Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penerimaan pajak di tahun 2013 berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) penerimaan pajak tidak mencapai target yang sebelumnya di APBN sebesar Rp1.193.0 Triliun menjadi Rp1,139.3 Triliun. Kuatnya geliat sektor konstruksi yang tumbuh antara 6,6-7,5%, diikuti oleh laju sektor konsumsi yang tumbuh 5-5,3% dalam empat tahun terakhir cukup signifikan berkontribusi pada pertumbuhan sehingga ekonomi RI masih bisa melaju di atas 6%. Tetapi penerimaan pajak dari sektor properti masih dirasakan kurang optimal dari penjualan properti oleh beberapa developer. Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Juli 2013 secara nasional melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bergerak di Sektor Properti, seperti yang disampaikan Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak penerimaan pajak berasal dari :PPh Final Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan yang diterima penjual atau Developer karena melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan dan PPN atas nilai transaksi barang kena pajak berupa tanah atau bangunan yang bukan kategori sangat sederhana. Oleh karenanya Kepatuhan Pajak menjadi penting untuk diukur, Kepatuhan Pajak dapat dilihat dari Faktor Pengelakan Pajak yang merupakan bagian dari pembentuk Moralitas Pajak, sedangkan dari Budaya Pajaknya yaitu Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menguji pengaruh Faktor Pengelakan Pajak dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak sektor properti dengan mengambil responden di Bekasi (Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Ukuran sampel ini berjumlah 200 Wajib Pajak (developer) di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner (angket) dan studi kepustakaan, dengan teknik analisis data Structural Equation Modelling atau SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor Pengelakan Pajak yaitu kualitas layanan publik yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Pajak. Pada Peraturan Perpajakan yaitu ketentuan pajak yang diperoleh melalui media yang artinya ketentuan pajak harus dipublikasikan dan disosialisasikan, dimana hal ini akan memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melakukan Kepatuhan Pajak.

---

ABSTRACT
Tax revenue in 2013 based on revenue and expenditure budget (revised budget) tax revenue does not reach the target like the earlier in the budget for Rp1.193.0 trillion to Rp1, 139.3 trillion. The strong construction sector which grew between 6.6 to 7.5%, followed by consumer sector growth rate from 5 to 5.3% in the last four years significantly contributed to the economic growth that Indonesia still can go above 6%. But tax revenue from the property sector is still less than the optimal from the sale of property by a developer. Directorate General of Tax in July 2013 nationwide has conducted an examination of a taxpayer engaged in the property sector, as presented Head of External Relations Directorate General of Taxation tax revenue comes from: Final Income Tax Article 4 paragraph (2) the income received by the seller or Developer for buying or selling land or building and VAT on the transaction value of taxable goods in the form of land or building which is not a very simple category. Therefore that Tax Compliance is important to be measured, it can be seen from Deterrence Factors that are part of the Morality Tax,while the Tax Codes from Tax Culture. This study examined the effect of Deterrence Factors and Tax Code to Tax Compliance by taking the property sector respondents in Bekasi (Kota Bekasi and Kabupaten Bekasi). The sample size of 200 taxpayer (developer) in Kota Bekasi and Kabupaten Bekasi. Data collection techniques used through the questionnaire and the literature study, with the data analysis techniques Structural Equation Modelling or SEM. The results showed that the quality Deterrence Factors that have the most impact on Tax Compliance is public service. On the Tax Codes, tax regulation acquired through the media the most impact on tax compliance, which means the tax provisions must be published and disseminated, where it will provide taxpayers motivation to perform Tax Compliance.

Abstrak :
ABSTRAK
UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. UMKM berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia yang memiliki segmen pasar di dalam dan di luar negeri. Penelitian ini berfokus pada efektivitas pemajakan pada pelaku UMKM setelah penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia dan langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak DJP untuk meningkatkan kepatuhan UMKM setelah penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemajakan pada pelaku UMKM setelah penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan UMKM setelah penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia.

---

ABSTRACT
MSMEs is the largest business actor and spread all over Indonesia region. MSMEs contributed to the economy in Indonesia which domestic and overseas market. This study focuses on the effectiveness of taxation on MSME after the implementation of tax amnesty policy in Indonesia and the steps undertaken by the Directorate General of Tax DGT to increase tax compliance of MSMEs after the implementation of tax amnesty policy in Indonesia. This research is a descriptive quantitative research. The results of this study stated that taxation on MSMEs after the implementation of tax amnesty policy in Indonesia has not been fully effective. Furthermore, this research shows the steps undertaken by the DGT to increase tax compliance of MSMEs after the implementation of tax amnesty policy in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mempelajari hubungan antara jumlah pemeriksaan yang pernah dialami sebelumnya dengan kepatuhan pajak penghasilan perusahaan. Fokus penelitian adalah wajib pajak pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP PMB. Heckman Two Step Estimation digunakan untuk mengestimasi aturan seleksi pemeriksaan, dan keputusan kepatuhan perusahaan. Hasil estimasi tahap pertama menunjukkan bahwa ada aturan yang sistematis dalam proses seleksi pemeriksaan. Hasil estimasi tahap kedua menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah pemeriksaan lebih banyak, keuntungan yang lebih rendah, average tax rate yang lebih rendah memiliki rasio kepatuhan yang lebih tinggi.

---

ABSTRACT
This paper examines the relationship between the amount of past audit experience and firm's income tax compliance. Focusing upon taxpayers in Large Taxpayer Tax Office, Oil and Gas Tax office, and Listed Company Tax Office. A Heckman two step estimation is used to estimate the audit selection rule the firm's compliance choice. The first step estimation results indicate that there is a systematic rule as a guidance in the selection process. The second stage results show that firms with more past audit experience, have a lower profit, and a lower average tax rate have a higher compliance ratio.

Abstrak :
Untuk mempermudah mencapai tujuan strategisnya, DJP mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan penggunaan CRM (Compliance Risk Management) pada administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019. Surat edaran tersebut mendorong penggunaan CRM pada beberapa fungsi perpajakan. Pada tahun 2021, DJP memperbaharui surat edaran tersebut dengan menambahkan penggunaan business intelligence (BI) dengan harapan dapat meringankan masalah yang sangat umum pada perpajakan, yaitu kepatuhan. Penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi apakah CRM yang telah dibantu dengan BI mampu meningkatkan kepatuhan materiil wajib pajak. Penelitian ini berbentuk studi kasus kualitatif yang akan mengevaluasi fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Sumber data didapatkan dari wawancara dengan praktisi yang memiliki keahlian dan telah mengalami langsung penggunaan CRM di lapangan. Selain itu, data berupa beberapa gambar dan grafik juga didapatkan untuk melengkapi penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, namun data juga didapatkan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur (single-embedded type). Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William Dunn yang diantaranya mengevaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menampilkan pandangan-pandangan para pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam menjalankan tugasnya di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan dari evaluasi CRM di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Penelitian ini juga mengungkap beberapa saran dari pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan mengenai harapan dan perkembangan CRM di masa depan. Penelitian ini bersifat subjektif sehingga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan instrumen penelitian lain atau melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian lain untuk mendapatkan pandangan yang berbeda dan lebih objektif. ......To achieve the organization’s strategic objectives, the Directorate General of Taxation (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) guidance for tax administration in 2019. The guidance encourages CRM application on several taxation functions. In 2021, the DGT renewed the CRM guidance by adding a business intelligence application to lighten one of the most common issues in taxation, namely, compliance. This research is conducted to evaluate if CRM, with business intelligence support, manages to increase taxpayer compliance. This is a qualitative case study research evaluating supervisory and inspection functions. Data sources were obtained through interviews with experienced practitioners. Furthermore, pictures were also obtained as a complementary to the research. This research was conducted at East Jakarta’s DGT Regional Office, however, some data were also obtained from several small taxpayer offices directly under East Jakarta’s DGT Regional Office (single-embedded type case study). The evaluation was conducted using William Dunn’s policy evaluation criteria, namely, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. This research displays supervision and inspection function tax officers’ view on CRM’s impact on their tasks, concluding CRM’s evaluation on East Jakarta’s Regional Office. This research will also reveal some suggestions/recommendations from the informants concerning future CRM progression. As qualitative research is subjective, the next researcher is suggested to try another research method to gain wider insights and produce a more objective result.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis efektivitas "Sunset Policy" dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan ?Sunset Policy? meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat. ......This tesis is analyzing the effectivity of Sunset Policy to increase tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. Research methods during this research is description analysis, so it doesn?t mean to testify the hypothesis, but it is only to describe the variable. Data used in this research are primary data taken from questionnarie which is spread out to the respondent and secondary data from Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). The result shows that Sunset Policy could increase compliance rate especially about tax payer registration, reporting income tax and paying income tax. Tax payer who paying their income tax would lead to the increasing of tax revenue.