Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali ditemukan dibeberapa Negara yang sedang proses berkembang atau bahkan terkadang dapat pula ditemukan di Negara maju , biasanya permasalahan di Negara maju kemiskinan lebih sering terjadi para imigran....

Abstrak :
Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah disahkannya Kebijakan Pemerintahan Gampong sebagai konsekuensi dari pasal 267 ayat (1) UUPA. Pada dasarnya kelembagaan Gampong adalah salah satu instrument kebijakan sosial dalam membangun demokrasi di Aceh. Pengembalian pemerintahan Gampong sebagai amanah dalam UUPA diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara-cara yang demokratis. Dalam pelaksanaan demokrasi di Gampong Meuria Paloh, implementasi demokrasi Gampong dipengaruhi oleh aspek politik dan governance, aspek ekonomi, aspek sosial, dan beberapa faktor pendukung maupun penghambat seperti : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. ...... With the legalization of the law of Aceh Government (UUPA) No. 11 of 2006, is a step taken by the government in the resolution of conflict and to make a responsive and aspirational governance to meet the needs of society. One of is the legalization of Gampong Policy as a consequence of the law of Aceh Government article 267 paragraph (1) UUPA. Basically Gampong institutional is an instrument of social policy in building democracy in Aceh. In the implementation of democracy in Gampong Meuria Paloh, implementation of Gampong?s democracy influenced by political and governance aspects, economic aspects, social aspects, and there are some factors supported and barrier factors such as : communications, resources, disposition, and bureaucratic structures.

Abstrak :
ABSTRACT
Kebijakan sosial yang penyusunannya membutuhkan proses panjang serta rumit seyogyanya didudukkan dalam konteks yang tepat, yakni pemahaman sebagai proses politik dan teknokratik secara seimbang. lkhwal ini membawa makna bahwa proses penyusunan kebijakan sosial membutuhkan teknik dan pendekatan komprehensif secara teknokratis, sedangkan pelaksanaannya perlu dilakukan secara demokratis mengedepankan prinsip deliberatif dan partisipatif untuk memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Melalui naskah ini dicoba dipahami kompleksitas pada setiap tahapan yang mewarnai proses kebijakan publik, khususnya kebijakan sosial. Sejumlah teori dan pendapat pakar sengaja disertakan dalam naskah ini untuk mempermudah pemahaman terhadap kompleksitas proses kebijakan, terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial.