Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai campur kode yang terdapat dalam buku Kampus Kabelnaya-Menjadi Mahasiswa di Uni Soviet karya Koesalah Soebagyo Toer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis menganalisis tipe pembentukan campur kode dengan teori Hoffmann dan Musyken, sedangkan faktor pemicu campur kode dengan teori Holmes, Hoffmann dan Saville-Troike. Dari analisis pada bab tiga diperoleh hasil bahwa tipe pembentukan campur kode pada buku Kampus Kabelnaya karya Koesalah Soebagyo Toer adalah campur kode dalam kalimat, bukan dalam makna dan juga tidak ada perubahan secara fonologis. Selain itu, campur kode dalam buku ini adalah berupa kata, frasa, idiom, dan kalimat. Faktor pemicu campur kode yang tidak pernah muncul dalam buku ini yaitu faktor pengulangan, partisipan, dan kutipan langsung atau pernyataan ideologis. Secara umum, Koesalah dalam buku ini bertujuan untuk menunjukkan kekhasan bahasa Rusia, terutama ungkapanungkapan yang tidak dapat ditemukan padanan katanya dalam bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia.

---

Abstract
This final paper discusses about the code mixing in the book Kampus Kabelnaya-Menjadi Mahasiswa di Uni Soviet by Koesalah Soebagyo Toer. The method used in this research is descriptive method. The writer analyzes forming types of code mixing by the theories of Hoffmann and Musyken, whereas the triggering factor influencing the code mixing by the theories of Holmes, Hoffmann and Saville- Troike. From the analysis in chapter four obtained results that the types of codemixing forming in the in this book is a type of code-mixing forming in a sentence, not in meaning and also no change in phonological side. In addition, the forming of code-mixing in this book are formed from words, phrases, idioms, and sentences. The triggering factor that never appears in this book is the repetition factor, participants, and direct quotations or ideological statement. In general, Koesalah in this book aims to show Russian peculiarities, especially the expressions that can not be found equivalent in the primary language, namely the Indonesian language.

Abstrak :
Skripsi ini membahas aspek alih kode dan campur kode yang mencakup aspek gramatikal, fungsi dan jenis alih kode dan campur kode yang terdapat dalam novel Villette. Korpus data diperoleh dengan cara mengumpulkan dialog-dialog antar beberapa tokoh bilingual (dwibahasa_wan) yang mengandung kasus alih kode dan campur kode. Kasus alih kode dan campur kode yang terdapat di dalam korpus data tersebut kemudian dianalisis aspek gramati_kal, fungsi serta jenisnya berdasarkan teori-teori yang dipakai. Hasil analisis menunjukkan bahwa frekuensi kemun_culan kalimat tunggal (simple sentence) menduduki peringkat tertinggi (32 %) dalam kasus alih kode, semen_tara kata nomina dan frase nominal merupakan jenis kata dan frase yang frekuensi kemunculannya sangat tinggi (total: 75,8 %) dalam kasus campur kode. Mengacu pada teori yang digunakan, di dalam novel Villette hanya ditemukan 6 dari 12 fungsi alih kode dan pergeseran gaya yang ada. Keenam fungsi tersebut adalah: (1) identifikasi kelompok; (2) memperhalus atau memper_tegas permintaan atau perintah; (3) menimbulkan kesan lucu; (4) kutipan langsung; (5) mengasingkan seseorang dari pembicaraan ; (6) strategi perbaikan atau koreksi yang dilakukan ketika seseorang menyadari bahwa ia telah menggunakan kode yang salah. Meskipun demikian ditemukan pula empat fungsi lain di luar kedua belas fungsi alih kode dan pergeseran gaya tersebut. Jenis alih kode yang banyak ditemukan di dalam novel Villette adalah metaphorical switching, dan hanya satu dari keseluruhan data yang menunjukkan jenis situational switching.

Abstrak :
OFDM merupakan teknik multicarrier yang kini menjadi pilihan teknologi telekomunikasi untuk transmisi data rate yang tinggi. Kelemahan OFDM adalah PAPR yang tinggi dan sensitif terhadap error frekuensi carrier. PAPR yang tinggi disebabkan superposisi dari IFFT dan menyebabkan kompleksitas pada power amplifier. Untuk menangani permasalahan tersebut, terdapat beberapa teknik reduksi PAPR. Teknik reduksi PAPR yang sederhana adalah clipping, namun memberi dampak distorsi in-band dan out-of-band yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Untuk menangani penurunan kinerja BER karena teknik clipping, dapat digunakan kode koreksi kanal (ECC). Terdapat beberapa jenis teknik clipping, diantara lain yaitu deep clipping, classical clipping dan smooth clipping. kode ECC yang saat ini mendekati kinerja Shannon limit adalah kode Turbo dan kode LDPC. Tesis ini merancang kombinasi variasi clipping dengan teknik kode koreksi Turbo dan LDPC untuk mendapatkan sistem terbaik dalam memperoleh kinerja PAPR dan BER yang baik. Dari hasil perancangan dan hasil simulasi tersebut, didapatkan teknik classical clipping dengan kode Turbo untuk reduksi PAPR yang baik tanpa memberi penurunan BER yang besar dibandingkan teknik clipping lainnya untuk sistem OFDM. ......OFDM is a multicarrier technique that becomes the main choice of telecommunication technology for high data rate transmision. The disadvantages of OFDM are high PAPR and sensitivity to carrier frequency error. High PAPR that caused by the superposition of IFFT gives inefficiency in power amplifier. To address these problems, there are several PAPR reduction techniques. The simplest PAPR reduction technique is clipping, but the impact of in-band and outof- band distortions affect the system's performance. Error Correction Channel (ECC) can be used to handle the BER degradation due to clipping technique. There are several types of clipping techniques such as deep clipping, classical clipping and smooth clipping. ECC codes which are close to Shannon limit are Turbo codes and LDPC codes. This thesis studies the effect of ECC codes to various clipping techniques to get better system's performance (better BER). From the simulation results, it is found that classical clipping technique with Turbo code yield better PAPR redution without a large decrease in BER compared to other clipping techniques.

Abstrak :
De Oost, adalah film perang di tahun 1946 antara orang Belanda dengan orang Indonesia. Hal menarik dalam film ini adalah digunakannya alih kode dan campur kode oleh dua tokoh utama Johan dan Raymond. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana wujud dan latar belakang penggunaan alih kode dan campur kode dalam film De Oost oleh dua tokoh utama. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan wujud dan latar belakang terjadinya alih kode dan campur kode oleh dua tokoh utama film De Oost dengan menggunakan metode kualitatif dan teori tentang alih kode dan campur kode menurut pendapat Appel, Soewito dan Chaer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya alih kode dan campur kode adalah faktor tuturan dan mitra tutur diikuti oleh faktor perubahan situasi, dan tidak adanya pilihan kata yang tepat. ......The Dutch film De Oost, is a war film in 1946 between the Dutch and the Indonesians. The interesting thing in this film is the use of code switching and code mixing by the two main characters Johan and Raymond. The research question is what is the form and background of the use of code switching and code mixing in the film De Oost by the two main characters. The purpose of this study is to describe the form and background of the occurrence of code switching and code mixing by the two main characters of the film De Oost using qualitative methods and theories about code switching and code mixing according to Appel, Soewito and Chaer's opinion. The results showed that the dominant factor causing code switching and code mixing was the speech factor and the speech partner followed by the situation change factor, and the absence of the right choice of words.

Abstrak :
Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akta dibuat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diawasi,dibina, serta diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris. Diwilayah hukum Kota Bekasi majelis tersebut disebut MPD Notaris Kota Bekasi yang anggotanya berjumlah 9 orang. Peranan MPD Notaris kota Bekasi meliputi fungsi Pengawasan,Pembinaan, dan Pemeriksaan. Adapun tindakan pemeriksaan MPD Notaris Kota Bekasi merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik maupun secara temporer, jika diduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik Notaris, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun pihak pengadilan. Adapun dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, bahwa MPD Notaris Kota Bekasi berdasarkan Pasal 138 HIR. Berdasarkan HIR tersebut MPD berkewajiban melakukan telaah kekuatan alat bukti (Akta) serta prosedur pembuatan Akta berdasarkan pengakuan Notaris sebagai obyek pemeriksaan. Bahwa pengawasan pelaksanaan sanksi terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

---

In Act No. 30 of 2004 on Notaries Notary explained that the Act has the authority to make the character authentic, whose creation must not conflict with laws and regulations that exist. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as far as making some authentic act is not reserved for other public officials. There is an authentic deed required by legislation in order to create certainty, order and protection of the law. In addition to an authentic deed, made before Notary, which are required by legislation, the deed was made as well as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties. Deed essentially authentic includes formal truth according to what the parties notified the Notary. Notary is obliged to include that what is contained in the Deed has been taken seriously and in accordance with the will of the parties, in particular by making it clear to read the contents Deed, as well as provide access to information, including access to laws and regulations related to the parties signatory to the deed. The parties can freely decide to approve or not approve the contents of the Deed will be signing. In exercising its authority Notary, based on Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, controlled, supervised, and examined by the Supervisory Council of Notaries. In jurisdictions such assemblies Bekasi called MPD Notary Bekasi whose members amounted to 9 people. The role of MPD Notary Bekasi city include oversight function, Development, and Inspections. The MPD investigation actions Bekasi Notary is an act that is done on a temporary basis priodik or, if there is a Notary allegedly unethical action Notary, who reported and desired the law enforcement community and the police, prosecutors and the courts. The legal basis for the investigation of the alleged violation Notary code, that MPD Notary Bekasi HIR under Article 138 (Article 164 RBG, 148 Rv). Based on the MPD HIR obliged to examine the strength of evidence (deed) and the procedures of recognition based on Notarial Deed as an object of examination. That monitoring the implementation of sanctions against the Notary, as is done in synergy by MPD Notary Bekasi with other law enforcement authorities, as well as informal coordination with the institutional organization of Notary.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan. ......Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure.

Abstrak :
Self Regulation merupakan tuntutan bagi semua pihak yang memunyai kepentingan terhadap peranan notaris, tujuannya adalah sebagai payung dalam menjalankan tugasnya. Peraturan tersebut berwujud berupa penetapan kode etik notaris, hal ini merupakan bagian profesi notaris dalam menentukan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan tugas. Kotde etik notaris ini dapat bertindak sebagai rambu lalu lintas yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku para notaris untuk tetap berada pada jalur yang benar. Komitmen mereka dituntut untuk tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat mereka melakukan pekerjaan. Jika mereka tidak menjunjung tinggi kode etik notaris tersebut, maka mereka akan menyebabkan ternoda keluhuran dan martabat profesi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus memiliki integritas dan bertindak professional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris. ......Self Regulation is a demand to all party’s that have interest in the notary role. The purpose to self regulation is to act as an umbrella in order to do its job. The rule is in shape of the notary code of ethicts, this is apart of the notary profession in order to determint how they should do their duty. The notary code of ethicts can act as a guidance to direct the notary attitude an behavior to stay in the high course. Their commitment to uphold the notary code of ethicts must be done in a daily basist esspecialy when they are doing their job as a notary. If they do not uphold the notary code of ethicts then they will causea downgrade of dignity to the notary profesion. That’s why the law ordinance number 30/2004 about the notary profesion demand that in order the notary to do their job, a notary must do their job with a sense of trusteeship, honesty, diligent, doesn’t take any sides. And a notary must guard or watch their behavior accordingly to the notary code of ethicts, their dignity and responsibility as a notary.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penipuan yang dilakukan Notaris terhadap rekannya sesama Notaris dan penipuan yang dilakukan Notaris terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober yang dianalisa mengenai pengenaan sanksinya dari Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia , Hukum Perdata maupun dari Hukum Pidana, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab dan menjaga nama baik seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum dan dalam pelayanannya kepada masyarakat. ......This thesis discusses about the fraud commited by Notary against his fellow Notary and Notary scams his client?s based on center of Notary Examination Council Verdict Number: 14/B/MJ.PPN/2009 On October 29 2009. Analysed on sanctions based on the Notary Incumbency Law Number 30 Year 2004, Codes of Conduct of Indonesian Notary Association, Civil Law and Criminal Lawso that Notary in carrying out his profession will mantain the attitude, behaviour and perform his obligations in accordance with the profession?s codes of conduct, honour, dignity and responsibility and maintaining the reputation of Notary as a public official and in providing sevices to the public.