Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan dan pendapatan terhadap adopsi Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dan mengakomodasi analisis interaksi antara pendidikan dan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan instrumental variabel pada variabel pendapatan dengan menggunakan instrumen karakteristik rumah. Metode yang digunakan untuk mengestimasi dampak adalah metode two stage least square dengan menggunakan data dari SUSENAS 2018 dan PODES 2018. Level unit dalam penelitian ini adalah individu dengan menggunakan sampel sebanyak 804.703 sampel. Hasil menemukan bahwa terdapat interaksi antara pendidikan dan pendapatan yang berbeda pada adopsi TIK dan terdapat variasi pada jenis TIK yang berbeda. ...... This study discusses about the impact of education and income towards the adoption of information and communication technology in Indonesia and accommodate the analysis of interaction term between education and income. This study uses instrumental variables on income variables using house characteristics as the instruments. The method that used to estimate the results is the two-stage least square method using data from SUSENAS 2018 and PODES 2018. The unit level in this study is individuals using a sample of 804,703 samples. The result of this study shows that there is interaction term between education and income on ICT adoption and have different variations on different types of ICT.

Abstrak :
Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak selamanya globalisasi membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau yang menyebabkan tidak terjadinya pemerataan baik terhadap akses informasi maupun dalam pembangunan. Akses teknologi informasi di Indonesia masih mengalami kesenjangan dimana pengguna internet masih didominasi di pulau-pulau pusat pemerintahan seperti Jawa dan Bali. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan digital antara pulau Jawa dan pulau-pulau di wilayah timur Indonesia. Selain itu, kesenjangan digital juga terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga antara pusat kota dan wilayah pinggiran yang mengakibatkan tidak bisa terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia. Selain karena kesenjangan digital yang terjadi, pembangunan di wilayah pedesaan (rural development) juga terkendala dengan adanya aturan-aturan adat yang mengikat suatu desa serta budaya-budaya tradisional yang menolak diterimanya paham-paham atau teknologi-teknologi baru hasil dari globalisasi. Untuk menghindari ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tentunya harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang menggabungkan antara kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi dengan kearifan lokal di mana keduanya akan saling menguatkan satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi akan membuka akses pengetahuan dan kerjasama baik dengan wilayah lain ataupun dari negara lain, sedangkan kearifan lokal akan berfungsi sebagai ciri dari desa tersebut dengan desa yang lain atau bisa dikatakan sebagai corak alamiah dari suatu desa. Kata Kunci : teknologi informasi, rural development, kesenjangan digital, globalisasi.

Abstrak :
Dengan menggunakan panel data dari 514 kabupaten/kota, dalam rentang tahun 2010 hingga 2020, penelitian ini menginvestigasi dampak penggunaan internet terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan model instrumental variable generalized method of moments (IV-GMM) untuk mengevaluasi dampak dan mengatasi potensi masalah endogenitas, khususnya pada data internet. Variabel instrumental yang digunakan meliputi kehadiran Base Transceiver Station (BTS), akses listrik, persentase populasi perkotaan, dan pengeluaran pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa internet, dengan lag satu tahun, memiliki dampak signifikan secara statistik dan negatif terhadap kemiskinan. Dengan mengontrol berbagai faktor sosial-ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan penggunaan internet sebesar 1% berhubungan dengan penurunan kemiskinan sebesar 0,78%. Hasil penelitian ini juga konsisten tanpa lag dan dengan regresi lag dua tahun. Penelitian ini menekankan peran potensial akses internet dalam upaya pengurangan kemiskinan dan memberikan wawasan mengenai saluran penggunaan internet yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Melalui studi ini, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan akses internet, literasi digital, dan pemanfaatan ekonomi digital guna mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. ......Using a panel dataset of 514 districts from 2010 to 2020 (a 10-year period), this study investigates the impact of internet use on district-level poverty rate. The study engaged the instrumental variable generalized method of moments (IV-GMM) model to assess the impact and accommodate the potential of endogeneity problems especially on internet data. The instrumental variables include measures of Base Transceiver Station (BTS) presence, electricity access, urban population percentage, and education expenditure. The findings indicate that internet, with a 1-year lag, has a statistically significant and negative impact on poverty. Controlling for various socio-economic factors, the study finds that a 1% increase in internet use is associated with a 0.78% decrease in poverty. The results are also consistent without a lag and with the 2-years lag regression. This study highlights the potential role of internet access in poverty reduction efforts and provides insights into the channels through which internet use influences poverty levels in Indonesia. By understanding these mechanisms, policymakers can develop strategies to enhance internet access, digital literacy, and the utilization of digital economy to foster economic development and reduce poverty.

Abstrak :
Dengan adanya program Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tertinggal, terluar, terdepan (3T) dan penyediaan layanan akses internet, pemerintah Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berupaya mendorong pemerataan infrastruktur telekomunikasi guna menjembatani kesenjangan digital di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh dari kehadiran program BTS di wilayah 3T dan juga program layanan akses internet di Indonesia pada level kabupaten/kota dalam meningkatkan penetrasi internet di Indonesia menggunakan pendekatan ekonometrika model Difference-in-Difference (DiD) dengan Propensity Score Matching yang menggunakan data tahun 2015 sebagai data sebelum adanya program dan data tahun 2020 sebagai data setelah adanya program. Dari hasil studi didapatkan bahwasanya hingga awal Maret 2020, program BTS di wilayah 3T belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetrasi internet jika menggunakan seluruh sampel. Namun, jika sampel dibagi berdasarkan area, pengaruh program BTS di wilayah 3T dapat terlihat secara signifikan dengan koefisien sebesar 9,850 untuk area Kalimantan dan 5,179 untuk area Sulawesi dengan catatan asumsi tren paralel terpenuhi untuk kedua area tersebut. Sedangkan, untuk program layanan akses internet, belum ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap penetrasi internet jika menggunakan seluruh sampel yang terbatas pada wilayah 3T. Jika sampel dibagi berdasarkan area, program layanan akses internet memiliki hubungan positif terhadap penetrasi internet pada wilayah 3T di area Sumatera & Jawa dengan koefisien sebesar 2,495 dan asumsi tren paralel untuk area ini terpenuhi, walaupun hasil tersebut belum signifikan secara statistik. ......With the Base Transceiver Station (BTS) program in the frontier, remote, outermost (Terdepan, Terpencil, Terluar/3T) areas and the internet access (Akses Internet/AI) services program, the Indonesian government, through the Telecommunications and Information Accessibility Agency (Badan Aksesibiltas Telekomunikasi dan Informasi/BAKTI) is trying to boost the distribution of telecommunication infrastructure to bridge the digital divide in Indonesia. This research finds out the impact of the BTS in the 3T areas and internet access services programs at the district/city level on internet penetration using Difference-in-Difference (DiD) with Propensity Score Matching (PSM) model with data from 2015 as the pre-treatment data and data from 2020 as the post-treatment data. The estimation results showed that the BTS program in the 3T area still has no impact on internet penetration using full samples. However, if the sample is divided by region, the effect of the BTS program in the 3T region on internet penetration can be seen significantly with a coefficient of 9,850 for the Kalimantan area and 5,179 for the Sulawesi area, provided that the parallel trend assumptions are met for those two regions. Meanwhile, for the internet access service program, there has also not been found a significant effect if using all samples that are limited to the 3T area. If the sample is divided by area, the internet access service program has a positive relationship with internet penetration in the 3T region in the Sumatra & Java area with a coefficient of 2,495 and the parallel trend assumption for this area is fulfilled, even though it is not statistically significant.

Abstrak :
Tujuan dari disertasi ini adalah (1) mengukur tingkat pembangunan TIK dengan pendekatan rumah tangga dan individu di level kabupaten/kota; (2) menganalisis peran TIK dan skill tenaga kerja terhadap distribusi pendapatan; dan (3) menganalisis peran TIK dan sektor informal terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah raw data Susenas, Sakernas dan data lainnya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Studi pertama menggunakan analisis faktor menunjukkan bahwa pembangunan digital menyebar dari Indonesia bagian barat ke bagian tengah dan timur, dan dari kota-kota besar ke wilayah sekitarnya. RDDI di kabupaten/kota yang kurang berkembang, tumbuh lebih cepat dibandingkan kota yang lebih maju. Akibatnya, kesenjangan pembangunan TIK menurun dari 2015 ke 2019, dan wilayah Indonesia menjadi lebih konvergen secara digital. Studi kedua menggunakan teknik estimasi two-step system Generalized Method of Moments (GMM). Tiga indikator TIK yang digunakan yaitu RDDI, penetrasi komputer dan penetrasi telepon seluler. Hasil studi menunjukkan conditional effect TIK dengan skill tenaga kerja menurunkan terhadap ketimpangan. Hasil studi ketiga menunjukkan conditional effect TIK dan sektor informal juga mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan TIK memiliki dampak yang lebih luas dalam memodulasi dinamika sektor informal dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia jika minimum threshold penetrasi telepon seluler sebesar 36,56 persen dapat dicapai. ......The objectives of this dissertation are (1) to measure the level of ICT development using a household and individual approach at the district/city level; (2) to analyze the role of ICT and workforce skills on income distribution; and (3) to analyze the role of ICT and the informal sector on income distribution in Indonesia. The datasets used are Susenas raw data, Sakernas and other data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The first study using factor analysis shows that digital development spreads from western Indonesia to the central and eastern parts of the country, and from big cities to surrounding areas. RDDI in less developed districts/cities grows faster than in more developed cities. As a result, the ICT development gap decreased from 2015 to 2019, and the Indonesian region became more digitally converged. The second study uses the two-step estimation technique of the Generalized Method of Moments (GMM) system. The three ICT indicators used are RDDI, computer penetration, and cell phone penetration. The results of the study show that the conditional effect of ICT on workforce skills reduces inequality. The results of the third study show that the conditional effect of ICT and the informal sector also reduces income inequality. If the minimum threshold for cellular phone penetration of 36.56 percent is met, the increase in ICT will have a broader impact in modulating the dynamics of the informal sector and reducing income inequality in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kesenjangan digital kedua, yakni perbedaan penggunaaan internet. Studi-studi sebelumnya menjelaskan sosio-ekonomi, modal budaya, dan gender merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan digital kedua. Untuk memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan dimensi pekerjaan orang tua dalam variabel SSE dan modal budaya untuk melihat perbedaan tujuan penggunaan internet sedangkan gender menjadi variabel kontrol untuk melihat variasi perbedaan diantara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan internet untuk tujuan akademis. Penelitian ini menggunakan teknik survei pada 193 siswa di SMA M serta tambahan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara perbedaan SSE dalam menjelaskan tingkat penggunaan internet siswa untuk tujuan akademis, sedangkan pada variabel modal budaya terdapat pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan tingkat penggunaan internet siswa untuk tujuan akademis. Lalu ditemukan, bahwa gender tidak memengaruhi hubungan tingkat SSE dan tingkat penggunaan internet untuk tujuan akademis. Sedangkan gender memengaruhi hubungan tingkat modal budaya dan tingkat penggunaan internet untuk tujuan akademis. ......This study discuss the second digital divide on differences internet use. Previous studies explain that socio-economic, cultural capital, and gender as factors that influence the second digital. This study tries to enrich previous study by add the dimensions of parental occupation as SSE to see differences in internet use as a control variable to see variations in differences between male and femase in using the internet. This study uses a survey technique on 193 students in SMA M and additional data through in-depth interviews and observations. The results of this study indicate that there is no significant effect between SES differences in explaining the level of students' internet use for academic purposes, while the cultural capital variable has a significant effect in explaining the level of students' internet use for academic purposes. Then it was found that gender did not affect the relationship between the level of SES and the level of internet use for academic purposes. Meanwhile, gender affects the relationship between the level of cultural capital and the level of internet use for academic purposes.

Abstrak :
Jumlah kepala rumah tangga (KRT) perempuan di Indonesia terus meningkat. Untuk dapat menafkahi keluarganya, KRT perempuan harus bekerja keras, berpikir kreatif dan memanfaatkan teknologi digital sembari menjalani dua peran dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan mereka adalah dengan memanfaatkan Internet. Saat ini layanan internet yang paling banyak digunakan masyarakat adalah berbasis jaringan pita lebar generasi keempat (4G). Infrastruktur jaringan 4G pun sudah tersedia di sebagian besar wilayah Indonesia. Melalui teknologi 4G, masyarakat dapat merasakan layanan digital dengan kualitas data lebih baik, lebih cepat dan biaya lebih terjangkau. Meski teknologi sudah canggih, KRT perempuan dengan berbagai keterbatasan, belum tentu bisa memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa pengaruh teknologi jaringan 4G terhadap pendapatan per kapita rumah tangga, khususnya yang dikepalai perempuan dan menggunakan data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 dan 2019 dengan sampel sebanyak 601.580 KRT. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan teknologi 4G melalui layanan internet pada jaringan bergerak terbukti memiliki kontribusi positif terhadap pendapatan per kapita keluarga, khususnya pada rumah tangga yang dikepalai perempuan non miskin. ......The number of female household heads (KRT) in Indonesia continues to increase. In order to fulfill the needs of their family life, female head of household must be able to work hard, think creatively and utilize digital technology while carrying out two roles in her household life. One of the efforts that can increase their income is by utilizing the Internet. Currently, the most widely used internet service by the community is based on the fourth generation (4G) broadband network. 4G network infrastructure is also available in most parts of Indonesia. Through 4G technology, people can experience digital services with better data quality, faster and more affordable costs. Even though technology is advanced, female head of household with various limitations, may not be able to use it optimally. Therefore, this study will analyze the effect of 4G network technology on the income per capita of households, especially those headed by women and use data from the 2015 and 2019 National Socio-Economic Surveys (Susenas) with a sample of 601,580 household heads. The method used is multiple linear regression. The results of the study found that the application of 4G technology through internet services on mobile networks proved to have a positive contribution to the income per capita of families, especially in households headed by non-poor women.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perkembangan kebijakan PNBP USO hingga rezim UU No. 36 Tahun 1999 dan implementasi kebijakan PNBP USO dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan kontribusi USO adalah karena amanat dari undang-undang untuk mengurangi digital divide yang semakin bertambah ketika komersialisasi telekomunikasi terjadi dan. proses implementasi kebijakan USO mengikuti Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009 yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kemudian, implementasi kebijakan PNBP USO tersebut tidak memiliki grand design sebagai standar dan sasaran kebijakan dan kurang berkoordinasi dengan pihak operator penyelenggara, kementerian lain dan pemerintah daerah dimana untuk mewujudkan Indonesia Digital perlu kerja sama multi sektor dan terjadi realisasi anggaran yang kecil karena DPR menggunakan hak budget terhadap DIPA, sehingga Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika selaku lembaga yang melaksanakan program USO tidak dapat menggunakan anggaran. ...... The issues of this underthesis are the policy development of Universal Service Obligation until the UU No. 36 1999 and the implementation policy of USO to reach the ICT Roadmap of Indonesia, Indonesia Digital. The results show that the reason goverment apply the policy of non-tax state revenue, called USO because of the order of constitution of UUD 1945 to reduce digital divide caused by comersialization of telecommunication industry and the implementation process of USO must under the act of legislation. Then, the policy of USO doesn’t have a grand design for the parameter of the policy. Nevertheless, the policy doesnt involved the operators, the other minister, and the local government, which it need to get multisectoral engagement to reach the Indonesia Digital. Moreoever, the USO policy has a bad realization of budget because of the legislative forbid the use of budget.