Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerkaitan dengan organisasi pemantauan keamanan Cyber nasional untuk publik, Indonesia memiliki tim insiden respon terhadap gangguan dan ancaman keamanan internet ID-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure coordination centre) yang bertugas melakukan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia dimana menurut Peraturan Menteri nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 yang memiliki peran mendukung terlaksananya proses penegakan hukum, menciptakan lingkungan dan pemanfaatan jaringan telekomunkasi berbasis protokol internet yang aman dari berbagai macam potensi ancaman dan gangguan, Mendukung terlaksananya koordinasi dengan pihak pihak terkait di dalam maupun luar negeri dalam upaya pencegahan, pendeteksian, peringatan dini dan mitigasi insiden pada infrastruktur strategis.ID-SIRTII/CC dalam kegiatan operasionalnya mengandalkan TI untuk menunjang fungsi dan tugasnya dalam pelayanan publik. Tingginya tingkat ketergantungan organisasi terhadap TIK diperlukan manajemen risiko TI untuk mengurangi atau memperkecil risiko risiko yang terjadi. Sesuai dengan permen kominfo no.41 tahun 2007 bahwa dalam melakukan tata kelola TI oleh institusi pemerintahan diperlukan manajemen risiko atas keberlangsungan layanan.Pada Karya akhir ini disusun evaluasi terhadap manajemen risiko sistem monitoring ID-SIRTII/CC dengan menggunakan kerangka kerja NIST sp800-30. Perancangannya dimulai dari identifikasi Risiko,Mitigasi Risiko dan Evaluasi terhadap risiko yang ada untuk kemudian mendapatkan rekomendasi kontrol yang diperlukan untuk sistem monitoring ID-SIRTII/CC.

---

ABSTRACTIn connection with the organization of national cyber security monitoring to the public, Indonesia has incident response team to interference and internet security threats named ID-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure coordination centers). which aims to safeguard the use of internet protocol based telecommunications network in Indonesia where, according to Regulation No. 16 / PER / M.KOMINFO / 10/2010 which has the role of support the implementation of the law enforcement process, creating environmental and utilization of telecommunication networks based on Internet protocols that are safe from various kinds of potential threats and disturbances, Supports implementation in coordination with the relevant parties at home and abroad in the prevention, detection, early warning and mitigation of incidents in strategic infrastructure.ID-SIRTII/CC in its operations rely on IT to support the functions and duties in the publik service. The high level of dependence on ICT organizations IT risk management is needed to reduce or minimize the risk of the risk. In accordance with Kominfo regulation no.41 of 2007 that in performing IT governance by government institutions necessary risk management on the sustainability of the service.At the end of the work is structured evaluation of risk management monitoring system with the ID-SIRTII/CC using sp800-30 NIST framework. Its design starting from risk identification, Risk Mitigation and evaluation of the risks that exist to then get recommendations necessary controls for monitoring systems Of ID-SIRTII/CC."

"ABSTRAKPenelitian kuantitatif ini berdasar dari fenomena order fiktif yang dilakukan sejumlah pengendara ojek daring sebagai pengguna aplikasi transportasi daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi yang dirasakan dan kepercayaan moral terhadap intensi penyalahgunaan aplikasi mobile. Penelitian ini menggunakan dasar deterrence theory dan mengadopsi penelitian Hovav & DArcy (2012) dengan memodifikasi indikator pada variabel kepercayaan moral dan menghilangkan domain budaya negara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung kepada pengendara ojek daring. Data yang berhasil diperoleh dari responden sebanyak 198 sampel. Pengolahan data menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Dari delapan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini, tujuh hipotesis diterima dan satu hipotesis mengenai hubungan kepastian sanksi yang dirasakan terhadap intensi penyalahgunaan aplikasi mobile ditolak. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah ketegasan sanksi yang dirasakan pengendara ojek daring serta keyakinan moral mereka memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi melakukan penyalahgunaan aplikasi mobile, sedangkan kepastian sanksi yang dirasakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi pengendara ojek daring melakukan penyalahgunaan aplikasi mobile. Selanjutnya, juga dapat disimpulkan bahwa kendali keamanan, dalam bentuk kendali teknis dan kendali prosedural memiliki hubungan yang signifikan dengan kepastian sanksi yang dirasakan, ketegasan sanksi yang dirasakan, dan keyakinan moral pengendara ojek daring.

---

ABSTRACTThis quantitative research is based on the phenomenon of fictitious order made by a number of online motorcycle taxi drivers as users of ride-hailing mobile applications. The purpose of this study is to determine the effect of sanctions perceived and moral beliefs against the intention of mobile application abuse. This study uses deterrence theory and adopts Hovav & DArcy (2012) research by modifying the indicator on moral beliefs and eliminating the national cultural domain. Data were collected by using questionnaires that were distributed directly to motorcycle taxi drivers. 198 sample was collected and analysed using Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Seven of the eight hypotheses are accepted and one hypothesis, regarding the relationship between perceived of sanctions certainty and intention of mobile application abuse, is rejected. The conclusion obtained in this research is perceived of sanction celerity by the online motorcycle-taxi rider and their moral belief has a significant relationship with the intention of mobile application abuse, whereas the perceived of sanction certainty does not have significant relationship with the intention of the online motorcycle taxi driver to abuse the mobile application. Furthermore, it also can be concluded that security countermeasures, in the form of technical control and procedural control, have a significant relationship with the perceived of sanction certainty, perceived of sanction celerity, and the moral beliefs of online motorcycle taxi drivers."