Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Negara-negara Nordik adalah sekelompok negara yang dianggap sukses membangun negaranya. Di tiga area kajian ilmu Hubungan Internasional, yakni Politik-Keamanan, Ekonomi-Politik, dan Sosial-Budaya, negara-negara Nordik tidak luput dari posisi puncak indikator keberhasilan. Dalam praktiknya, negara-negara Nordik ini menganut gagasan pembangunan welfare state model Nordik. Meski welfare state model Nordik sudah berhasil memajukan negara-negara Nordik, gagasan ini belum mendapat perhatian serius dalam literatur-literatur ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini mengkaji bagaimana literatur melihat faktor-faktor penunjang kesuksesan gagasan pembangunan welfare state model Nordik. Literatur berpendapat bahwa kesuksesan welfare state model Nordik didukung oleh dua faktor yang berbeda, yakni karakteristik masyarakat yang muncul secara alamiah dari masyarakat, dan kebijakan institusional yang dipengaruhi secara signifikan oleh negara. Dalam praktiknya, kedua faktor ini tidak terpisah secara eksklusif, melainkan memengaruhi satu sama lain memperkuat keunikan welfare state model Nordik itu sendiri. Menggunakan metode taksonomi, pemetaan literatur dilakukan berdasarkan dua faktor tersebut. Kajian literatur menemukan adanya lima karakteristik masyarakat Nordik dan empat kebijakan institusional khas negara Nordik yang menunjang kesuksesan welfare state model Nordik. Lima karakteristik masyarakat Nordik tersebut adalah solider, percaya pada negara sebagai solusi masalah sosial, memiliki kesamaan pandangan ideasional, dan egaliter. Sedangkan empat faktor kebijakan institusional khas negara Nordik yang ditemukan dalam literatur adalah dekomodifikasi hak sosial, pajak progresif, collective bargaining antar aktor, dan aktif mengadvokasi perdamaian dan pembangunan di tingkat internasional. Berdasarkan kajian literatur, perspektif literatur tampak masih kuat akan bias Barat. Hal ini menjadi salah satu celah riset utama, selain celah riset lainnya seperti kajian mendalam tiap-tiap faktor dan kajian komparatif penerapan gagasan welfare state model Nordik di negara-negara non-Nordik. ......Nordic countries are considered successful in their developmental programs. In the three areas of International Relations studies, namely Political-Security, Political Economy, and Socio-Cultural, the Nordic countries oftenly gets better scores than the rest of the world. In practice, these Nordic countries adhere to the Nordic model of Welfare State development ideas. Although the Nordic model of Welfare State has succeeded in advancing Nordic countries, this idea has not received serious attention in the International Relations literature. This paper examines how the literature captures the factors supporting the success of the Nordic model Welfare State development ideas. Literature argues that the success of the Nordic model of Welfare State is supported by two different factors, namely the characteristics of society that arise naturally from the people, and institutional policies that are significantly influenced by the state. In practice, these two factors are not exclusively separated, but instead influencing one another to strengthen the uniqueness of the welfare state of the Nordic model itself. Using the taxonomic method, literature mapping is based on these two factors. Literature finds five characteristics of the people of Nordic and four unique Nordic states institutional policies that support the Nordic model of Welfare State. The five characteristics of the people of Nordic are solidarity, trusting the state as a solution to societal problems, having similar ideational views, and egalitarian. Whereas the four Nordic institutional policies factors found in the literature are decommodification of social rights, progressive taxes, collective bargaining between actors, and actively advocating for peace and development at the international level. Based on the literature examined, the literature perspective seems to be still strong in Western bias. This has become one of the main research gaps, in addition to other research gaps such as an in-depth study of each factor and a comparative study of the application of Nordic model of Welfare State ideas in non- Nordic countries.

Abstrak :
Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsa untuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agraria tidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakan masyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakan tersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakan reforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatan politik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melalui pembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY (2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadi Institutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacana dan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga Bank Dunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang peranan institusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan oleh kemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamika antar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkan dinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dan kepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia. ...... Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law (BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the 1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and land grabbing. The movement grew along with student activists who later became pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era (2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA at the national level to the village level