Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diberikan sebagai bukti sah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Meskipun sebagai tanda bukti yang sah namun dalam prakteknya masih saja terjadi sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah. Salah satu sengketa tanah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat adalah jenis hak Sertipikat Hak Milik, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur diluar peradilan dan jalur peradilan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam penulisan ini, peneliti menulis beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap Sertipikat Hak Milik, yaitu 1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di wilayah Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ? 2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya sesuai dengan kewenangannya ?, Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menelaah permasalahan yang ada dan di kaji berdasarkan atas materi hukum atau peraturan-peraturan dan pelaksanaan di dalam prakteknya. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan melalui mediasi serta proses penyelesaiannya dan melaksanakan putusan penyelesaian sengketa pertanahan yang telah ditetapkan dalam pengadilan. ......A land certificate letter proof of the rights granted as legal evidence of ownership rights to the land that is acquired through the process of land registration in the National Land Agency. Although as proof of legitimate but in the practice is still only a dispute on land ownership. One land dispute occurred in Central Jakarta Land Office is the right type of Certificate Properties, the settlement acting inside the court and outside the court. In this regard in this paper, the researcher wrote several questions in the implementation of dispute resolution Certificate of Property Rights , namely 1. What are the factors causing land disputes in the Central Jakarta Land Office area 2. What is the role of the National Land Agency in resolving land disputes whose Ownership Certificate has been issued in accordance with them authority ?, The method used in this paper is the Normative Juridical examine existing problems and be examined based on the material laws or regulations and implementation in the practice her. From the research, the authors found that the National Land Agency has the authority to facilitate the parties to the dispute to be resolved through mediation and enforcing land dispute resolution decisions that have been determined in court.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada serta bagaimana penerapannya. Pada skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi dua. Pertama, pembahasan mengenai prosedur Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN. Kedua, adalah pembahasan mengenai wewenang BPN dalam kasus pertanahan dengan menganalisis kasus yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II selama periode tahun 2023. Wewenang BPN untuk melaksanakan Mediasi kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa salah satu fungsi BPN adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan dan pencegahan sengketa serta konflik tanah, termasuk juga menyelesaikan perkara pertanahan. Proses Mediasi kasus pertanahan di BPN dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pelaporan, tahap pelaksanaan Mediasi, dan tahap hasil Mediasi. Pada kasus-kasus Mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kasus Mediasi yang menjadi wewenang BPN dan kasus Mediasi yang belum menjadi wewenang. Kategori kasus ini ditentukan oleh objek permasalahan suatu kasus, apakah objeknya sertifikat tanah atau bukan. ......This thesis discusses the Mediation of land cases carried out by the National Land Agency based on the legal foundation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This research is conducted by using doctrinal method that employs a descriptive-analysis approach to analyze existing legal norms and their applications. In this thesis, the discussion is divided into two parts. First, the discussion on the procedure of land case mediation carried out by the National Land Agency (BPN). Second, the discussion on the authority of BPN in land cases by analyzing cases obtained from the Land Office of Bogor II Regency during the period of 2023. The authority of BPN to conduct mediation in land cases is regulated by Presidential Regulation Number 48 of 2020 concerning the National Land Agency, which states that one of BPN's functions is to formulate and implement policies related to land dispute management and prevention, including resolving land cases. The process of land case mediation at BPN can be divided into three stages: the reporting stage, the mediation implementation stage, and the mediation result stage. In the Mediation cases conducted by the Land Office of Bogor II Regency, these cases can be categorized into two, namely cases that fall under the authority of BPN and cases that are not yet under its authority. This categorization is determined by the object of the issues in a case, whether the object is a land certificate or not.