Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan kendala dalam Undang-Undang Yayasan khususnya terhadap pengaturan itikad baik dalam kewenangan organ yayasan dan perbandingan ketentuan hukum yang terdapat dalam kasus Yayasan Teungku Fakinah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kendala dalam Undang-Undang Yayasan yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran itikad baik oleh organ yayasan . Metode dari penelitian ini adalah Doktrinal (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Yayasan masih memiliki kendala khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai itikad baik dibuktikan dengan adanya kasus Yayasan Teungku Fakinah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara dikarekan tidak adanya pemahaman yang utuh mengenai makna itikad baik. ......The discussion in this study is related to the obstacles in the Foundation Law; especially, regards to the regulation of good faith within the authority of foundation organs and a comparison of the legal provisions contained in the case of the Teungku Fakinah Foundation. Furthermore, the aim of this study is that to analyze the obstacles in the Foundation Law which can cause violations of good faith by foundation organs. The method of this study was doctrinal (juridical-normative) with a statute and case approach. The conclusion is that the Foundation Law still has obstacles; especially, those relating to provisions regarding good faith. It was proved by the Teungku Fakinah Foundation case which caused differences of opinion among judges in deciding cases due to the lack of a complete understanding of the meaning of good faith.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas keberadaan lembaga mukim sebagai self unity government dalam meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie dengan Fokus penelitian pada kedudukan dan kewenagan mukim dalam tata pemerintahan Aceh, faktor yang menyebabkan peran mukim belum optimal dan peran mukim dalam meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie. Kondisi dinamis daerah ditinjau dari gatra sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan mukim dalam strata pemerintahan Aceh belum sesuai sebagaimana diharapkan dalam undang-undang, masih banyak kendala yang dihadapi sehingga peran dan fungsi mukim belum optimal. Dengan posisi mukim sebagai kepala pemerintahan adat yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, seandainya peran mukim berjalan optimal dalam pemerintahan akan menciptakan suatu kondisi stabilitas dalam masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas ketahanan daerah di Kabupaten Pidie.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the existence of the institution as a cell Mukim govemment unity in improving resilience Pidie area in the district with a focus on the position and authority of habitation in Aceh governance, a factor which led to roles and roles 'd maybe not optimal habitation in enhancing regional resilience in Pidie district . Dynamic conditions in the area in terms of socio-cultural gatra . This research uses descriptive qualitative method of data collection techniques through interview, observation and documentation. The results showed that the position and authority of government strata habitation in Aceh is not appropriate as it is expected the legislation, there are still many obstacles faced so that the role and function of habitation is not optimal With Mukim position as head of the customs administration has more value in society, if the role of Mukim run optimally in the government will create a state of stability in society that lead to resilience quality in the area of Pidie district .