Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskusi mengenai pasar oligopoli pada umumnya selalu bermuara pada pembahasan mengenai bentuk prilaku persaingan usaha (mode of competition) dan prilaku kolusi (collusive behavior) perusahaan-perusahaan yang yang ada didalamnya.Mengikuti arus besar tersebut, tesis ini mencoba untuk mengestimasi bentuk prilaku persaingan usaha dan prilaku kolusi perusahaan-perusahaan pembibitan ayam pedaging di Indonesia. Ketersediaan data dan posisi strategis dari output (Day Old Chicks/bibit ayam) yang dihasilkan oleh perusahaan pembibitan ayam pedaging bagi kelangsungan usaha peternak ayam pedaging menjadi dua alasan utama dipilihnya industri ini.Bentuk pasar yang oligopolistis sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat penguasaan pasar oleh empat perusahaan pembibit utama dan adanya perbedaan skala usaha yang cukup tajam antara perusahaan pembibit besar dengan perusahaan pembibit kecil menjadi alasan lain dipilihnya industri pembibitan ayam pedaging Indonesia sebagai studi kasus penelitian ini.Pendekatan conjectural variation yang digunakan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan pembibitan ayam pedaging di Indonesia dalam menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungannya selalu memperhilungkan tingkat produksi output perusahaan pembibit lainnya. Dengan kata lain prilaku persaingan usaha di industri ini cenderung mengikuti model persaingan ala Cournot. Perusahaan-perusahaan pembibit pun cenderung lidak saling melakukan koordinasi (independen) dalam proses penentuan output yang memaksimalkan keuntungannya.Tidak ditemukannya kolusi yang permanen dalam jangka panjang di industri ini berimplikasi pada perlu adanya perubahan fokus pengawasan industry regulator dari isu kolusi ke isu kemungkinan dilakukannya predatory pricing oleh perusahaan-perusahaan pembibit berskala besar terhadap perusahaan-perusahaan pembibit berskala kecil. Isu predatory pricing menjadi penting karena akan sangat sulit untuk dideteksi jika hal ini dilakukan pada saat pasar mengalami kelebihan produksi dimana pada kondisi ini price cut mendapatkan legitimasi bisnisnya."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi awal terhadap potensi terjadinya kolusi dalam penentuan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung munculnya sebuah kolusi dalam penentuan JIBOR. Dengan menggunakan metode analisis Benford’s Law terhadap distribusi digit kedua, ditemukan bahwa distribusi digit kedua dalam data JIBOR dengan tenor overnight memiliki perbedaan yang signfikan dengan distribusi milik Benford sepanjang tahun 2009 hingga 2018 dan deviasi yang tertinggi terjadi pada periode Desember 2012 – Mei 2013. Pada periode yang sama terjadi perubahan pola pergerakan serta peningkatan marjin antara rata-rata JIBOR dengan tenor yang pendek dengan tenor yang panjang. Motif terjadinya kolusi dalam penentuan JIBOR diduga untuk menegaskan perbedaan antara JIBOR jangka pendek dan jangka panjang, serta mengurangi biaya pinjaman antarbank akibat rendahnya JIBOR overnight dalam rangka peningkatan keuntungan dalam pemberian kredit. Sementara untuk faktor pendukung kolusi, berdasarkan hasil regresi ditemukan bahwa tingkat konsentrasi, kondisi profitabilitas, rasio likuidasi, dan volume transaksi dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) signifikan berpengaruh terhadap penentuan JIBOR, khususnya tenor overnight. Faktor lain seperti regulasi yang menjadi batasan masuk dan kemudahan dalam memperoleh data kuotasi individual JIBOR turut mendukung jalannya kolusi dalam penentuan JIBOR.

---

This study aims to find preliminary indications of collusion allegation in Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) fixing. Also, this study aims to identify the factors that facilitate collusion in JIBOR fixing. Using an analysis based on Benford’s Law for Second Digit distribution, this study found that the second digit distribution of JIBOR with overnight maturity from 2009 to 2018, differ from Benford’s and the highest deviation occurred in December 2012 – May 2013. Moreover, a shift in pattern and an increase of margins between averaged JIBOR with short-term maturity and long-term maturity occurred in the same period.  The assumed motives for collusion in JIBOR fixing are to differentiate JIBOR with short-term maturity and long-term maturity, also to reduce the cost of interbank borrowing, to increase the profit from consumer credit lending. As for the factors that facilitate collusion: concentration ratio, profitability, liquidity ratio, and reserves facilitation from Bank Indonesia (FASBI) significantly affect the JIBOR fixing, especially the overnight maturity. Other factors such as regulation as a barrier to entry and easy access of JIBOR daily individual quotations help ease the collusion in JIBOR fixing."

"ABSTRAKLelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh ataudihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yangmempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, kepastian, dan adil.Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudahdilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi danlelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebutterjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yangmenjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dancara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercelalainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNLYogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuanlelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusiyang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti HargaLimit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinyakolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenciptakan harga yang optimal.

---

ABSTRACTAuction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers bywhich forming competitive price, based on transparency, accountability,efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is notalways easily performed in accordance with auction principle, especially inauction execution and non execution with obligatory, state-owned property. Thesethings occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling pricebecause of the seller are not directly owner, but institution / related officer anddirect offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such asoccurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta soughtother methods as break through in auction stipulation of direct offer in order tominimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX,and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds inpreventing collusion among irresponsible auction participants and can optimalprice may be created."

"Fenomena kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bisnis buku pelajaran telah lama menjadi keprihatinan kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan. Pada pertengahan tahun 1998, fenomena ini kembali menguak ke muka ketika sejumlah penerbit mengadukan bahwa dalam Proyek Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia, sarat dengan perilaku kolusi dan korupsi. Kesimpangsiuran fakta tentang perilaku penyimpangan yang terjadi, serta tidak adanya proses hukum yang tegas atas penyimpangan tersebut, mendorong dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang perilaku penyimpangan dalam proyek, menelaah dan menganalisa mengenai karakteristik pelaku dan pola interaksi di antara mereka, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut, sebagai salah satu bentuk perilaku white-collar crime. Karena kolusi merupakan suatu topik penelitian yang sangat sensitif dan tersembunyi sehingga tidak mudah diketahui oleh orang luar, maka digunakan metode observasi partisipasi dan wawancara tidak berstruktur untuk memperoleh data dari para pelaku proyek. Selain itu, observasi lapangan dan studi dokumen juga dilakukan, untuk mendukung kevalidan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses seleksi proyek itu, telah teijadi keterpaduan kolusi yang terencana. Karakter khas para pelaku adalah rasionalisasi dan toleransi atas perilaku kolusi itu. Pola hubungan simbiosis mutualisme yang terjalin di antara mereka dan dukungan dari pihak-pihak yang dilibatkan dailam penyimpangan tersebut, turut andil dalam melanggengkan kolusi itu dan menyembunyikannya dari sorotan publik. Perilaku semacam ini telah lama tumbuh dan berkembang karena adanya budaya birokrasi yang patrimonial dalam jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional), budaya bisnis patron-client serta suburnya praktik bisnis curang dalam dunia penerbitan di Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan regulasi hukum pesaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat terhadap perusahaan patungan di industri telekomunikasi, perkara perusahaan patungan Primestar dengan perusahaan patungan PT. One Indonesia Synergy (OIS) dan kemungkinan adanya dampak persaingan usaha tidak sehat dari perusahaan patungan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendirian perusahaan patungan dalam industri telekomunikasi dapat memberikan dampak persaingan usaha tidak sehat, seperti kolusi dan trust. Penelitian ini menyarankan perusahaan patungan untuk diatur dalam kontrol merger UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

---

The purpose of this thesis is about the comparative legal regulation of business competition in Indonesia and the United State against of the telecommunication industry joint venture, the comparison of the case of Primestar joint venture in the United States telecommunication industry with a joint venture of PT. One Indonesia Synergy (OIS) in the Indonesian telecommunications industry and the possible impact of unfair business competition from the joint venture. This research is qualitative research with normative juridical design, where the result of this research explains that the establishment of joint venture in telecommunication industry can give impact of unfair business competition, such as collusion and trust. This research suggests a joint venture to be regulated in the merger control of Law No. 5 of 1999 (Competition Act)."