Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Doktrin State responsibility merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Inti dari pengertian doktrin State responsibility adalah bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh negara ataupun organ-organ resmi negara harus dipertanggung jawabkan dan memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan antar negara di kancah internasional. Lahirnya konsekuensi atas setiap aksi daripada negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara mentaati ketentuan hukum internasional serta memberi keadilan bagi subjek hukum internasional yang mengalami kerugian atas tindakan suatu negara. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk meneliti apakah dalam kasus kejahatan perang war crimes tentara Belanda di Indonesia pada periode 1945-1949 khususnya di daerah Rawagede dan Sulawesi Selatan , doktrin State responsibility dapat digunakan untuk menganalilis pertanggung jawaban Pemerintah Belanda kepada korban maupun keluarga korban. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter pelanggaran hukum internasional yang dilakukan dalam tindakan kejahatan perang tentara Belanda dan atribusi kejahatan perang tersebut kepada Pemerintah Belanda sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab yang diatur dalam hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari kedua analisis tersebut, tindakan tentara Belanda merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat diatribusikan kepada Pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab hukum kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan reparasi reparation atas tindakan tentaranya.

---

ABSTRACT
State responsibility is an important doctrine that keeps on developing in international law. The definition of state responsibility is that every action conducted by nations or its legitimate organs entails international responsibility and has legal consequences in the eyes of international law. The purpose of this doctrine is to ensure that nations will abide by international law and also give access to justice for victims that got harmed through certain nations rsquo action. This research then focused on analyzing whether State responsibility doctrine can be applicable in the case of war crimes conducted by Dutch soldiers in Indonesia spesifically in Rawagede and South Sulawesi during 1945 1949 period Indonesia rsquo s revolution war . The writer uses two main points of analysis in analyzing whether state responsibility can be applicable in that case. The first one is whether the actions conducted by Dutch military troops were in violation of international law, the second one is whether the action can be attributed to Dutch Government so that the Dutch Government bears responsibility towards the victims and family of victims. The conclusion of this research is that according to State responsibility doctrine, the Dutch Government is responsible towards the war crimes conducted by Dutch military troops in Indonesia during 1945 1949 in Rawagede and South Sulawesi and entitled to give reparation for victims or family of victims.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam pasca Perang Vietnam dengan pendekatan histografis. Jejak masa lalu hingga sekarang menunjukkan bahwa relasi antara kedua negara terlihat baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bentuk interaksi dan kerja sama bahkan sejak zaman dinasti. Namun dibalik hubungan baik antara Korea Selatan dan Vietnam terdapat masa lalu yang kelam, yaitu kejahatan perang di masa Perang Vietnam. Bagi sebagian warga Vietnam, masa lalu yang kelam ini menghantui hubungan baik yang terjalin di antara kedua negara. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melihat hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan penelitian pada pengaruh masa kelam di masa Perang Vietnam kepada kondisi hubungan diplomasi kedua negara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masa lalu yang kelam pada masa Perang Vietnam dengan hubungan diplomasi Korea Selatan dengan Vietnam pasca Perang Vietnam. Peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis dengan sumber data media daring yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Hankyoreh, The New York Times, dan CNN untuk menganalisis pertanyaan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan perang pada masa Perang Vietnam sama sekali tidak berpengaruh pada hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam. Hal ini peneliti maknai bahwa perbuatan pihak Korea Selatan dalam Perang Vietnam tidak secara general dianggap sebagai sebuah kejahatan perang. Adapun keberadaan pihak yang mempermasalahkan masa lalu yang kelam tersebut dapat peneliti maknai bahwa masa lalu (sejarah) tidak dapat dihilangkan. Dalam hal ini, peneliti juga dapat mengatakan bahwa kebutuhan mutualisme antarnegara yang menjalin hubungan diplomatik lebih utama dibandingkan dengan permasalahan kejahatan perang yang telah dilakukan oleh salah satu pihak. ......This research discussed the diplomatic relations between South Korea and Vietnam post Vietnam War with a histographic approach. The traces of history showed that the two countries have a good relationship even before they have established a diplomatic relation. This can be seen from many forms of interaction and cooperation even since the dynastic period. However, behind the good relations between South Korea and Vietnam lies a dark past, namely war crimes during the Vietnam War. For some people, even more to Vietnamese, this dark past haunt the good relations that exist between the two countries. In this regard, the researcher sees diplomatic relations between South Korea and Vietnam as an important subject to study. Therefore, this study focuses on the influence of the dark period during the Vietnam War on the conditions of diplomatic relations between the two countries. The purpose of this study is to analyze the influence of the dark past during the Vietnam War with the diplomatic relations between South Korea and Vietnam after the Vietnam War. The researcher used a descriptive-analysis method with reliable online media data sources such as Hankyoreh, The New York Times, and CNN to analyze the research questions. The analysis shows that war crimes during the Vietnam War had absolutely no effect on diplomatic relations between South Korea and Vietnam. The researcher interprets the result as the actions of the South Korean side in the Vietnam War were not generally considered as a war crime. As for a few parties who are questioning the dark past, it can be interpreted that the past (history) cannot be erased. In this case, the researcher can also say that the need for mutualism between countries that establish diplomatic relations is more important than the problem of war crimes that have been committed by either party.

Abstrak :
The principle of military necessity, in its role as a fundamental legal princnnle underlining international humanitarian law, has been firmly rooted in international law. That is not necessarily the case, however, with its rote as circumstance precluding wrongfulness for violations of humanitarian law norms, much disparity exist among authors and states about the elements, scope, and limitations to its role as preclusion. This article intends to clarify as to what extent the principle of military necessity can operate in the sphere of positive IHL norms.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang tindakan perekrutan tentara anak menjadi satu suatu bentuk kejahatan perang yang ditinjau berdasarkan hukum internasional. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah kasus perekrutan tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo sebagai Presiden Persatuan Patriot Kongo (UPC) dan Komandan Pasukan patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) di konflik di Ituri, Kongo. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami latar belakang larangan perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata, mengetahui ketentuan hukum internasional dan keputusan peradilan berkenaan dengan perekrutan tentara anak-anak, dan untuk mengetahui caranya aksi rekrutmen tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo di Konflik Ituri, Kongo memenuhi unsur pidana dalam Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan memeriksa perjanjian internasional yang terkait dengan larangan perekrutan tentara anak dan pendekatan yang digunakan dan preseden yang ditetapkan oleh peradilan internasional dalam mengadili dan memutuskan kasus perekrutan tentara anak. ......This thesis discusses the act of recruiting child soldiers into a form of war crime which is reviewed based on international law. The case used in this paper is the case of the recruitment of child soldiers by Thomas Lubanga Dyilo as President of the Congolese Patriots Union (UPC) and the Commander of the Patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) in the conflict in Ituri, Congo. The purpose of writing this thesis is to understand the background of the prohibition on the recruitment of child soldiers in armed conflict, to know the provisions of international law and judicial decisions regarding the recruitment of child soldiers, and to find out how. The recruitment of child soldiers was carried out by Thomas Lubanga Dyilo at The Ituri conflict, Congo fulfilled the criminal element in Article 8 (2) (e) (vii) of the Rome Statute. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical by examining international treaties related to the prohibition of the recruitment of child soldiers and the approaches used and the precedents set by the international judiciary in adjudicating and deciding cases of the recruitment of child soldiers.