Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Secara umum Tulisan ini ingin melihat suatu fenomena politik yang terjadi di Kamboja pada periode 1993-1998. Di mana dalam periode tersebut, Kamboja yang memiliki sistem pemerintahan parlementer mengalami jatuh bangunnya pemerintahan koalisi. Kamboja memang dikenal sebagai negara yang penuh konflik. Mungkin hal ini pulalah yang menyulitkan setiap usaha rekonsiliasi yang terjadi di negeri itu, dan konflik ini pula yang kemudian menjadi salah satu penyebab runtuhnya pemerintahan koalisi pertama di Kamboja, selain keterlibatan pihak ketiga yang cukup besar dalam pembentukan pemerintahan itu. Dengan mencerniati gejala di atas, maka dalam penulisan ini konflik antara FUNCIPEC dan CPP, serta keterlibatan UNTAC dan Sihanouk dalam proses negosiasi, dijadikan sebagai veriabel betas yang mengakitpatkan munculnya variabel terikat, yaitu jatuh bangunnya pemerintahan koalisi di Kamboja tahun 1993-1998. Untuk lebih memperjelas hubungan antara kedua variabel itu, tulisan ini juga menempatkan variabel antara, yaitu terjadinya suatu kompromi yang relatif tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan pemerintahan koalisi itu. Dan dalam membantu penganalisaan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pemirkiran dari Lawrence Dodd mengenai koalisi di pemerintahan parlemen, sehingga menjadi lebih jelas terlihat kecenderungan hubungan kausal antara faktor penyebab dan akibat yang dinyatakan dalam suatu model analisa, yang kemudian membentuk suatu asumsi yang ingin diuji. Dengan pengujian asumsi tersebut, maka tujuan dari penulisan ini sendiri yang ingin menjelaskan bagaimana fenomena di atas sampai terjadi di Kamboja, diharapakan akan tercapai. Harapan lainnya juga bahwa skripsi ini nantinya akan bisa bermanfaat bagi pihakpihak lain yang juga tertarik pada masalah Kamboja, setidaknya dalam memberikan reverensi mengenai tulisan-tulisan yang memuat masalah politik di negara tersebut.

Abstrak :
Tugas akhir ini membahas mengenai terbentuknya pemerintahan grand coalition di Jerman pada tahun 2005 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di dalam menganalisa proses terbentuknya pemerintahan koalisi antara partai Christian Democratic Union CDU dan Social Democrat Party SPD yang selama ini dikenal dengan rivalitasnya Dengan menggunakan kerangka konsep partai politik dan koalisi penelitian ini menemukan faktor faktor yang mendorong terbentuknya pemerintahan grand coalition Krisis ekonomi yang melanda Jerman tahun 2005 mendorong CDU dan SPD untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dengan membentuk pemerintahan koalisi Selain itu keadaan politik internasional yang cenderung tidak stabil juga mendorong kedua partai untuk membentuk pemerintahan grand coalition. ......This research focuses on the formation of the grand coalition government in Germany in 2005 Through qualitative method this research analyze the formation of coalition government between Christian Democratic Union CDU and Social Democratic Party SPD Using political party concept and coalition concept this research found the factors that encourage the formation of grand coalition government With the economic crisis that hit Germany in 2005 pushed the CDU and SPD to establish a stable government by forming a coalition government moreover the unstable international political situation also encourages the two parties to form a grand coalition government.

Abstrak :
Are newly established presidential democracies doomed to fail? In support of their positive answer to this question, advocates of parliamentarism point out that these regimes tend to last longer than presidential ones. This book takes a contrary view. It argues that most of the reasons offered for the poor survival record of presidential democracies - that they are prone to deadlocks, offer no incentives for coalition formation, make political parties weak, and fragment decision making - have neither sound theoretical foundations nor any empirical support. In fact, what has made presidential democracies more fragile is that they typically emerged in countries where the military was already strong, which placed democracy of any kind at risk. Therefore, the prospects of new democracies that have established a directly elected president as their head of government may be better than usually considered. Instead of attempting to change the form of government, institutional reformers should thus concentrate on designing a better presidential democrac

Abstrak :
Realitas multipartai dan kepartaian yang terfragmentasi di parlemen merupakan sebab penting terbentuknya pemerintahan koalisi di hampir setiap pemerintahan yang terbentuk di Indonesia. Realitas ini dipahami oleh para pembentuk koalisi sehingga dapat dilihat UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi praktek koalisi di Indonesia. Namun pengaturan koalisi yang terdapat di konstitusi tersebut menyimpan masalah. Pengaturan tersebut nampak tidak sesu

Abstrak :
Indonesia telah banyak melakukan pembaharuan dalam bidang kesehatan namun bukan berarti masalah kesehatan telah terselesaikan. Dalam rangka menjalankan visi dan misi baru yaitu Menuju Indonesia Sehat 2010, Depkes telah mendorong dan mendukung pembentukan Koalisi untuk Indonesia Sehat. Meskipun telah banyak kegiatan yang dilakukan dan dihasilkan oleh Koalisi untuk Indonesia Sehat, pemantauan harus tetap dilakukan. Sementara itu, untuk mendukung pemantauan tersebut diperlukan sistem informasi yang menjadi poros untuk mengalirkan informasi. Sistem informasi yang ada di sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat sampai saat ini belum dapat sepenuhnya mendukung pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat karena selain kurangnya sumber daya manusia dan komitmen pihak manajemen, sistem informasi ini belum dapat mengintegrasi data-data yang ada, sering terjadi pemasukan data yang sama berulang kali, belum dapat mendeteksi kesalahan pengetikan, belum terdapat proses otomasi dalam mengeluarkan data, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam memisahkan input dan output dan belum memanfaatkan program database. Sistem informasi yang dikembangkan adalah sistem informasi yang bersifat mikro (kecil) yaitu pengembangan perangkat lunak untuk pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat. Dalam mengembangan sistem informasi ini, penulis membatasi hanya sampai pada perancangan dan uji coba sistem. Metode yang digunakan dalam mengembangan sistem informasi pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat yaitu Metode Daur Hidup Pengembangan Sistem (System Development Life Cycle) meliputi studi kelayakan, rencana pendahuluan, analsis sistem, perancangan dan uji coba. Lokasi pengembangan sistem informasi ini yaitu di kantor sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat dan waktu kegiatan dilakukan pada pada bulan Juni-Juli 2003. Pada tahap studi kelayakan diperoleh daftar kebutuhan yang akan dipergunakan untuk sistem baru. DAD Konteks dibuat pada tahap rencana pendahuluan sedangkan telaah dokumen dan wawancara tak terstruktur diperlukan pada tahap analisa sistem untuk membuat DAD Tahapan. Pada tahap perancangan sistem dilakukan perancangan basis data yaitu pembuatan kamus data, hubungan antar label dan algoritma proses serta perancangan fisik yaitu spesifikasi program yang disertai dengan model tampilan layar untuk pembuka, input dan output. Pada studi ini dapat disimpulkan bahwa Diagram Aliran Data (DAD), kamus data, hubungan antar Label dan algoritma proses yang merupakan model konseptual dan logis telah tersedia untuk sistem yang baru. Model tampilan layar untuk pembuka, input dan output yang merupakan model fisik juga telah tersedia untuk sistem informasi yang baru. Begitu pula dengan program aplikasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan Koalisi untuk Indonesia Sehat telah tersedia. Adapun saran-saran dari studi ini antara lain perlunya peninjauan terhadap sistem informasi setelah satu setengah tahun berjalan selama data yang dimasukan ada, pentingnya kerjasama dengan pihak manajemen dalam mendukung pengembangan sistem informasi, adanya perangkat lunak ini diharapkan dapat membantu dalam menyiapkan data untuk keperluan Membership Award, membuat peta tentang koalisi lokal dan mengembangkan sistem informasi lain dengan menggunakan website yang dimiliki Koalisi untuk Indonesia Sehat (www.koalisi.org), tidak hanya dapat digunakan untuk sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat tapi juga anggotanya seperti koalisi lokal (propinsi dan kabupaten/kota) serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau peneliti yang tertarik dalam mengembangkan sistem informasi yang ada di sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat. Daftar Bacaan : 18 (1999-2003)

---

Developing Software for Monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat ActivityIndonesia has been doing a lot of innovation on health but it doesn't mean health problems have been gone. To achieve its mission and vision on Indonesia Sehat 2010, Depkes has supported on declaration of Koalisi untuk Indonesia Sehat. Even though Koalisi untuk Indonesia has been doing a lot of activities and raising achievements, monitoring must be continually done. Meanwhile, it will need information system to support monitoring that becomes axis for flowing of information. Information system at secretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat has not completely supported to monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities. Beside lack of human resource and commitment, the information system has not integrated all data yet, there're redundancy of data, it could not detected wrong typing, it has not automatically produced information, lack of capability on separating of input and output, and it has not used database software. Information system that would be developed is micro information system that is developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities. This study on Developing software for monitoring of activities, was only done up to system design and testing. The method of developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities was using System Development Life Cycle which consisted of study of feasibility, early planning, system analysis, system design and testing. Location on developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities was in secretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat and schedule was about June-July 2003. From study of feasibility was produced list of needs for new system that would be used for producing DFD Context. The result of document reviews and interviewing to informants, would be needed for producing DFD Leveled in system analysis. Meanwhile, there were database design such as data dictionary, data relationship and flow chart of process and physic design such as specific program including interface model of starting, input and output. This study can be concluded that Data Flow Diagram, data dictionary, data relationship and flow chart of process that were conceptual and logic model has been provided for new system. The Interface model of starting, input and output that were physic model has been provided for new system. Also with application program and the reports has been provided for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities. The recommendations of this study on developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat are to conduct evaluation of system after one and half years as long as data has been input, to cooperate with management on supporting of system development, to provide data on Membership Award and mapping of local coalition, to develop other information system with using of Koalisi untuk Indonesia Sehat website (www.koalisi.org), system can be used not only for secretariat of Koalisi untuk Indonesia Sehat but also for members such as local coalitions (provincial and district/city coalitions), to give opportunity to student and researcher who interest on system development in secretariat of Koalisi untuk Indonesia Sehat. References: 18 (1999-2003)

Abstrak :
ABSTRAK
Irak pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara Timur Tengah yang menawarkan kebebasan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan oleh salah satu ideologi awal sosialisme partai Ba'ath Irak adalah pembebasan perempuan dan kesetaraan. Akan tetapi di bawah rezim Saddam,rakyat Irak termasuk perempuandisebut-sebut mengalami represi. Rezim Saddam semakin menjauh dari cita-cita sosialis Arab dan toleransi terhadap perempuan di ranah sosial-politik dirasakan semakin berkurang.Jatuhnya rezim Saddam pada April 2003, membawa Irak dan perempuan yang hidup di dalamnya kepada perubahan yang tidak pasti. Salah satu agenda Pasukan Koalisi, seperti yang termaktub di Resolusi DK PBB no.1483 adalah untuk memperbaiki kehidupan perempuan Irak dalam sebuah sistem demokrasi yang stabil, namun hingga saat ini mengalami hambatan besar. Dengan kedatangan pasukan koalisi, kondisi di Irak pasca invasi semakin memburuk. Bahkan beberapa warga Irak mengaku lebih memilih untuk hidup di era Saddam dibandingkan saat ini.

---

ABSTRACT
Iraq once touted as one of the Middle Eastern country that offers freedom to women. This is because one of the initial ideologies of Ba'ath party socialism is the liberation of the Iraqi women and equality. However, under the regime of Saddam, the Iraqi people including women mentioned experiencing repression. Saddam's regime was getting away from Arab socialist ideals, including less tolerance for female autonomy in the socio-political sphere. The fall of Saddam's regime in April 2003, brought Iraq and women who live in it into an uncertain transition period. One of the Coalition's agenda, as set forth in UN Security Council Resolution no.1483 was to improve the lives of Iraqi women in a stable democratic system, but until now suffered a major roadblock. With the arrival of coalition forces in Iraq, the nation condition after the invasion got worsened. In fact, some Iraqis expressed a preference to live in the era of Saddam than it is today.