Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan semakin banyaknya perusahaan di Indonesia yang memenuhi kriteria pemeriksaan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 4, mengharuskan perusahaan yang memenuhi kondisi tertentu untuk menjalani proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini mengevaluasi jasa konsultan pajak dalam memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan selama proses pemeriksaan pajak di Indonesia dan apakah hasil pemeriksaan pajak pada akhirnya menguntungkan perusahaan, dimana manfaat diukur dengan pengurangan jumlah kewajiban pembayaran pajak Perusahaan. Perusahaan pada penelitian ini adalah dua perusahaan yang bergerak pada bidang farmasi dan otomotif dan telah dilakukan pemeriksaan pajak rutin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan wawancara konsultan pajak dan manajer pajak internal perusahaan dan analisis dokumentasi. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak selama proses pemeriksaan pajak mengakibatkan adanya penurunan kewajiban perpajakan perusahaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perpajakan di Indonesia khususnya konsultan pajak dan perusahaan dalam menjalani proses pemeriksaan pajak ......With the increasing number of companies in Indonesia that meet the criteria for tax audits in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.03/2013 Article 4, which requires companies to be audited related to their tax practices. This study evaluates the services of tax consultants in providing consulting services to companies during the tax audit process in Indonesia and whether the results of the tax audit ultimately benefit the company, in which case the benefit is measured by the reduction in the amount of the company's tax payment obligations. The companies used as evaluation objects in this study are two companies in the pharmaceutical and automotive industries that have been involved in routine tax audits. The method used in this research is a case study by interviewing tax consultants and companies’ internal tax managers and documentation analysis. This study concludes that using the services of tax consultants during the tax audit process has resulted in a higher decrease in a company’s tax obligation compared to when the company did not use tax consultant services. This research is expected to provide benefits for the taxation sector in Indonesia, especially tax consultants and companies dealing with the tax audit process

Abstrak :
Tesis ini membahas penentuan status subjek pajak Tenaga Kerja Indonesia dengan kriteria keberadaan di luar negeri. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pembahasan diawali dengan latar belakang dirumuskannya kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan perumusan kebijakan tersebut adalah memberikan fasilitas kepada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri di samping adanya ketidakpastian penentuan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Pembahasan dilanjutkan dengan mengevaluasi keselarasan kebijakan tersebut terhadap azas certainty, horizontal equity dan revenue productivity. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan ketiga azas tersebut. ......This thesis discusses the determination of the tax subject of Indonesian Workers to the criteria of presence abroad. The approach used is qualitative with descriptive analysis. The discussion begins with the background of the policy formulated. Based on the results of research, policy consideration is to provide facilities for Indonesia Labor abroad in addition to the uncertainty of determining the end of the subjective tax obligations. The discussion was continued by evaluating the alignment of the policy on the principle of certainty, horizontal equity and revenue productivity. The study concludes that policy is not fully aligned with the three principles.

Abstrak :
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban pajak tersebut disebut Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasanya untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal itu dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Orang yang menerima Kuasa tersebut disebut Kuasa Wajib Pajak. Pernyataan tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 32 Ayat (3) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seorang Kuasa harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan mengambil salah satu konflik sistem hukum pada objek peraturan tertentu. Objek terletak pada Surat Kuasa Khusus. Penulis mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus ini diperlukan untuk urusan tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengertian urusan tertentu antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dalam rangka pemeriksaan, pengajuan keberatan, permohonan fasilitas perpajakan, dan pengisian serta penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang digunakan adalah pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008. Kontroversi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22/PMK.03/2008 bagi yang mempunyai profesi dalam bidang perpajakan khususnya Seorang Kuasa Khusus yang bukan Konsultan menarik perhatian penulis untuk menjadikannya sebagai pokok permasalahan dalam tesis ini. Hasilnya dituangkan dalam kesimpulan bahwa persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa khusus dari Wajib Pajak dibatasi dari segi peran kuasa Wajib Pajak yang berasal dari Konsultan Pajak maupun peran karyawan dari Wajib Pajak(bukan konsultan) dan menyebabkan terbatasnya urusan untuk menjalankan hak dan kewajibannya Perpajakan. ...... Tax is a compulsory contribution from the person, to the goverment to defray the expence incurered in the common interest of all,with litte reference to special benefit conferred. An individual or agency who has the rights and obligations of such tax called Tax Payer. A taxpayer may appoint a Proxy to perform rights and obligations of taxation. It can be done if the taxpayer is may not conduct its own rights and obligations of taxation. People who receive a Power of Attorney is called the Taxpayer Authorization. The statement set forth in Laws of Article 32 Paragraph (3) of the Act on General Rules and Administration of Taxation, an Authorization must meet certain requirements to exercise the rights and obligations of taxpayers taxation. In this research, the authors take issue regarding the provision of power by using the Special Power of Attorney. The author uses the method of normative conflict by taking one of the legal system on the object of certain regulations. The object is located in the Special Power of Attorney. The author takes issue regarding the provision of power by using the Special Power of Attorney. Special Power of Attorney is required for certain matters in exercising their rights and obligations of taxation. Understanding of certain matters including the implementation of rights and tax obligations in the framework of the examination, appeal, application for tax incentives, and filling and signing (SPT). Legislation regarding the taxation that is used is article 32 paragraph (3) of Law Number 28 Year 2007 concerning General Provisions and Procedures for taxation and regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.03/2008. Controversies in Regulation of the Minister of Finance Number. 22/PMK.03/2008 for those who have a profession in the field of taxation, especially A Special Power Consultant who is not attracted the attention of the writer to make it as a principal problem in this thesis. The result stated in the conclusion that the requirements and the implementation of the rights and obligations of a special authorization from the taxpayer's role is limited in terms of power that comes from taxpayers as well as the role of Tax Consultant employees from the taxpayer (not the consultant) and caused limited to running the affairs of their rights and obligations Taxation.