Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai bagaimana pengaturan Chapter 13 U.S. Bankruptcy Code tentang permohonan kebangkrutan bagi debitor kepailitan individu, khususnya bila dibandingkan dengan Hukum Kepailitan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan mengangkat kasus In Re Joshua Richard Ewing, 583 B.R. 252 (Bankr. D. Mont. 2018), diketahui bahwa hukum kepailitan di Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang cukup untuk debitor kepailitan, khususnya bagi debitor kepailitan individu. Terdapat banyak ketentuan yang perlu diperbaiki terkait pengesahan rencana perdamaian yang diajukan debitor dan implikasinya apabila rencana tersebut ditolak. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan konsep Individual Debt Adjustment berdasarkan Chapter 13 U.S. Bankruptcy Code yang dinilai lebih efektif dalam memberikan perlindungan yang diperlukan bagi debitor individu. Penulis merasa bahwa U.S. Bankruptcy Code bisa menawarkan perlindungan lebih pada debitor karena memberikan mekanisme seperti Chapter 13 yang memungkinkan mereka untuk merencanakan ulang pembayaran utang selama beberapa tahun ke depan. Hal ini memberikan debitor kesempatan untuk menghindari likuidasi dan menjaga aset-aset mereka dari penyitaan atau eksekusi oleh kreditor.

---

This paper discusses the application of Chapter 13 of the U.S. Bankruptcy Code, how it regulates bankruptcy petitions for individual debtors, especially when compared to Bankruptcy Law in Indonesia. This paper is written using a normative juridical research method. By examining the case of In Re Joshua Richard Ewing, 583 B.R. 252 (Bankr. D. Mont. 2018), it is evident that Indonesia's bankruptcy law still lacks adequate protection for bankrupt debtors, especially individual debtors. There are many provisions that need improvement regarding the approval of the peace plan submitted by the debtor and its implications if the plan is rejected. Therefore, the implementation of the Individual Debt Adjustment concept based on Chapter 13 of the U.S. Bankruptcy Code is needed, which is considered more effective in providing the necessary protection for individual debtors. The author believes that the U.S. Bankruptcy Code can offer greater protection to debtors by providing mechanisms like Chapter 13 that allow them to reschedule debt payments over several years. This gives debtors the opportunity to avoid liquidation and preserve their assets from creditor foreclosure or execution."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan teori dan penerapan perdamaian dalam PKPU berdasarkan peraturan kepailitan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan juga persamaan mengenai jalannya suatu perdamaian dalam rangka PKPU dan Kepailitan antara Negara yang menganut Civil Law yaitu Amerika Serikat, dan Common Law, yaitu Indonesia dan Brazil. Dengan adanya studi kasus, diketahui bahwa suatu rencana perdamaian tidak selalu dapat diterima baik oleh kreditor atau Pengadilan Niaga, dan suatu rencana perdamaian yang telah disahkan, tetap dapat diajukan pembatalan jika debitor lalai menjalankan kewajiban yang tercantum dalam rencana perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan konsep perdamaian dalam PKPU di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil.

---

This thesis discusses the comparison of theory of accord on Suspend of Payment and its application according to Bankruptcy regulation in Indonesia, United States, and Brazil. This thesis uses juridical normative method, descriptive explanatory nature. The discussion will analyze the differences and similarities between accord implementation in country based on civil law, which is United States of America, and in countries based on common law, which are Indonesia and Brazil. In regard to the cases analyzed by the author, noted that not all of accord plan can be approved, either by creditors or court. If the debtor neglects the accord plan which has been approved by the court, it can be applied for cancellation. The result from this research is that there are differences between the accord on Suspend of Payment in Indonesia, United States, and Brazil. "