Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PPATS merupakan camat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Masih tergabungnya pengaturan terkait kewenangan PPAT dan PPATS menyebabkan adanya kerancuan terkait apa saja aturan yang hanya mengikat PPAT dan apa saja aturan yang juga mengikat PPATS Terdapat 6 orang PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di 2 kabupaten yang justru memiliki jumlah PPAT yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan 5 kabupaten lainnya yang tidak lagi terdapat PPATS. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan tugas dan kewenangan PPATS di Indonesia menurut PP 37/1998 juga perubahannya, serta eksistensi PPATS di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian yang berbentuk evaluatif yaitu menilai dan menguji suatu hal tertentu dengan memberikan rumusan peningkatannya, serta data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih tergabungnya aturan yang mengatur PPAT dan PPATS menyebabkan PPATS tidak optimal dalam menjalan kewenangannya. Eksistensi PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya evaluasi dan perubahan hukum terkait pengaturan kewenangan PPATS, serta didalaminya pertimbangan-pertimbangan penunjukkan PPATS. ......PPATS is a subdistrict head appointed and authorized to make authentic deeds in areas where there are not enough PPAT. The incorporation of regulations related to the authority of PPAT and PPATS causes confusion regarding what rules only bind PPAT and what rules also bind PPATS. There are 6 PPATS in the Province of Bangka Belitung Islands spread across 2 districts which actually have more PPATS when compared to the other 5 districts where there are no more PPATS. This research is conducted to answer questions related to the duties and authority of PPATS in Indonesia according to PP 37/1998 and its amendments, as well as the existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province. The research method is normative juridical research, with an evaluative research typology, namely assessing and testing a certain thing by providing an improvement formulation, and the data used is secondary data supported by primary data. This research concludes that the incorporation of rules governing PPAT and PPATS causes PPATS not to be optimal in exercising its authority. The existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province is also considered no longer in accordance with its needs and authority. The suggestion that can be conveyed is the evaluation and legal changes related to the regulation of PPATS authority, as well as deepening the considerations for the appointment of PPATS.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003-2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang dianalisis adalah 5 variabel penentu yaitu nilai PDRB ADHK 2000, upah minimum, pendidikan SD&SMP, pendidikan SMA dan jumlah pengangguran dengan menggunakan model panel data. Hasil regresi model panel memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen secara statistik signifikan mempengaruhi kemiskinan. Variabel PDRB ADHK 2000 dan pendidikan SMA signifikan negatif sedangkan variabel upah minimum, pendidikan SD&SMP serta pengangguran signifikan positif. Dari hasil regresi pengaruh variabel PDRB ADHK 2000 sebesar -0,349896, variabel upah minimum sebesar 0,170965, variabel pendidikan SD&SMP sebesar 0,039336 dan variabel pendidikan SMA sebesar -0,852296 serta pengangguran sebesar 0,286976. Dari kelima variabel independen, variabel Pendidikan SMA paling signifikan mempengaruhi kemiskinan.

Berdasarkan hasil tersebut saran yang diusulkan adalah PDRB dan pendidikan jenjang yang lebih tinggi (SMA keatas) harus terus ditingkatkan. Untuk PDRB yang mana kenaikan nilai PDRB melambangkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sehingga hendaknya ke depan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruh golongan masyarakat. Sedangkan pendidikan perlu ditingkatkan, kedepan masyarakat disetiap kabupaten/kota berpendidikan minimal tamat SMA/SMK. Dengan demikian semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan dasar, sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin serta meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah. Kebijakan upah minimum perlu dikaji secara mendalam, meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/buruh sehingga terhindar dari kemiskinan, namun pada saat upah minimum meningkat pengangguran akan meningkat, menyebabkan kemiskinan meningkat pula. Kebijakan upah minimum tersebut harus diikuti oleh kebijakan pendukung lainnya. Tingkat pengangguran perlu diturunkan sekecil mungkin melalui upaya-upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru atau melalui pemberdayaan masyarakat seperti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

---

This study aims to analyze the factors that affect poverty in the Province of Bangka Belitung of the year 2003-2011. Factors that affect poverty determinant variables analyzed were 5 the variabel of GDP ADHK 2000, minimum wage, education SD&SMP, education SMA and unemployment using panel data models. Panel regression model showed that all the independent variables were statistically significantly affect poverty. Variable GDP ADHK 2000 and high school education significant negative while variable minimum wage, education and elementary and junior high and unemployment significantly positive. From the results of the regression variables influence GDP ADHK 2000 was -0.349896, minimum wage variable was 0.170965, the variable of primary education and junior high school variable 0.039336 and education high school -0.852296 and the unemployment rate of 0.286976. Of the five independent variables, the most significant variable high school education affecting poverty.

Based on these results the proposed suggestion is GDP and a higher level of education (high school and above) should be improved. For GDP which represents the increase in the value of GDP increase in economic growth that should be implemented in the future development of income-oriented equity and equal economic outcomes throughout the community group. While education needs to be improved, future society in every district / city minimum education completed high school / vocational school. Thus all got an education higher than elementary education, so that poverty can be reduced. Guarantee the education of the poor and improving educational facilities evenly not only concentrated in one area but evenly throughout the area. Minimum wage policy should be examined in depth, although the ultimate goal is to improve the lives of workers / laborers so avoid poverty, but at the minimum wage increases unemployment will increase, leading to increased poverty anyway. Minimum wage policy should be followed by other supporting policies. The unemployment rate needs to be reduced as small as possible through the efforts of the development of new growth centers or through community empowerment as the policies set by the central government.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang determinan keinginan menambah anak pada wanita kawin di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masih adanya perbedaan rata-rata jumlah anak ideal yang diinginkan dengan angka fetilitas total di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007 menggambarkan masih tingginya preferensi kelahiran dalam keinginan menambah anak pada wanita kawin. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak positif terhadap fertilitas dimasa mendatang khususnya di propiusi ini. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan menambah anak ditiJ.Vau dari karakteristik sosial ekonorni dan demografi wanita kawin. Metode analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan regresi logistik non-hierarki multi faktorial. Data yang dipergunakan adalah data SDKI 2007, dengan obyek penelitian wanita kawin yang telah mempunyai satu anak masih hidup atau lebih, merniliki berkemampuan untuk harnil dan tidak disterilisasi serta bertempat tinggal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan pada analisis deskriptif menyimpulkan bahwa pada wanita kawin yang bekerja maupun tidak bekerja, semakin banyak anak masih hidup yang dirniliki semakin kurang cenderung untuk menambah anak. Demikian halnya dengan status ekonorni ke!uarga, yang mana semakin tinggi status ekonorni keluarga dimiliki wanita kawin semakin kurang cenderung untuk menambah anak. Namun semakin tinggi tingkat pendidikan wanita kawin kecenderungan untuk menambah anak semakin besar. Wanita kawin di perkotaan kurang cenderung untuk menambah anak dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan. Adapun analisis inferens menyimpulkan bahwa dengan memperhatikan kondisi jumlah anak masih hidup dan status kerja ibu, untuk wanita kawin yang merniliki karakteristik berpendidikan tamat SD, merniliki status ekonomi atas dan menengah, dan tinggal di perkotaan memiliki pengaruh negatif terhadap keinginan menambah anak. Sedangkan wanita kawin yang berumur 15-34 tahun dan yang memiliki riwayat kematian anak memberikan pengaruh positif terhadap keinginan menambah anak. ......This thesis discusses about determinant of willingness to reproduce new baby from marriage women in Province of Bangka Belitung Islands. There is different between average of desired ideal number of children and total fertility in Province ofBangka Belitung in Year of2007. The phenomenon reflects the high birth's preference of willingness to reproduce. It is feared that this case affect positively on fertility rate in the future of the province. The research's aim is to learn the factors that influence willingness to reproduce new baby, reviewed from social-economy characteristics and demographic of marriage women. Methods of analysis are descriptive analysis and multi-factorial non­ hierarchy logistics regression. The data are SDKI 2007, including marriage women research object, the women only has one child or more, the fertile women, non sterilization women and the women live in Province of Bangka Belitung Islands. The findings on descriptive analysis, we can summarize that marriage women, both of working and non working, with more children are living, less likely to reproduce new baby. Similar with working status, based on economic status of family, increasing of economic status of family, less likely to reproduce new baby. However, the higher education of marriage women, more like to reproduce new baby. Compared with urban and rural area, marriage women in rural area reproduces new baby higher than women in urban area. Based on inferential analysis in number of children still living, mother's working status for marriage women which elementary school education status, high and middle economic status and living in urban area, the factors affects negative factor in willingness to reproduce new baby. Meanwhile, marriage women in 15-34 years old who have history in death of her children, the factors affects positively on willingness to reproduce.

Abstrak :
Prevalensi karies gigi yang ditunjukkan dengan decayed, missing dan filled teeth (DMF-T) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran faktor individu, rumahtangga dan kabupaten/kota terhadap kejadian karies gigi guna menyusun model pengendalian karies gigi di Kepulauan Bangka Belitung (provinsi dengan riwayat karies gigi tertinggi). Desain penelitian ini campuran (hybrid) antara ecological study dan cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner, pemeriksaan kesehatan gigi, pengambilan sampel air dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan regresi logistik multilevel (dengan mixed-effect model). Hasil penelitian menunjukkan faktorfaktor pada tingkat individu (frekuensi menggosok gigi, kebersihan gigi dan mulut dan kebiasaan makan makanan asam/bercuka), tingkat rumahtangga (jenis sumber dan keasaman air) dan tingkat kabupaten/kota (ketersediaan perawat gigi dan dokter gigi, angka gizi buruk dan besar anggaran kesehatan per kapita) berpengaruh terhadap prevalensi karies gigi berat pada penduduk dewasa, dimana secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi risiko karies gigi sebesar 73,6%. Model pengendalian karies gigi yang sesuai dengan kondisi Kepulauan Bangka Belitung adalah menggabungkan pengendalian faktor pada tingkat individu, rumahtangga dan kabupaten/kota. ......Dental caries prevalence, indicated by decayed, missing and filled teeth (DMF-T), remains a global public health problem, including Indonesia. The objective of this research was to address the role of individual factors, households, and regency/municipality in explaining dental caries incidence, in order to formulate a model to control dental caries in Kepulauan Bangka Belitung—the province with the highest dental caries prevalence in Indonesia. This research was designed as a combination (hybrid) of cross-sectional and ecological studies. Quantitative and qualitative data were collected through interview, dental health examination by dentists, water sampling, and in-depth interviews. A multilevel logistic regression (mixed-effect) model was fitted to the data. The results show that the explanatory variables at individual (frequency of teeth brushing, dental and mouth hygiene, and acidic food consumption), household (main water source and acidity), and regency/municipality (availability of dentist and dental nurse, malnutrition, and per capita health budget) levels influenced the prevalence of severe dental caries among adults; they all explained 73.6% of the variation in risk of dental caries. The appropriate disease control model, given the local conditions of Kepulauan Bangka Belitung Province, is one that integrates control of risk factors at individual, household, and regency/municipality levels.