Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang menentukan lamanya seorang tenaga kerja dalam mencari kerja di Kalimantan. Data yang digunakan dalam menganalisis bersumber pada Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 1992. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis adalah search theory,, yang menghipotesakan bahwa semakin tinggi pendidikan tenaga kerja akan semakin tinggi reservation wage-nya, sehingga akan semakin kecil kemungkinannya untuk menemukan tawaran pekerjaan, akibatnya akan semakin lama ia mengalami masa mencari kerja. Tesis ini juga bertujuan untuk mempelajari bagaimana perilaku tenaga kerja di pasar kerja. Artinya pada karakteristik tenaga kerja tertentu akan dilihat berapa besar probabilitasnya untuk : Bekerja sambil mencari kerja, mencari kerja saja, bekerja saja dan bukan angkatan kerja. Kesimpulan dari tesis ini adalah : Hipotesis dalam search theory ditemukan ketika lama mencari kerja diduga dengan sampel hanya mereka yang sedang mencari kerja. Pada saat ini, umur, jenis kelamin, status dalam rumah tangga, variabel kontekstual pendapatan perkapita dan angka pengangguran di tiap kabupaten tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lama mencari kerja. Sebaliknya hipotesa dalam search theory tidak ditemukan ketika lama mencari kerja diduga dengan memperhatikan semua tenaga kerja, tidak pandang apakah ia sedang mencari kerja atau tidak. Pada saat ini, semua variabel yang diperhatikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lama mencari kerja. Seperti diduga tenaga kerja yang lebih terdidik mempunyai probabilitas mencari kerja yang lebih besar; tenaga kerja berusia muda mempunyai probabilitas mencari kerja yang lebih besar; tenaga kerja yang bukan kepala rumah tangga mempunyai probabilitas mencari kerja yang lebih besar; dan tenaga kerja yang tinggal di daerah dimana angka pengangguran di atas 3 % mempunyai Akhirnya dengan mengalikan lama mencari kerja dan probabilitas mencari kerja ditemukan bahwa tenaga kerja yang lebih terdidik mempunyai expected value lama mencari kerja yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja yang kurang terdidik.

Abstrak :
Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai. aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan ekomomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan studi untuk melihat sejauh mana pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua. Menggunakan analsis SWOT, menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dan kendala teknis lainnya seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kualitas dan kuantitas produk yang rendah, sulitnya akses pasar dan lemahnya jiwa kewirausahaan khususnya bagi masyarakatl pelaku ekonomi rakyat asli Papua. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran Usaha mikro dan menengah dan Koperasi/KUD karena masyarakat dengan mudah dapat dilibatkan dalam kedua wadah ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan : Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional dan intemasional, pemberian dana stimulan untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan permodalan dari lembaga perbankan. Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka dapat dilakukan melalui: Meningkatan kuallitas SDM pelaku ekonomi rakyat melalui pendidikan non formallpelatihan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendamping, pemberian modal usaha dan peralatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG), meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi sampai ke seluruh kabupaten/kota, Pemanfatan dana program untuk kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki peluang berupa meningkatkanya kualitas dan kuantitas produk lokal yang berdaya saing, masyarakat tidak selalu mengantungkan pada bantuan modal pemerintah, pelaku ekonomi kerakyatan tidak selamanya tergantung pada tenaga pendamping.

Abstrak :
Kalimat yang mengandung dua verba, atau lebih, secara berderet dalam bahasa Indonesia cukup banyak terdapat baik dalam karya tulis fiksi dan berita jurnalistik, maupun dalam karya tulis nonfiksi. Perihal verba berderet (selanjutnya disingkat dengan VB) ini sejak lama telah disinggung-singgung secara sepintas baik dalam tata bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Pembahasan tentang VB Melayu terdapat dalam tata bahasa Melayu yang ditulis oleh Garth Van Wijk (1985) dan Spat (1989). Pemerian tentang VB bahasa Indonesia ditemukan dalam tulisan Slametmuljana (1959), Fokker(1972), Kridalaksana (1985, 1986, 1988), Ramlan (1886), Moeliono dan Dardjowidjojo (1988), dan Aiwi (1993). Tulisan--tulisan tersebut tidak menyinggung adanya konstruksi VB dan hanya secara sepintas membahas fungsi dan hubungan verba. Khususnya, penyebutan adanya konstruksi VB dalam bahasa Indonesia ditemukan dalam sejumlah tulisan yang terbatas, yaitu dalam Rohanady (1989) dan Lapoliwa (1990a, b). Karya-karya itu memfokuskan pengamatan pada verba kedua (selanjutnya disingkat dengan V2). Dalam bahasa-bahasa Afrika Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Papua Nugini dan kreol Karibia terdapat juga konstruksi yang memiliki VB yang tidak dikenal dalam bahasa-bahasa Eropa, yang dikenal dengan nama "serial verb constructions". Pemerian "serial verb constructions" telah tersebar di dalam berbagai tulisan baik di dalam bidang sintaksis, seperti Li & Thompson (1976), Lord (1982), Foley & Van Valin (1984), Nichols & Woodbury {1985), Bradshaw (1987), Crowley (1987), Foley & Olson (1987), Sebba (1987), Baker (1989), dan Kang (1991a, 1993), di bidang semantik seperti Li & Thompson (1973), Jansen {1978), dan Blake (1994). Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, penelitian yang memfokuskan pengamatan pada verba pertama (selanjutnya disingkat dengan V1) belum mendapat perhatian ahli bahasa Indonesia untuk dideskripsi secara mendalam. Hal ini menjadi alasan pokok saya untuk membahas konstruksi VB yang khususnya memfokuskan V1 dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri semantis VB merupakan permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pokok ini dapat diuraikan menjadi beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan pada subbab berikut ini.

Abstrak :
Pendahuluan
Secara simbolis tujuan hidup orang Bali tercermin dalam kosmologi Hindu tentang pemutaran Gunung Mandaragiri di lautan susu untuk mendapatkan air suci kehidupan yang disebut tirta amrta. Untuk mengaduk lautan susu dipergunakan gunung tersebut dan untuk menjaga keseimbangan bagian bawah gunung disangga oleh seekor kura-kura raksasa yang dibelit oleh seekor ular naga. Pemutaran gunung tersebut dilakukan oleh para dewa yang dipimpin oleh Dewa Wisnu.

Arti simbolis kosmologi tersebut bahwa kehidupan di dunia ini selalu berputar dan berubah-ubah. Agar manusia selalu dapat mengikuti perubahan yang terjadi diperlukan keseimbangan dengan cara menghayati ajaran-ajaran agama.

Secara konseptual ajaran Hindu menyebutkan bahwa tujuan hidup beragama adalah moksartam jagaditayaca, iti dharma artinya hidup ini untuk mencapai kebahagiaan, kebahagiaan di akhirat (moksa) dan kebahagiaan di dunia ini (jagadita) (Mastra, 1982:24). Kebahagiaan tersebut dianggap sebagai penghubung untuk bisa kembali kepada asal mula manusia yaitu Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu sebutan untuk Hyang Widhi adalah Sangkan Paran yang artinya asal mula. Orang Bali amat percaya bahwa kehidupan di dunia ini berpengaruh terhadap kehidupan di dunia baka setelah meninggal dunia sehingga ada anggapan umum bahwa hidup di dunia ini untuk mencari bekal nanti setelah meninggal.

Bakal tersebut berupa hasil perbuatan yang dilakukan selama hidup yang disebut karma phala yaitu karma berarti perbuatan dan phala berarti hasil atau buah. Hasil yang akan diterima nanti tergantung pada baik buruknya karma. Dalam pengertian ini bukan saja perbuatan nyata tetapi juga termasuk berpikir dan berkata. Ketiga perbuatan ini berbuat, berkata dan berpikir yang baik dan benar merupakan pedoman yang tercakup dalam konsep trikaya parisuda isinya manacika yaitu berpikir yang baik; wacika yaitu berkata yang benar dan kayika artinya berbuat yang benar (Mastra, 1982:56).

Kehidupan beragama adalah fenomena sosial budaya yang dapat diamati di dalam kehidupan sehari-hari. Agama bagi penganutnya dianggap sebagai suatu kebenaran mutlak yang memuat ajaran dan dipakai sebagai pedoman hidup yang amat diyakini kebenarannya sehingga didalam menghayati ajaran-ajaran tersebut para penganut bukan saja tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tetapi juga melibatkan emosi dan perasaan yang dampaknya penganut suatu agama menyerahkan keseluruhan jiwa dan raga kepada agama yang dianutnya (Suparlan,1982:76).

Ajaran-ajaran agama yang dipakai sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan sehari-hari berisikan nilai-nilai aturan-aturan, resep-resep dan sebagainya yang mendorong prilaku dan kelakuan manusia. Ajaran-ajaran tersebut bersifat normatif yaitu sebagai tolak ukur untuk menentukan mana perbuatan yang sebaiknya bisa dilakukan dan mana yang sebaiknya tidak dilakukan, gejala mana yang harus dipertahankan dan mana yang tidak baik dilanjutkan dan sebagainya.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini akan membahas masalah pengembangan dan prospek Perpustakaan ABRI untuk menjadi suatu Pusat Jari_ngan Informasi. Penulis menyadari bahwa menggambarkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan tidak bisa tidak ha_rus menghubungkan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu pelayanannya pada para pemakai jasa perpustakaan. Aspek ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi, status, managemen perpustakaan serta tenaga pengeloianya. Ketiga faktor ini akan dibahas dalam skripsi ini. Satu aspek lain yang juga menentukan pelayanan ia_lah gedung dan tata letak ruangan-ruangannya. Tata letak ini akan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan kerja an-tar unit. Dalam hal ini penulis tidak akan membahasnya secara terperinci, hanya akan dinicarakan selintas sejauh diperlukan. Sebab masalah dengan gedung perpustakaan da_pat merupakan satu bahasan tersendiri yang mandiri leng_kap dan terperinci. Untuk menguji yang telah ditetapkan sebagai arahan pembahasan maka penulis menggunakan metode deduktif anali_tis yang berorientasi pada studi literatur terutama untuk tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang ada kaitannya dengan skripsi ini sejauh yang dapat diperoleh. Studi literatur ini bermaksud memperoleh perban_dingan mengenai organisasi dan managemen perpustakaan khu_sus dan pusat informasi, perpustakaan referensi dan per_pustakaan deposit. Untuk mendapatkan gambaran dan tata keadaan perpus_takaan di lingkungan Departemen HANKAM penulis mengadakan survei perpustakaan dan wawancara dengan pengelola perpus_takaan tersebut. Di samping itu pengalaman dan pengamatan penulis yang sudah bekerja di Perpustakaan ABRI selama lebih dari 10 tahun kiranya juga ada manfaatnya.

---

Abstrak :
Penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang belum diatur dalam perundangan Indonesia namun sudah dikenal melalui doktrin dan yurisprudensi. Di Belanda, negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia, dengan lahirnya Nieuw Burgerlijk Wetboek, telah mengatur penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Namun, ajaran ini pada awalnya bukan berasal dari sistem hukum civil law, melainkan melalui paham equity dalam sistem hukum common law. Singapura, yang menganut sistem hukum tersebut, juga telah mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan bagaimana perkembangan penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian negara Indonesia dan Singapura. ......Undue influence is the vitiating factor on contract that has not been regulated in Indonesian legislation but has been recognized through doctrine and jurisprudence. In Netherlands, a country with the same legal system as Indonesia, through the birth of Nieuw Burgerlijk Wetboek, has regulated undue influence in its legislation. However, the doctrine of undue influence was not originally derived from the civil law system, but through the notion of equity in the common law legal system. Singapore, which adheres to common law system, has also regulated undue influence in its legislation. This study intends to compare the development of undue influence in contract law in Indonesia and Singapore.