Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pentingnya fungsi ganda seorang kepala desa. Metodologi yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beribu pulau, dan terbagi dalam wilayah-wilayah, yaitu: Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Kecamatan. Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa, merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi ganda, yaitu: sebagai alat pemerintah atasan dan sebagai alat pemerintah desa. Sebagai alat pemerintah atasan, kepala desa melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan pemerintah kepada desa, dan sebagai alat pemerintah desa, kepala desa menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah. Fungsi ganda kepala desa ini penting artinya mengingat potensi desa yang sangat besar, baik dari jumlah penduduknya, kekayaan alam yang dimiliki, yang merupakan sumber daya yang besar bagi pembangunan nasional, dan tercapainya masyarakat yang adi1 dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Abstrak :
Kompleksitas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Implikasinya pada keterpilihan ldquo;Candidata Feto Chefi Suco rdquo; Perempuan Calon Kepala Desa . Studi Kasus di Desa Ma rsquo;abat, Aiteas, dan Ailili ndash; Distrik Manatuto ndash; Timor Leste.Banyak calon kepala desa perempuan gagal terpilih menjadi Kepala Desa di Timor Leste, merupakan kenyataan yang memprihati kan bagi perempuan dalam persaingan meraih posisi pengambilan keputusan di tingkat Desa. Penelitian ini berfokus pada perempuan dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung di Distrik Manatuto. Sebagai studi kasus, penelitian ini mengangkat pengalaman lima perempuan calon kepala desa yang gagal pada pemilu 2016 di Desa Ma rsquo;abat, Aiteas, dan Ailili dengan pendekatatan penelitian kualitatif berperspektif feminis. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kegagalan perempuan calon kepala desa dalam pencalonan dan pemilihan kepala desa di Distrik Manatuto. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan pemilihan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang No.9/2016, tentang Pemilihan desa. Pihak penyelenggara tidak netral dalam menjalankan tugas mereka, serta partai politik tidak mendukung perempuan dalam pencalonan diri menjadi kepala desa. Kedua, kuatnya pengaruh budaya yang menghambat pada pemilihan kepala desa di Timor Leste dan adanya pengaruh lingkungan/masyarakat yang patuh mengikuti himbauan tokoh adat untuk tidak memilih perempuan menjadi kepala Desa. Kata Kunci: perempuan kepala desa, kompleksitas, pencalonan, pemilihan kepala desa, patriarki.

---

The complexities of nominations and elections of village chiefs and their implications on the elections of women Village Chief Candidates. A case study in Ma 39 abat, Aiteas and Ailili Villages ndash the Municipality of Manatuto ndash Timor Leste. Many women village chief candidates failed in the village chief elections or were not elected to become village chiefs in Timor Leste is a fact that women are apprehensive about competition to gain decision making positions at the village level. This research focused on women in the elections of village chiefs in the Municipality of Manatuto. As a case study, this research raised the experiences of five women village candidates who failed in the 2016 elections in the villages of Ma 39 abat, Aiteas and Ailili, and the research applied a qualitative research with feminist perspectives. The purpose of this research was to examine the failure of women candidates for village chiefs in the village chief elections in Manatuto Municipality. This research resulted the following findings. First, the implementation of village election was not in compliance with the Law No. 9 2016 about Village Election. The Electoral body was not neutral in performing their duties, and lack of endorsement from political parties. Second, there were strong cultural influences impeding the village chief election in Timor Leste and there were influences of the environmental factors society which tended to dutifully follow the appeal from the traditional figures not vote for women to become the village chiefs. Keywords Women village chiefs, complexities, nomination, village chief elections, patriarchy.

Abstrak :
Korupsi merupakan masalah tak berujung yang sulit dihilangkan begitu mengakar. Ada banyak metode untuk mengurangi korupsi yang didokumentasikan dalam literatur; salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendidikan. Tesis ini bertujuan untuk menggali apakah akses pendidikan anak usia dini di Desa dapat menekan kasus korupsi. Tesis ini menganalisis program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indonesia pada tahun 1990-an, yang bertepatan dengan pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru saat itu. Kandidat politik di Desa yang terekspos dan tidak terekspos akan menjadi identifikasi utama efek pengobatan. Set up melibatkan 13.251 kelompok perlakuan dan 10.326 kelompok kontrol desa. Kumpulan data PODES ini mencakup beberapa ukuran hasil yang menarik, termasuk kasus korupsi kepala desa dan korupsi di tingkat desa. Perkiraan kami mengungkapkan bahwa kurikulum memiliki dampak yang beragam terhadap korupsi di desa. Sedangkan pendidikan anak usia dini dapat menurunkan jumlah kasus korupsi di tingkat desa; di sisi lain, meningkatkan kemungkinan korupsi elit desa. Kami juga menemukan sedikit bukti yang mendukung bahwa efek positif korupsi memang mengubah tingkat pendidikan mereka karena tingkat pendidikan menengah. Temuan ini mengimplikasikan efek sederhana dari kurikulum pendidikan dini pada hasil jangka panjang di sektor publik melalui efek positifnya pada pemerintahan para pemimpin lokal. ......Corruption is an endless problem that difficult to eliminate once entrenched. There have been many methods on reducing corruption documented in the literature; one of the solutions is to using education. This thesis aims to explore whether access to early childhood education in the Village can reduce corruption cases. This thesis analyse the Indonesian Early Childhood Education (ECE) program in the 1990s, which coincided with the new implementation of the new Curriculum of Early childhood Education (ECE) the time. The political candidate in the Village exposed and did not exposed will be main identification of treatment effect. The sets up involve 13,251 treated and 10,326 control groups of villages. The data variables from the village potential –(PODES)- of 1993, 2006, 2008, 2011, 2014, and 2018. These data sets cover some measure of outcomes of interest, including corruption cases of the village head and corruption at the village level. The experimental strategy utilises an instrumental variable and double difference approach to estimate the relation between childhood education of the village head and their year of education the mediator to reduce corruption cases in the village. Our estimates reveal that the curriculum has a mixed impact on the village’s corruption. While experiencing childhood education can lower the village level number of corruption cases; on the other hand, it increases the possibility of the village elite’s corruption. We also find a shred of supportive evidence that the positive effect on corruption did change in their education level due to the intermediate level of education attainment. The finding implicates the modest effect of early education curriculum on long-term outcomes in the public sector via their positive effect on the governance of the local leaders.

Abstrak :
ABSTRAK Dengan alasan untuk meraih dukungan dan setiap lapisan dalam masyarakat, setiap calon kepala desa membentuk pengelompokan tersendiri dengan sponsor-sponsornya Pengelompokan muncul dan menguat bersamaan dengan berlangsungnya pemilihan k£ pala desa Mereka menyatu dengan dilandasi oleh hubungan kepenltu tingan ekonomi, jabatan ataupun hubungan kerja di samping pola hubungan kekeiabatan Sementara itu tatanan masyarakat desa Sur yabahari yang terdiri dari penduduk pendatang dan setempat,ikut pula dimanfaatkan sebagai sarana dukungan bagi calon kepala desa yang maju, sehingga calon yang maju mengidentiflsir dirinya sebagai wakil dari penduduk pendatang dan setempat. Dalam usaha memenangkan jabatan kepala desa, seorang calon akan bergantung pada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal Faktor internal berupa dukungan dan warga desa guna memenangkan pemilihan yang dilakukan di tingkat desa Dukungan ini diperoleh dengan bantuan dan sponsor-sponsor (juru kampanye) setiap calon, yang memobilisir massa di tingkat desa Sedangkan faktor eksternal yakni peran luar desa terhadap pemilihan Kepala desa, yang berupa proses penerbitan surat keputuan pengangkatan calon kepala desa terpilih Faktor ini semakin jelas terlihab setelah adanya penundaan proses pelantikan kepala desa di Suryabahan Talur organisasi massa yang sedang berkuasa dipergunakan untuk mendesak birokrasi agar mempercepat proses tersebut. Temuan lain yang terungkap dan kasus pemilihan kepala de sa di Suryabahan adalah melemahnya hubungan kekerabatan sebagai sarana untuk mengembangkan ataui' memperluas kemampuan seseorang terutama berkaitan dengan upaya untuk menduduki jabatan pamong desa inti Sebagai gantinya muncul hubungan kepentingan kenalan dekat yang bersifat temporal Artinya, kelanggengan hubungan itu tidak bertahan lama, sesuai dengan daya gerak yang mengungkitnya Kondioi itu tidak terlepas dan depolitisasi yang terjadi pada awal tahun 70an dan dikenakan terhadap massa di pedesaan, yang diambangkan dan kegiatan politik dan jangkauan partai politik.