Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang
Kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sejak Orde Baru telah membawa perubahan kearah kemajuan dan perbaikan yang berarti dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan kemajuan tersebut telah mungul-begitu banyak organisasi baru, baik organisasi-organisasi pemerintahan, organisasi-organisasi bisnis/perusahaan, maupun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut pada dasarnya menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, rnenurut Gibson, organisasi bukan hanya alat untuk menyediakan barang dan jasa, tetapi organisasi juga menciptakan lingkungan tempat kehidupan kita. Organisasi menentukan pola hubungan orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik secara intern maupun ekstern.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) berdasarkan analisa empirik pada tiga jenis industri di Sulawesi Utara, menyelidiki dan memahami pola hubungan antara variabel-variabel struktural itu sendiri; variabel-variabel struktural dengan variabal-variabel efektivitas; dan teknologi dengan produktivitas. 2) mengenali perbedaan pola hubungan antara variabel-variabel struktural, teknologi dan efektivitas organisasi yang disebabkan oleh jenis industri yang berlainan. 3) menguji hipotesa-hipotesa yang dikembangkan melalui pengkajian teoretik dengan harapan hasilnya dapat menyumbang dan memperkaya pemahaman teori.

Produktivitas dapat meningkat dengan spesialisasi. Namun begitu diakui juga bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas, misalnya teknologi. Penggunaan peralatan mesin yang sangat baik, modern dan otomatis tentu mampu menaikkan produktivitas.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis implementasi aplikasi whistleblowing system di Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan upaya penerapan good public governance di Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif, perlunya penambahan jumlah helpdesk dan auditor di Inspektorat Bidang Investigasi, diperlukannya pemisahan fungsi perlindungan pelapor dan investigasi, serta perlunya evaluasi oleh pihak independen untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan Whistleblowing System.

---

The aim of this study is to analyze the application of Whistleblowing System at Ministry of Finance as a part of implementation of good public governance at the Ministry of Finance. The purpose of this study is to understand how Ministry of Finance manages and uses the tips, complaints, and informations from whistleblowers, and how they follow up these informations, then being analyzed by comparing with the theories related. This analyze will help the Ministry of Finance to identify changes and improvements that should be made to increase the performance of Whistleblowing System. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview. The author suggests that Ministry of Finance should do a massive socialization of this system, add more staffs in helpdesk and auditor position, segregate function of whistleblower protection and audit, and evaluate Whistleblowing System by using an independent evaluator in order to increase the performance of this system.

Abstrak :
ABSTRAK
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya merupakan sarana mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengajuan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) bagi pustakawan, yang berisi penjelasan rinci tentang kegiatan pustakawan, pembinaan karier pustakawan, angka kredit pustakawan, dan tim penilai pustakawan. Permasalahan dihadapi Pustakawan Kementerian Pertanian dalam pengajukan DUPAK belum adanya kesamaan persepsi, kesulitan memahami prosedur, tidak adanya motivasi, dan belum memahami benar setiap unsur kegiatan. Tujuan dari pengkajian untuk menyamakan persepsi di tingkat Pus taka wan Kementerian melalui sikap, motivasi, dan harapan pribadi serta mengidentifikasi butir-butir kegiatan yang perlu ditambah terhadap Perka Perpusnas No. 11 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya lingkup Kementerian Pertanian. Pengkajian dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2017 dengan metode survei bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Populasi adalah Pustakawan Kementerian Pertanian berjumlah 137 orang, penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf kelonggaran 10% dengan jumlah sampel sebanyak 58 pustakawan. Hasil kajian menunjukkan sikap pustakawan pada unsur pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang kepustakawanan kategori baik dan sesuai dengan pekerjaan di Perpustakaan, namun unsur pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan profesi dan penunjang kepustakawanan cukup keberpihakan akan pada perpustakaan Kementerian Pertanian. Motivasi pustakawan dalam mengajukan DUPAK pada unsur kegiatan pengembangan profesi kategori sangat tinggi, tetapi unsur kegiatan penunjang kepustakawan motivasinya berkategori sedang. Harapan pustakawan terkait dengan angka kreditnya sesuai yang diharapkan namun perlu ditambah pada unsur-unsur kegiatannya dan jumlah angka kreditnya serta dapat disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Perpustakaan Kementerian Pertanian.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat employee engagement, gaya kepemimpinan, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap employee engagement di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemdikbud). Penelitian ini menggunakan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) untuk mengukur gaya kepemimpinan, dan untuk mengukur employee engagement digunakan Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan general linear model. Hasil penelitian terhadap 274 pegawai menunjukkan tingkat employee engagement di Setjen Kemdikbud dikategorikan sedang. Gaya kepemimpinan yang diterapkan di Setjen Kemdikbud adalah kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan kategori sedang dan laissez-faire dengan kategori rendah. Dari hasil penelitian ini diketahui kepemimpinan transformasional berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap employee engagement, termasuk juga terhadap dimensi employee engagement yaitu vigor, dedication, dan absorption. Sedangkan kepemimpinan laissez-faire tidak berpengaruh terhadap employee engagement, namun berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap dimensi absorption. Saran untuk penelitian lebih lanjut juga disajikan dalam karya akhir ini.

---

ABSTRACT The purpose of this research is to find out the employee engagement level, leadership styles, and the influence of leadership styles on employee engagement in Secretariate General of the Ministry of Education and Culture (Setjen Kemdikbud). This research utilize the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) to measure the leadership styles, and to measure employee engagement, this research utilize Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Data was analyzed with descriptive analysis method and general linear model. Result of the research (n=274) showed that the engagement level of Setjen Kemdikbud?s employees are moderate. The leadership styles applied in Setjen Kemdikbud are transformational leadership and transactional leadership in moderate category, while laissez-faire in low category. This research found that transformational leadership significantly and positively impact on employee engagement, as well as the dimensions of employee engagement, namely vigor, dedication and absorption. Laissez-faire leadership has no effect on employee engagement, but significantly and positively affect the absorption dimension. Suggestions for further research were presented in this final report.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemanfaatan teknologi di perpustakaan telah dilakukan secara luas, salah satunya adalah layanan mandiri. Layanan mandiri telah diterapkan di Perpustakaan Kementrian Perdagangan dengan tujuan peningkatan kinerjanya. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana konsep, penerapan, dan hambatan yang dihadapi menurut pemustakanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan lewat wawancara, observasi dan kajian dokumen. Tujuan penelitian mengungkap dan mendeskripsikan model layanan mandiri di Perpustakaan Kementrian Perdagangan yakni konsepsi, implementasi, dan kendala yang dihadapi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa model layanan mandiri tidak hanya berkaitan dengan sarana teknologi tetapi juga aspek manusia seperti orientasi ke sistem otomasi dan bimbingan teknis. Dalam layanan mandiri bantuan pustakawan masih dibutuhkan karena itu pustakawan masih diperlukan. Hambatan penggunaan layanan mandiri dalam bentuk kebiasaan dan teknologi membuat penerapannya kurang efektif.

---

ABSTRACT
The library utilization of technology has been widely done, one of which is self service. The self service has been implemented in the Ministry of Trade Library to improve its performance. The problem of research is how the self service concept, its application and faced constraints are according to the librarians. This research used qualitative approach with case study method. Data were collected by interview, observation and document study. The purpose of this research was to reveal and describe the self service model in the Ministry of Trade Library that were the conception, implementation and constraints they faced. In this study it was revealed that self service was not only related to technological means but human aspect as well. It rsquo s not enough for librarians to solely consider technical matters but also human aspect such as orientation to the automation system and technical guidance. In a self service, the role of librarian assistance could not be denied therefore librarians were still needed. Constraints in the use of self service in the form of habits and technology made its application not effective.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengawasan yang telah diakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi simpan pinjam KSP di Indonesia. Studi kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, sebagai koperasi yang dianggap menyimpang dan melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam di Indonesia yang dilakukan selama ini, bagaimana seharusnya koperasi simpan pinjam menerapkan sistem penghimpunan dana di Indonesia,serta bagaimana KSP Pandawa Mandiri Group berperan sebagai kredit mikro di masyarakat, dengan berdasar pada peraturan-peraturan pengawasan dari koperasi simpan pinjam seperti UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi beserta peraturan turunannya. ...... This minithesis discusses how the supervision has been done by the government, especially the Ministry of Cooperatives and SMEs to the cooperative savings and loan in Indonesia. The case study used in this paper is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative as a cooperative considered unfaithful and committed violations towards the implementation of savings and loan cooperatives in Indonesia. Type of research conducted in this writing is normative juridical by using explanatory research. The results of this study explains how government supervision of savings and loan cooperatives in Indonesia so far, how should savings and credit cooperatives implement the fundraising system in Indonesia, and how KSP Pandawa Mandiri Group acts as micro credit in the community with the basis of regulatory regulations of such savings and credit cooperatives UU no. 25 of 1992 on Cooperatives, Government Regulation No. 9 of 1995 on the implementation of savings and loan business activities by cooperatives and derivative regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sebuah organisasi merupakan sebuah alat penting dalam mencapai tujuan bisnis organisasi tersebut. Salah satu teknologi yang dapat mencapai tujuan tersebut adalah cloud computing, yang memungkinkan layanan dapat diakses dari mana saja secara nyaman. Cloud computing juga dapat memungkinkan akses terhadap layanan jaringan bersama dari suatu sumber daya komputasi yang telah dikonfigurasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian Kementerian Luar Negeri RI dalam mengadopsi cloud computing dengan menggunakan pemodelan Misra Mondal Model dan menentukan tipe cloud deployment yang tepat menggunakan pendekatan AHP (Analytic Hierarchy Process) serta kriteria yang ditentukan berdasarkan analisa BCOR (Benefit, Cost, Opportunity, Risk). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara, penyebaran kuesioner dan juga studi literatur untuk metode pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini yaitu organisasi Kementerian Luar Negeri berada di range yang dapat dimungkinkan untuk mengadopsi teknologi cloud. Sedangkan hasil penelitian untuk tipe deployment yang paling sesuai di Kementerian Luar Negeri adalah tipe deployment private cloud.

---

ABSTRACT
The use of information technology in an organization is an important tool to achieve the business goals of the organization. One of the technology that can be used for that purpose is cloud computing which enable some services could comfortably accessed anywhere. Cloud computing also enabling access to the shared network in some computing resource that have been configured. The purpose of this research are to identify the suitability of cloud computing adoption by using Misra Mondal model and to select the most suitable cloud deployment type by using AHP (Analytic Hierarchy Process) and the specified criteria by using BCOR (Benefit, Cost, Opportunity, Risk) Analysis. On this research, the data collection method are interviews, questionnaires, and also study the literature. The results from this research is that Ministry of Foreign Affairs on the range which cloud computing technology could be possible to adopt. While the other results of this research in the Ministry of Foreign Affairs for the most appropriate type of cloud deployment type is private cloud type.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi tentang perubahan terhadap komitmen pegawai untuk menjalankan Reformasi Birokrasi. Penelitian dilakukan terhadap pegawai Setjen Kemdikbud, dengan jumlah sampel sebanyak 245 dan metode survei kuesioner. Komunikasi perubahan diukur dengan kuesioner Organizational Member?s Support for Organizational Change (OMSOC) yang merupakan pengembangan dari Communication and Organizational Change Questionnaire (Gravenhorst, Elving, dan Werkman, 2005). Komitmen pegawai terhadap perubahan diukur dengan tiga komponen model komitmen perubahan yang dikembangkan oleh Herscovitch dan Meyer (2002). Data dianalisis dengan analisis deskriptif, regresi dan General Linear Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi perubahan berpengaruh positif terhadap komitmen pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, juga terhadap affective commitment to change. Hasil lain dari penelitian menunjukkan bahwa komitmen terhadap Reformasi Birokrasi dipengaruhi secara positif oleh aspek necessity of the change dan role of management. Sedangkan affective commitment to change dipengaruhi secara positif oleh tiga aspek, yakni necessity of the change, role of management, dan role of supervisor. Satu-satunya aspek yang berpengaruh positif terhadap normative commitment to change adalah necessity of the change. Tidak ditemukan adanya faktor yang berpengaruh terhadap dimensi continuance commiment to change. Selain pengaruh positif, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh negatif, yakni pengaruh aspek communication about the change terhadap komitmen perubahan, affective commitment to change, dan normative commitment to change. ......The purpose of this research is to find out the influence of change related communication on employee commitment to change in the bureucracy reformation process. The research was held in Secretariate General of the Ministry of Education and Culture (Setjen Kemdikbud) with 245 sample, using survey questionnaire method. Organizational Member?s Support for Organizational Change (OMSOC) questionnaire as the development of Communication and Organizational Change Questionnaire (Gravenhorst, Elving, dan Werkman, 2005) used to measure change related communication. The three component model of employee commitment to change (Herscovitch and Meyer, 2002) used to measure employee commitment to change. Data was analyzed using descriptive analysis, regression analysis, and General Linear Model. The result showed that change related communication positively impact on commitment to bureucracy reformation, as well as on affective commitment to change. Other result showed that commitment to bureucracy reformation was positively influenced by two aspects, namely necessity of the change and role of management. Affective commitment to change was positively influenced by three aspects, namely necessity of the change, role of management, and role of supervisor. Necessity of the change was the only factor that positively influence on normative commitment to change, whereas the research found no significant influence on continuance commitment to change. The result also showed that the aspect communication about the change has negative influence on employee commitment to change, affective commitment to change, and normative commitment to change.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan menguak siklus penganggaran internal dari Kementrian Perindustrian yang mana, sebagian besar, dilaksanakan oleh Biro Keuangannya. Siklus penganggaran adalah sebuah kegiatan pengelolaan dana terpola yang dilakukan oleh sebuah organisasi sejak dana tersebut sudah cair / mulai bisa digunakan, bermula dari tahap awal-perencanaan hingga tahap akhir-pelaporan. Salah satu model siklus ini, yang mana dianjurkan oleh dua pakar teori administrasi negara yang paling terkenal di planet ini; Waylon Jones dan Maurice Pendlebury, terdiri dari empat fungsi yang saling terkait – Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan, and Pelaporan – yang mana masing-masing diwujudkan dalam bentuk empat organisasi intern dari Kementrian itu sendiri – Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi – berfungsi sebagai pembuka jalan bagi skripsi ini ke dalam lingkungan internal Sekretariat Jendral Kementrian Perindustrian dan dengan demikian, memusatkan perhatian terhadap Biro Keuangan. Lalu, setelah menerima data-data keuangan dalam jumlah yang memadai dan mempelajari teori yang teruji, didukung oleh pernyataan, konfirmasi dan perspektif dari beberapa staf yang sangat berpengalaman dan cukup berpengaruh melalui metode kualitatif, Skripsi ini berhasil menemukan sebuah anomali, penyebab yang mana, diduga secara teoritis, telah melemahkan siklus anggaran intern untuk kebutuhan Biro Keuangan Kementrian Perindustrian selama beberapa tahun belakangan.

---

This Journal aims to uncover the cycle of internal budgeting of the Ministry of Industry which, by a large extent, performed by its Monetary Bureau. The budgetting cycle is a patterned fund procession which is carried out by an organization once the fund itself had been ‘liquified’ or reached ‘usable’ status, started from the first phase of planning to the final one of reporting. One of the models for the Cycle, suggested by two of the Earth’s most reknown public administration theorists; Waylon Jones and Maurice Pendlebury, consists of four intertwined functions – Planning, Budgetting, Controlling, and Evaluation – which respectively embodied by the Ministry very own’s four internal organizations – Plan Bureau, Monetary Bureau, General Inspectorate, Evaluation and Data Center – serve as ‘the Cruiser of the Fleet’, opening the path to the internal realm of General Secretariate of the Ministy of Industry and thus, put the bulk of the concern to the Monetary Bureau. Then, by having received sufficient monetary data and learned proven theory, backed up by the statement, confirmation and perspectives of some very experienced and quite influental staff through qualitative methode, the research - carried out by this journal - successfuly found an anomaly, the culprit that, theoratically presumed, has been the cause of the weakened internal budget absorption for the Monetary Bureau’s necessities these last few years.