Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini berjudul "Kebijakan Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Rangka Reintegrasi Sosial Terhadap Terpidana kejahatan Kekerasan", dan tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu untuk mengetahui kebijakan hakim di dalam penerapan pidana penjara dan kebijakan pembina lembaga pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terpidana kejahatan kekerasan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan berupa studi dokumen, observasi, angket dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Petugas Pembina Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana kejahatan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Penentuan responden dilakukan secara purposive non random sampling, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Maksud kebijakan penerapan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial, yaitu kebijakan hakim di dalam menjatuhkan pidana penjara dengan tujuan untuk perlindungan masyarakat terhadap bahaya akibat tindak pidana dan, dengan tujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana. Kebijakan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial dilaksanakan dengan cara memasukkan narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan dan selama menjalani pidana dilakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan pembinaan reintegrasi dengan masyarakat yang berupa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Kebijakan penerapan pidana penjara terhadap terpidana kejahatan kekerasan di Pengadilan Negeri Purwokerto apabila dilihat dari berat pidana penjara yang dijatuhkan, telah memenuhi dan dapat sebagai sarana proses reintegrasi sosial yang berupa asimilasi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas, namun apabila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan penjatuhan pidana penjara maka dapat dikatakan tidak berdasar tujuan reintegrasi sosial sepenuhnya. Kebijakan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana/narapidana kejahatan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto lebih ditonjolkan pada bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta pembinaan dalam bentuk asimilasi di dalam lembaga atau di dalam gedung lembaga pemasyarakatan yang meliputi kegiatan pembinaan mental spiritual atau keagamaan, olah raga, keterampilan pertukangan, perbengkelan, pertanian dan peternakan. Pembinaan narapidana dalam bentuk asimilasi dilakukan dengan cara pembauran antara narapidana dengan petugas pembina lembaga, pembauran dengan sesama narapidana dan Pembauran dengan masyarakat pengunjung lembaga pemasyrakatan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalisme pembina lembaga pemasyarakatan dan diperlukan partisipasi positif dari masyarakat.

---

ABSTRACT The title of the thesis is 'The application and implementation of imprisonment sentence policies based on social reintegration of violent crime offenders. The aim of the present research were to know the judge policy in inflicting imprisonment sentence and to know the prison management policy in implementing the imprisonment sentence based on social reintegration of the violent crime offenders. This 'research was descriptive.. The data was obtained through library and field researches involving documentary study, observation, questionnaire and interview with the Purwokerto state court, prison management and prisoner of violent crime prisoners in Purwokerto prison. Respondents were chosen based on purposive non random sampling. Data was analyzed based on descriptive qualitative methods. The aims of the imprisonment policy based on the social reintegration was the implementation of imprisonment sentence based on social defence and treatment of offender method. This policy was implemented by giving i;a treatment to the offenders in a prison like personality and self-esteem education; and reintegration education, involving programs like assimilation, conditional release and to go on leave before released. If, the judge policy on the application of imprisonment sentence was viewed based on its heaviness, it would be fit in with the social reintegration policy involving assimilation, conditional release and to go on leave before released, but if it was wied based on its considerations in inflicting imprisonment sentence, it would not be fit in with the aims of the social reintegration policy. The implementation of the imprisonment sentence in the Purwokerto prison was more focused on the personality and self-esteem educations, and assimilation inside the Purwokerta prison involving activities like moral and spirituai1l educations, sport, artisan, mechanic, agriculture and husbandry. The assimilation of offenders was done by establishing close communication with prison officers, Other prisoner and public prison visitors. To Teach the aims of the implementation of imprisonm1nt sentence based on social reintegration, it needed sufficient facilities; professionalism of the prison officers and positive social participation.

Abstrak :
Tesis ini tentang Penanganan Kejahatan Kekerasan pada Perempatan Lampu Merah Coca Cola di Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah penanganan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metropolitan Jakarta Raya dalam mengungkap dan menangani kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, serta kajian dokumen untuk memahami dan mendalami penanganan kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola tersebut. Tesis ini menunjukan bahwa penanganan kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta yang dilakukan oleh Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat merasa tidak aman dan nyaman. Penanganan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Mobile meliputi tindakan kepolisian yang bersifat represif yustisial dan tindakan kepolisian yang bersifat represif non yustisial. Tindakan kepolisian yang bersifat represif yustisial dilakukan dengan menggunakan asas legalitas, yaitu dimulai dari ditemukannya tindak pidana kejahatan kekerasan yang diikuti dengan kegiatan penyidikan tindak pidana yang berupa : 1) penyelidikan, 2) penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan), 3) pemeriksaan saksi dan tersangka, 4) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kegiatan penyidikan tindak pidana tersebut juga dilakukan dengan adanya dukungan teknis penyidikan serta administrasi penyidikan. Tindakan kepolisian yang bersifat represif non yustisial dilakukan dengan menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum yang berkaitan dengan diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian yang dilakukan oleh petugas Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum antara lain yaitu dalam penggunaan tindakan kekerasan dan senjata api serta dalam pelepasan penangkapan. Kajian dalam tesis ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa lokasi perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta cukup rawan terhadap terjadinya kejahatan kekerasan, karena di samping lokasi tersebut merupakan daerah perbatasan antara tiga wilayah hukum Polres Metropolitan di Jakarta, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penanganan kasus oleh polres atau polsek setempat berkaitan dengan kepastian locus delicti, pada sisi lain, di sekitar lokasi tersebut juga terdapat sebuah pemukiman masyarakat miskin dan kumuh yang diyakini merupakan sumber timbulnya pelaku-pelaku kejahatan kekerasan. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan dalam penanganan kejahatan kekerasan di perempatan lampu merah Coca Cola yang dilakukan oleh Satuan Resmob. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat dan petugas-petugas dari instansi terkait lainnya di sekitar lokasi, penataan kembali penugasan anggota Satuan Resmob di lapangan, pengkoordinasian petugas-petugas reserse kewilayahan, penanganan secara terpadu dengan fungsi intelijen dan Babinkamtibmas, serta pengarsipan terhadap file-file yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan.

Abstrak :
enomena klitih sebagai salah bentuk dari kejahatan kekerasan telah mengakibatkan banyaknya korban luka serta menyebabkan rasa aman masyarakat Yogyakarta menjadi terancam secara luas. Pelaku klitih yang mayoritas berjumlah lebih dari 2 orang, tidak secara spesifik menargetkan siapa korbannya serta menyerang secara acak dengan niat untuk melukai. Lebih dari itu, salah satu karakteristik dari klitih adalah terjadi di ruang publik atau di jalan, maka dari itu reaksi terhadap kejadian ini seringkali menekankan pada pencegahan kejahatan yang bersifat situasional (situational crime prevention). Situational crime prevention merupakan pencegahan yang berfokus pada intervensi jangka pendek serta menjanjikan untuk menghasilkan hasil praktis. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis situational crime prevention terhadap kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY (sebagai pihak berwajib) dalam menghadapi kejahatan kekerasan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 – 2022. Metode dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dan data kebijakan bersumber dari tinjauan berbagai media online nasional serta lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY telah mengadopsi berbagai teknik yang terdapat pada situational crime prevention yakni, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove target), reduce provocations (reduce emotional arousal) dan remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Meskipun begitu, tetap diperlukan kajian yang mendalam terhadap aspek psikologis pelaku klitih, untuk dapat menghadirkan intervensi yang tepat dalam mencegah terjadinya klitih. ......The phenomenon of klitih as a form of violent crime has resulted in many injured victims and caused the sense of security of the people in Yogyakarta to be widely threatened. The majority of the perpetrators of Klitih numbered more than 2 people, did not specifically target the victims and attacked randomly with the intention to injure. Moreover, one of the characteristics of klitih is that it occurs in a public space or on the street, therefore reactions to this incident often emphasize situational crime prevention. Situational crime prevention is prevention that focuses on short-term interventions that promise to produce practical results. This writing aims to look at how situational crime prevention analyzes the policies of the DIY Regional Police and the DIY Regional Government (as the authorities) in dealing with violent crimes of klitih in the Special Region of Yogyakarta in 2020 – 2022. The method in this writing uses qualitative analysis and policy data sourced from reviews various national and local online media. The results of the analysis show that the DIY Regional Police and DIY Regional Government policies have adopted various techniques contained in situational crime prevention, namely, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove targets), reduce provocations (reduce emotional arousal) and remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Even so, an in-depth study of the psychological aspects of the perpetrators of klitih is still needed, in order to be able to provide appropriate interventions to prevent klitih from occurring.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi wilayah Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang terjadi pasca MoU Helsinki sepanjang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 serta bagaimana upaya penaggulanganya. Data di lapangan menunjukan bahwa masih terjadi kejahatan kekerasan menggunkan senjata api di Aceh pasca MoU Helsinki seperti penculikan dengan meminta tebusan, pemerasan, perampokan, hingga pembunuhan yang dikaji dengan menggunakan Routine Activities Theory. Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pasca MoU ini dilakukan oleh oknum mantan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berasal dari kalangan kelas bawah yang terbiasa hidup dalam suasana penuh kekerasan sesuai Lower Class Culture Theory. Mereka melakukan kejahatan tersebut karena didorong alasan kebutuhan ekonomi disamping memiliki sarana senjata api illegal sisa konflik bersenjata di Aceh yang masih banyak beredar di tangan para oknum mantan GAM tersebut sebagai bentuk inovativ dalam Anomie Theory dengan mempertimbangkan untung ruginya kejahatan tersebut dilakukan sesuai dengan Rational Choice Theory. Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut pada akhirnya menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat sehingga diperlukan adanya upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan (preemtif dan preventif) dan penindakan (represif) oleh Polres Lhokseumawe selaku aparat kepolisian yang mengacu pada konsep penanggulangan POLRI maupun konsep penanggulangan O.W Wilson yang secara garis besar digunakan oleh kepolisian diseluruh dunia. Data yang ada menunjukan bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan dapat dikatakan cukup berhasil menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Namun demikian, mengacu pada data yang ada, keberhasilan upaya penaggulangan tersebut bukan hanya merupakan kerja dari pihak kepolisian semata akan tetapi juga karena adanya dukungan dan faktor-faktor lainya yang mempengaruhi keberhasilan tersebut sebagaimana konsep dari Walter C. Reckless, termasuk juga adanya dukungan dari berbagai instansi lain diluar kepolisian seperti aparat pemerintahan, TNI, unsur-unsur penegak hukum dalam Criminal Justice System, pihak swasta, serta masyarakat itu sendiri.

---

This research is aimed to description about phenomenon of violence crime uses fire arm that happened at jurisdiction of Lhokseumawe's Police territory which cover Lhokseumawe's city area and North Aceh regency area after MoU Helsinki since 2005 until 2010 and how to prevention it. Field data confirmed and found that the crimes that happened in Aceh's after MoU, such as kidnapping, blackmail, robberies, and murder may learned by using Activities Rootine Theory?s. The Violence crime uses fire arm does by ex GAM (Aceh Freedom Movement) from lower class community and usually lived in violence atmosphere basic on Lower Class Culture's Theory. They doing that crime because pushed by economy needs, beside they still have illegal fire arm from Aceh leavings conflict as forms inovative in Anomie Theories after they decided about lost and benefit doing crimes according to Rational Choices Theories. That crime must fight with prevention efforts by Lhokseumawe's Police with preventive and repressive action according to POLRI concept and O.W. Wilson concept that used by police throughout world. Existing data has demoed that crime prevention efforts has success to demoted violence crime number at Lhokseumawe's Polres' territory of jurisdiction. But such, according to existing data, that success not only because of police work, but also caused by other factors that influence success as concept from C. Walter. Reckless, including existence support from government, TNI, Law enforcer elements in Criminal Justice System's , private, and society itself.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengalaman seorang perempuan bernama Maria, berusia 21 tahun, sebagai perempuan yang mengalami dominasi laki-laki sebagai bentuk empiris struktur patriarki yang kemudian menghasilkan isu moral di dalam masyarakat bahwa aborsi merupakan tindakan pembunuhan anak yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan serta mengakibatkan perempuan pelaku aborsi mengalami kriminalisasi. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan perspektif feminis kriminologi (feminis radikal, etika feminis, dan hukum feminis), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus feminis yang memungkinkan peneliti untuk mengetengahkan pengalaman perempuan di dalam isu aborsi. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa kriminalisasi terhadap Maria (perempuan pelaku aborsi) adalah sebuah kejahatan karena telah memberikan penindasan bagi otonomi tubuh perempuan dimana hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan tidak dihormati. ...... This minithesis discusses the experienced of a woman named Maria, aged 21 years, as a women who experienced male dominance as a form of empirical patriarchal structure which then generates moral issues in society that abortion is an act of child murder that should not be done by women and lead women criminalizing abortion experience. This study was authored by using feminist perspectives in criminology (radical feminist, feminist ethics, and feminist law), this study used a qualitative approach to the type of feminist case study that allows researchers to present the experience of women in the abortion issue. In the end, this study found that the criminalization of Maria (women abortion) is a crime because it has provided for the suppression of women's autonomy body where sexual and reproductive health rights of women are not respected.