Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, dan khususnya di Provinsi Banten. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat) di Provinsi Banten, tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat Banten itu sendiri. Pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Permasalahan utama dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku kekerasan kolektif, baik sebagai individu atau kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa sebagai pelaku, apakah yang jelas siapa pemimpinnya dan dapat dihitung atau massa yang muncul dengan spontanitas. Penelitian ini berbentuk deskriptif analistis. Metode penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap penyidik, penuntut umum, advokat, hakim dan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (Deelneming) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal. Untuk mengantisipasi tindakan kekerasan kolektif, perlu dilakukan perumusan dalam Konsep KUHP Baru yang mengatur masalah perbuatan kekerasan kolektif secara khusus. Formulasi melalui RUU KUHP dengan melihat perkembangan kejahatan kekerasan dalam masyarakat; eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan kolektif dan praktik penerapannya; kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan kolektif di berbagai negara dan pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kekerasan kolektif. ......Collective violence each year continues increasing in quantity throughout Indonesia, and especially in Banten Province. Collective violence in which as a purely criminal or collective violence as a social reaction (gain legitimacy from the public) in Banten Province, is still causing serious losses for Banten society itself. The influence of cultural, economic and weak of law enforcement stimulate the violence collective occurrence. The main problem in the writing of this thesis is about positive Indonesian criminal law responsibility in collective violence. This research is descriptive analytical form. The method of this thesis using a normative juridical approach, namely to analyze the problem from the viewpoint of or in accordance with applicable laws and regulations now and is associated with empirical data (reality on the ground). Researchers used secondary data with the data collection tool in the form of literature studies and primary data through in-depth interviews using interview guidelines to Police investigators, Prosecutors, Lawyers, Judges and the public. One of the obstacles encountered is that the current positive law does not specifically regulate collective crime. Although this does not mean that the Criminal Code and Special Criminal Act is not applicable to cases of collective violence. Various provisions that can be applied for example is Article 170 of the Criminal Code In Indonesian law, Article Complicity (Deelneming) and also other rules relating to acts of violence in public. By considering the circumstances with appropriate adjustments, the existing provisions applicable maximum. To anticipate the actions of collective violence in forward time, need to be formulated in the concept of the New Penal Code or by entering a new provision the issue of collective acts of violence in particular. Through the draft Penal Code formulation by looking at the development of violent crime in society; the existence of legislation relating to criminal law crime of collective violence and its implementation practices; policy setting collective violent crime in various countries and the views or expectations of society in relation to collective violence.

Abstrak :
ABSTRAK<>br> Artikel ini membahas mengenai kekerasan kolektif yang terjadi dalam konflik antarorganisasi masyarakat Forum Betawi Rempug FBR dan Pemuda Pancasila PP . Konflik antarkedua organisasi masyarakat ormas ini seringkali terjadi di wilayah Jakarta, Tangerang, dan juga Depok dalam rentang tahun 2011 hingga 2016. Penulis berasumsi bahwa kekerasan kolektif yang terjadi dalam konflik antarormas FBR dan PP ini termasuk kedalam perilaku kolektif. Hasil analisa penulisan menunjukan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif dalam konflik antarkedua ormas ini. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor kondusifitas struktural berupa kemajemukan wilayah konflik dan penandaan wilayah kekuasaan; faktor ketegangan struktural berupa pertentangan ekonomi seperti perebutan lahan; faktor tumbuh dan berkembangnya keyakinan umum berupa anggapan ormas lawan adalah musuhnya dan adanya sifat kekerasan yang melekat dalam kedua ormas; faktor pencetus berupa pencopotan atribut ormas, perusakan posko ormas, adanya provokator, dan adanya emosi; faktor mobilisasi berupa konsolidasi ikatan-ikatan dalam kelompok dan ukuran kolektivitas sehingga terjadi kekerasan kolektif; dan pengoperasian pengendalian sosial yang bersifat formal dan non-formal.

---

ABSTRACT<>br> This article discusses the collective violence that occurred in the conflict between Forum Betawi Rempug FBR and Pemuda Pancasila PP community organizations. Conflicts between these two community organizations often occur in Jakarta, Tangerang and Depok areas from 2011 to 2016. The author assumes that the collective violence occurring in the conflict between FBR and PP organizations is included in collective behavior. The result of the writing analysis shows the factors that cause the collective violence in conflict between these two community organizations. These factors are the structural conduciveness factors in the form of territorial marking and the plurality of the conflict areas structural strain factor in the struggle for land due to economic factors growth and spread of a generalized belief factors in the assumption of opponent that mass organizations are enemies and the existing stereotype of the two organizations precipitating factors in the form of removing attributes of mass organizations, destruction of community organizations posts, the presence of provocateurs, and the emotions mobilization factor in the form of consolidation of bonds within the group and the collectivity measure so that collective violence occurs and the operation of formal and non formal social controls.

Abstrak :
Pasca 1998, kekerasan kolektif horisontal di Indonesia meningkat, tidak hanya distribusi, tetapi juga frekuensi, dan kualitasnya. Walaupun peristiwa kekerasan kolektif lebih termotivasi oleh isu-isu primordial, tapi sebenarnya ada kepentingan ekonomi sebagai dorongan atau motivasi di baliknya. Dalam konteks yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, khususnya di Jakarta, sebagian besar kekerasan kolektif banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat berbasis primordial, seperti etnik atau agama. Kembang Latar, sebagai salah satu organisasi berbasis etnik Betawi, tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan pertumbuhan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pertumbuhan ekonomi Soliditas dan solidaritas Kembang Latar sebagai organisasi kemasyarakatan meningkat, seiring dengan kompetisi antar kelompok. Kekerasan banyak dilakukan sebagai bentuk reaksi atas ketersingkiran mereka dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Selain itu, kekerasan juga dilakukan untuk mempertahankan eksistensi organisasi serta untuk memperoleh sumber daya ekonomi yang terbatas. Kembang Latar telah berubah dari geng menjadi kejahatan terorganisasi, sejalan dengan perspektif teoritis Transisi Kontinum Geng menjadi Kejahatan Terorganisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa orang Narasumber. Untuk menjelaskan fenomena digunakan kelompok teori: (1) prosesual; (2) struktural; dan (3) konflik. Sedangkan, analisis transformasi geng menjadi kejahatan terorganisasi didasarkan pada perspektif teoritik Transisi Kontinum dari Geng menjadi Kejahatan Terorganisir. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kembang Latar sering kali menggunakan kekerasan kolektif untuk melindungi “wilayah kekuasaan”, dan akses ke sumber daya ekonomi dengan strategi pembentukan geng menjadi organisasi kemasyarakatan. Kembang Latar telah berkembang dari geng melalui proses transformasi kontinum menjadi organized crime, yang mengambil bentuk Organisasi Kemasyarakatan. ......Post1998, horizontal collective violence in Indonesia increase, not only the distribution, but also its frequency, and its quality of hardness. Eventhough collective violence events more motivated by primordial issues, but actually there are economic interests drives or motivations behind. In the context of collective violence that occurred in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi, especially in Jakarta, most of occasions are carried out collectively by the primordial-based community organizations, such as ethnicity or religion. Kembang Latar, as one of the Betawi ethnic-based organization, can not be separated from the dynamics and growth of Jakarta as the capital city and a center of economic growth. Along with the process of urbanization of Jakarta solidity and solidarity Kembang Latar Organization intensified its competition as a result of the defeat in accessing economic resources are limited. In addition, the patterns of violence carried out to maintain the existence of the organization as well as to obtain limited economic resources. Kembang Latar has been transformed from a gang toward an organized crime as underlined by theoretical perspective of Continuum Transition of Gang into Organized Crime. The research methode used was a qualitative approach and the data collection was conducted through in-depth interviews with several resourche persons. To process the data collected using the group theory analysis: (1) the processual; (2) structural; and conflict. Analysis of the transformation of a gang toward an organized crime was based on theoretical perspective of Continuum Transition of a Gang into Organized Crime. This study resulting the conclusion that Kembang Latar oftenly using collective violence to protect solidity and solidarity, territory, and access to economic resources with gang formation strategies and community organizations. The development of Kembang Latar obviously a proccess of its transformation from a gang to be an organized crime.

Abstrak :
ABSTRAK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model mobilisasi Tilly, di Kabupaten Manggarai lebih banyak menggunakan strategi represif dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutannya. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi melalui desentralisasi tidak berpengaruh terhadap strategi menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan, di Kabupaten Manggarai strategi pendekatan represif atas nama konservasi masih dilakukan dan justru yang terjadi, konflik semakin bereskalasi menjadi kekerasan dengan korban lebih besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi atau mengurangi kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, direkomendasikan kepada resim pemerintahan Kabupaten Manggarai untuk memberi ruang terjadinya dialog/negosiasi antar pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan yang berfungsi mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik alternatif secara damai. Selain itu, harus ada upaya kebijakan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menegakkan demokratisasi kekerasan, yaitu mengurangi seminimum mungkin menggunakan agen-agen represif negara dalam menyelesaikan potensi kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya. Penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan Peluso bahwa monopoli penguasaan sumberdaya hutan dengan membolehkan kekerasan dengan melibatkan agen-agen represif telah memarjinalkan hak akses masyarakat sekitar hutan atas manfaat hutan. Penelitian ini juga memperkaya penggunanaan analisis tindakan kekerasan kolektif dari Tilly terkait topik pemanfaatan sumberdaya alam dari sisi perspektif sosio-politik-lingkungan.

---

ABSTRACT
The dissertation research investigates collective force violence in forest resources utilization. It is based on a case study in Manggarai District that has relatively high rate of violence in Indonesia. Borrowing Tilly?s mobilization model, the study finds that Manggarai District employs repressive strategies in utilizing forest resources. Using Tilly?s theory of violence, this dissertation research deploys descriptive qualitative approach to collect data. This research finds that democratization process through decentralization does not bring significant impacts on the strategy to mitigate dispute on forest resources utilization. In Manggarai District, coercive conservation still occurs. In fact, in the context of decentralization, forest related conflicts escalate and transform into bigger violent events that produce more victims. Therefore, to reduce collective resources based violence, it is recommended for the district government to create space for dialogue and negotiation among multi stakeholders through strengthening institutions that are responsible for developing alternative dispute resolution. In addition, local policies on forest management should be developed based consensus. In this manner, it can ?democratize? violence through minimally utilize repressive state agents to resolve potential violence in the region. The study findings confirm Peluso?s study that shows repressive state?s agents? monopoly over forest management that uses violence measures has marginalized local people?s access to forest resources. Furthermore, this research enriches Tilly?s collective violence framework to analyze forest resources utilization in socio-politics of environment.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas modal sosial dan kekerasan kolektif geng nongkrong anak muda di permukiman kumuh perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada geng nongkrong Kota Paris dan Caplin di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, penelitian ini menemukan bahwa geng nongkrong dan kekerasan kolektif merupakan modal sosial geng nongkrong di permukiman kumuh. Kenyataan ini disebabkan oleh persoalan struktur dan kultur sosial masyarakat di permukiman kumuh Johar Baru. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (LSM/NGO) perlu merancang sebuah kebijakan pembangunan inklusif dimana ada sebuah intervensi sosial terhadap sebuah komunitas atau masyarakat, khususnya kelompok anak muda.

---

ABSTRACT This thesis discusses social capital and collective violent street gangs in the urban slums. By using the method of qualitative research through case study approach in the Kota Paris and Caplin street gangs in District Johar Baru, the study found that the street gang and collective violence is social capital street gang in a slum. This fact is due to the problems of social structure and culture of the people in the slums, Johar Baru. Therefore, this study recommends that the government and civil society organizations need to design a policy of inclusive development where there is a social intervention to a community or society, especially the young people.