Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Karl Popper is one of the greatest and most influential philosophers of the twentieth century. Perhaps his greatest book, The Logic of Scientific Discovery, sets out his epistemology of critical rationalism, while his most famous book, The Open Society and Its Enemies, applies the principles of critical rationalism to social philosophy." "This book is more comprehensive than any current introduction to Popper. Owing to its perspicuous structure and lucid exposition, it could be used in courses in both the philosophy of science and the philosophy of social science."--BOOK JACKET."

"Terrorism is not exclusively the concern of nation-states. Considering the massive impacts that it has on the international system, world organizations also regard terrorism as an important agenda which needs effective, appropriate measures. The article being presented here attempts to view how the conspiracy theory can be applied in analyzing the role of the United Nations in addressing the issue of terrorism. Firstly, the article elaborates the thoughts of Karl Popper on conspiracy theory. According to the conspiracy theory, the War on Terrorism is essentially a social phenomenon which resulted from the careful planning and actions of certain entities. The article then discusses how the conspiracy theory is applied in analyzing the role of the United Nations; in particular, regarding the authority and activities of the Security Council"

"Saya mengira bahwa saya yang benar, tetapi bisa saja saya yang salah dan Anda yang benar. Karena itu dalam kasus apa pun, marilah kita mendiskusikannya, karena hanya dalam cara ini kita akan lebih mendekati pengertian yang benar, dibandingkan kalau setiap kita selalu beranggapan bahwa kitalah yang benar. Kalimat di atas adalah ucapan Karl R.Popper (1902 - ) sendiri yang pasti dengan tepat merumuskan sikap dasarnya dalam mencari kebenaran. Popper menuntut suatu keterbukaan (the attitude of reasonableness), yaitu kesediaan untuk saling mengisi dalam hal kebenaran. Dalam sikap inilah, menurutnya, kebenaran dan kesalahan tidak pernah menjadi monopoli pihak tertentu. Dengan ini pula Popper bermaksud mendobrak dogmatisme kebenaran manapun, bahkan juga kebenaran atau teori yang selama ini biasanya menjadi acuan dari hampir setiap cendekiawan. Sikap dasar ini muncul sebagai konsekuensi dari pandangannya bahwa sebuah teori tidak pernah merupakan kebenaran terakhir. Dalam kaitan ini Popper memperkenalkan teorinya yang dikenal dengan metode 'falsifikasi'; atau yang juga biasa disebut sebagai teori 'penyingkiran kesalahan' (error elimination). Dengan Popper memaksudkan bahwa suatu teori hanya menjadi ilmiah kalau teori tersebut selalu- terbuka untuk diuji dan kalau memang tidak bisa bertahan, teori tersebut harus disingkirkan dan digantikan dengan teori barn. Dengan cara ini sebuah teori dapat menjadi lebih kokoh dibandingkan dengan teori sebelumnya. Kemungkinan untuk diuji dan disingkirkan ini merupakan ciri dari ilmu dan karenannya menjadi 'garis demarkasi' antara ilmu dam bukan ilmu. Dalam latar belakang dan cahaya sikap ilmiah seperti inilah hendaknya kita menempatkan kritisisme Popper terhadap Marxisme. Harus diakui bahwa Karl Marx (1818 -- 1883) adalah salah satu tokoh filsafat sosial terkemuka. Perpaduan antara pandangan teoritis serta dimensi praktis teorinya (yang memperlihatkan empatinya terhadap mereka yang tertindas ) telah membuat Marxisme seakan menjadi primadona tanpa cela. Dan Popper sendiri juga mengakui sumbangan Marx dalam menjelaskam ketimpangan sosial ekonomis. Meskipun begitu Popper tetap merasa perlu untuk nenyerang Marx karena Marx dianggapnya telah menempatkan banyak orang melalui pendekatan 'historisisme' dalam rangka nenjelaskan dan menyelesaikan masalah kesenjangan sosial ekonomis. Inilah problem pokok yang digeluti oleh Popper dalam kritiknya terhadap Marxisme yang sekaligus menjadi tema sentral dalam skripsi ini. Dari manakah akar historisisme itu dan apakah yang dimaksudkan dengan historisisme? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu kita untuk lebih memahami keberatan Popper terhadap Marxisme yang dianggapnya mengadopsi paham historisisme. Dalam kaitan dengan ini dapat dipastikan bahwa metode 'dialektika' dari George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) telah memainkan peranan penting dalam gaya berpikir Marx. Sementara itu perlu ditegaskan dari permulaan bahwa Popper telah menggunakan istilah 'historisisme dalam suatu pengertian yang khas dalam rangka mengembangkan kritiknya terhadap berbagai pemikiran besar, termasuk pemikiran Marx. Karena itu suatu penelitian yang agak lebih mendalam terhadap metode ini pasti perlu untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap dantepat. Alasan yang menjadi dasar penolakan Popper terhadap historisisme adalah bahwa teori tersebut memutlakkan sasaran yang hendak dicapai serta cara untuk mencapai sasaran tersebut. Hal yang sama juga menjadi alasan Popper untuk menyingkirkan teori Marx. Menurutnya, Marx telah jatuh ke dalam pandangan naif historisisne karena teorinya bahwa kapitalisme akan diganti oleh sosalisme melalui suatu revolusi sosial proletariat. Popper menyebut pandangan Marx ini sebagai suatu yang utopian. Akhirnya tanpa meremehkan kejelian Popper dalam mengungkapkan berbagai kekurangan dam kelemahan teori Marx, tentu saja kritiknya itu masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Karena itu suatu catatan kritis terhadapnya pasti tetap perlu dan wajar."

"Persoalan pokok dalam tesis ini yang berjudul, "Hakekat Ilmu Pemerintahan" ialah adanya ketidakjelasan mengenai obyek dan kedudukan Ilmu Pemerintahan terhadap ilmu-ilmu yang lain, khususnya Ilmu Politik. Peranan Filsafat menjadi penting, karena melalui kajian filsafat dan kritik filsafat dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan ilmu dan sekaligus diketahui pula caranya untuk memperkuat landasan ilmiahnya.Teori Pertumbuhan Pengetahuan dari Karl Popper, yang menyatakan bahwa pengetahuan bertolak dari problem dan ilmu bertolak hanya dengan problem menjadi relevant dalam penulisan tesis ini. Ilmu pemerintahan oleh sejumlah sarjana Ilmu Politik, dipersoalkan mengenai ada atau tidaknya ilmu tersebut. Jadi Ilmu Pemerintahan menghadapi problem utamanya, yaitu tentang keberadaannya. Polemik terhadap Ilmu Pemerintahan telah berlangsung lama dan menahun. Bagi Karl Popper problem tersebut sangat menguntungkan bagi ilmu yang bersangkutan. Karena bertolak dari "Teori Pertumbuhan Pengetahuan", problem yang dialami oleh Ilmu Pemerintahan harus menjadi pendorong terhadap tumbuhnya upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperkuat landasan ilmiahnya.Dalam penulisan tesis ini, dikemukakan 2 anggapan dasar:1. Jika Ilmu Pemerintahan dapat dibedakan antara obyek materia dan obyek formanya, maka sebagai disiplin limu Pemerintahan menjadi tegas dan jelas untuk dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya.2. Jika Ilmu Pemerintahan dapat dikondisikan untuk dapat mengikuti prosedur metode problem solving, maka sebagai sebuah ilmu dapat tumbuh dan berkembang secara mantap.Hakekat Ilmu Pemerintahan adalah juga sama dengan Hakekat Ilmu Pengetahuan, hanya obyek formanya yang membedakan. Secara universal elemen-elemen yang membentuk Ilmu Pengetahuan juga berlaku sama untuk elemen-elemen yang membentuk Ilmu Pemerintahan. Keberadaan Ilmu Pemerintahan harus dapat dilihat dengan standard prosedur yang sama dengan ilmu pengetahuan lainnya.Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan memiliki struktur dan prosedur yang sama. Arti struktur ialah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematik, sedangkan prosedur disebut juga dengan metode ilmiah merupakan suatu rangkaian langkah yang tertib dan berlaku untuk setiap ilmu agar supaya ilmu pengetahuan itu berjalan dengan langkah yang benar dan teratur.Melihat sejarah Yunani kuno untuk membahas hubungan antara Filsafat Politik dan Ilmu Pemerintahan. Hal ini sangat panting guna memperoleh silsilah antara ilmu induk dan ilmu cabang. Melalui tokoh Filsafat Politik Plato dapat dipelajari bagaimana awal mula terjadinya pemikiran tentang apa yang disebut "politik" dan hubungannya dengan Ilmu Pemerintahan.Salah satu pendapat yang dapat disetujui oleh berbagai ahli bahwa lapangan penyelidikan Ilmu Pemerintahan adalah menyangkut tanggung jawab dan peranan yang menuntut adanya keterlibatan yangsangat besar dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kemakmuran rakyat banyak. Menurut pendapat dari Soltau dan Gilchrist, ruang lingkup Ilmu Pemerintahan meliputi,1. Pemerintahan menurut keadaannya sekarang2. Pemerintahan sebagaimana yang lalu3. Pemerintahan sebagaimana harusnyaSelain pendapat tersebut di atas ruang lingkup Ilmu Pemerintahan menyangkut juga pembuatan dan pelaksanaan dari keputusan politik menjadi kebajikan pemerintah. Pendapat aristoteles yang dikutip dari Prof. Dr.A. Hoogerwerf menyebutkan lingkup pemerintahan adalah mempelajari bentuk-bentuk pemerintahan.Ilmu alpha dan beta mempunyai kekhususan sendiri mengingat gejala yang ditangkap juga tidak sama. Ilmu Pemerintahan digolongkan sebagai ilmu alpha. Ilmu alpha yaitu ilmu-ilmu budaya, artinya kejadikan sebagai obyek yang dipelajari adalah "peristiwa berulang-ulang" dan sebagai akibat dari keberulangan itu dapat dijabarkan hukum-hukum ilmu pasti. Obyek yang berbeda akan membedakan pula metode yang akan dipergunakan. Ada empat metode yang sering dipakai pada obyek Ilmu Pemerintahan1. Metode Filosofis2. Metode Historis3. Metode Eksperimen4. Metode DeskriptifIlmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempunyai tujuan tertentu memerlukan kurikulum sebagai alat dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pada sub bab ini juga dikemukakan beberapa contoh kurikulum Ilmu Pemerintahan yang diajarkan pada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia.Penulis mengutip beberapa definisi tentang Ilmu Pemerintahan dari sejumlah ahli Ilmu Politik dan Pemerintahan, sehingga dapat di peroleh gambar bahwa ada sejumlah persamaan dasar, yaitu1. Jalannya Pemerintahan2. Mengatur ketentraman dan ketertiban masyarakat3. Mewujudkan kemakmuran rakyatPolitik, Pemerintahan dan Kekuasaan adalah 3 aspek yang berakar pada substansi kekuasaan. Kekuasaan sebagia substansi dari Politik dan Pemerintahan dapat diartikan sebagai kekuasaan itu sendiri adalah abstrak letapi perwujudannya dapat kita lihat dan rasakan sebagaimana diartikan adanya "kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan."