Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional. ......The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels.

Abstrak :
ABSTRAK


Secara konstitusional Dewan Perwalilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat. DPR memiliki fungsi penetapan Anggaran Belanja Negara, bersama-sama Presiden membuat Undang-Undang, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat ini DPR memiliki hak, yaitu (1) hak meminta keterangan kepada Presiden, (2) hak mengadakan penyelidikan, (3) hak amandemen; (5) hak mengajukan pernyataan pendapat, (6) hak mengajukan RUU usul inisiatif, dan (7) hak mengajukan pertanyaan.

Melalui hak-hak itu, DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebij aksanaan pemerintah. Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah terhadap berbagai masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat merupakan kewajiban yang hares dipenuhi. Pelaksanaan hak-hak DPR yang demikian itu, merupakan kewajiban advokasi yang hams dilaksanakan oleh setiap Anggota untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat lemah kedalam bentuk kebijaksanaan nasional dan sekaligus mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan itu. Keberhasilan DPR dalam melaksanakan Kewajiban Advokasi ini pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi peka terhadap aspirasi masyarakat.

Hal tersebut diyakini, karena tugas negara sesungguhnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan orang-perorang, atau golongan tertentu, dengan menciptakan basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran ditandai dengan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat luas, terutama masyarakat lemah agar mereka dapat mencapai kemakmuran pribadinya.

Keberhasilan advokasi itu ditentukan oleh informasi yang diperoleh. Penyedia informasi tersebut adalah Peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, yang berfungsi sebagai "penghubung" keluhan masyarakat. Secara sosiologis, antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Anggota DPR muncul dari individu-individu yang memiliki daya tawar tinggi karena kemampuannya, memiliki ide-ide, dan semangat pembaruan, sehingga agar para Anggota DPR dapat memahami aspirasi masyarakat membutuhkan peneliti yang menerjemahkan aspirasi tersebut.

Abstrak :
Objek penelitian yang diangkat dalam kajian ini adalah industri surat kabar harian Kedaulatan Rakyat yang ada di Yogyakarta. Pemilihan Kedaulatan Rakyat sebagai objek penelitian karena belum ada kajian arkeologi industri di Indonesia yang mengambil sektor percetakan atau industri surat kabar menjadi topik pembahasan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan produksi surat kabar harian Kedaulatan Rakyat pada tahun 1945-1968 melalui kebudayaan material (material culture) yang ditinggalkan, seperti mesin dan peralatan. Sebagai salah satu surat kabar tertua di Indonesia yang lahir empat puluh hari pasca kemerdekaan dan masih menerbitkan berita hingga sekarang (living industrial heritage), Kedaulatan Rakyat menyimpan peran yang besar dalam membantu pemerintah mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta. Di masa lalu, teks berita yang ada dalam surat kabar dibuat menggunakan mesin manual dengan cara menekan huruf-huruf timbul berbahan logam pada kertas koran. Tentunya berbeda dengan produksi surat kabar di masa sekarang, menggunakan plat berbentuk lembaran dan mesin cetak modern, yang lebih efektif dan efisien menghasilkan surat kabar dalam waktu yang singkat dan jumlah yang besar. Metode penelitian dari Kenneth Dark dipilih untuk menggambarkan produksi surat kabar di masa lalu. Dark melihat bahwa tinggalan materiil hanya dapat menjelaskan mengenai keberadaan dirinya, untuk itu tinggalan tersebut perlu ditempatkan pada kerangka interpretasi dengan mengaitkan pada sejarah dan fungsi material culturenya agar menjadi bukti arkeologi. Melalui serangkaian prosedur tersebut, dapat direkonstruksi proses produksi surat kabar harian Kedaulatan Rakyat melalui kebudayaan material yang masih tersisa. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi industri surat kabar di Indonesia untuk lebih memperhatikan, menjaga, dan merawat tinggalan mesin dan peralatan yang sudah tidak digunakan karena terdapat perkembangan yang perlu untuk disampaikan mengenai teknologi dan proses produksi surat kabar bagi generasi muda di masa mendatang. Selain itu, kajian ini dapat menjadi peluang lahirnya penelitian arkeologi industri pada sektor-sektor yang lainnya. ......The research object raised in this study is the Kedaulatan Rakyat daily newspaper industry in Yogyakarta. The choice of Sovereignty of the People as the object of research is because there has been no study of industrial archeology in Indonesia which has taken the printing sector or the newspaper industry as the topic of discussion. This research focuses on describing the production of the daily newspaper Kedaulatan Rakyat in 1945-1968 through the material culture that was left behind, such as machines and tools. As one of the oldest newspapers in Indonesia which was born forty days after independence and still publishes news today (living industrial heritage), Kedaulatan Rakyat plays a big role in helping the government maintain Indonesian independence, especially in the Yogyakarta area. In the past, news texts in newspapers were made using manual machines by pressing embossed metal letters on newsprint. Of course, it is different from the production of newspapers today, using sheets in the form of plates and modern printing presses, which is more effective and efficient in producing newspapers in a short time and in large quantities. The research method from Kenneth Dark was chosen to describe the production of newspapers in the past. Dark sees that material remains can only explain his existence, for this reason these remains need to be placed in an interpretation framework by linking them to history and the function of the material culture so that they become archaeological evidence. Through these series of procedures, the production process of the Kedaulatan Rakyat daily newspaper can be reconstructed through the remaining material culture. This research can be input for the newspaper industry in Indonesia to pay more attention to, maintain and care for the remains of machines and equipment that are no longer in use because there are developments that need to be conveyed regarding the technology and process of producing newspapers for the younger generation in the future. In addition, this study can be an opportunity for the birth of industrial archeology research in other sectors.