Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlindungan Terhadap KekayaanYayasan Berkaitan Dengan Pembatasan Besarnya NilaiPenyertaan Yayasan Dalam Berbagai Bentuk Badan Usaha,Tesis, 2003. Tesis ini dibuat untuk memenuhi prasyaratdalam rangka mencapai gelar Magister Kenotariatan padaProgram Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, UniversitasIndonesia. Disamping itu untuk memperoleh gambaran yanglebih mendalam tentang perlindungan terhadap harta kekayaanYayasan dan dampak pembatasan besarnya nilai penyertaanYayasan yaitu paling banyak sebesar 25% dari seluruh nilaikekayaan Yayasan ditinjau dari segi perlindungan terhadapkekayaan Yayasan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukanpenelitian melalui -kepustakaan dan lapangan. Yayasanmerupakan badan non profit yang mendapatkan kekayaan awaldari pendirinya yang memisahkan kekayaannya. Selain ituYayasan dapat memperoleh kekayaan dari sumbangan-sumbangandonatur, wakaf, hibah, hibah wasiat, bantuan pemerintah,bantuan dari luar negeri dan perolehan lain yang tidakbertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundanganyang berlaku. Kekayaan Yayasan yang telahdimasukkan ke dalam Yayasan menjadi milik publik yang harusdigunakan untuk kepentingan publik dibidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan sesuai dengan maksud dan tujuanYayasan yang tertuang dalam anggaran dasarnya dan tidakboleh dialihkan atau dibagikan baik secara langsung maupuntidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawanatau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadapYayasan. Yayasan juga dapat mendirikan badan usaha dan/ataumelakukan penyertaan dibadan-badan usaha. Yayasan harusberhati-hati memilih bentuk badan usaha dalam rangkamelakukan penyertaannya . karena tidak semua bentuk badanusaha memberikan jaminan perlindungan terhadap kekayaanYayasan. Dengan adanya pembatasan penyertaan modal yaitupaling banyak 25% dari nilai seluruh kekayaan Yayasan yangmaksudnya untuk melindungi harta kekayayan Yayasan, makaYayasan dalam penyertaannya harus memilih bentuk badanusaha yang dapat melindungi seluruh kekayaan Yayasan."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004,serta penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation?s assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation?s assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"Penulisan hukum ini menganalisis mengenai pengaturan yayasan di Indonesia beserta permasalahannya di lingkup kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan kekayaan yayasan, pengaturan mengenai kekayaan yayasan di Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Switzerland, dan Norwegia, dan juga hasil pengkritisian terhadap permasalahan kekayaan yayasan di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan kekayaan yayasan di keempat negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan mengenai kedudukan yayasan sebagai suatu badan hukum dan juga akan menguraikan mengenai permasalahan kekayaan yayasan di Indonesia. Penelitian ini juga akan secara komprehensif menjelaskan pengaturan kekayaan yayasan di Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Norwegia, dan Switzerland, yang mana pengaturan di keempat negara tersebut lebih terperinci apabila dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menguraikan tentang pemecahan masalah kekayaan yayasan di Indonesia yang didapatkan dari hasil perbandingan dengan keempat negara tersebut. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan kekayaan yayasan yang sudah ada saat ini agar permasalahan-permasalahan tersebut bisa diminimalisir.

---

This legal writing analyzes the regulation of foundations in Indonesia and their issues in the scope of ownership, use and control of the foundation 39 s asset, the regulation of the foundation 39 s asset in the People 39 s Republic of China, Japan, Switzerland and Norway, as well as the results of critiques of the foundation 39 s asset issues in Indonesia through comparison with the foundation 39 s asset regulations in the four countries. The research method used in this research is Juridical Normative with Descriptive type. The results of this study illustrate the position of the foundation as a legal entity and will also describe the problems in the scope of the foundation 39 s asset in Indonesia. The study also describes comprehensively the regulation of foundation rsquo s asset in the People 39 s Republic of China, Japan, Norway, and Switzerland, where arrangements in the four countries are more detailed when compared to Indonesian regulations. The results of this study also describe the problem solving foundation rsquo s asset in Indonesia obtained from the comparison with the four countries. Based on these comparative results, the Government of Indonesia deems it necessary to detail the existing foundation rsquo s asset regulation to minimize these problems."