Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen, direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidak mempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabel kontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to investigate the effect of proportions of independent commissioners, independent directors and audit committee which is a corporate governance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research, using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this study is the proportion of independent commissioners, independent directors and audit committee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken from the PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significant effect on firm value.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh agresivitas pajak, proporsi komisaris independen terhadap kebijakan utang serta pengaruh proporsi komisaris independen terhadap agresivitas pajak ke kebijakan utang. Sampel yang digunakan sebanyak 303 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kebijakan utang serta proporsi komisaris independen tidak terbukti dapat memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap kebijakan utang.

---

ABSTRACT
This research aims to examine the effect of tax aggressiveness, independent board on debt policy and independent board as moderating variable to the effect of tax aggressiveness on debt policy. The sample of this research are 303 non financial firms listed on Indonesia Stock Exchange for period 2010 2015. The result of this research shows that tax aggressiveness has no effect on debt policy. Independent board has positive effect on debt policy and independent board does not moderated the effect on the effect of tax aggressiveness on debt policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Komisaris Independen bertanggung jawb atas diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pemberdayaan Dewan Komisaris agar melakukan tugas pengawsan serta memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan.

Adapun kendala bagi Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian dalam melaksanakan fungsinya adalah dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) antara pemegang saham Perusahaan Asuransi dengan Kepentingan Pemegang Polis yang mana Komisaris Independen harus selalu mendahulukan kepentingan Pemegang Polis sehingga ada jaminan bagi perlindungan hak Pemegang Polis.

Namun dalam prakteknya hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh, yang mana masih terjadi timbulnya kerugian pada pemegang polis karena keberpihakan Komisaris Independen kepada Pemegang Saham ditempat yang bersangkutan bekerja.

Oleh karena itu dipandan perlu untuk melakukan pengawasan kepada pelaksanakan tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen Perusahaan Asuransi, disamping perlunya evaluasi kembali sistim pengangkatan Komisaris Independen agar Komisaris Independen yang diangkat dapat memenuhi harapan perusahaan dalam rangka Good Corporate Governance.

---

ABSTRACT
An Independent Commisioner is responsible for the application of good company management principlas by empowering the Board of Commisioners to carry out their task of supervision and to give advice to the Board of Directors effetively so as to be able to give added value to the company.

An obstacle for an Independent Commisioner in an insurance company in fulfilling his function is the possible accurrance of conflict of interest between the Shareholders of the Insurance Company and the Policy Holders, and the Independent Commisioners always has to prioritize the intereset of the Policy Holders so as to guarantee that the right of Policy Holders is protected.

However, in practicy this cannot as yet be fully carried out since losses continue to be suffered by the Policy Holders due to partiality of Independent Commisioners in favour of the Shareholders at place where they are employed.

Therefore, it is decmed neccessary to anpervise the implementation of the task and responsibility of Independent Commisioners of Insurance Companies as well as to reevaluate the appoinment system of Independent Commisioners in order that the appointed Indenpendent Commisioners will be able to realize the hopes of the company within the framework of Good Corporate Governance.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan, komisaris independen, dan utang terhadap biaya keagenan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dan 2010. Biaya Keagenan diukur menggunakan proksi asset turnover yang dikembangakan diantaranya oleh McKnight (2009), Fleming (2005), Singh (2003) dan Ang (2000). Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional. Metode analisis yang digunakan adalah cross section dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional, mempengaruhi secara positif penurunan biaya keagenan pada perusahaan dengan proksi rasio asset turnover. Komisaris independen ditemukan mempengaruhi biaya keagenan secara negatif. Sedangkan utang ditemukan tidak mempengaruhi penurunan biaya keagenan secara signifikan.

---

The purpose of this research is to investigate the effect of ownership structure, independence of commissioners, and debt on agency cost of non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the year of 2009 and 2010. Proxy is used to measure agenct cost are asset turnover, extent research by oleh McKnight (2009), Fleming (2005), Singh (2003) dan Ang (2000). Ownership structure in this research include concentrated ownership, managerial ownership, and institutional ownership. Analysis methodology used is cross section with firm size as control variables. The result finds that, concentrated ownership, manajerial ownership, and institutional ownership positif and significantly associated with agency cost. Independence of commissioners have negatif and significantly with agency cost. Debt is found do not have significant influence on reduces agency cost.

Abstrak :
Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik. ......This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan keluarga dan leverage dan juga kekuatan kehadiran komisaris independen dan direktur independen dalam mempengaruhi hubungan struktur kepemilikan keluarga terhadap leverage. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan 22 perusahaan publik manufaktur Indonesia yang beroperasi pada periode 2010-2018 sebagai sampel. Data panel dikumpulkan dari Thomson Reuters dan data kepemilikan keluarga dikumpulkan secara manual dari laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan empat model. Hasilnya menyatakan bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap leverage. Interaksi dari direktur independen terbukti memperkuat hubungan strukur kepemilikan keluarga terhadap leverage namun komisaris independen tidak terbukti dapat memperkuat hubungan struktur kepemilikan keluarga terhadap leverage. Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan pembiayaan dan mengurangi masalah keagenan. ......The purpose of this research is to examine the relation between family ownership structure and leverage and also the indirect impact of independent commissioner and independent director on the relationship of the family ownership structure and leverage. This research applied a purposive sampling technique that resulted 22 Indonesian manufacturing public firms operated in the period 2010-2018 as the sample. The panel data was collected from Thomson Reuters and family ownership data is manually collected from the company annual report. This research using multiple regression analysis with four models. ......The result provides that family ownership structure is negatively significant to leverage. Independent director is proved strengthen the negative relationship of family ownership and leverage yet the independent commissionaire is insignificantly related to the relationship between family ownership and leverage. The result of this research could help the company to make a financing decision and mitigate the agency problem.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja perusahaan terhadap kinerja CSR yang dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Dengan purposive sampling, didapatkan 1.940 sampel. Peneliti menggunakan regresi data panel. Hasil menunjukkan kinerja perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja CSR. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sehingga baik dan buruknya kinerja perusahaan tidak mempengaruhi kinerja CSR. Hasil juga menunjukkan proporsi dewan komisaris independen tidak dapat memperkuat pengaruh kinerja perusahaan terhadap kinerja CSR.  ......This study aims to find out the effect between the company's performance and CSR performance in non-financial companies listed on the IDX for the period 2016 to 2020. Using purposive sampling, 1,940 research samples were obtained. Researchers use regression panel data. The results showed the company's performance was not significantly related to CSR performance. Companies have a social responsibility to society that the good and bad performance of the company does not affect CSR performance. The results also showed the proportion of independent boards of commissioners could not strengthen the influence of company's performance on CSR.