring struktur kerajaan dengan munculnya struktur lembaga adat baru. Penulis menyimpulkan Perda ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara klan Limpo dan klan Andi Madusila. Lewat Perda LAD jejaring kekuasaan yang menjaga kekuatan Andi Maddusila selama kurun waktu tujuh belas tahun terputus. Dengan tidak adanya akses kekuasaan kerajaan di pihak Andi Maddusila maka sulit bagi kelompok Andi Maddusila untuk mengkonsolidasi kekuatan keluarga kerajaan Gowa. Kata Kunci:Konflik politik, elit politik lokal, Perda LAD, Kabupaten Gowa

---

ABSTRACT
Name Muh Shujahri AMStudy Program Ilmu PolitikTitle Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si This thesis discusses the political conflict between Gowa district government represented by Gowa Regent Adnan Yasin Limpo with family of Gowa Kingdom by Andi Maddusila after the stipulation of Regional Regulation of Customary Institution and Culture of Gowa Regency in 2016.This research is qualitative research. This study finds the conflict that occurs because the LAD law affects the power network of Gowa royal groups like the changing of gowa royal kingdomg property access such as Balla Lompoa 39 s palace and customary land. Perda LAD also affects Andi Maddusila power organization by create new customary organization structures. The authors conclude that this is the final battle of the conflicts between the Limpo clan and the Andi Madusila clan. Through the LAD Regulation Andi Maddusila 39 s power network that keep his power for seventeen years lost. In the absence of power access on the part of Andi Maddusila it is difficult for the Andi Maddusila group to consolidate the power of the Gowa royal family. Key Word Political Conflict, local political elite, Perda LAD, Gowa Regency.