Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini adalah pemikiran Partai Kristen Indonesia dalam Dewan Konstituante khususnya tentang Dasar Negara dan Hak Asasi Manusia. Dimulai dari kelahirannya serta keikutsertaannya dalam Pemilu 1955, menjadi fraksi dalam Dewan Konstituante serta sikapnya dalam menanggapi anjuran pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah. Periode penelitian dimulai dari tahun 1955 hingga 1959.

---

The focus of this study is to know how Partai Kristen Indonesia think about ideology and human right in constituante council of Indonesia. The purpose of this study is to understand about which ideology and human right that the party wanted. But it will begin with dynamic process of the party and ended by the stand of the party to face “kembali kepada UUD 1945”. This research is based on history metod. The periode of this research will begin from year 955 to 1959."

"Hukum merupakan sebuah sistem. Hukum tidak berhenti pada tataransubstansi saja, melainkan juga melibatkan unsur lain, yakni struktur dan kultur hukum. Secara normatif, hak atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Meski demikian, pada prakteknya, angka pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama tersebut makin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu kasus pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama bagi JemaahnAhmadiyah Indonesia (JAI).Sejak dinyatakan sesat melalui fatwa MUI tahun 2005 lalu, kekerasan atas nama agama terhadap Ahmadiyah makin marak terjadi. Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah disinyalir diskriminatif terhadap mereka. Masyarakat pada umumnya juga memiliki nilai-nilai tertentu yang menentukan bagaimana mereka bersikap terhadap hak atas kebebasan beragama. .Sementara itu, aparat penegak hukum juga memiliki andil dalam menentukan efektivitas hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama. Dalam kerangka sistem hukum, penguraian tentang masyarakat menggambarkan kultur hukum, dan kinerja aparat penegak hukum memperlihatkan bagaimana struktur hukum bekerja."

"berpulangnya KH. Abdurrachman Wahid pada 30 desember 2009 menyisakan duka bagi banyak kalangan. tidak hanya bagi keluarga dan nahdliyin, tetapi juga bagi segenap warga bangsa yang selama ini mendapat manfaat atas pembelaan dan perjuangan tokoh yang karib disapa gus dur ini. teman sejawat dan berbagai kelompok masyarakat , LSM/NGO, organisasi keagamaan, dsb. yang selama ini turut berjuang bersama mantan presiden RI ini juga merasa kehilangan atas tokoh yang tak pernah berhenti untuk mewujudkan demokrasi, toleransi dan kebebasan beragama di tanah air."

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas tentang kebebasan memeluk sebuah agama yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari hak asasinya, yaitu hak pribadi yang mereka miliki sejak lahir dan tidak bisa diusik oleh pihak manapun, sehingga dalam hal ini ajaran Ahmadiyah maupun ajaran agama lainnya akan terus berkembang dan sulit untuk dibubarkan apabila mereka mengerti tentang hak asasi memeluk sebuah keyakinan yang telah diatur dalam UU HAM dan penerapan secara pidana, atau sebagai tindak kriminal. Penelitian yang dilakukan adalah dengan deskriptif kualitatif dan tehnik wawancara dengan narasumber yang mewakili berbagai pihak dalam masalah yang dikaji oleh tugas akhir ini.

---

ABSTRACTThis thesis describe about the freedom of having a religion for every individual as their human rights, the rights that they owned since they were born, a personal rights that can not be interfere by any human being. This Ahmadiyah or any other religion that expand in this nation can not be stop at once, especially when they realise their human rights that already in Human Rights Law and can be brought to justice, as criminal action. This research is qualitative descriptive with in depth interview technique with realiable sources that represent a few party that involved in this research subject."

"Tesis ini membahas tentang SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. SKB tiga menteri Ahmadiyah dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis dari Norman Flairclough. SKB tiga menteri Ahmadiyah sebagai sebuah teks dianalisis dari aspek kebahasaan, produksi, dan konsumsi serta situasi kontekstual yang ada.Dari hasil analisis tersesebut dapat disimpulkan bahwa ada proses hegemoni yang terjadi dalam SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah. Wacana yang dihegemonikan adalah Ahmadiyah merupakan sebuah kelompok yang menyimpang dari pokok ajaran Islam sehingga harus dilarang melalui SKB tiga menteri."

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."

"Kondisi bangsa Idonesia akhir-akhir ini merupakan gambaran keseluruhan dari kondisi manusia Indonesia seutuhnya. Dengan intensitas konflik yang teramat tinggi dan rentannya keadaan bangsa untuk terciptanya konflik tersebut menggambarkan sebuah kondisi bahwa betapa rendahnya kualitas moral bangsa ini, khususnya moral keagamaan. Hermeneutika sebagai suatu studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dijadikan metode dalam penulisan skripsi ini. Pemikiran kebebasan eksistensial-religius Kierkegaard diinterpretasikan sebagai suatu jalan yang dapat membawa bangsa ini pada tingkat kedewasaan moral keagamaannya. Pemikirannya yang asosial dapat dijadikan dasar eksistensial seorang individu untuk menuju kepada kehidupan sosialnya. Pemikiran Kierkegaard diinterpretasikan sebagai suatu pemikiran yang dapat menjadikan masyarakat Indonesia mampu mencapai tingkat kedewasaan moralnya. Untuk menciptakan suatu babak baru kedewasaan moral keagamaan pada bangsa ini dibutuhkan suatu keseriusan dan komitmen dari setiap individu yang ada di bangsa ini, keseriusan untuk mau berubah dan komitmen untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik.

---

The Condition for the Idonesia nation lately was the picture of the whole of the condition for Indonesian humankind entirely. With the intensity of his very high and susceptible conflict the nation situation for this conflict creation depicted a condition that how low is the moral quality of this nation, especially moral piety. Hermeneutika as a study about principles metodologis the interpretation was made the method in the writing of this thesis. Freedom thinking eksistensial-religious Kierkegaard was interpreted as a road that could bring this nation in the level of the moral maturity of his piety. His thinking that was asocial could be made the foundation eksistensial an individual to head to his social life. Kierkegaard thinking was interpreted as a thinking that could make the Indonesian community could achieve the level of his moral maturity. To create a new round the moral maturity of piety was to this nation needed by a seriousness and the commitment from each available individual in this nation, seriousness to want to change and the commitment to head to the better situation."