Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTKawasan Ekonomi Khusus KEK dipandang sebagai sebuah instrumen yang efektif untuk menarik investasi asing langsung. Implementasi KEK di Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan. Untuk memastikan bahwa KEK yang dimilikinya kompetitif, Indonesia harus belajar dari negara tetangga yang juga merupakan kompetitor, seperti Vietnam dan Thailand. Vietnam sudah berhasil menarik investasi asing langsung melalui implementasi KEK. Vietnam mencatatkan pertumbuhan investasi asing lansung tahunan tertinggi di antara negara-negara Asia Timur pada 1980-2013 dan menjadi penerima investasi asing langsung terbesar di Asia. Di sisi lain, Thailand berhasil menjadi pusat dari manufaktur kelas dunia melalui implementasi KEK. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana Vietnam dan Thailand mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus ditinjau dari beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi politik, kebijakan industrialisasi, pelayanan investasi, pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus, partisipasi dalam rantai nilai global, dan industri hijau.

---

ABSTRACTSpecial Economic Zone SEZ is perceived as an effective instrument in attracting FDI. The development of SEZs in Indonesia has been facing a wide range of problems. To ensure its SEZs rsquo competitiveness, it is important for Indonesia to learn from its competitive neighboring countries, such as Vietnam and Thailand in developing SEZs. Vietnam has been successfully attracting foreign direct investment through the implementation of SEZs. It recorded the highest annual growth rate of net inflows of FDI, as percentage to GDP among other East Asia countries in 1980 2013 and being the largest FDI recipient in Asia. On the other hand, Thailand is becoming the center of world class manufacturing through the development of SEZs. This qualitative study aims to discover how Vietnam and Thailand develops its SEZs by looking at several factors, such as political economy landscape, industrial policy, investment services, growth of SEZs, global value chain participation, and green industrialization. "

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada aspek hukum kawasan eskonomi khusus dengan mengajukan argumen bagaimanakah kebijakan kawasan ekonomi khusus secara umum dan khususnya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek hukum, dan khususnya wacana kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Fenomena Di negara-negara berkembang (less developeci countries), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara tradisional dipilih karena memilik dua alasan yaitu alasan kebijakan dan infrastruktur. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis hukum ekonomi dan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengalaman kawasan ekonomi khusus pada negara-negara lain. Sedangkan metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Tesis menggambarkan bahwa KEK memiliki karakteristik antara lain dari aspek hukum berlaku ketentuan perjanjian internasional, hukum di negara yang bersangkutan dan peraturan operasional kawasan seperti peraturan perizinan, fasilitas perpajakan, tenaga kerja, kepabeanan, imigrasi dan pengembangan kawasan. Berdasarkan pengalaman KEK di beberapa negara, menunjukkan aspek hukum turut menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi KEK. Dengan demikian dari aspek analisis hukum ekonomi, KEK mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks di Indonesia, sampai penulisan terakhir Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi.Dari aspek hukum terdapat beberapa perundang-undangan yang menjadi rujukan pembentukan KEK. Peraturan tersebut adalah peraturan perundangan dibidang penanaman modal, peraturan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dalam pembentukan KEK, maka sinkronisasi peraturan diperlukan sehingga investor merasa memiliki kepastian hukum. Sampai pada penulisan tesis ini sedang disusun RUU KEK yang mencoba mensinkronisasi peraturan dalam bidang pembentukan, fasilitas, ketenagakerjaan, keimigrasian dan kepabeanan. Materi RUU menunjukkan adanya upaya pengkhususan spasial dengan memperhatikan aspek perundangundangan yang berlaku. Disarankan perlunya sinkronisasi hukum apabila akan dibentuk dan dikelola kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dimungkinkan sebagai alat sinkronisasi.

---

ABSTRACTThis thesis focusses on legal aspects of special economic zone with strart from an thesis statement how do policy of special economic zone in genera! and particularly in Indonesia if it can be seen from legal aspect, hence in conjunction to Batam Zone as stipulated as Free Trade Zone to become a special economic zone. As a phenomena in less developed countries, Special economic Zone (SEZ) traditionally chosen by policy maker based on two argumen, namely policy orientation and infrastructure. The methodology of thesis based on legal normative approach, benefiting from economic o f law analysis and comparison method, which compare experience from other countries. Its writing deploy descriptive analytic style.The thesis reveals that SEZ has some characteristics namely legal aspect franging from international treaties, existing respective legal system, and its opeartiobal side such permit regulatory, tax facility, labour, custom, immigration and regional development. Learning experience from other countries reveal that legal aspect has significant role to determine its efficient and effectiveness of implementation. Therefore from economic analysis of law, SEZ reachs efficiency in pursuing its goal. From Indonesian context, until finishing the thesis, Indonesia is pursuing to establish SEZ policy. Indonesian SEZ varian to pursue pushing investment growth as well as economic growth. Its rationale can be identified as intertwined in term oh economic of law context.From legal perspective, there are some regulations as references if policy maker would develop SEZ policy. The regulations namely, regulatrion of investment, local government, spatial planning, free trade zone and free port zone. In developing SEZ, therefore, synchronization of regulation is needed to provide rule of law for investor. Until the wrting process, the Bill of SEZ is trying to synchronize in term of its establishment, facility, labour, immigration and customs. Its legal materials reveals that there is a speciality of spatial without ignoring existing regulation. The thesis provide some recommendation of policy that synchronization of regulation is essential if one w ould establish SEZ in Indonesia. Legal umbrella in high level which is law, as possible legal aspect to synchronize sprawling regulation."

"Sejalan pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi bertambah besar dan lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan"

"Penelitian ini mencoba untuk mengetahui permasalahan tentang pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, kepastian hukum berinvestasi berdasarkan pengaturan tersebut dan faktor penghambat dalam berinvestasi serta upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan sebagai amanat dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibuatlah kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kedua, kepastian hukum berinvestasi sudah dapat dicapai melalui substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum. Selain itu kondisi stabilitas negara yang kondusif mendukung terlaksananya investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ketiga, faktor penghambat berinvestasi adalah pembebasan lahan, sumber daya manusia yang minim, infrastruktur yang kurang, konflik antara pengembang dengan masyarakat adat. Kesemua hambatan tersebut bisa diselesaikan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) karena adanya sistem hukum yang jelas dan peran aparatur baik pelaksana (pengembang) maupun penegak hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. 

---

This research tries to know the problems regarding the rule of investment in Mandalikas special economic zone, investment legal certainty based on these rules, barriers in investing and efforts to solve them. To answer these problems, the research method used is juridical normative using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research are bellows: first, investment rules in Mandalika special economic zone are ruled by specific legislation. It is mandated by the Article 31 Act No. 25 of 2007 on Investment, to carry out the mandate, special policies are made to support the implementation of sustainable national economic development. The policy includes the distribution of government affairs between the central and regional government and the establishment of legislation related to investment in the Mandalika special economic zone. Second, legal certainty in investing can be achieved through legal substance, legal structure, and legal culture. In addition, conducive conditions of state stability support the implementation of investment in Mandalika special economic zone. Third, barriers in investing are land acquisition, minim of human resources and infrastructure, and conflict between the developer and indigenous people. All of barriers can be solved by PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) because there are legal certainty system and role of both implementing (developer) and law enforcement officials so that make legal certainty."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."

"Dalam menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, diperlukan suatu strategi yang dapat memaksimalkan arus penanaman modal ke Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tujuan dan syarat-syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia; keistimewaan-keistimewaan yang diberikan serta upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah dan menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan dan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dibentuk sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan penanaman modal dan daya saing Indonesia di mata dunia internasional. Guna mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yakni pemenuhan persyaratan pembentukan lokasi serta pemberian fasilitas dan kemudahan dalam bentuk insentif dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Kandidat lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2009 sehingga layak untuk menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

---

In the face of challenges such as the need for capital to enhance economic growth, performance and distribution of development, we need a strategy that can maximize the investment flow into Indonesia. Issues to be discussed in this thesis are the objects and criteria of the establishment of Special Economic Zones in Indonesia; privileges granted and the efforts the Government of South Sumatra Province and Banyuasin District Government in establishing Special Economic Zones in Tanjung Api-Api.The methodology of this thesis based on legal normative approach. Types of data that used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are processed and produce a comprehensive overview of issues and facts relating to the object of research.The conclusion of this thesis is the Special Economic Zones in Indonesia formed as an strategy to increase capital investment growth and competitiveness of Indonesia in the eyes of the international community. To achieve the goal, all requirements and criteria must be fulfilled and facilities in the form of incentives must be granted. The candidate of Special Economic Zones Tanjung Api-Api in South Sumatra has met the requirements stipulated in Law No. 39 Year 2009 and it is worth to be one of the Special Economic Zones in Indonesia."

"Salah satu KEK yang telah beroperasi adalah KEK Singhasari yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 2 Tahun 2022. Akan tetapi, pada awal pengembangannya masih dirasa belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya memunculkan isu pada kemudahan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi perpajakan atas insentif pajak jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Dalam pengumpulan datanya, penelitian post positivist ini memanfaatkan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kemudahan administrasi belum sepenuhnya dapat diterapkan yang ditunjukkan karena adanya ketidaksesuaian antara penerapan dan peraturannya dan permasalahan pada sistem pengajuan insentif pajak. Akan tetapi, asas certainty sudah diterapkan pada pemberlakuan insentif pajak di KEK Singhasari. Sedangkan baik asas ef iciency maupun simplicity, masing-masing belum dapat diterapkan sepenuhnya pada pengajuan insentif pajak di KEK Singhasari yang ditunjukkan dengan besarnya time cost yang dibutuhkan untuk menunggu keputusan pemanfaatan insentif pajak di KEK dan kendala yang dialami pada sistem OSS. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat jika masih diperlukan perbaikan pada sistem pengajuan insentif pajak dan regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan insentif pajak.

---

One of the SEZs that has been operating is the Singhasari SEZ which was authorized through the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the National SEZ Council Number 2 of 2022. However, at the beginning of its development it was still considered not optimal so that in its implementation it raised issues on administrative ease. This study aims to analyze the tax administration of tax incentives when viewed from the principle of ease of administration of the Singhasari Special Economic Zone. In collecting data, this post-positivist research utilizes field studies and literature studies. The results of this study indicate that the principle of administrative convenience has not been fully implemented which is indicated because of the discrepancy between the application and the regulations and problems with the tax incentive submission system. However, the principle of certainty has been applied to the implementation of tax incentives in the Singhasari SEZ. Meanwhile, both the principles of efficiency and simplicity, respectively, cannot be fully applied to the application for tax incentives in the Singhasari SEZ, as indicated by the amount of time cost required to wait for a decision on the utilization of tax incentives in the SEZ and the obstacles experienced in the OSS system. Based on these results, it can be seen that improvements are still needed in the tax incentive application system and regulations governing the implementation of tax incentives."