Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam memangku jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris. Akan tetapi, hingga saat ini, masih terdapat Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Hal ini dapat ditemukan di dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Snt dimana dalam hal ini Notaris telah bertindak secara tidak saksama dalam menjalankan jabatannya yang menimbulkan kerugian pada para pihak dalam akta. Notaris dalam hal ini telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik penggugat kepada tergugat tanpa persetujuan dan seizin penggugat. Dengan berpindah tangannya sertipikat tersebut mengakibatkan timbulnya cidera janji oleh tergugat kepada penggugat dimana tergugat sebagai pihak terhutag tidak menepati janjinya untuk melunasi pembayaran atas jual beli yang telah disepakati. Oleh karenanya, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap tindakannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini berbentuk yuridis- normatif dengan tipologi penelitian deskriptif- analitis. Selanjutnya, pada penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, Notaris sebagai salah satu pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan juga telah melanggar kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) seharusnya dikenai sanksi dikarenakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik karena telah bertindak secara tidak saksama sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya.  Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris tersebut dapat berupa sanksi perdata, sanksi administratif, dan/atau sanksi Kode Etik. Pemberian sanksi tersebut ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik, dan sumpah jabatan. ......The notary is one of the public officials who are given the authority by law to make authentic deeds as a means of proof that has perfect evidentiary power. In holding his position as a public official, a Notary must adhere to the Law on Notary Office (UUJN), the Notary Code of Ethics, and the Notary's oath of office. The Notary Office Law (UUJN) has provided clear arrangements regarding the obligations and prohibitions of a Notary. However, until now, there are still Notaries who violate the provisions contained in the Notary Office Act (UUJN) and the Notary Code of Ethics. This can be found in Decision Number 15/Pdt.G/2021/PN Snt where in this case the Notary has acted inaccurately in carrying out his position which has caused losses to the parties to the deed. The notary, in this case, has handed over the plaintiff's Certificate of Ownership (SHM) to the defendant without the plaintiff's approval and permission. By changing hands, the certificate resulted in a breach of promise by the defendant to the plaintiff where the defendant as the debtor did not keep his promise to pay off the payment for the agreed sale and purchase. Therefore, the issue raised in this thesis is regarding the notary's responsibility for actions that are not by the Law on Notary Office (UUJN). This research is in the form of juridical-normative with a descriptive-analytical research typology. Furthermore, this study used secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from literature studies. In this study, a notary as a party that causes harm to other parties and has also violated the obligations as stipulated in the Notary Office Act (UUJN) should be subject to sanctions because they have violated the provisions of the Notary Office Act (UUJN) and the Code of Ethics. because it has acted inaccurately causing harm to other parties. Sanctions that can be imposed on the Notary can be in the form of civil sanctions, administrative sanctions, and/or Code of Ethics sanctions. The imposition of sanctions is intended so that in carrying out his position, a Notary must carry out the duties and responsibilities by the Notary Office Act (UUJN), the Code of Ethics, and the oath of office.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum mengemban jabatan kepercayaan yang terhormat sehingga dalam menjalankan jabatannya berpedoman dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti autentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai suatu peristiwa atau kejadian hukum. Dalam membuat akta autentik, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna. Dalam mengimplementasi prinsip kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, harus dilakukan mulai dari pengenalan para pihak yang menghadap, pemeriksaan dokumen-dokumen yang diberikan hingga keinginan yang diminta penghadap untuk dituangkan kedalam akta autentik. Implementasi prinsip kehati-hatian Notaris hendaknya diterapkan oleh setiap Notaris agar akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Selain menimbulkan kerugian, jika dalam pembuatan akta autentik Notaris tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan sepanjang akta tersebut dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan. Hal tersebut kemudian juga menjadi kewajiban Notaris dalam rangka menghindari penghadap tidak beritikad baik yang memberikan keterangan palsu, yang harus dilaksanakan dengan cermat, teliti dan saksama khususnya dalam pembuatan akta autentik, sehingga persoalan mengenai penghadap tidak beritikad baik dengan memberikan keterangan atau dokumen palsu tidak akan terjadi lagi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dukung dengan metode kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data dari wawancara dengan narasumber, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai pejabat umum dan untuk menjelaskan kewajiban Notaris dalam rangka menghindari penghadap tidak beritikad baik yang memberikan keterangan palsu ......Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public provides guarantees of legal certainty, order and legal protection related to the duties and functions of the Notary's position. Notaries as Public Officials carry out respectable positions of trust so that in carrying out their positions they are guided by the Law on Notary Position and the Notary Code of Ethics. Through the deed he made, a notary must be able to provide legal certainty to parties who use the services of a notary. Deeds made by or before a Notary can be authentic evidence in providing legal protection to any parties who have an interest in the deed regarding an event or legal event. In making an authentic deed, it must meet the formal requirements and material requirements so that the deed has perfect proof. In implementing the notary's precautionary principle in the process of making a deed that must be considered by a notary as a public official, it must be carried out starting from the introduction of the parties facing, examining the documents provided to the wishes requested by the appearer to be poured into an authentic deed. The implementation of the notary's precautionary principle should be applied by every notary so that the deed made by or before a notary does not cause harm to interested parties. In addition to causing losses, if in making authentic deeds the Notary does not pay attention to the principle of prudence, the deed made by or before a Notary may be null and void or at least can be canceled as long as the deed can be proven to have violated the provisions. This then also becomes the Notary's obligation in order to prevent appearers from not having good faith giving false statements, which must be carried out carefully, thoroughly and thoroughly, especially in making authentic deeds, so that problems regarding appearers not having good faith by providing false statements or documents will not occur. again. This research was conducted using a normative juridical approach supported by the literary method by examining library materials and data from interviews with informants, with the aim of analyzing the implementation of the precautionary principle in the process of making deeds that must be considered by Notaries as public officials and to explains the Notary's obligations in order to avoid bad faith appearers giving false statements

Abstrak :
Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan kewenangannya seharusnya tidak boleh merugikan para pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan posisinya juga seharusnya wajib bersikap adil kepada seluruh pihak yang berhubungan, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Akta Autentik hadir sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum terkait suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Akta Autentik berfungsi sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa antara para pihak dikemudian harinya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli ini, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada Notaris/PPAT yang membuat akta didasarkan pada data yang diduga palsu (tidak sesuai fakta) dari penghadap yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, dalam memangku tugas dan kewenangannya, notaris dituntut untuk bisa profesional, yaitu memangku tugas dan jabatannya untuk bisa selalu mengutamakan setiap perbuatannya dalam membuat akta dengan berintikan Kode Etik dan determinasi perundang-undangan yang berlaku, dapat dipercaya, amanah dan bekerja dengan sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari melancarkan pekerjaan, mempraktikkan serta memanifestasikan hasil yang akurat. Selain itu notaris memiliki kewajiban untuk meneruskan penataran hukum kepada para pihak yang telah datang kepadanya. ......The notary institution is a social institution which was originally known as the Notary. This institution arose because of the community's need for existing evidence for civil law that occurred among the community. In carrying out its authority, the Notary is obliged to follow the guidelines stipulated in Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary (UUJN), in order to avoid abuse of authority in carrying out his position. Notaries in carrying out their authority should not harm the interested parties. This aims to provide legal protection to all interested parties in making a deed. Notaries in carrying out their authority and position should also be obliged to be fair to all related parties, and not to side with one of the parties in making a deed. Authentic Deed exists as a tool to guarantee legal certainty regarding a situation, event, or legal action carried out by interested parties. Authentic deed serves as evidence in written form which can be accounted for in the event of a dispute between the parties in the future. This research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. This study aims to find out and analyze the legal consequences for the absence of the parties in making this sale and purchase deed, and to find out and analyze the legal protection for a Notary/PPAT who makes a deed based on allegedly fake data (not in accordance with facts) from appearers who do not in good faith. Therefore, in carrying out their duties and authorities, notaries are required to be professional, that is, to assume their duties and positions to be able to always prioritize their every action in making deeds with the core of the Code of Ethics and statutory determinations that apply, can be trusted, trustworthy and work in accordance Standard Operating Procedures (SOP) for smoothing work, practicing and manifesting accurate results. In addition, the notary has an obligation to continue legal education to the parties who have come to him.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya aturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pelaksanaan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalam membacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidang Kenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta yang berkaitan erat dengan otentisitas akta yang dibuat. Dalam penulisan tesis ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif. Selain itu, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang lebih banyak dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Analisa dilakukan terhadap suatu contoh kasus yang berhubungan dengan suatu akta yang tidak dibacakan, untuk menemukan dimana letak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan selanjutnya dikaji sesuai Undang-Undang terkait yang menjadi dasar hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika kelalaian Notaris dalam hal tidak membacakan akta akan berakibat hilangnya keotentisitasan akta. Akta yang tidak memiliki otentisitas hanya akan menjadi akta bawah tangan yang tentu saja akan merugikan para pihak yang terikat di dalamnya. Oleh sebab itu, fungsi Notaris yang sangat penting dalam kaitannya pada kekuatan hukum akta, mengharuskan adanya pengawasan lebih dari Dewan Kehormatan ataupun para pihak terkait untuk menghindari adanya cacat atau dibatalkannya akta di kemudian hari.

---

Abstract
Notary in the presence of duty exemption deed reads as stipulated in article 16 paragraph (7) Notary Law background of this research, for setting liability in the reading of the deed by the Notary Law Notary in fact led to the perception as if reading the deed was to be no longer mandatory in nature which in practice changed from mandatory to facultative because of the rule. The issue raised is how the implementation of Article 16, paragraph (7) Notary Law, Notary obligation in the deed read, and whether the responsibility of the notary deed made when the deed was not read. The purpose of this research is to review the legislation relating to the Notary in the field are equally set on reading the deed obligations which are closely related to the authenticity of the deed made. It used research method aimed at normative juridical examines of the legal principles in the legislation that is prescriptive. Instead of use of literature research, due to Data collected with a more literary study conducted on secondary data contained in the library. Analysis conducted on a sample of cases related to a deed that is not read, to discover where the location of offenses committed by a notary and then assessed according to the Act related to the legal basis. Based on the results of research can be summed up if negligence of in cases not reading the Notary deed will result in the loss of authentically deed. Deed whom has not only the authenticity of the deed will be under the hand which of course would be detrimental to the parties concerned in it. Therefore, the notary function is very important in relation to the force of law act, requires more supervision of the Honorary Board or the parties concerned to avoid any defects or cancellation of the deed at a later date.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam suatu hubungan hukum, Notaris sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pejabat Umum untuk mempermudah tindakan salah satu pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Permasalahan dalam tesis ini akan membahas konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan penipuan dalam suatu proses jual beli bertahap, tanggung jawab Notaris yang melanggar kewajibannya terkait proses jual beli tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap pembatalan sertipikat terkait proses peralihan hak atas rumah yang cacat hukum akibat tindakan pihak yang telah melakukan penipuan tersebut. Untuk itu, penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptifanalitis diaplikasikan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan. Dalam pembahasan tesis ini dapat dikemukakan bahwa konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukan penipuan ini secara jelas dapat dikenakan hukuman pidana karena tindakannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait tanggung jawab Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan administratif karena tindakannya tersebut telah diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Berkenaan dengan upaya hukum terhadap pembatalan sertipikat yang cacat hukum dapat dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang meminta pembatalan terhadap kekuatan pembuktian sertipikat tersebut dengan menyertakan akta-akta palsu dalam proses peralihan hak atas rumah yang cacat hukum.

---

ABSTRACT
In a legal relationship, notary often commits violations in carrying out its obligations as general officers to facilitate the actions of one of the parties concerned, causing losses to other parties.The problems in this thesis will address the legal consequences of the party committing fraud in a gradual buying process, the liability of notaries that violates their obligations regarding the buying and selling process, and legal remedies of the certificate cancellation that can be carried out by the victim related to the coveyance of home rights that is legally flawed due to the actions of the party who has committed the fraud. Therefore, normative juridical research that uses secondary data and with a descriptiveanalytical research typologhy is applied in this research to address the problems described. In the discussion of this thesis can be argued that the legal consequences of the fraudulent party can clearly be subject to criminal penalties because his actions have fulfilled the elements of the criminal acts of fraud in article 378 Criminal Code. Regarding Notary responsibilities, civil and administrative responsibilities may be requested because these actions have been classified as Unlawful Acts in accordance with Article 1365 of the Civil Code and violating Article 16 paragraph (1) letter a Notary Law. With regard to legal remedies against revoking certificates that are legally flawed, it can be carried out in a civil manner by filing a lawsuit against the law requesting the revocation of the strength of proof of the certificate by including unaunthentic deeds in the conveyance of home rights with legal defects.

Abstrak :
Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangnya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial PH. Pelapor melaporkan tindakan Notaris PH yang diduga melakukan tindakan tidak professional dalam proses pebuatan akta autentik tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Menurut pelapor Notaris PH telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris terkait tidak terpenuhnya syarat sah perjanjian yang dibuat oleh Notaris PH serta melanggar kewajiban Notaris yakni tidak laksanakannya pembacaan Akta di depan para penghadap dan dalam proseses pembuatan akta tersebut Notaris PH telihat memihak kepada salah pihak. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan berpihak kepada salah satu pihak, dan tanggung jawan Notaris terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan di depan para penghadap dan memihak kepada salah satu pihak sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normative, tipologi penelitian ekplanatoris, dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, pengumpulan data dengan studi dokumen, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian kualitatif. Akibat hukum terhadap akta yang tidak di bacakan oleh notaris di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi dengan adanya unsur kebohongan maka akta batal demi hukum. Sedangkan terhadap tanggung jawab Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak yang tidak sesuai dengan UUJN, dapat dikenakan tanggung jawab dan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi Kode Etik Notaris. ......The Law on Notary Positions (UUJN) has regulated the Obligations and Prohibitions of Notaries, but until now there are still Notaries who in carrying out their authority have ignored these obligations and prohibitions. This can be seen in Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps, where the complainant with the initial YS feels aggrieved by the actions of a Notary with the initials PH. The Whistleblower reports the actions of the Notary PH who are suspected of committing unprofessional actions in the process of making the authentic deed to the Denpasar District Court, Bali. According to the reporter, Notary PH has violated the implementation of the position of a Notary related to the non-fulfillment of the legal requirements of the agreement made by Notary PH and violated the obligations of the Notary, namely not carrying out the reading of the Deed in front of the parties and in the process of making the deed, the Notary PH seemed to be in favor of one party. Therefore, in this thesis the problem to be raised is regarding the legal consequences of the deed whose preparation was not read out and sided with one of the parties, and the responsibility of the Notary to the deed whose preparation was not read in front of the parties and sided with one of the parties in accordance with UUJN. This study uses a normative juridical form, typology of explanatory research, and the type of data used is secondary data, data collection by document study, qualitative analysis methods and the form of qualitative research results. The legal consequences of a deed that is not read by a notary in front of the parties and sided with one of the parties have proof as an underhand deed, but with the element of lying, the deed is null and void. Meanwhile, the responsibility of a Notary who does not carry out the obligation to read the deed in front of the appearers and sided with one of the parties that is not in accordance with the UUJN, may be subject to responsibilities and sanctions in the form of civil sanctions, administrative sanctions, criminal sanctions and sanctions for the Notary Code of Ethics.

Abstrak :
Notaris berkewajiban untuk menjaga akta-akta yang dibuatnya karena adanya rahasia jabatan. Notaris sebagai pejabat umum wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya. Notaris juga merupakan salah satu Wajib Pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya dalam hal perpajakan yaitu dalam pembayaran dan melaporkan pajaknya berupa Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelitian ini menganalisis mengenai kewajiban notaris dalam kaitannya dengan rahasia jabatan sehubungan pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak pada tahun 2013-2016. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal yang ditinjau dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris berkewajiban untuk menjaga rahasia jabatannya yaitu akta-akta autentik karena merupakan rahasia negara dan juga terdapat informasi pribadi dari pihak-pihak yang dicantumkan di akta tersebut serta Notaris wajib untuk melapor pajak atas akta yang dibuatnya karena pendapatan yang diperoleh dari akta tersebut merupakan honorarium Notaris yang merupakan penghasilan dan harus dilaporkan dan Kantor Pelayanan Pajak dapat memperoleh informasi mengenai akta yang Notaris buat dari laporan SPT Tahunan yang dimana wajib Notaris lapor juga dari peraturan perundang-undangan pajak jika ada tindak pidana perpajakan maka kewajiban merahasiakan ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan kecuali rahasia bank. ......Notaries are obliged to protect the deeds they make because of the existence of official secrets. Notaries as public officials are obliged to keep secrets regarding the deeds they make. Notaries are also one of the taxpayers who must fulfill all their obligations in terms of taxation, namely in paying and reporting their taxes in the form of an Annual Tax Return. So this research will analyze the obligations of notaries in relation to the secrets of office in connection with tax reporting to the tax service office in 2013-2016. This research uses doctrinal research methods which in terms of its nature is descriptive analytical research. The results of the study explain that notaries are obliged to maintain the secrets of their positions, namely authentic deeds because they are state secrets and there is also personal information from the parties included in the deed. Notaries are obliged to report taxes on the deeds they make because the income obtained from the deed is a Notary honorarium which is income and must be reported and the Tax Service Office can obtain information about the deeds that Notaries make from the Annual Tax Return report which Notaries are obliged to report as well as from tax laws and regulations if there is a tax crime then the obligation to keep confidential is eliminated for the purposes of examination, billing and investigation of tax criminal offenses except bank secrets.

Abstrak :
Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu keharusan, apakah kewajiban untuk merahasiakan isi akta merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi notaris dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami keharusan bagi penyidik untuk meminta persetujuan MPD sebelum meminta keterangan dari notaris dan memeriksa protokol notaris. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana erlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik.

---

Article 66 The Rule of Notary has confirmed that investigator obliged to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking descriptions from notary and before checking notary`s protocols. The rule above based on nature of secret sticks on notary function as public functionary. But in practices it is almost not happened. This problems rises legal uncertainty, such as: an investigator`s obligation to asking permission a compulsion or not, is notary`s obligation to keep agreement substance must be defended or not, how is legal protection to notary who giving description to investigator. The goals of this research namely: First, to understand about investigator`s obligation to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking description from notary. Second, to understand about the notary`s obligation to keep agreement substances. Third, to understand about legal protection to notary who gives descriptions to investigators.