Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Media massa dan perempuan merupakan dua hal yang hampir tidak dapat dipisahkan. Hal ini terwujud melalui hadirnya sosok perempuan yang direpresentasikan di media massa. Melihat fenomena yang marak terkait dengan kemunculan sosok perempuan di media massa, pada umumnya perempuan hanya digambarkan sebagai alat pemanis atau sebuah komoditas demi kepentingan-kepentingan teltentu. Salah satu bentuk media massa yang membeii pengaruh sangat besar bagi khalayak adalah media televisi. Beragam bentuk paket program ditawarkan oleh media televisi. Namun maraknya program-program yang ditayangkan cenderung membentuk suatu eksploitasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Eksploitasi tersebut mengarah pada kondisi diskriminasi terhadap satu pihak. Salah satu bentuk terjadinya kondisi diskriminasi tersebul tergambar dalam tayangan berita kriminal. Program ini muncui seiring dengan kondisi realita sosial yang menunjukkan tingkat kriminalitas yang semakin hari semakin tinggi akibat banyak faktor. Diusungnya laporan investigasi daiam bentuk program hukum dan kriminal bertujuan untuk meningkatkan empati seria kewaspadaan masyarakat akan bahaya kejahatan yang dapat mengintai siapa saja. Namun hal yang mengganggu dan sekaiigus menarik uniuk diteiaah adaiah adanya prilaku ekspioitasi dan diskriminasi terhadap perempuan daiam pembentaan pada tayangan kriminal tersabut. Media teievisi seolah kian menjadi lahan subur bagi bentuk pendiskriminasian perempuan secara simbolik melalui pemberitaan-pemberitaan yang bombastis sehingga mampu menyedot perhatian khalayak, Perempuan yang mendapatkan prilaku diskriminatif berada dalam posisi sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan. Sementara itu, individu yang melakukan prilaku eksploitasi dan diskriminasi tersebut adalah Iaki-laki yang menjadikan perempuan sebagai korban kejahatan, atau bahkan pihak-pihak yang berwenang, ketika perempuan berada pada posisi sebagai pelaku kejahatan. Untuk itu, penelitian ini hendak mempermasalahkan sudut pandang jurnalis atau pengelola program Derap Hukum dari perspektif feminis sosialis, perihal bagaimana ideology-ideologi yang melatarbelakangi kerangka berpikir mereka sehingga tercermin dalam hasil produksi yang kemudian disalurkan ke ruang-ruang keluarga. Penelitian ini menggunakan perspektif feminis sosialis dalam kerangka ekonomi politik kritis. Data-data diperoleh dan hasil wawancara terhadap informan-informan penting di balik proses produksi program Derap Hukum. Selain itu, observasi terhadap tayangan episode-episode Derap Hukum sepanjang tahun 2006 juga dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan informan dengan hasil produksi mereka sendiri. Data sekunder sebagai pelengkap, diperoleh dari penelusuran berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan-kepentingan ekonomi politik media yang menjadi kerangka konsep berpikir para pengelola program Derap Hukum tenitama sang pemegang wewenang dan keputusan tertinggi. Subordinasi temadap perempuan terlihat jelas dalam representasi tayangan. Hal tersebut ternyata merupakan strategi untuk menjangkau khalayak sebanyak-banyaknya demi peraihan keuntungan yang sebesar-besamya. Dengan demikian, ideology pairiarki dan budaya kapitalisme media masih mendominasi kinerja iumahs dalam memproduksi tayangan bagi khalayak yang tidak hanya dikhususkan oieh Iaki-laki. Ironisnya, tayangan tersebut justru menyajikan proporsi yang tidak seimbang dan cenderung menyudutkan perempuan. Dengan demikian, stigma perempuan yang rentan dengan tindak kekerasan diperkuat dengan representasi pelempuan dalam layar kaca yang tidak Iain dijadikan sebagai sebuah komoditas tersendiri bagi institusi media yang mendatangkan banyak keuntungan. Akhir penelitian ini berupaya memberi solusi pada permasalahan yang ada melalui implikasi peneiitian. Panama. media televisi hendaknya mampu melakukan suatu gebrakan untuk mengangkat derajat penempuan dari keterpurukan yang semakin diperparah dengan representasinya seoara simbolik dalam tayangan hukum dan kriminal. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa perempuan memang rentan kejahatan namun bukan berarti perempuan kayak didiskriminasikan dalam segi apapun yang tidak setara dengan laki-laki. Kedua, peran negara untuk berintegrasi dengan media dapat dilakukan dengan terus-menerus melakukan sosialisasi zero tolerance policy of violence against woman, tanpa melakukan intervensi berlebihan pada institusi media. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk Iebih mengupas secara lebih lengkap dan komperhensif mengenai praktek kapitalisme dalam kepentingan ekonomi politik media di balik representasi muatan tayangan yang diproduksinya dalam konsep ekonomi politik media yang lain yaitu spasialisasi dan strukturasi. Karena pengaruh kepentingan ekonomi poiitik dalam tubuh institusi media tersebut memberi penetrasi yang sangat kuat kepada khalayak sebagai konsumen. Di samping itu, penelitian-penelitian seputar representasi sosok perempuan dalam media masse perlu dilakukan seoara berkesinambungan sebagai upaya memberi penyadaran bagi jurnalis rnengingat dunia jurnalis masih didominasi oleh ideologi patriarki yang teramat kuat.

Abstrak :
Dalam konteks konflik atau pasca konflik, perempuan mengalami kekerasan berlapis: baik sehari-hari maupun struktural. Dua pendekatan utama yang biasa digunakan dalam studi dan program dalam kedua konteks tersebut adalah perdamaian dan keadilan transisional. Keduanya memberikan fokus pada kekerasan yang dialami perempuan, namun tidak cukup memberikan analisis dan solusi atas terjadinya ketidakadilan struktural yang dialami perempuan. Tulisan ini merupakan refleksi dari perjalanan panjang keterlibatan penulis dalam kedua pendekatan tersebut. Pertanyaan utama makalah ini adalah: bagaimana perdamaian dan keadilan transisional dapat memberikan solusi untuk mentransformasi ketidakadilan struktural yang dialami perempuan di wilayah konflik dan pasca konflik? Mulai dari mana?

Abstrak :
Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga Non Struktural. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan Lembaga Non Struktral di Indonesia pasca era reformasi yang lebih spesifik menganalisa tentang kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Lembaga Non Struktural. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Lembaga Non Struktural di Indonesia berkembang sangat pesat setelah adanya perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembahasan mendalam mengenai Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia agar lembaga lembaga baru yang bersifat independen ini tidak semakin menjamur, salah satunya dengan dibuat peraturan yang jelas menerangkan bagaimana ciri, syarat, dan urgensi untuk membentuk Lembaga Non Struktural. Dalam menganalisa, Komnas Perempuan dapat dikatakan sebagai LNS yang memiliki fungsi sebagai National Human Right Institution yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dari hak-hak perempuan agar tidak terjadi pengabaian, pelanggaran HAM warga negara, serta melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM.

---

A phenomenon that is very important after the amendment of the Constitution of 1945 is the rapid growth of independent state institutions (state auxiliary agencies) in the state system of Indonesia. These institutions formed by different legal basis, it can be formed with the constitutional mandate, acts, and some have formed by presidential decree only. These institutions are often called as non-structural institutions. This thesis will discuss about the development of Non Structural Agencies after reformation in Indonesia, specifically analyzing in the position of National Commission Anti Violence Against Women as an Non Structural Agencies. This research is using normative juridical method, with qualitative data analysis. Non Structural institutions in Indonesia is rapidly growing after the amandement of 1945 constitution in 2002. Therefore, further research about Non Structural Agencies in Indonesia is necessary to be done. In order to reduce excessive independent agencies, which have been established earlier, we need to make an explicit regulation that explains characteristic features, and also the requisite urgencies in creating a new Non-Structural Agencies. In analyzing, Komnas Perempuan can be regarded as LNS that has a function as a National Human Rights Institution that watch the implementation of women's rights in order to avoid negligence, violation of human rights of citizens, and the efforts to protect and promote of human rights as well.

Abstrak :
Penelitian-penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dan shelter perempuan korban kekerasan telah banyak dilakukan, terutama dalam menggunakan perspektif antropologi. Dalam antropologi, kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan masih dianggap memiliki cakupan yang luas, karena penderitaan perempuan yang diakibatkan oleh faktor sosial dan budaya yang terjadi di masing-masing masyarakat. Ini kemudian berdampak juga kepada isu shelter perempuan korban kekerasan, dimana terdapat cakupan luas antara frontliner dan shelter dimana diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang berakar dari faktor sosial dan budaya yang sama di dalam masing-masing masyarakat. Ini menyebabkan batasan antara kekerasan, korban, frontliner, dan shelter mengalami pemudaran. Pada skripsi ini, penulis akan menyajikan bibliografi beranotasi dari tulisan-tulisan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan shelter perempuan korban kekerasan. Penulis akan melihat dan mengkategorisasi tema-tema yang muncul di dalam tulisan-tulisan tersebut untuk memahami bagaimana isu kekerasan terhadap perempuan dan shelter untuk perempuan korban kekerasan dikaji dari perspektif antropologi. ......Much research on violence against women and shelters for women victims of violence have been carried out, especially using an anthropological perspective. In anthropology, gender-based violence or violence against women is still considered to have a broad scope, because of the suffering of women caused by social and cultural factors that occur in each society. This then has an impact on the issue of shelters for women victims of violence, where there is wide coverage between frontliners and shelters which is caused by policies rooted in the same social and cultural factors in each community. This causes the boundaries between violence, victims, frontliners, and shelters to be blurred. In this thesis, the author will present an annotated bibliography of writings on violence against women and shelters for women victims of violence. The author will look at and categorize the themes that appear in these writings to understand how the issue of violence against women and shelter for women victims of violence are studied from an anthropological perspective.

Abstrak :
ABSTRAK


Pembinaan hukum nasional masih sangat dipengaruhi oleh prinsip "legalitas" merupakan kenyataan yang menyebabkan banyak masalah-masalah sosial kemasyarakatan tidak terjangkau oleh hukum.

Salah satu masalah itu adalah "tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga" yang jika dipandang dari gaya stelsel hukum nasional, bukan suatu bentuk kejahatan (dalam bidang hukum pidana) dan bukan suatu perbuatan melanggar hukum (dalam bidang hukum perdata) karena tindak kekerasan ini memiliki ciri khas yakni "berbasis jender".

Para ahli hukum modern seperti Joanne Belknap dan Katharine T Bartlett yang tergolong kaum feminis barat mulai neninggalkan prinsip legalitas dan melakukan pembaharuan hukum dengan pusat perhatian pada "keluwesan" suatu perundang-undangan agar hukum dapat mengikuti dinamika masyarakat.

Dinamika gerakan perempuan dalam masyarakat mulai mempertanyakan seberapa jauh hukum dapat mengayomi hak-hak asasi perempuan dan mampukah hukum melindungi kaum perempuan dari perbuatan tindak kekerasan dalam keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak bisa ditindaki dengan KUHP saja atau Undang-undang Perkawinan saja karena faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan ini memiliki peranan yang kuat balk terhadap pelaku, korban dan penegak hukum mengenai kedudukan perempuan yang masih tersubordinasi dan terdiskriminasi oleh hukum.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan penlu dilakukan dengan cara mensosialisasikan Deklarasi PBB tentang Penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan dibantu dengan pendekatan viktimologi dan kriminologi serta pendekatan hukum yang berperspektif perempuan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi yang dialami oleh kedua subjek, yaitu Endang dan Maryati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus feminis. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, proses dan cara yang dialami korban, pengalaman kekerasan yang dialami korban, serta reaksi korban. Penelitian ini dilandasi oleh kerangka pemikiran kriminologi kritis dan teori Feminis Sosialis yang berusaha melihat bahwa perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses about trafficking of women for prostitution as a form of violence against women that experienced by two subjects, Endang and Maryati. The method used is a qualitative approach using feminist case study. This study discusses the various factors that lead to some women becoming victims of trafficking women for prostitution, process and means endured by the victims, violence experiences suffered by the victims and reaction of the victims. This study is based on the Feminist Criminology framework and theory of Socialist Feminist that tried to view trafficking women for prostitution as a form of violence against women.