Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan stimulus perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan. Sehingga diasumsikan badan publik harus melakukan persiapan dengan membentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal maupun interkoneksi antar lembaga/ Badan publik, menyiapkan infrastruktur baik berupa teknologi informasi, SDM dan sistem informasi. Beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Kesiapan Perubahan Organisasi dari Thomas Cummings dan Christopher Worley, Teori Organisasi dari Stephen Robbins, Teori Perubahan Organisasi dari Johnson dan Luecke, dan John Kotter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisa deskriptif analitis. Sistem penarikan sampel yang digunakan adalah sistem purposive untuk informan dari pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan organisasi terkait pengembangan organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan HAM belum siap menghadapi implementasi UU KIP. Ketidak siapan ini terlihat dari minimnya langkah-langkah persiapan yang dilakukan organisasi. Teori Kesiapan Perubahan, Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi berimplikasi positif terhadap kondisi organisasi karena dalam prakteknya organisasi tidak menjalankan apa yang ada dalam teori, akibatnya kesiapan organisasi menyongsong implementasi UU KIP tidak maksimal. ......The law no.14 of 2008 on the Public Information Openness is a stimulus that enforce paradigm shift on the information, data and Services. It was assumed that every public agency has to set up supporting preparation to establish a system for separating and sorting public information that can be accessed and which excluded, documentation, cataloging all public information, the mechanism of information Services both intemally and interconnection among agencies / public agency, set up infrastructure of information technology, human resources and information systems. Several theories used in this thesis were: Organizational Change Readiness Theory by Thomas Cummings and Christopher Worley, Organization Theory by Stephen Robbins, Organizational Change Theory by Luecke and Johnson, and John Kotter. This research applied qualitative methods using descriptive analytical technique. The Sampling method used was purposive systems to informants from the Ministry of Law and Human Rights officials, Ministry of Communications and Information Technology official- also from related organizations. The research fidings were: the Ministry of Justice and Human Rights was not ready to face the implementation of Law no. 14/2008 and the organization did not have the sufficient preparation. The lack of preparation was seen from the lack of preparatory steps that the organization has made. Change Readiness Theory and Organization Development and Change Theory had positive implications for organizational conditions since in practice the organizations did not apply the activities stated in theory, resulting organization's readiness to meet the implementation was not optimal.

Abstrak :
Keterbukaan akses informasi merupakan salah satu mekanisme untuk mengkontrol kinerja alat lingkungan. Alat lingkungan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satu alat lingkungan yang dicanangkan dan telah kontinu dilaksanakan pemerintah adalah PROPER. PROPER dibuat oleh pemerintah untuk mengawasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Keterbukaan akses informasi mendukung kinerja PROPER. Salah satu bentuk keterbukaan informasi adalah melalui pengumuman hasil PROPER menggunakan pencitraan simbol warna. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin mengetahui proses implementasi akses informasi PROPER. Dari hasil identifikasi didapatkan mekanisme pelaksanaan dalam mengakses informasi yaitu secara langsung (datang ke KLH) dan tidak langsung (menggunakan media perantara). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi PROPER adalah adanya penguatan kapasitas, peningkatan transparansi, peningkatan koordinasi dan perbaikan sistem sosialisasi. Dari hasil analisis SWOT (Strengths Weakness Opportunities Threats) di kuadran I yang memiliki kekuatan serta peluang, dirumuskan strategi yang pertama yaitu meningkatkan transparansi penilaian, kedua dengan mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional karena merupakan cara yang mudah untuk menginformasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat dan strategi yang ketiga dengan memanfaatkan tokoh masyarakat untuk berperan dalam mengedukasi warga agar memahami PROPER. ......Public Access to Information or information disclosure is one of mechanisms to control the performance of environmental equipment, which contributes to sustainable development. One of the environment tools that has been proclaimed and has been continuously implemented by the government is PROPER. PROPER is developed by the Ministry of Environment to oversee the company's environmental management performance. Public Access to Information supports PROPER performance. In the case of PROPER, one of the information disclosure forms is through the announcement of the PROPER by using color imaging symbol. The purpose of this study is to better understand the implementation process of information disclosure in PROPER. From the research, it is understood that public access to information mechanisms in PROPER can be divided into direct access to information (by coming in person to Ministry of Environment Office) and indirectly (by using an intermediary medium). The study also reveals factors that could improve effectiveness of PROPER that include capacity building, increased transparency, as well as improved coordination and socialization systems. From SWOT (Strengths Weakness Opportunities Threats) analysis in quadrant I that has strengthen and oppurtunity for the available strategies, the strongest strategy to improved PROPER performance would be increasing transparency on the PROPER valuation process, second is keeping the use of color imaging symbol, and the third is giving role to community leaders in educating the public to understand PROPER.

Abstrak :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai lembaga negara yang membidangi bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi publik. Hal ini mengingat pemangku kepentingan dan problematika di bidang pendidikan dan kebudayaan sangat luas dan beragam. Namun dalam memberikan pelayanan informasi publik ini, masih ada kendala yang dihadapi Kemdikbud terkait dengan manajemen pelayanannya. Penelitian ini menganalisis manajemen pelayanan informasi publik di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perspektif service bluebrint yang dikemukakan oleh G. Lynn Shostack, yang kemudian dikembangkan oleh Valerie Zeithaml dan Mary Jo. Bitner. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal kerena mayoritas informasi public yang ada di unit-unit utama belum dikuasai oleh Pusat Informasi dan Humas, disebabkan belum terintegrasinya pengelolaan informasi public. Selain ini masih terdapat masalah sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung pelayanan informasi publik. Tindakan yang disarankan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas adalah mengintegrasikan pengelolaan informasi public dengan menciptakan database informasi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu re-organisasi dan peningkatan koordinasi di internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan juga diperlukan dalam meningkatan kualitas pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas.

---

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) as the state agency in charge of education and culture has a major responsibility in providing public information. This is because the stakeholders and the problems in the fields of education and culture is very vast and diverse. However, in providing this public information service, there are still obstacles faced Kemdikbud associated with service management. This study analyzes the management of public information services at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture with the perspective of service bluebrint proposed by G. Lynn Shostack, which was then developed by Valerie Zeithaml and Mary Jo. Bitner. This research approach is post-positivist qualitative research methods. The conclusion of this study is that the public information service at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture is not optimal because most of the public information available on the main units have not been regulated by the Centre for Information and Public Relations, because the management of public information is not integrated yet. In addition, there are problems of human resources and equipment that support the public information service. Recommended actions to optimize the public information services at the Center for Information and Public Relations is to integrate the management of public information by creating a database of educational and cultural information. And to reorganize and to improve internal coordination. Improving the quality of human resources and equipment is also needed to enhance the quality of public information services at the Center for Information and Public Relations.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership. The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs.