Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
UUSPN menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YangMaha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Permasalahan yang muncul adalah apakah tujuan Pcndidikan Nasional sudah dijabarkan, dalam bentuk adanya konsistensi intemasional diantara tujuan, fokus, strategi, mekanisme, dan usaha, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, begitupun kesepakatan terhadap falsafah, visi dan paradigmanya yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan nasional dan penyusunan kurikulumnya. Di samping itu bagaimana bentuk pendidikan yang dapat mendorong terwujudnya koherensi dan komplementasi pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap pendidikan sekolah.

Tesis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap rumusan dan penjabaran tujuan Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan yang terkait, dengan menggunakan teori Bromley (\989) mengenai proses kebijakan sebagai suatu hierarki (Policy Process as a hierarchy). Sedangkan hasil implementasi tujuannya direfleksikan oleh kondisi umum tentang pendidikan yang dinyatakan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif melalui teknik observasi, kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam (depth inrerview), dan dibatasi pembahasannya pada Policy Level, seperti ketetapan MPR dan UU SPN, sedangkanOrganization Level dan Operalion Level dibatasi dengan hanya melihat kondisi sccara umum manajemen Pendidikan Nasional, Kurikulum yang berlaku, kondisi dan proses pendidikan di sekolah, partisipasi keluarga dan partisipasi masyarakat. Pola interaksi yang diteliti secara kualitatif dan indikatif, adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah, pendidikan oleh keluarga, dan pendidikan masyarakat.

Pemikiran Islam tentang pendidikan dan analisis relevansinya dengan Kebijakan Pendidikan Nasioanl, merupakan wacana untuk dapat menjadi masukkan bagi penyempumaan Kebijakan Pendidikan. Terlihat pemikiran Islam tersebut sangat relevan dikaitkan dengan visi, falsafah dan paradigma pendidikan, yang masih belum jelas perumusannya sampai saat ini, dan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di tingkat operasional.

Hasil evaluasi menunjukkan perlunya rumusan baru visi dan falsafah, dan paradigma pelaksanaan pendidikan nasional, yang mengakibatkan perlunya revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan rumusan visi dan falsafah dan paradigma yang baru.

Abstrak :
Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor I tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis. Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang telah dilaksanakan. Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan : Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya Iebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, belum efektif karena Iemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit. Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan lebih terfokus pada capaian program secara prosedural sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam tujuan kebijakannya. Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin akurasi data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program yang sedang berjalan. Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan secara maksimal. Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.
2. Kebijakan publik harus mampu mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang memadahi.
3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan mendatang.
4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan mencapai sasaran kebijakan secara tepat.
5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipasi aktif stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan. ...... Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of education's budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Local autonomy canon number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's responsibility but also local government. Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public school is discriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make a idea to lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county. This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education policy. Dunn make 5 (five) standard of stages in process of making and implementation a public policy. This process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented ( policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment). Effectiveness of education policy can be defined as representative level of a target is achieved. Education policy can be said as success if that policy can accomplish a target that has been appointed. Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method, gathered information is more complete, profound, and reliable. This research produce some finding: First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's orientation is to policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legislative. Second, capability of county government employee, especially in Dinas Pendidikan as Policy implementer, has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum preparation. Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy). Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data become ineffective in program development and maximize control of undergoing program. Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal. Results of Research also give some ideas. There are:
1. Policy making by county government in define policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.
2. Public policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization adequately.
3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,
4. Public policy as priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.
5. Impact of a public policy can push active participation of policy stakeholders regarding the next policy development.

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan bergulir dalam kebijakan-kebijakan pendidikan yang muncul dan bagaimana respon yang terjadi. Munculnya perubahan paradigma dalam bidang pendidikan melahirkan kebijakankebijakan baru seperti Sekolah inklusi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sekolah gratis, Perubahan jadwal masuk sekolah dan Pembelajaran ICT di Sekolah Dasar . Kebijakan pendidikan tersebut bergulir melalui mekanisme kekuasaan yang positif dan produktif, dan digulirkan melalui "micro pouvoir". Kuasa menjelma ke dalam pengetahuan agar ia operatif dan efektif merasuki alam bawah sadar setiap orang melalui kebijakan-kebijakan yang digulirkan. Kebijakan-kebijakan baru tersebut pada gilirannya melahirkan implikasi-implikasi bagi agen-agen pelaku yang dialiri oleh kebijakan tersebut.

---

The focus of this research is to comprehend how the power flows in existing educational policies and what the responces of the flown agents are. The occurance of new paradigm in education field has borned new education policies such as inclusive schools, school based curriculum which is more well-known with KTSP short for Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, free-charged schools, the time changes in schedule of commencing study at schools, and ICT instruction at elementary schools. The education policies borned through positive and productivepower mecanism and also through "micro pouvoirs". The power transform into knowledge and goes into unconcious minds of every person through the yieldedpolicies. Those new policies cause impliction toward the all agents flowed by the educational policies.

Abstrak :
Fokus dari penelitian ini adalah sekolah inklusif di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tidak hanya untuk anak normal tapi juga untuk anak cacat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor organisasi seperti apa yang dimiliki oleh sekolah reguler tersebut sehingga sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif. Metodologi yang digunakan untuk menganalisis adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan positivis, dan data dikumpulkan melalui proses wawancara dengan beberapa informan terkait di sekolah. Hasil penelitian diperoleh bahwa guna siap memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, sekolah reguler perlu melakukan perubahan atau penyesuaian pada beberapa faktor-faktor organisasi yang ada.

---

The focus of this research is an inclusive school as SDN 02 and SDN 06 Lebak Bulus and SDN 24 Kramat Jati. Inclusive schools are schools that provide education for children is not only normal but also for children with disabilities. This study aimed to determine factors such as what the organization is owned by regular schools so that schools can organize an inclusive education. The methodology that used to analyze is qualitative research with positivistic approach, and data collected through an interview process with several related informants in the school. Results showed that in order to provide educational services to children with special needs, mainstream schools need to make changes or adjustments in some of the factors existing organization.

Abstrak :
Penelitian ini fokus pada analisis pengaruh program BOS pada Departemen Pendidikan Nasional terhadap Angka Partisipasi Kasar: 2006 ? 2008. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan estimasi Data Panel Model Efek Tetap. Hasil penelitian ini menyarankan keharusan adanya koordinasi antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam keberhasilan pendidikan nasional dan agar sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program (terutama progam BOS) sehingga dampak positif dari kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penelitin ini juga menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah dana pada program pendidikan ini karena hasil estimasi menunujukkan adanya korelasi yang kuat antara peningkatan dana dan peningkatan APK. The study is focus on analyzing the impact of the Education Operational Assistance (BOS) Program to the gross enrollment rates achievement. The study is use the quantitative analysis (Fixed Effect Model). The main suggestion of this study is the necessity of coordination in planning and implementation of the program (especially BOS program) among stakeholders, including Central and Local Government should be existence with the result that people obtain benefits of the program. Secondly, there is high correlation between funding of the educational program and gross enrollment rate, hence, allocation for this program should be increased by the government.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan melakukan kajian terhadap hasil penelitian Tim Peneliti bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang tahun 2016 dan 2017. Topik yang dikaji adalah layanan pendidikan agama kelompok minoritas pada SMA/SMK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi layanan pendidikan agama bagi kelompok minoritas memiliki landasan yang kuat tetapi dalam implementasinya tidak semua sekolah dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa: (1) ada sekolah yang dapat memberikan layanan full pendidikan agama sesuai agama yang dianut peserta didik; (2) ada sekolah yang hanya memberikan satu layanan pendidikan agama, dan (3) ada pula sekolah yang memberikan sebagian layanan pendidikan agama kelompok minoritas. Dilihat dari ketersesuaian layanan pendidikan agama dengan regulasi ditemukan masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi pemerintah

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik. ......This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan terhadap masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory Australia sejak 1948—1967. Kebijakan ini merupakan langkah pertama upaya pemerintah negara bagian bersama pemerintah federal dalam mengatasi ketimpangan pendidikan antara masyarakat Aborigin dan kulit putih sejak tahun 1948 hingga referendum pada tahun 1967. Pendidikan masyarakat Aborigin terutama di wilayah Northern Territory pada mulanya kurang mendapatkan perhatian secara khusus dari masyarakat kulit putih selaku pemangku jabatan dalam pemerintahan karena adanya sikap diskriminatif terhadap masyarakat Aborigin yang mengakibatkan mereka tidak dapat merasakan pendidikan yang setara dengan masyarakat kulit putih. Hingga muncul kesadaran dan upaya dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini, salah satunya dengan merancang sebuah kebijakan pendidikan untuk masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode sejarah dengan teknik penulisan deskriptif analitis. Sumber yang digunakan diperoleh dari beberapa literatur yaitu berupa sumber pustaka, arsip berupa dokumen pemerintah negara Australia, surat kabar, serta jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kebijakan pendidikan terhadap masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory Australia mulai dirancang oleh pemerintah dikarenakan beberapa faktor seperti goncangan identitas dan diskriminasi rasial masyarakat Aborigin dalam berbagai bidang. Selain itu, dalam perkembangannya juga memberikan dampak yang baik terutama dalam aspek kesiapan pembelajaran pendidikan, lingkup sosial, dan pemenuhan kebutuhan hidup sendiri yang sama dengan masyarakat kulit putih. ......This research analyses the education policy towards Aboriginal people in the Northern Territory of Australia from 1948—1967. This policy was the first step of the state government's efforts with the federal government in overcoming educational inequality between Aboriginal and white people from 1948 until the referendum in 1967. The education of Aboriginal people, especially in the Northern Territory, initially did not receive special attention from the white community as stakeholders in the government because of the discriminatory attitude towards Aboriginal people which resulted in them not being able to experience education equal to the white community. Until there was awareness and efforts from the government to deal with this problem, one of which was by designing an education policy for Aboriginal people in the Northern Territory. This research uses the historical method with analytical and descriptive writing techniques. The sources used were obtained from several works of literature, such as library sources, archives in the form of documents from the Australian government, newspapers, and scientific journals. The results of this research show that the government in the Northern Territory of Australia created educational policies for Aboriginal people in response to several reasons, including identity shock and racial discrimination against Aboriginal people in various fields. This policy's development also had a positive effect, particularly in terms of readiness for educational learning, social scope, and the ability to fulfill the fundamental needs of living that are the same as white people.