Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kasus pasien pulang paksa merupakan hal yang sering terjadi di rumah sakit. Pulang paksa merupakan tanda adanya perasaan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut. Tingginya kasus pasien pulang paksa di rumah sakit selain akan menimbulkan dampak yang negatif di lingkungan keluarga pasien, juga akan menimbulkan kesulitan bagi rumah sakit datam hal mengevaluasi mutu pelayanan rumah sakit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang persepsi pasien pulang paksa terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Penelitian dilakukan di instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Karawang melalui wawancara mendalam terhadap 8 orang informan pasien pulang paksa, 1 orang Wadir. Pelayanan Medik, 1 orang Kepala Instalasi Gizi orang penanggung jawab kebersihan dan mengadakan Focus Groups Discussion (FGD) terhadap 8 orang Kepala Ruangan. Metodologi penelitian adalah kualitatif, dengan hasil penelitian dianalisa berdasarkan content analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya kasus pulang paksa di RSU Karawang disebabkan oleh faktor biaya bagi pasien kelas II dan III, sedangkan bagi pasien kelas I dan VIP lebih disebabkan oleh faktor pelayanan dan ketidaktahuan pasien. Faktor biaya yang dikeluhkan adalah tingginya biaya obat yang dikeluarkan oleh sebagian informan pasien pulang paksa karena sering terjadi pergantian obat, sedangkan faktor pelayanan yang dikeluhkan para informan pasien pulang paksa adalah ketidakramahan dan kekurangtanggapan dari pemberi pelayanan. Selain itu, masalah kebersihan juga merupakan hal yang banyak dikeluhkan oleh para informan pasien pulang paksa. Dari hasil tersebut disarankan kepada pihak pengelola rumah sakit agar menggalakkan pemakaian obat generik, mensosialisasikan kebijakan rumah sakit tentang prosedur pengembalian obat dan mengadakan subsidi silang untuk membantu pasien yang tidak mampu. Dalam hal pelayanan, rumah sakit perlu mengadakan pelatihan pelayanan prima untuk meningkatkan kemampuan para karyawan dan mutu pelayanannya. Kepustakaan: 26 (1991-2001).

---

Sign Out Against Medical Advice (SO-AMA) cases are common in hospitals. It is a sign of patients' unsatisfactory towards hospital services. SO-AMA cases give negative impact in patients' family, it also cause difficulties to evaluate the quality of hospitals services. This research's aim is to find out the general perception of the SO-AMA patients to hospital services. The research was carried out at inpatient department in Karawang District Hospital by making deep-interview to 8 SO-AMA informans, I Vice Director, the chief of nutrition department, the chief of cleaning service unit and making focus groups discussion to 8 chiefwards. The method used in this research was qualitatif. The data was analyzed by content analysist. The result showed that most of SO-AMA patients in Karawang District Hospital were motivated by high cost, especially in the 2" and 3`a classes patients. In VIP and 1 g classes patients the cause of SO-AMA were unsatisfactory to services quality and unknowledgement about their illness. Drugs changes made the cost higher, and it caused the patient's complaint. The unfriendly, careless service and nonconductive sanitary condition in hospital were also the major complain. Based on the results, there are some suggestion to hospital management such as: increasing generic drugs using, giving more information hospital policy about drugs returned allowable, and having cross-substitution for poor patients,besides improving the capability of hospital service providers and the quality of service through excellent services training, Reference: 26 (1991-2001)

Abstrak :
Pada tahap perkembangan Klinik AQMA terdapat peningkatan jumlah perusahaan dari 25 perusahaan pada tahun 1999, 36 perusahaan pada tahun 2000 dan 37 perusahaan pada tahun 2001, sedangkan jumlah pasien perusahaan meningkat dari 43,291 orang tahun 1999, 45.345 orang pada tahun 2000 dan 48.072 orang pada tahun 2001. Dan Jumlah tagihan perusahaan sebesar Rp. 739.402.300,- pada tahun 1999, Rp. 1.044.027.939 pada tahun 2000, dan Rp. 1.213.43 1.060 pada tahun 2001. Pendapatan Klinik AQMA yang bersumber dari pasien umum terlihat pula peningkatan jumiah pendapatan sebesar Rp. 2.171.350.100 pada tahun 1999, Rp, 2.855.861.625,- pada tahun 2000, Rp. 3.045.688.600,- pada tahun 2001, dengan jumlah pasien sebesar 79.434 orang pada tahun 1999, 90.703 orang pada tahun 2000, dan 107.110 pada tahun 2001. Walaupun demikian, apabila dilihat pada tahun 2001, pendapatan Klinik AQMA yang diperoleh dari sektor tagihan perusahaan sebesar Rp. 1.213.431.060,- sedangkan budget frnansial yang harus dianggarkan dari sektor tagihan perusahaan tersebut untuk investasi pembangunan gedung dan peraiatan medis dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada langganan adaiah sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Sementara untuk biaya operasional masih dapat diatasi dari pendapatan pasien umum. Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempunyai hubungan bermakna dengan piutang perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan Klinik AQMA Cikampek, sehingga diharapkan terjadinya peningkatan income Klinik AQMA yang bersumber dari piutang perusahaan. Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukanlah perumusan masalah yang didasarkan pada pertanyaan menyangkut faktor-faktor yang dianggap mempunyai hubungan bermakna dengan piutang perusahaan, yaitu jumlah karyawan, proporsi jumlah karyawan berobat terhadap jumlah karyawan, tarif rata-rata karyawan berobat, discount dan lama kerjasama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan yang kaitannya dengan upaya pihak manajemen Klinik AQMA dalam mengoptimalkan hubungan kerjasama dengan pihak perusahaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan untuk para karyawannya, sehingga berdampak kepada meningkatnya piutang perusahaan. Untuk memperoleh model yang sesuai, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang bersumber dari data primer Klinik AQMA yang didokumentasikan dan selanjutnya dibandingkan dengan teori yang ada. Metodologi penelitian yang dipakai menggunakan jenis penelitian survai, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan bersumber dari data primer yang didokumentasikan dengan pendekatan secara kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor jumlah karyawan mempunyai hubungan bermakna dengan piutang perusahaan, sedangkan faktor lainnya berupa proporsi jumlah karyawan berobat terhadap jumlah karyawan, tarif rata-rata karyawan berobat, discount dan lama kerjasama tidak mempunyai hubungan bermakna dengan piutang perusahaan. Walaupun demikian, faktor-faktor yang tidak mempunyai hubungan bermakna tersebut dengan piutang perusahaan tetap menjadi bagian yang hams diperhatikan agar terciptanya percepatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan terutama dalarn kaitannya dengan pengalokasian anggaran keuangan untuk investasi gedung dan alat kesehatan. Implementasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Klinik AQMA yang bersumber dari piutang perusahaan untuk merespon tuntutan kebutuhan pasien terutama kalangan karyawan perusahaan dalam rangka menunjang kebutuhan medis dan sebagai acuan dalam pengembangan Klinik AQMA pada tahap selanjutnya.

Abstrak :
Puskesmas adalah institusi kesehatan yang membina kesehatan masyarakat di Indonesia. Ada 18 program pokok Puskesmas. Dalam melaksanakan kegiatannya Puskesmas harus mengelola berbagai sumber daya yang ada di masyarakat. Hal ini diperlukan kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dilakukan pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang lain. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan kros seksional. Data yang dipakai adalah data primer. Respondennya 40 Kepala Puskesmas di Kabupaten Karawang. Instumen yang dipergunakan adalah tes standar yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard yang disebut Leader behavior Analysis II. Dari penelitian ini didapatkan, bahwa Kepala Puskesmas menggunakan ketiga gaya sekaligus, yaitu G-1, G-2, dan G-3 sebagai gaya utama, hampir tidak ada yang menggunakan gaya G-4.

---

The main health infrastructure entrusted to carry out the public health services in Indonesia is the Community Health Center. There are 18 basic health services performed through Community Health Center. To achieve these objectives must manage various public resources. To support activities of the Community Health Center need effective leadership. Leadership style is a form of procedure used by a leader to achieve the objectives of organization and the individuals within that organization. The design of the study descriptive analytic with cross sectional. Data were generated from primary data. The respondent are 40 Head of Community Health Center on Karawang district. For the data gathering instrument, the research employs the standard test developed by Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, namely the Leader Behavior Analysis II. The research showed that Head of Community Health Center implementing the three various of the leadership style, there are G-1, G-2 and G-3 is a favorite style, almost not implementing G-4.

Abstrak :
Rumah Sakit Umum Daerah Karawang semenjak tahun 1995 telah berubah status menjadi Unit Swadana Daerah, dengan demikian rumah sakit harus membiayai biaya operasionalnya dari pendapatan fungsionalnya. Tujuan penelitian untuk menganalisa proses pelaksanaan perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang selama tujuh tahun menjadi unit swadana sehingga diketahui derajat efektifitas pelaksanaan sistem akuntansi tersebut. Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian deskriptif kualitatif terhadap Kebijakan, Metoda, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Dana / Anggaran. Kebijakan yang melandasi pelaksanaan perubahan sistem yaitu dari kebijakan ekstern berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Serta Perda, sedangkan kebijakan intern terdapat dalam Rencana Strategis dan beberapa Surat Keputusan Direktur. Implementasi perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual di RSUD Karawang dilakukan sejak menjadi unit swadana, tahun 1995, dilakukan secara bertahap. Perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi akrual sangat bermanfaat dalam pengendalian keuangan dan pengambilan keputusan, karena menghasilkan informasi keuangan yang lebih lengkap dan akurat. Langkah - langkah yang ditempuh dalam melakukan perubahan yaitu mempersiapkan struktur organisasi sebagai wadah, membuat kebijakan intern yang mengatur pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, mempersiapkan Sumber Daya Manusia, dengan cara mengikuti pelatihan dan pendidikan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung . Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sudah ada prosedur, tetapi pelaksanaannya baru mencapai 80 -90 %. Dana/anggaran setiap tahun diperlukan untuk pelaksanaan sistem akrual, baik untuk pengembanagan sumber daya manusia maupun pengembangan sarana dan prasarana. Hambatan yang ditemukan dalam proses perubahan yaitu pada Sumber Daya Manusia, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu ; enrichment, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan berkala. Sebagai saran dari hasil pembahasan, perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan akuntansi persediaan, khususnya dalam pengadaan barang dan permintaan barang stok. Dan dalam pencatatan akuntansi biaya, khususnya pemakaian kode rekening. Daftar Pustaka 20 (1984 - 2002)

---

Since 1995 the status of Karawang District Hospital has been changed to District Self-funding Unit. It means that the hospital was required matched its operating cost to its functional revenue. The objective of this study was to assess the implementation process of the accounting system change from cash basis to accrual basis in Karawang District Hospital after 7 years became District Self-funding Unit. The analysis was using descriptive qualitative research approach towards policy, method, human resource, infrastructure, and budget as well. The policies that based the implementation of system change were external policy such as the Ministry of Home Affairs Policy and Local Government Regulation, and internal policies such as strategic planning and some of the Hospital Director Policies. The accounting system change from cash basis to accrual basis has been implemented gradually since the hospital became Self-funding Unit in 1995. This system is very usefulin the finance controlling and decision-making because it provides the financial information more accurate and complete. In implementing the system change, the steps that conducted were as follows: preparing the organizational structure, making the internal policies which arranged the accrual basis implementation, preparing human resources by giving them trainings and continue education, and providing the infrastructures. All activities related to the accrual basis system have had the procedures. However, the implementation has just reached about 80-90%. The human resource certainly supports the system change and also the available infrastructures. The annual budget is needed to conduct the accrual basis system both for human resource and infrastructure development. Human resource was the constraint that available in changing process. The effort that had been conducted to solve the problem was doing job enrichment, providing training and education and periodical technical assistance. Reference : 20 (1984 - 2002)

Abstrak :
Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap anggota masyarakat, pemerintah telah menyediakan tempat-tempat pelayanan kesehatan, antara lain puskesmas. Puskesmas sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu harus tersedia segala sumber daya, baik tenaga maupun sarana, termasuk obat-obatan. Pengadaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar/puskesmas berasal dari berbagai sumber, antara lain, Inpres, APBD, Askes dan lain-lain. Namun demikian belum juga dapat mencukupi kebutuhan obat untuk puskesmas. Banyak faktor penyebab ketidakcukupan obat di Puskesmas, salah satu di antaranya adalah belum terlaksananya perencanaan kebutuhan obat yang baik. Selama ini perencanaan obat sudah lama dilakukan, tetapi kualitas perencanaan tersebut belum baik. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa raja yang berhubungan dengan kualitas perencanaan kebutuhan obat. Kualitas perencanaan obat dilihat dari tiga aspek, yaitu, tingkat kekosongan obat, ketepatan jadwal perencanaan, dan kesesuaian jenis dan jumlah obat. Penelitian ini dilakukan secara observasional dengan rancangan studi cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu, untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan kepala puskesmas dan pengelola obat, dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan telaah dokumen yang ada di unit pengelolaan obat puskesmas. Kemudian data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan secara bermakna dengan kualitas perencanaan kebutuhan obat, termasuk dalam faktor input adalah jumlah tahun pendidikan terakhir kepala puskesmas, lama bertugas diperencanaan pengelola obat dan data yang digunakan untuk menyusun perencanaan. Kondisi puskesmas di kabupaten Karawang tahun 1995/1996 sebagai berikut: 51.4% puskesmas mempunyai jadwal perencanaan yang tidak tepat, 70.3% puskesmas mengalami kekosongan obat dengan rata- rata kekosongan 2-4 bulan, 43,2% puskesmas mempunyai ketidaksesuaian dalam jenis obat dengan rata-rata tidak sesuai jenis 5%-10% dan 100% puskesmas tidak sesuai dalam hal jumlah obat antara yang direncanakan dengan yang dipakai. Dari basil penelitian tersebut, maka disarankan bahwa dalam penyusunan perencanaan, sebaiknya mengikuti langkah-langkah perhitungan yang ada di dalam buku pedoman, dengan menggunakan data LPLPO. Supervisi yang diberikan kepada puskesmas, tidak hanya sekali dalam setahun, demikian juga dengan pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan petugas perencana, sebaiknya supervisi dan pelatihan berkesinambungan. Untuk menurunkan tingkat kekosongan obat, sebaiknya petugas penyusun perencanaan kebutuhan obat adalah pengelola obat yang berpengalaman dibidang tersebut. Untuk meningkatkan kesesuaian jenis dan jumlah obat, sebaiknya pemilihan kepala puskesmas dilakukan dengan lebih selektif, antara lain dengan mempertimbangkan jumlah tahun pendidikan terakhir. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, tentang kualitas perencanaan kebutuhan obat di GFK. ......Factors Related to The Quality of Drug Planning in Puskesmas (Community Health Center) in Karawang DistrictIn order to achieve an optimal degree of health status for every member of the society, the government has provided health services points for the community, among other is community heath center. Community health center is the spearhead-in health services provision and it is expected that it will provide a good health services to the community. In doing so, the required sources, personnel, equipment and medicine should be appropriately available. Drug supply for basic health services at the community health center coming from various sources, such as Inpres ("President instruction' from central government), APBD (Local government budget), and Askes (Insurance for civil service personnel). However, this supply has not been sufficient to meet the needs of the community health center. Many factors are identified as the cause of the insufficiency and one of which is the inability of the community health center to develop annual drug plan appropriately. Drug planning has been practiced for a long time, however the quality of planning has not been adequate yet. Therefore the researcher wishes to know what factors are related to the quality of planning for drug needs. The quality of drug planning is viewed from three aspects i.e., the level of drug shortage, the accuracy of planning schedule, and the appropriateness of drug in kind and volumes. This research has been done applying a cross sectional design. The collection of data is done through various ways, i.e., primary data is collected through interviews (using questionnaires) to head of community health center and drug manager as the respondents, while secondary data is collected from the available documents at the drug management unit of the community health center. The univariate, bivariate and multivariate analysis were then carried out. The results showed that, there is a significant relationship between year of education with the appropriateness of drug in the kind and volume, between the duration of service in planning unit with the level of the drug shortages, between the used data and the accuracy of planning schedule, between the organization of the planning and the appropriateness of drug in kind and volumes, and between supervision and the accuracy of planning schedule. For fiscal year 1995/1996, drug planning and supply in Karawang district showed the following picture: 51.4 % of community health center failed to meet drug planning schedule, 70.3 % of community health center experienced 2 to 4 months drug shortages 43.2 % of community health center experienced incompatibility of drug in kind 5-10 % and volumes 100 %. It is suggested that, the planning process should follow the calculation steps described in the guidance book using LPLPO. Supervision given to the community health center should not only carried out once a year, and in order to enhance the planning ability of planning of the personal , continued training should be provided. In order to reduce the level of the drug shortages, it is advisable that organizer dealing with the drug planning, must be handled by a drug manager who has experiences in that field. In order to enhance the appropriateness of drug in kind and volumes, it is advisable that the selection of any head of community health center must be more selective, among others by taking the . years of last education. A further research is necessary to be conducted concerning the quality of drug planning in GFK ( pharmacy warehouse district).

Abstrak :
Kanker leher rahim merupakan penyakit yang sering terjadi pada wanita, dimana 1.4 juta wanita diseluruh dunia mengalaminya.Di Indonesia insiden kanker leher rahim adalah 12.3/100.000 perempuan.Hasil dari program deteksi dini kanker leher rahim di Kabupaten Karawang dengan metode IVA, mendapatkan kasus kanker leher rahim sebanyak 246 dari tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2014 sampai bulan Juni terdapat 56 kasus kanker leher rahim.Tinggi nya kasus kawin cerai (200 kasus/tahun)dan meluasnya tempat-tempat prostitusi di Kabupaten Karawang merupakan faktor risiko terhadap kejadian kanker leher rahim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor risiko prilaku seks berganti pasangan dengan kejadian kanker leher rahim serta faktor kovariatnya di Kabupaten Karawang. Desain penelitian ini adalah kasus kontrol dengan perbandingan kontrol terhadap kasus 2:1.Data kasus dan kontrol diperoleh dari Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Informasi mengenai umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, riwayat keluarga kanker, usia seks pertama, merokok, pengunaan kontrasepsi paritas dan pola konsumsi dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung dengan kuesioner. Besarnya risiko prilaku seks berganti pasangan ditentukan dengan odds ratio (OR) dan 95% confidence interval (CI) menggunakan analisis logistic regression. Sebanyak 52 kasus dan 104 kontrol berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil analisis bivariate terhadap hubungan prilaku seks berganti pasangan dan kejadian kanker leher rahim, mendapatkannilai p=0.0003, OR=3.57 (CI 95%:1.67-7.6). Sedangkan hasil analisis multivariate mendapatkan nilai p=0.042, OR: 2.68 (CI 95%: 1.03-6.9). Terdapat 5 variabel confounding yaitu umur, pendidikan, riwayat kanker keluarga, merokok aktif dan penggunaan kontrasepsi. Terdapat hubungan signifikan antara prilaku seks berganti berganti pasangan dengan kejadian kanker leher rahim.Wanita yang berprilaku seks berganti pasangan memiliki risiko 2.68 kali untuk terkena kanker leher rahim dibandingkan dengan wanita yang tidak berprilaku seks berganti pasangan. Dinas kesehatan diharapakan memberikan penyuluhan kepada para wanita akan risiko prilaku berganti pasangan seks serta meningkatkan upaya deteksi dini untuk pencegahan ke stadium yang lebih lanjut. ...... Cervical cancer is commonly occurs in woman. More than 1.4 million of women suffer from this disease.In Indonesia the Incidence Rate of cervical cancer is 13/100.000 woman. The result of early detection cervical cancer program with IVA method in Karawang revealed 246 cases from 2010-2013. In 2014 until June there are 56 cases. The increasing of divorced rate (200 cases/year)and prostitutions di Karawang District are the risk factor of cervical cancer. The purpose of this research is to know the risk factor of changed sex partner towards cervical cancer in Karawang District. A case control study design was conducted with two controls per case. The source of data identified from public health centre register and confirmed cases from hospital register of Karawang during 2014. Information collected on participants using pretested questionnaires, during household interviews included age, education level, occupation, income, family cervical cancer history, age of first sex, smoking, using hormonal contraception, parity and consumption pattern. We estimated odds ratio (OR) and confidence interval (CI 95%) using multivariate logistic regression. Fifty-two cases and 104 controls were enrolled. The bivariate model of changing sex partner towards cervical cancer showed (OR: 3.57 CI 95%: 1.67-7.6). The multivariate model included age, level education, income, family cervical cancer history, smoking active and passive, parity, age of first time sex, using hormonal contraception, and food contain carcinogen consumption. The odds ratio adjusted (ORadj: 2.68, CI 95%: 1.03-6.9). The variable of age, level of education, family cervical cancer history, active smoking and using hormonal contraception are the confounders in relation between changing sex partner with cervical cancer. Woman with changing sex partner behaviour were more likely to have cervical cancer 2.68 times compared with women who did not changing sex partner. District Health office of Karawang should increasing the health campaign of the risk factor of cervical cancer and preventing cervical cancer with early detection in public health centre.