Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi digital membawa dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan daya apresiasi masyarakat Indonesia terhadap seni. Lahirnya beragam alternatif seni, seperti seni populer dan seni industri kreatif, menggeser minat masyarakat yang mulanya mencintai dan menghargai kesenian tradisional menjadi lebih cenderung tertarik dengan alternatif seni yang kontemporer. Tesis ini, membahas praktik-praktik resiliensi dalam upaya pelestarian kesenian wayang kulit di tengah disrupsi digital. Informan dalam penelitian tesis ini, meliputi: Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Dinas Kebudayaan Yogyakarta, para dalang, seniman, budayawan, maupun masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam komunitas pecinta kesenian wayang kulit. Data diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, dan pengamatan. Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan fenomena transformasi kebudayaan yang dapat ditemukan dalam perkembangan kesenian wayang kulit di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disrupsi di era digital, menyebabkan pertunjukan wayang kulit pun masuk ke dalam ruang pertunjukan yang non konvensional. Praktik digitalisasi pada dasarnya menawarkan keterbukaan informasi serta mengaburkan segala bentuk batas ruang dan waktu.  ......The development of digital technology has had a significant impact on the pattern of human life, especially those related to the Indonesian people's appreciation of art. The birth of various alternative arts, such as popular art and creative industrial art, has shifted the interest of people who initially loved and appreciated traditional art to become more interested in alternative contemporary art. This thesis discusses resilience practices in the effort to preserve shadow puppetry in the midst of digital disruption. Informants in this thesis research include: Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Dinas Kebudayaan Yogyakarta, puppeteers, artists, cultural experts, and and the people of Yogyakarta who are members of the community of shadow puppet art lovers. Data were obtained using a qualitative approach through in-depth interviews and observations. This research aims to explain the phenomenon of cultural transformation that can be found in the development of shadow puppetry in the Special Region of Yogyakarta. Disruption in the digital era has caused shadow puppet shows to enter non-conventional performance spaces. The practice of digitalization basically offers information openness and blurs all forms of space and time boundaries. At the end of the conclusion of this thesis, there is something that needs to be emphasized, namely the reality that something traditional is not the enemy of modernization in the digital era.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesi tahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman. Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat dilaksanakan dengan tertib dan ajeg. Namun berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis, dan konsepsional dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dari masa ke masa, sejak 1945 hingga 2017, baik pengaturan maupun praktiknya selalu berbeda-beda dengan disertai permasalahannya masingmasing, khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan calon. Dari hasil komparasi dengan praktik monarki di enam negara, yakni Brunei Darussalam, Arab Saudi, Thailand, Inggris, dan Qatar, ditemukan bahwa mekanisme suksesi kerajaan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dalam konstitusi di negaranya. Sehingga lebih terbuka untuk diketahui oleh publik. Sementara itu di Yogyakarta, belum pernah ada pengaturan resmi mengenai mekanisme suksesi dan mekanisme penyelesaian konflik suksesi di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam paeraturan perundangundangan. Padahal dalam praktiknya, konflik di internal itu berimplikasi pada timbulnya permasalahan dalam pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Untuk itu ke depan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundangudangan, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan peraturan mengenai persyaratan calon, mekanisme dan urutan suksesi di Kasultanan dan Kadipaten, penyelarasan masa jabatan dengan kepala daerah lain hasil pemilihan serentak nasional, wewenang wakil Gubernur dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatan, perbaikan mekanisme penetapan oleh DPRD hingga penyelesaian sengketa dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

---

ABSTRACT
This research departs from the problems in filling the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta Special Region, including in it about the polemic succession of the royal throne in Yogyakarta. Yogyakarta Special Region, hereinafter referred to as YSR, is a provincial area which has a special feature within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of its privileges is the filling of the office of Governor and Vice Governor of Yogyakarta with the mechanism of establishment of the Sultan who reigned in Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Paku Alam who reigned in Kadipaten Pakualaman. As one of the privileges of YSR whose position is recognized in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the filling of the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta may be implemented in an orderly and steady manner. However, based on the results of normative research with comparative, historical, conceptional, and regulatory approaches in this study, it was found that the filling of the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta from time to time, from 1945 to 2017, both the arrangement and the practice always vary with the respective problems, especially regarding the mechanism and requirements of candidates. From the results of comparisons with monarchy practices in six countries, namely Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Thailand, Britain and Qatar, it was found that the mechanism of royal succession was set forth in legislation, even in the constitution of the country. So it is more open to the public. Meanwhile in Yogyakarta, there has never been an official regulation on succession mechanisms and mechanisms for successful settlement of conflicts in the Kasultanan and Duchy of Pakualaman in legislative regulations. Whereas in practice, internal conflict has implications for the emergence of problems in fulfilling the requirements of the candidates for Governor and Vice Governor of Yogyakarta. In the future, in line with the development of the society and the legislation, it is necessary to make adjustments or changes in regulations regarding candidate requirements, succession mechanisms in Kasultanan and Kadipaten, the alignment of tenure with other regional heads of national election results, and dispute resolution in the filling of office of Governor and Deputy Governor of YSR.