Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 119 mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perseroan dapat melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi syarat yaitu Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan perseroan yang bersangkutan juga menyampaikan alasan pemberhentian tersebut. Pada kasus yang terjadi dalam PT. X, anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh perseroan dan menjadi syarat penentu dari diberikannya kredit oleh bank sindikasi, Dewan Komisaris tersebut tidak boleh diberhentikan tanpa persetujuan dari bank sindikasi, ternyata diberhentikan oleh perseroan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Atas tindakan pemberhentian tersebut, telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru di Perseroan tersebut. Dari kasus ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, mengenai status Dewan Komisaris yang diberhentikan dan status Dewan Komisaris yang baru, mengenai peranan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut serta mengenai peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta yang merupakan anggota Dewan Komisaris perseroan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut tetap dianggap sah karena prosedur dalam penyelanggaraan RUPS telah terpenuhi dan kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan juga telah terpenuhi. Sedangkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru juga dianggap sah apabila dalam proses pengangkatan telah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh Undang-undang. Peranan Notaris dalam pembuatan akta selalu berkaitan dengan dipenuhinya prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan apabila ada hal yang menyimpang terhadap hal tersebut, Notaris wajib memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang terkait.

---

Limited Liability Company Number 40 of the Year 2009, Article 119 stipulates regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners. In the articles is stipulated that a company may dismiss the members of the Board of Commissioners by fulfilling the requirement that the relevant member of Board of Commissioners is given the opportunity to defend himself/herself and the relevant company also presents the ground for the dismissal. In the case taking place in PT. X, a member of the Board of Commissioners is appointed by the company and becomes the deciding requirement for the granting of loan from a syndicated bank, the relevant member of the Board of Commissioners who cannot be dismissed without the approval of the syndicated bank, is apparently dismissed by the company without fulfilling the requirement which has been stipulated by the Limited Liability Company Law. Upon such act of dismissal, has been appointed a new member of the Board of Commissioners in the Company. From this case, there are several subject matters which can be discussed, regarding the status of the dismissed member of the Board of Commissioners and the status of the new member of the Board of Commissioners, regarding the role of Notary in the drawing up of minutes of meeting or statement of resolution of the meeting related to the dismissal of the member of the Board of Commissioners, as well as, regarding the role of Notary in the drawing up of deeds which constitute incorporate the members of the Board of Commissioners. The writing of this thesis uses the juridical normative method. From the result of research which has been carried out by the researcher, the dismissal of the member of the Board of Commissioners will remain to be deemed of being valid because the procedure in the convening of the General Meeting of Shareholders has been complied with and the quorums for attendance and adoption of resolution have also been complied with. Whereas the appointment of new member of the Board of Commissioners is also deemed valid if the appointment process has complied with the procedure stipulated by the Law. The role of Notary in the drawing up of deed is always related to the fulfillment of procedure stipulated by the Law and if there is any deviation from such matter, the Notary will be obliged to provide counseling to the related parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen, direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidak mempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabel kontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to investigate the effect of proportions of independent commissioners, independent directors and audit committee which is a corporate governance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research, using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this study is the proportion of independent commissioners, independent directors and audit committee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken from the PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significant effect on firm value.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris terhadap Kinerja Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Penelitian ini dilakukan atas sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Efektifitas dewan komisaris dinilai menggunakan skor berdasarkan dengan checklist yang dikembangkan oleh Hermawan 2009 Skor efektifitas diukur berdasarkan karakteristik independensi aktivitas jumlah anggota dan kompentensi dari dewan komisaris Pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda yang menggunakan 113 sampel data Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dewan komisaris berpengaruh pada kinerja bank yang melihat pada NPL tetapi tidak berpengaruh pada kinerja bank yang dilihat dari ROA dan ROE

---

This study aims to provide empirical evidence about the effectiveness of the Board of Commissioners on the Effect of Bank rsquo s Performance listed on the Indonesia Stock Exchange The research was conducted on a sample of banking firms listed on the Indonesia Stock Exchange BEI for 2008 to 2011 Effectiveness of the board of commissioners assessed using scores based on the checklist developed by Herman 2009 Score effectiveness is measured based on the characteristics of independence activity number of boards and the competence of the board of commissioners Hypothesis testing with multiple linear regression model using 113 data samples The results showed that the effectiveness of the board of commissioners has effect on the performance of banks that look at NPL but has not effect on the performance of banks that look at ROA and ROE

Abstrak :
Semakin pesat kegiatan perekonomian semakin maju kegiatan perbankan baik yang sehat maupun tidak seperti maraknya tindak pidana di bidang perbankan. Bank dapat dilikuidasi karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank termasuk komisaris dan PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal merupakan salah satunya. Banyak regulasi yang mengatur tindak pidana di bidang perbankan ini., terutama dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 yang merupakan penyempunaan dari Undang -Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 46-53. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan komisaris bahkan pula pemilik dari bank harus dapat dijerat hukuman sampai ke harta pribadinya bila terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

---

Abstract
More rapid economy, the more advance banking activities either be healthy or the unhealthy ones such as the rampant of banking crimes in banking. Banks might be liquidated because of the banking crime that acted by the insiders include the member of board of commissioner and PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal is one of them. A lot of regulations have governed this criminal actions especially Law Number 10 Year 1988 on Banking as the change of Law Number 7 Year 1992 on Banking in article 46-53. As a form of responsibility, the suspect which is can be sentenced until his personal property if is proved such banking crime.

Abstrak :
Di dalam UU Perbankan disebutkan bahwa Bank Umum Swasta hanya boleh didirikan dan menjalankan usaha sebagai bank setelah mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan dan atas dasar syarat yaitu berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sebagaimana halnya badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, maka Bank tersebut juga memiliki organ sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun Sanksi F 1995 tentang Perseroan Terbatas. Organ-organ tersebut adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dianggap sama sebagai manusia, tetapi lebih dikenal dengan istilah artificial person atau manusia buatan, yang dalam bertindak tergantung pada organnya. Nasional Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan dari perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Sedangkan berdasarkar UUPT, Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan ngawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam menjalankan perseroan, dimana kewenangan dan kewajibannya ditetapkan di dalam anggaran dasar. Sering menjadi permasalahan mengenai tanggung jawab dari organ PT tersebut dalam hal terjadi permasalahan, apakah hanya Direksi, yang bertugas menjalankan PT sehari-hari, yang harus bertanggung jawab, ataukah juga Komisaris, yang bertugas mengawasi tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan dari Direksi yang mengoperasikan PT yang bersangkutan, juga harus turut bertanggung jawab, terlebih melihat kondisi belakangan ini seringkali terjadi Komisaris dari bank-bank tertentu yang diseret ke meja hijau karena terlibat dengan skandal penyelewengan dana BLBI pada saat perbankan Indonesia goncang.

Abstrak :
Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh efektivitas Dewan Komisaris terhadap praktikReal Earning Management (REM) melalui aktivitas manipulasi penjualan, overproduksi, pengurangan biaya diskresioner, serta pengaruh efektivitas Dewan Komisaris terhadap keseluruhan metode yang diukur secara agregat melaluiindeks REM.Penelitian ini mengambil sampel perusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Komisaris tidak dapat membatasi REM yang dilakukan melalui aktivitas manipulasi penjualan, overproduksi, pengurangan biaya diskresioner, maupun terhadap indeks REM. Hal ini menunjukkan bahwamekanisme Corporate Governance yang diperankan Dewan Komisaris di Indonesia belum cukup efektif untuk dapat mengendalikan dan mengawasi aktivitas REM. ......The aims of this research are to investigate the effect of Board of Directors?(BoD) effectiveness toward Real Earning Management (REM) through sales manipulation, overproduction, and a reduction in discretionary expenses. Furthermore, it also examines the impact of the effectiveness of the BoD on overall methods which are aggregately measured through the REM Index. Samples used in this research are non-financial companies which are listed on the Indonesian Stock Exchange in the year of 2009 and 2010.The result shows that the effectiveness of the BoD can neither limit the REM which is conducted through activities including sales manipulation, overproduction, a reduction in discretionary expenses nor control the REM index. This shows that the Corporate Governance mechanism proxied by the BoD is not effective enough for controlling and monitoring the REM activities.