Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan berkembangnya jaman, maka pada saat sekarang ini, banyak perusahaan manufaktur menggunakan sistem produksi yang lebih banyak menggunakan mesin. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan yang telah menerapkan teknologi maju, seperti penerapan sistem otomatisasi dalam proses produksinya. Selain itu faktor yang menentukan dalam memenangkan persaingan dalam memperebutkan konsumen pada saat ini bukan tergantung pada harga jual dari produk saja. Namun saat ini yang menjadi pertimbangan dari para konsumen adalah faktor lain seperti kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan yang dapat diberikan perusahaan atas produk yang dihasilkan seperti pengiriman tepat waktu. Agar suatu perusahaan dapat mengukur sejauh mana perusahaan dapat memenuhi tuntutan konsumen dan untuk mengetahui efisiensi produksi yang lebih banyak menggunakan mesin, perusahaan membutuhkan ukuran-ukuran dalam pengukuran kinerja tersebut. Ukuran yang digunakan dalam mengukur kinerja yang ada pada sistem akuntansi manajemen tradisional kurang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Karena terdapat banyak kelemahan dalam sistem tersebut, sehingga tidak dapat memberikan masukan lagi bagi pihak manajemen. Oleh karena itu dibutuhkan ukuran-ukuran baru yang dapat melengkapi ukuran yang ada pada sistem akuntansi manajemen tradisional. Faktor-faktor penting yang harus diukur dalam kesatuan produksi yang maju lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu ukuran-ukuran tersebut lebih bersifat bukan ukuran keuangan. Pembangkit tenaga listrik yang lebih banyak menggunakan mesin dalam proses produksinya, ternyata tidak pernah melakukan analisa pengukuran kinerja tentang kegiatan operasi yang telah dilakukannya. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pembangkit tersebut segera melaksanakan program pengukuran kinerja, baik dengan menggunakan ukuran-ukuran keuangan maupun ukuran-ukuran non keuangan. "

"Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT denganIbukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangatmengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar.Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basisRepubliken penentang utama kchadiran negara federal NIT. Walaupun demikian,perpecahan diantara nasionalis dan kaum bangsawan mcnjadi senjata ampuh bagi Belandauntuk melanjutkan politik federalnya di daefah ini.Kehadiran lembaga NIT yang ?dipaksakan? oleh Belanda semakin memperjelaskeberadaan dua kelompok dalam masyarakat Sulawesi Selatan, antara yang menerima danmenolalc sistem federal. Kondisi ini lebih disebabkan oleh dua garis perjuangan yangberbeda, tetapi pada dasamya mereka sepakat untuk satu kata ?Merdelm dari Be!anda".Mengapa Nl'I` menjadi bagian daxi sistem yang pemah diterima oleh masyarakatSulawesi Selatan, setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab;Perrama, sistem politik pada tingkat nasional dengan pcnandatangananPerselujucm Linggarjali, yang oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan menganggapmereka telah diringgalkan oleh Republik, karena Indonesia Timur tidak menjadi bagiandari RI dalarn perjanjian itu.. Bagi orang Sulawesi Selatan yang setia terhadap Republiktidak ada jalan lain imtuk rnelanjutkan sikap Republikennya hanya dengan memasukistniktur yang dibangim dalam lembaga NIT. Diantara kelompok ini tidak sedikit yangmenempuh jalur militer melalui peijuangan kclasykaranKedua, Kererpaksaan, Belanda seoara militer dan ekonomi tclah sangat jauhmenguasai wilayah Indonesia Timur di banding wilayah Indonesia lainnya., termasukSulawesi Selatan sebagai pusat pemerintahan. Bagi nasionalis yang menganut gatis/cooperati kerjasama dengan Belanda merupakan satu keharusan Lmbuk mcmulaiperjuangan bam menuju cita-cita ?kemandirian berpemerintahan".Dua kekuatan yang berbeda ini pada akhimya menunjukkan bahwa federal NIThanyalah alat dan bukan tujuan, karcna begitu kelcuatan Belanda mulai merosot makakeduanya berbalik mcnjadi penentang utama sistcm federal dan menyatakan diri berdiri dibawah negara kesatuan Rl pada tahun 1950.

---

Abstract South Sulawesi which ww made ofthe center of the govemment ofNIT which iscapital Makassar between year 1946 till year 1949 appeared to be vary dissatisfaction theDutch side. The intention of the Dutch Govemment to make NIT as ?Pilot Project? for thestates formed by the Federal Government thereafter did not nm smooth Contrary toexpectation, the whole area of South Sulawesi region became a bases area forRepublicans, thc main opposing to the existence of a Federal State NIT. Nevertheless,non unity between the national group and the nobility became very a effective weapon forthe Dutch to continue its Federal Policy in this area.The presence of ?imposed? NIT institution by the Dutch made more clear theexistence of two groups in South Sulawesi, between those who accept and those whoreject the Federal system. These conditions were more caused by two lines of differenttights, what in essence they agree for one word ?Independent from the Dutch?_ Why NITbecame part of a system which has once been accepted by the South Sulawesi communityat least two factors were the cause:Firstly, The political System at the National level with the signing of theLinggarjati accord which by part of the South Sulawesi community was considered asbeing lelt by the Republic, since Fast Indonesia was not part of the Republic Indonesia inthat agreement. For people of South Sulawesi were loyal to the Republic there is no otherway to' continue their Republican attitude Only by entering a structure developed by theNIT institution. Among this group there were not a few who took the military roadthrough military fight."

"KMM yang dibentuk atas prakarsa golongan muda nasionalis Melayu muncul sebagai satu organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Malaya. Bagi KMM sudah waktunya orang-orang Melayu membuka mata melihat dan membuat penilaian terhadap pemerintahan Inggris di Malaya. Penindasan terhadap orang Melayu yang membawa dampak yang buruk baik dari segi ekonomi, sosial dan politik sepantasnya ditentang oleh orang-orang Melayu.Konsekuensi dari sikap KMM itu, mereka tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Inggris, sehingga mereka sanggup bekerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini Jepang untuk meruntuhkan kekuasaan Inggris di Malaya. Bekerjasama dengan Jepang tidaklah dapat diartikan sebagai upaya untuk melepas apa yang diperjuangkan dan apa yang dicita-citakan kemerdekaan Malaya, tetapi hanya sekadar taktik dari KMM dengan harapan Jepang bersedia memberikan kemerdekaan atau paling tidak suatu bentuk pemerintahan sendiri kepada Malaya."

"Kalimantan Barat periode 1945-1950, tidak banyak diketahui oleh bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak begitu sulit bagi Belanda (NICA) untuk menguasai kembali daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan tidak ada lagi tokoh yang menjadi pimpinan masyarakat. Mereka hampir semua dibunuh oleh Jepang, sedangkan yang masih hidup m asih terbayang atas kekejaman Jepang. Kini yang harus menghadapi Belanda adalah anak-anak muda yang belum berpengalaman. Dengan modal semangat untuk merdeka, anak-anak muda ini berjuang melepaskan diri dari pendudukan NICA dan berusaha berhubungan dengan RI di Jawa. Usaha mereka untuk menggabungkan daerah Kalimantan Barat ke dalam RI; mendapat hambatan dari Sultan Hamid II yang faderalis. Sultan Hamid menghendaki Kalimantan Barat adalah sebuah negara bagian atau setidaknya bagian dari negara Kalimantan untuk mewujudkan impian Sultan Hamid dan Belanda, maka Kalimantan Barat dijadikan Daerah Istimewa. Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia, satu-persatu daerah bekas wilayah NICA bergabung dengan RI, tetapi daerah Kalimantan Barat belum bisa bergabung. Cita-cita para pemuda tidak berhasil, karena kuatnya kaum federalis di daerah ini dan juga di pusat Pererintah RIS Jakarta"

"Tesis ini membahas perkembangan ilmu militer modern Cina sejak akhir masa pemerintahan Dinasti Qing ( 1895 ) hingga pendirian Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924. Ketidakmampuan pemerintah Qing dalam menangani berbagai permasalahan yang berasal dari dalam maupun luar Cina menyebabkan pemerintah meminta bantuan kepada negara Barat untuk membentuk maupun melatih kesatuan militer modern; sekaligus mendirikan akademi militer modern. Dimulai sejak Pemberontakan Taiping ( 1850-1864 ) berlangsung, perkembangan ilmu militer modern Cina terus berkembang hingga pendirian Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924 di Whampoa oleh Partai Nasionalis Cina beraliansi dengan Komintern-Partai Komunis Cina. Akademi Militer Whampoa adalah akademi militer modern pertama yang didirikan setelah Republik Cina berdiri pada tahun 1912. Perwira Whampoa kelak berperan baik dalam militer maupun pemerintahan Republik Cina ataupun Republik Rakyat Cina.

---

This thesis discusses the development of the science of modern China's military since the end of the reign of the Qing dynasty (1895) until the founding of the Whampoa Military Academy in 1924. Qing Government's incompetence in dealing with various problems that come from within and outside the Chinese caused the government requested the assistance of Western countries to establish and train a modern military force; at the same time established a modern military academy. Starting from the Taiping rebellion (1850-1864), the development of modern Chinese military science continued to develop until the founding of the Whampoa Military Academy in 1924 by the Chinese Nationalist Party alliance with the Comintern-the Communist Party of China. Whampoa Military Academy was the first modern military academy that was established after the Republic of China was founded in 1912. Whampoa officers would play a role in both the military and the government of the Republic of China or the People's Republic of China."

"There is no general agreemnet among sholars in the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is always interesting. This paper elaborates the nature of unitary and federal states, then explores some practical aspects on the implementation of nature of unitary in each type of state."