Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Marbun, Imam Asma Nur Alam
Abstrak :
Media sosial menjadi salah satu terobosan paling populer di era digital dan telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Pengguna media sosial dengan keunggulan kompetitif kemudian meraup sejumlah besar pengikut dan menjadi influencer yang memiliki visibilitas dan jangkauan diseminasi informasi yang tinggi. Sebagian dari para influencer tersebut adalah para ASN yang mencapai popularitas di berbagai platform media sosial. Akibat dari status mereka sebagai ASN yang terikat dengan berbagai nilai, kode etik, dan peraturan, aktivitas daring mereka menjadi lebih terbatas karena jika mereka berbuat salah maka reputasi dari organisasi mereka akan ikut tercoreng. Hal ini menimbulkan perasaan was-was dan kehati-hatian yang merupakan salah satu tanda adanya panoptisisme di dunia digital. Terlebih lagi ketika organisasi dari para influencer tersebut sedang dilanda krisis yang menyebabkan pengawasan lebih ketat dari masyarakat seperti yang dialami oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana bentuk panoptisisme digital yang bekerja pada wacana ASN yang ideal di media sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan konsep panoptisisme dengan suplemen konsep terkait media sosial, influencer, dan pekerja sektor publik. Dengan menggunakan paradigma critical constructivism, pendekatan kualitatif, strategi constructivism dan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah ASN influencer di Kemenkeu, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan bentuk panoptisisme yang bekerja di dunia analog dan dunia digital yang menyebabkan wacana ASN ideal yang juga berbeda. Panoptisisme digital bekerja di dalam ekosistem media sosial dengan beberapa prasyarat yaitu kesukarelaan untuk menggunakan media sosial (consent), kemudahan untuk melakukan pengakuan (confession), keberadaan pengawas yang ada dimana-mana dan tidak terlihat, kekuasaan yang asimetris dan tersebar, visibilitas yang konstan, dan adanya sistem hadiah dan hukuman ringan untuk memotivasi tahanan panoptik. Elemen-elemen tersebut membentuk algoritma panoptisisme digital yang membuat influencer selalu merasa waswas, takut, dan berhati-hati ketika mendiseminasikan pikiran mereka di media sosial agar mereka tidak keluar dari dalam lingkup wacana ASN ideal. Wacana ASN yang ideal di media digital adalah mereka yang mampu menjadi agen komunikasi organisasi dalam menyebarluaskan value-value, capaian-capaian, dan program-program institusinya. Namun, wacana ini kemudian dinegosiasikan melalui serangkaian mekanisme panoptisisme digital yang akhirnya menghasilkan tubuh-tubuh disiplin yang tidak sepenuhnya memenuhi wacana ASN ideal yang ada di pikiran mereka, tetapi tetap merupakan bentuk kepatuhan mereka kepada wacana penguasa. Bentuk-bentuk kehatihatian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kehati-hatian dalam kondisi normal dan kehatihatian akibat pasca adanya krisis.. ...... Social media is one of the most popular breakthroughs in the digital age and has revolutionized the way humans interact. Social media users with a competitive advantage gain a large number of followers and become influencers with high visibility and reach of information dissemination. Some of these influencers are ASNs who have achieved popularity on various social media platforms. As a result of their status as ASNs who are bound by various values, codes of ethics, and regulations, their online activities are more limited because if they do something wrong then the reputation of their organization will be tarnished too. This creates a feeling of anxiety and caution which is a sign of panopticism in the digital world. Even more so when the organization of these influencers is being hit by a crisis that causes stricter supervision from the public as experienced by the Ministry of Finance. Therefore, this research seeks to answer how digital panopticism works in the ideal ASN discourse on social media. To answer this question, the researcher uses the concept of panopticism with additional concepts related to social media, influencers, and public sector workers. By using the critical constructivism paradigm, a qualitative approach, constructivism strategy, and in-depth interview methods with several ASN influencers at the Ministry of Finance, the researcher found that different forms of panopticism work in the analog world and the digital world which causes the ideal ASN discourse to be different. Digital panopticism works within the social media ecosystem with several prerequisites, namely voluntarism to use social media (consent), ease of confession, the presence of omnipresent and invisible supervisors, asymmetrical and dispersed power, constant visibility, and the existence of a system of light rewards and punishments to motivate panoptic prisoners. These elements form a digital panopticism algorithm that makes influencers always feel anxious, afraid, and careful when disseminating their thoughts on social media so that they don't get out of the scope of the ideal ASN discourse. The ideal ASN discourse in digital media is those who can become organizational communication agents in disseminating the values, achievements, and programs of their institutions. However, this discourse was then negotiated through a series of digital panopticism mechanisms which ultimately resulted in disciplinary bodies which did not fully meet the ideal ASN discourse in their minds but remained a form of their obedience to the discourse of the authorities. These forms of caution are divided into two: caution under normal conditions and caution due to the aftermath of a crisis.
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Windy Oktanaura
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis penerapan metode Activity Based Costing (ABC) di sektor pemerintah Indonesia, dengan studi kasus pada pilot project program spending review Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Pilot project ini dilakukan terhadap beberapa satker percontohan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) salah satunya, pada tahun 2014. Tujuan dilaksanakannya pilot project spending review ini adalah menunjang struktur dokumen anggaran agar berbasis logic model untuk mempermudah pengukuran kinerja dan melakukan perhitungan unit cost suatu produk. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Kemenkeu belum melakukan satu tahapan dalam prosedur penerapan yang menjadi keunggulan ABC yaitu pembebanan biaya overhead untuk setiap aktivitas secara lebih akurat. Hal tersebut berdampak terhadap pemanfaatan metode ABC yang menjadi kurang optimal, meskipun Kemenkeu berhasil mencapai tujuannya. Dengan kondisi seperti itu, disarankan, Kemenkeu dapat menerapkan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuannya.
ABSTRACT
This thesis analyzes the Activity Based Costing (ABC) implementation in Indonesian government sector, with a case study of the spending review pilot project program conducted by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This pilot project was done for some pilot work units, one of them is Financial Education and Training Agency (BPPK), in 2014. The goal of this pilot project is supporting the structure of the budget document that is logic-based models to facilitate performance measurement and calculating the unit cost of a product. Results of the analysis concluded that the Ministry of Finance has not implemented one stage of impelementation procedure which becomes one advantage of ABC method, that is charging overhead costs for each activity accurately. It gave impact in the use of ABC method that becomes less optimal, eventhough the Ministry of Finance can achieve its objectives. Based on this condition, it can be suggested that the Ministry of Finance can implement other methods adapted to its conditions and objectives.
2015
S59777
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariefina Sri Indaryani
Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 974/KMK.o1/2016 tentang implementasi inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transpormasi kelembagaan kementerian keuangan mengatur bahwa salah satu tema sentral dalam inisiatif strategis program reformasi kelembagaan adalah pengembangan sumber daya manusia Kementerian keuangan melalui Corpu. Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai motor penggerak utama dalam implementasi strategi tersebut. Strategi Kemenku Corpu bertujuan mewujudkan pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai yang link dan match dengan target kinerja institusi.
Jakarta: BPPK Kementerian Keuangan, 2019
370 EDUK 52 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Zakharia
Abstrak :
Pelaksanaan digital government di Indonesia diproyeksikan melalui penggunaan e-government dalam proses bisnis pemerintahan. Melihat dari berbagai rencana strategis transformasi digital yang terdapat dalam roadmap RBTK Kemenkeu menjadikan Kemenkeu unggul dibandingkan K/L/D lainnya dalam menggunakan e-government menuju penerapan digital government. Pada saat K/L/D lainnya baru mengusahakan melakukan digitalisasi pada kegiatan pemerintahan, Kemenkeu sudah cukup mapan dalam penggunaan e-government, serta memiliki roadmap RBTK Kemenkeu yang didalamnya terdapat inisiatif transformasi digital sebagai upaya untuk mencapai digital government. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan digital government Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi sektor publik melalui transformasi digital yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah cluster random sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 321 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 28 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan transformasi digital membawa Kementerian Keuangan mewujudkan digital government. Hasil ini didapatkan dari persepsi pegawai yang menyatakan bahwa Kemenkeu melakukan penyelenggaraan pemerintahan menuju digital government. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai indeks yang tinggi pada dimensi digital strategy, digital services, dan digital enterprise. Pada dimensi digital strategy, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah trends, leadership, dan impact. Pada dimensi digital services, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah transformative solutions, digital services fulfilment, dan user centricity. Pada dimensi digital enterprise, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah IT and data security. ......The implementation of digital government in Indonesia is projected through the use of e-government in government business processes. Judging from the various strategic plans of digital transformation contained in the roadmap of RBTK Kemenkeu makes the Ministry of Finance superior to other K/L/D in using e-government towards the implementation of digital government. At a time when other K/L/D are just trying to digitize government activities, the Ministry of Finance is already well established in the use of e-government, and has a roadmap of RBTK Kemenkeu in which there are digital transformation initiatives as an effort to achieve digital government. The purpose of this research is to evaluate the level of digital maturity of the Ministry of Finance as one of the public sector organizations through digital transformation carried out. This research uses quantitative approach with survey methods and in-depth interviews. Sampling technique for the survey is cluster random sampling, while for in-depth interview it is purposive sampling technique. The number of respondents in this study was 321 people obtained through online questionnaires. The data obtained is processed using SPSS 28 through descriptive statistical analysis. The results of this study showed that digital transformation has brought the Ministry of Finance to realize digital government. This result is obtained from the perception of employees who stated that the Ministry of Finance conducts government implementation towards digital government. This is demonstrated through high index values in the digital strategy, digital services, and digital enterprise dimensions. In the digital strategy dimension, sub-dimensions that are optimally fulfilled are trends, leadership, and impact. In the digital services dimension, sub-dimensions that are optimally fulfilled are transformative solutions, digital services fulfilment, and user centricity. In the digital enterprise dimension, the sub-dimensions that are optimally fulfilled are IT and data security.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library