Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAbstrak Penelitian yang berjudul Kebijakan Penghapusan Becak di Jakarta Masa Gubernur Wiyogo ini membahas kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memutuskan untuk melarang pengoperasian becak di Jakarta pada tahun 1992. Kebijakan tentang permasalahan becak ini sebenarnya sudah berlangsung secara kontinu sejak tahun 1966, namun kasusnya baru dapat dituntaskan pada masa Gubernur Wiyogo tahun 1992. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menghapuskan becak di wilayahnya berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial, ekonomi, dan hukum terhadap para tukang becak. Kata kunci: Becak, Kebijakan Penghapusan Becak, Jakarta, Wiyogo.

---

ABSTRACTAbstract This study, Policy of Removing Pedicab in Jakarta in The Period of 1992 of Wiyogo Governor s Period, discuss Jakarta government s policy which decided to ban operations of pedicab in Jakarta in 1992. This policy rickshaw problem had been going on continuously since 1966, but it could be executed in 1992 during the governorship of Wiyogo. The method used is the historical method consists of four stages, there are heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the Jakarta government policy in eradicating rickshaws in that area impacted by the advent of social issues, economics, and law against the pedicab drivers. Keywords Pedicab, Removal Policies Pedicab, Jakarta, Wiyogo. "

"Kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak kendaraan bermotor disahkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2019 disebabkan oleh tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 tahun 2019 di Kantor Samsat Jakarta Pusat, analisis hambatan pelaksanaan kebijakan, dan analisis kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam menurunkan piutang pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil evaluasi kebijakan ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, bahwa pelaksanan kebijakan ini di Samsat Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria efektif, efisien, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun tidak memenuhi kriteria kecukupan karena pada akhir 2019 masih terdapat piutang pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jakarta Pusat. Hambatan yang dihadapi fiskus yaitu penumpukan Wajib Pajak pada akhir periode kebijakan, Kurang Sumber Daya Manusia dan peralatan. Hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu antrian panjang dan membutuhkan lebih lama waktu dibandingkan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa kebijakan. Selanjutnya kinerja Bapenda kurang baik dalam menurunkan tingkat piutang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam menurunkan piutang dengan penerapan pengampunan pajak (penghapusan sanksi pajak) secara regular berdampak kurang baik pada kepatuhan Wajib Pajak.

---

The policy of tax relief and elimination of administrative sanctions for the vehicle tax receivable ratified through the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 90 of 2019 due to the vehicle tax arrears. This descriptive research aims to evaluate the implementation of policy at Samsat Office of Central Jakarta, analysis the barriers of policy implementations, and analysis the performance of the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda) in reducing the vehicle tax receivable and improving taxpayer’s compliance. This research uses a quantitative approach method with post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of an in-depth interview and literature study. The Result of this study the policy implementations at Samsat Office of Central Jakarta has fulfill effectiveness, efficiency, equity, responsiveness and appropriateness as proposed by William N Dunn. However, it failed fulfill the criteria of adequacy because at the end of 2019 there were still vehicle tax receivable at Samsat Office of Central Jakarta. Obstacles faced by the tax authorities are the accumulation of taxpayers at the end of the policy period, lack of human resources and equipment. Obstacles faced by taxpayers are long queues and require longer time than motor vehicle tax payments without a policy. Furthermore, Bapenda's performance is not good in reducing the level of receivables and increasing taxpayer compliance. Then one of the efforts to reduce receivables by implementing tax amnesty (removal of tax sanctions) on a regular basis has an unfavorable impact on taxpayer compliance."