Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perselisihan pendapat antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait dengan kewenangannya masing-masing dan pembahasan mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 sebagai sarana penguatan sistem pengawasan terhadap hakim. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis telah menggunakan satu bentuk metode, yakni penelitian library research . Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan analisis konflik, yaitu membahas pertentangan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan pembentukan UU Komisi Yudisial Nomor 18 tahun 2011 sebagai solusi atas hubungan tersebut. Hasil tesis ini menyarankan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui metode pendidikan yang perlu dijadikan prioritas utama oleh pemerintah, termasuk didalamnya pendidikan moral sebagai kurikulum pendidikan sekolah. ......This thesis discusses the disagreement between the Supreme Court and the Judicial Commission relating to their respective authorities and a discussion of the formation of Act No. 18 of 2011 as a means of strengthening the system of supervision of the judge. This thesis uses the method of normative legal writing, the author will use one form of the method, the research library research. The research approach taken in this paper is the approach to conflict analysis discusses the disagreement between the Supreme Court and the Judicial Commission and the establishment of the Judicial Commission Law No. 18 of 2011 as a solution to the relationship. The results of this thesis suggest an increase in the quality of human resources through education methods need to be a top priority by the government, including the moral education as the school education curriculum.

Abstrak :
Tesis ini membahas upaya yang dilakukan Komisi Yudisial dalam penguatan peran pengawasan hakim melalui masyarakat sipil (civil society). Jaringan kerja (jejaring) Komisi Yudisial merupakan kekuatan Komisi Yudisial untuk memperkuat peran pengawasan hakim sekaligus modal sosial dalam implementasi berbagai kebijakan dan program/ kegiatan. Kelemahan dan kendala yang dihadapi Komisi Yudisial diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan jejaring untuk memperkuat posisi dan peran dalam pengawasan hakim.

---

This thesis describes the efforts of the Judicial Commission in through civil society. Networks is the strength of the Judicial Commission Judicial to strengthen the supervisory role of judges as well as social capital in the implementation of various policies and programs / activities. Weaknesses and constraints faced by the Judicial Commission is anticipated to conduct cooperation with the network to strengthen the position and role in the supervision of judges.

Abstrak :
Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 , sejumlah pasal berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial......

Abstrak :
Tanpa terasa dua tahun lebih berlalu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permuhonan pengujian Undang-Undang (Judicial review) yang diajukan 31 (Tiga puluh satu) Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia....

Abstrak :
Yudisial power is free and independent in nature (Yudisial Independence). It is arranged in both the constitution and tire law. The judge in hearing and deciding a case must be free, objective and neutral. The judge must be free of any influences, including the influence of executive and legislative. The separation of Yudisial institution from the Department of Justice (executive) may result in concern that the Supreme Court (judicative) will became a party controlling indicative power (a tyranny). To prevent it from happening, a Komisi Yudisial is established as an independent institution (external control), whose function is to supervise and develop the judges (checks and balances). Many countries in the world already have a Komisi Yudisial, using different names. In addition to maintaining the standard and the value of judges, Komisi Yudisial also serves to recruit the judges of the Supreme Court.