Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ketimpangan antar daerah adalah salah satu isu strategis nasional dan regional di Indonesia. Ketimpangan tersebut menunjukkan perbedaan kemampuan pendapatan antar kabupaten/kota di dalam provinsi atau antar provinsi secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat keterbukaan daerah dengan ketimpangan antar daerah dalam 33 Provinsi di Indonesia pada periode 2010-2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keterbukaan daerah akan meningkatkan ketimpangan antar daerah dalam provinsi. Selanjutnya, ekspor suatu daerah yang berperanan penting terhadap keterbukaan daerah, juga mempengaruhi ketimpangan antar daerah. Selain itu penelitian ini mengidentifikasi bahwa Penanaman Modal Asing, Kepadatan Jalan dan Ukuran Pemerintah dapat menurunkan ketimpangan antar daerah. Dengan demikian untuk mengurangi ketimpangan antar daerah yang disebabkan oleh keterbukaan perlu dilakukan pemerataan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan produksi dan ekspor. Pemerintah Daerah juga perlu menciptakan iklim investasi yang baik untuk menarik investor luar negeri, yang didukung oleh kemampuan belanja pemerintah daerah terutama pembangunan untuk infrastruktur jalan.

---

ABSTRACT
Regional inequality is one of the national and regional strategic issues in Indonesia. The inequality indicates the difference in income capability between districts cities within province or between provinces nationally. This study aims to examine the relationship between the regional openness with regional inequality within 33 Provinces in Indonesia in the period 2010 2015. This study concludes that the level of regional openness will increase the regional inequality within provinces. Furthermore, the regional export plays an important role on the regional openness, also affect the regional inequality within province. In addition, this study identifies that Foreign Direct Investment, Road Density and Governmental Size can reduce regional inequality. Thus, to reduce inequality between regions caused by the openness needs to be made equal distribution of regional capability to conduct production and export activities. Local governments also need to create a favorable investment climate to attract foreign investors, which is supported by local government expenditure capability especially for road infrastructure development.

Abstrak :
Sejak berdiri pada tahun 2000, Provinsi Banten terus melakukan pembenahan dalam segala bidang, selain pembangunan infrastrukturnya juga pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, selain juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Adannya perbedaan kondisi dan latar berlakang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi. Sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta menyebabkan ketimpangan semakin melebar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten harus segera mengambil langkah-langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Dalam setiap proses pembangunan, ketimpangan tentu akan terjadi, tidak terkecuali dalam pembangunan di Provinsi Banten. Untuk itu pemerataan dalam hal kesempatan kerja dan mobilisasi penduduk harus segera dilaksanakan agar ketimpangan dapat diminimalisisasi.

---

Since its establishment in 2000 in Banten Province continues to make improvements in all areas, but also the construction of the infrastructure in terms of improving the quality of human resources. Human resources as a capital base in the conduct of development, as well as the main actors in development. Of differences in background conditions and the district / town in Banten province may be one cause of imbalance that happens. Most of the area immediately adjacent to the buffer zone and the capital city of Jakarta lead to widening inequality. Therefore, the government of Banten province should immediately take steps to improve the policy for good quality public services in education, health and other sectors. In any development in the Province of Banten. For that equity in terms of employment and mobilization of population should begin immediately, so that imbalances can continue to be minimized.

Abstrak :
ABSTRACT
Kebijakan fiskal Indonesia dirancang dalam kerangka pro growthdanpro poor. Keterbatasan ruang fiskal dan tingginya kecepatan peningkatan ketimpangan menjadi kendala. Selain kendala tersebut, usaha untuk merancang kebijakan fiskal yang pro growth dan pro poor menjadi perdebatan. Teori Kuznet, Hukum Okun, dan konsep pertumbuhan inklusif menjadi pangkal perdebatan ini. Penelitian ini bertujuan melihat dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan ketimpangan. Menggunakan Error Correction Model(ECM), hasil penelitian menemukanbahwa selama periode 1980 sampai dengan 2015 kebijakan fiskal cenderung mendorong pertumbuhan dibanding pemerataan.

Abstrak :
Pembangunan merupakan salah satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat, namun pembangunan memiliki dampak negatif yakni terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah baik antara kawasan indonesia bagian timur dengan bagian barat maupun antar wilayah kepulauan dan wilayah daratan. DKI Jakarta memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia karena DKI Jakarta sebagai ibukota negara juga memiliki pulau-pulau sangat kecil dalam wilayah administrasinya. Pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta juga menimbulkan ketimpangan yakni antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan mix method yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengukur ketimpangan digunakan Indeks Williamson, sementara untuk melihat penyebab ketimpangan digunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode observasi, wawancara mendalam, dan tinjauan teori serta data sekunder (triangulasi). Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi ketimpangan yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir di wilayah DKI Jakarta terutama antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan. Selain ketimpangan pembangunan yang semakin besar di Wilayah kepulauan, pembangunan di wilayah tersebut juga mengancam keberlanjutan permukiman masyarakat di wilayah kepulauan. Hasil penelitian juga menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab ketimpangan diantaranya adalah faktor geografis, faktor kebijakan pemerintah, faktor lemahnya penataan ruang, faktor Sumberdaya manusia, dan faktor ekonomi. Kemudian faktor-faktor yang dapat mengurangi ketimpangan adalah faktor kebijakan, perencanan, dan faktor kelembagaan. Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut maka kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan kebijakan dan perencanaan yang mempertimbangkan konsep ekoregion dan antroporegion dalam kebijakan pembangunan wilayah kepulauan seribu. Kemudian pendekatan pembangunan yang berorientasi daratan harus mulai dirubah menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pulau-laut sehingga kebijakan yang diambil dapat berpihak kepada kondisi dan karaktersitik wilayah kepulauan mikro yang rentan terhadap perubahan. Penyusunan tata ruang laut yang terintegrasi dengan ruang daratan dapat menjadi titik awal dalam mengurangi ketimpangan wilayah kepulauan dan daratan. ...... Development is one of the efforts in the welfare of society, but the development has a negative impact that the development of inter-regional inequality between the eastern Indonesian region with the west and between the islands and mainland territories. Jakarta has the same characteristics as the Indonesian capital of Jakarta as the country also has a very small islands within its jurisdiction. Development is done in Jakarta also cause the imbalance between the islands with the mainland region. The study was conducted with a mixed method approach that combines quantitative and qualitative methods. Index used to measure inequality Williamson, while to look at the causes of inequality used a qualitative approach which combines the method of observation, in-depth interviews, and reviews the theory and secondary data (triangulation). The study found that there was inequality increasing in the last 5 years in Jakarta especially among the archipelago's land area. Besides inequality greater development in the islands region, development in the region also threatens the sustainability of public housing in the islands. Research has found several factors that cause imbalances include geographic factors, government policy factors, factors of weak spatial planning, human resource factors, and economic factors. Then the factors that can reduce inequality is a factor of policy, planning, and institutional factors. Based on the research findings, a policy to reduce inequality can be done with policy development and planning that considers the concept of eco-regional and regional development policy antroporegion thousand islands. Then the land- oriented approach to development should start changed the paradigm of sustainable development-oriented sea island that measures taken to favor the conditions and the characteristics of micro archipelago are susceptible to change. Marine spatial planning integrated with land space can be a starting point in reducing inequality of the islands and the mainland.

Abstrak :
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif. ......Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality.

Abstrak :
Ketimpangan pendapatan menjadi masalah dalam pembangunan di Kabupaten Karo secara khusus ataupun di Indonesia secara umum. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendapatan adalah melakukan redistribusi pendapatan melalui pungutan pajak. Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik atas ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat di Kabupaten Karo. Distribusi yang tidak merata memang bisa berakibat tidak hanya di bidang ekonomi namun dapat memicu kesenjangan sosial dan politik. Sehingga upayaupaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan merupakan usaha dalam membantu memperkuat stabilitas ekonomi. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini, Kurva Lorenz dan sedangkan untuk mengukur redistribusi pendapatan digunakan dengan indeks Kakwani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pajak terhadap pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Karo. Efek redistibusi pendapatan dicari untuk melihat bagaimana perubahan terhadap distribusi pendapatan yang ditimbulkan akibat dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat apakah distribusi pendapatan semakin merata atau justru distribusi pendapatan semakin tidak merata karena pengeluaran masyarakat untuk pajak. Berdasarkan hasil analisis, efek redistribusi menghasilkan nilai bertanda positip sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan distribusi pendapatan yang ditimbulkan karena adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Kabupaten Karo. Sehingga hipotesis ini dapat dibuktikan kebenarannya bahwa ?terdapat perbedaan yang positip terhadap distribusi pendapatan sebelum dan setelah membayar pajak?

---

Income inequality an issue in the development of Kabupaten Karo particularly and Indonesia generaly. One of the government's efforts to make a distribution of income is income redistribution through taxation. Thus the expected change for the better over the income inequality in a society in Kabupaten Karo. Uneven distribution can indeed result not only in economics but can lead to social and political inequalities. So the efforts to reduce inequality of income distribution is an effort to help strengthen the economic stability. Indicators are often used to d etermine the distribution of income inequality is the Gini coefficient, Lorenz curve and as for the redistribution of income measure used by Kakwani index. This study purposed to assess the effect of taxes to the income distribution of population in Kabupaten Karo. Effect of income redistibusi sought to see how changes to the distribution of income arising from tax paid by the public if more equitable distribution of income or even income distribution more unequal societies due to tax expenditures. Based on the analysis, the redistribution effect produced marked positive value so that it can be said that an improved distribution of income generated by the taxes paid by the Karo people. So that this hypothesis can be verified that "there is a positive difference in the distribution of income before and after paying taxes".

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai lima persen selama hampir dua dekade terakhir tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan yang terlihat dari koefisien Gini yang mengalami tren meningkat dan mencapai level 0,41 pada tahun 2014. Penelitian ini mencoba melihat dampak pendalaman sektor keuangan dan akses sektor keuangan terhadap ketimpangan pada provinsi-provinsi Indonesia. Dengan melakukan studi empiris pada data provinsi-provinsi di Indonesia serta melihat karateristik pemilik tabungan di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2014, ditemukan bahwa pendalaman sektor keuangan secara signifikan tidak mengurangi ketimpangan dan akses sektor keuangan tidak signifikan mengurangi ketimpangan. Temuan ini berlawanan dengan berbagai penelitian empiris lainnya yang dilakukan di level antar negara. Hal ini bisa terjadi karena akses sektor keuangan di Indonesia masih sangat didominasi oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, berpenghasilan tinggi, bekerja di sektor jasa formal, dan berpendidikan tinggi. Sementara hasil estimasi MPS hanya sebesar 0,1. ......Indonesia's GDP annual growth of five percent on average in last two decades is not accompanied with the equalization of income distribution. Such circumstance is reflected by the increasing trend of Gini coefficient. The number is attained 0.41 in 2014. This research aims to examine the effects of financial deepening and financial access towards inter-provinces income inequality in Indonesia. By conducting an empirical study on some provincial data and observing the characteristics of savings account owners, it is revealed that financial deepening is positively correlated with income inequality and statistically significant; however, financial access is found to be statistically insignificant in affecting income inequality. The latter discovery is not corresponding with some empirical studies which analysis cover inter-countries observation. Micro data at household level show that the access to financial sector in Indonesia is highly dominated by urban citizen, high income population, work on formal sector, and high educated. While estimation result shows MPS at level 0,1.

Abstrak :
Conflict is a socio economic phenomenon that has trended upward since the end of the Cold War all over the world and causes a condition called global tension. Indonesia has high ethnic diversity and high income inequality and thus has also seen an upward trend of conflict that is called Indonesian tension. Because of the upward trend, there are many studies about conflict, but the results are divergent. It is debatable whether conflict was caused by social issues such as ethnic diversity or economic aspects such as income inequality. This research aims to examine the relationship between ethnic diversity and income inequality in the intensity of conflict by using Village Potency PODES 2011 combined with Population Census 2010 and National Social Economic Survey Susenas 2010. Econometrics estimations using Ordinary Least Square OLS and Zero Inflated Negative Binomial ZINB regression combining with descriptive analysis confirm that there is a U shaped correlation between EFI and the intensity of conflict and a positive correlation between the income gap and the intensity of conflict. Another result is that economic aspects such as electricity, poor people and slum households more influenced the intensity of conflict than social aspects. The implication of these findings is that improvement in economic aspects is the more preferable policy to reduce the intensity of conflict rather than focusing on ethnic diversity, which is heritage and cannot be changed.

---

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan ekonmi dengan tren yang meningkat setelah perang dingin berakhir di seluruh dunia dan menyebabkan adanya kondisi bernama global tension. Kondisi seperti global tension juga dialami oleh Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat keberagaman etnik dan ketimpangan yang tinggi atau disebut sebagai Indonesian tension. Dikarenakan tren yang meningkat ini, banyak studi membahas tentang konflik namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hasilnya adalah terjadi perdebatan mengenai penyebab konflik apakah disebabkan oleh aspek sosial seperti keberagaman etnik atau aspek ekonomi seperti ketimpangan pendapatan. Penelitian ini meneliti hubungan antara keberagaman etnik dan ketimpangan pendapatan terhadap intensitas konflik di Indonesia menggunakan PODES 2011 dikombinasikan Sensus Penduduk 2010 dan Susenas 2010. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dan ZINB dikombinasikan dengan analisis deskriptif mengonfirmasi adanya hubungan berbentuk U antara EFI dan intensitas/jumlah konflik dan adanya hubungan positif antara ketimpangan pendapatan terhadap intensitas/jumlah konflik. Hasil lainnya adalah variabel kontrol dalam aspek ekonomi seperti tingkat listrik, kodisi kemiskinan serta rumah tangga di kawasan kumuh lebih berpengaruh ke intensitas/jumlah konflik dibandingkan dengan variabel kontrol dalam aspek sosial. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah perbaikan di aspek ekonomi untuk mengurangi konflik di Indonesia dibanding fokus pada keberagaman etnik merupakan warisan yang tidak dapat ditolak.