Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Kepemilikan Hak-Hak atas Tanah bagi Warga Negara Asing yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda artinya adalah seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain (asing). Hal ini dapat terjadi karena adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), yang mana menyebabkan anak-anak keturunan mereka akan mempunyai kewarganegaraan ganda. Apabila anak hasil dari perkawinan campuran tersebut tetap menginginkan kewarganegaraan Indonesia-nya tidak hilang, anak-anak keturunannya juga tetap sebagai warga negara Indonesia, dan agar dapat memiliki tanah yang berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, maka harus diperlakukan sebagai seorang WNI sampai berusia 18 tahun, apabila nanti ingin melepaskan WNI-nya barulah Sertipikat Tanah-nya gugur dan kembali ke Negara. ......This Thesis discusses the Ownership Rights of Land for foreign citizens in terms of Act No 5 Year 1960 on Basic Agrarian Principles and Law No. 12 Year 2006 on Citizenship. Dual citizenship, meaning that the person has Indonesian nationality and also has the citizenship of other countries (foreign). This can occur because of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) by foreign nationals (WNA), which led to the children of their offspring will have dual citizenship. If the child is the result of mixed marriages still wants his Indonesian citizenship, and children are also descendants remain as a citizen of Indonesia, and in order to have leased hold land Ownership or Right to Build, then it should be treated as a citizen until the age of 18 years, if he wants to release its citizenship then Land Certificates will fall back to the State.

Abstrak :
ABSTRAK
Hak terhadap kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh subjek hukum internasional dengan mencegah dan mengurangi kasus statelessness. Ini selaras dengan tuntutan diaspora Indonesia agar pemerintah mengakui prinsip tersebut untuk memenuhi hak kewarganegaraan, dengan juga mendorong pembangunan negara secara sosial dan ekonomi. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan praktik-praktik negara dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda dengan mengacu pada legislasi, peraturan, putusan pengadilan, serta hukum kebiasaan negara. Melalui studi komparasi dan analisa menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, penelitian ini menemukan perkembangan kedudukan kewarganegaraan ganda dalam hukum internasional. Fenomena ini dahulu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan keganjilan, sekarang digunakan oleh negara sebagai alternatif kebijakan untuk memenuhi hak kewarganegaraan dengan mematuhi hukum kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum. Terdapat negara yang memberikan hak warga negara secara permisif atau justru membatasinya. Tulisan ini mengindikasi praktik umum dan karakteristik negara-negara tersebut dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda serta implikasinya sebagai dasar pertimbangan apabila pemerintah Indonesia mengakui prinsip tersebut dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik.

---

ABSTRACT
The right to citizenship is a part of human rights that shall be complied by subject of international law by preventing and reducing statelessness. This is in line with Indonesia rsquo s diaspora demands in pushing the government to recognize this principle as a part of right to citizenship, whilst further encouraging social and economic development of the country. This thesis is a juridical normative study comparing state practices in the practices of dual citizenship policies with reference to legislation, rules, court decisions, and state customary law. Through comparative study and analysis using data sources from literature and interviews, this study found the development of dual citizenship in international law. The phenomenon of dual citizenship which was regarded as a form of betrayal and peculiarity is now known as an alternative policy to fulfill the right of citizenship. This paper indicates the general practice and characteristics of these states in practicing dual citizenship policies and the implications as a basis to learn as if Indonesian government would acknowledge the principle by additionally considering social, economic, and political factors.

Abstrak :
ABSTRAK
Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belum sepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang berkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasus Laurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapat menghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasi dengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal kewarganegaraan. Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia, USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USA tanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusan menteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yang dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadi warga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta kedua orangtuanya adalah Warga Negara Indonesia. Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalami permasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem pengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsir dan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK
The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basic law in accordance with the needs of a growing problem in society or in other words have not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case of Laurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affect such cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain the citizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. The regulation is not properly informed and make people misunderstand about legislation particularly in terms of citizenship. The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USA dated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA on September 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No. 12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get the Minister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period of four (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to in Article 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic of Indonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parents is still a citizen of Indonesia. The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making. That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. The absence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from an acquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem in the future.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang status kewarganegaraan dengan mengambil contoh kasus Djoko Tjandra, pengaturan dan pengurusan yang masih carut marut dan masih banyak menimbulkan pertanyaan yang sangat penting untuk dapat dibahas dalam kepengurusan Hukum Administrasinya dalam hal ini Permasalahan yang akan diangkat adalah kompleksitas riwayat status kewarganeraan, dampak bagi berbagai Lembaga negara, dan sistem yang ideal dalam pengaturan dan pengurusan Status Kewarganegaran. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif – sistematika hukum dengan pendekatan analisis berupa kualitatif, terutama menggunakan data sekunder, dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil penelitian adalah kompleksitas merupakan hal yang factual demikian adanya dan pengurusan administrasi kependudukan dimana banyak Lembaga negara yang tidak dapat terpisahkan sehingga saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistem yang saling dapat membaca satu sama lain dan menggunakan alert dengan pendekatan kasus. Hikmah dengan adanya kasus Djoko Tjandra ini adalah dengan melakukan penatalaksanaan ulang dari semua sistem pada berbagai Lembaga negara dalam evaluasi kewarganegaraan ganda terbatas. ......This thesis discusses citizenship status by taking the example of the case of Djoko Tjandra, the arrangements and management which are still messy and still raise many very important questions to be discussed in the administrative law management in this case. various state institutions, and the ideal system in regulating and administering Citizenship Status. The research method used is in the form of juridical normative - legal systematics with an analytical approach in the form of qualitative, especially using secondary data, by tracing primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the research shows that complexity is a factual thing, such is the existence and management of population administration where many state institutions cannot be separated so that they are interrelated with one another. Systems that can read each other and use alerts with a case approach. The lesson of the Djoko Tjandra case is to re-manage all systems in various state institutions in the evaluation of limited dual citizenship.