Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terbesar di dunia. Oleh karena itu, negara ini diandalkan sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, sikap konsumtif penduduk Indonesia menjadi salah satu pemicu bertambahnya penggunaan kertas yang tanpa mereka sadari hal tersebut menyebabkan Indonesia mengalami deforestasi hutan yang menyedihkan.Pada makalah ini, penulis bertujuan untuk meningkatkan awareness para pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) akan pentingnya penggunaan kertas secara efisien. Hal ini dilaksanakan melalui program kampanye yang telah disusun secara strategis dan diharapkan dapat dengan efektif membangun kesadaran para pegawai Telkom untuk mengurangi penggunaan kertas.Perubahan budaya bisnis paperless ini diharapkan juga dapat berpengaruh besar tidak hanya bagi para pegawai di dalamnya, namun juga bagi lingkungan sekitar perusahaan. Pelaksanaan kampanye ini sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan reputasi Telkom sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Komponen yang mendukung pelaksanaan kampanye yaitu anak perusahaan sebagai sponsor kampanye, media, manajemen informasi, serta keterlibatan publik internal perusahaan.

---

To this day, Indonesia's forests are one of the largest in the world. Thus, Indonesia is relied on as a part of the world's lungs. However, the consumptive nature of most Indonesian becomes one of the trigger for increasing demand for paper production, which leads to deforestation in Indonesia.

The purpose of this study is to increasing awareness of PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom)'s employees regarding the importance of efficiency in the use of paper, which is done by application of strategic campaign programs in hopes of budding awareness of PT Telkom's employees in decreasing the use of paper.

The change in this particular organization's culture is expected to have a significant impact not only for PT Telkom's employees, but also for communities around this organization. This campaign is also expected to increase PT Telkom's reputation as an eco-friendly conpany. Subsidiary companies of PT Telkom will be a supporting component of this campaign as campaign contributors, media, information management system, also the involvement of company's internal public."

"Regulatory Calculations Handbook" addresses the environmental concerns of individuals by presenting the basic fundamentals of many environmental regulatory topics. Featuring an overview of the history of environmental problems, the current regulatory framework, and problems/solutions of practical problems in the field, this handbook comprehensively brings the potential calculations and information on regulations into one single source reference. It: provides 500 solved problems, which detail how to calculate the amount of pollutant that a facility is letting go into the environment; includes problems and solutions that can stand alone, offering material that develops the reader's understanding of regulatory matters; and combines information that is otherwise spread out and difficult to consolidate quickly. "

"Regulatory Calculations Handbook" addresses the environmental concerns of individuals by presenting the basic fundamentals of many environmental regulatory topics. Featuring an overview of the history of environmental problems, the current regulatory framework, and problems/solutions of practical problems in the field, this handbook comprehensively brings the potential calculations and information on regulations into one single source reference. It: provides 500 solved problems, which detail how to calculate the amount of pollutant that a facility is letting go into the environment; includes problems and solutions that can stand alone, offering material that develops the reader's understanding of regulatory matters; and combines information that is otherwise spread out and difficult to consolidate quickly. "

"Regulatory Calculations Handbook" addresses the environmental concerns of individuals by presenting the basic fundamentals of many environmental regulatory topics. Featuring an overview of the history of environmental problems, the current regulatory framework, and problems/solutions of practical problems in the field, this handbook comprehensively brings the potential calculations and information on regulations into one single source reference. It: provides 500 solved problems, which detail how to calculate the amount of pollutant that a facility is letting go into the environment; includes problems and solutions that can stand alone, offering material that develops the reader's understanding of regulatory matters; and combines information that is otherwise spread out and difficult to consolidate quickly. "

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Studi ini menganalisis 22 literatur dari SCOPUS menggunakan metode taksonomi data untuk menangkap studi yang komprehensif terkait perdagangan limbah global and kompleksitasnya. Tulisan ini dibagi menjadi tiga tema utama yakni; 1) perkembangan perdagangan limbah global, 2) jaringan perdagangan limbah global dan 3) pandangan kritis terhadap perdagangan limbah global. Tulisan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai perdagangan limbah global masih belum banyak berkembang. Diskursus mengenai perdagangan limbah global itu sendiri juga sebagian besar terfokus pada kajian dinamika negara maju dan berkembang serta perspektif ilmu lingkungan. Selain itu, tulisan ini menunjukkan bahwa afiliasi negara yang terdapat dalam literatur terpilih kebanyakan berasal dari negara-negara maju yang berdampak pada sempitnya cakupan perdagangan limbah global. Oleh karena itu, kajiannya mendapatkan perhatian yang kurang dari akademisi hubungan internasional. Studi ini menyarankan penguatan suara dari negara-negara berkembang mengenai topik ini, analisis menggunakan bidang studi yang bervariatif, dan perhatian terhadap peran aktor non-negara.

---

This study analyses 22 literatures from SCOPUS using the data taxonomy method to capture a comprehensive study on the current discourse of the global waste trade and the complexity of it all. These literatures are divided into three main themes which consists of; 1) the development of the global waste trade, 2) global waste trade networks and 3) critical approaches to the global waste trade. Results of this study showed that the study on the global waste trade has not been advancing. The global waste trade discourse also mainly focused on the study of developed and developing country dynamics as well as environmental studies. Moreover, this study reveals that the literatures’ country affiliations are mostly from developed countries which results in a narrow scope of the global waste trade. Therefore, the study of the global waste trade receives little attention from international relations scholars. This study recommends amplifying developing countries' voices, analysis using other fields of study, and awareness of non-state actors’ role. "